Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas akhir ini secara luas membahas mengenai perkembangan Pulau Batam dansekitarnya (Pulau Rempang dan Pulau Galang). Lebih khusus lagi, tugas akhir ini lebihjauh membahas bagaimana Pulau Batam, sebagai salah satu kawasan lndustri strategis diIndonesia, sebagai basis untuk meningkatkan ekspor nonmigaS, meningkatkan dayasaingnya dalam upaya merebut penanam modal asing terhadap pesaing-pesaingnya baikdari dalam negeri maupun luar negeri.Persaingan dalam memperebutkan investor asing ini pada dasarnya adalah dalanihal memperebutkaii modal, teknologi dan manajemen, yang dipunyai oleh negara-negarayang lebih maju. Sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya modal asing yangmasuk alcan eningkatkii1 proses transfer teknologi, manajemen dan akumulasi modalbagi perekonomian. Pulau Batam dan sekitarnya dalam hal ini masih mengalamiketertinggalan dibandingkan daerah-daerah ekonomi khusus di negara tetangga. Namunada satu keunggulan penting yang menyebabkan Pulau Batam dan sekitarnya begituberambisi untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi suatu kawasan berikat ataudaerah industri unggulan di negara ini, yaitu dukungan dan faktor kedekatan wilayahdengan Singapura.Dalam pembahasan ini permasalahafl yang alcan diungkaPkafl adalah bagaimanaseharusnya strategi pengembangan Pulau Batam untuk tnenjadikafl kawasan yangmenanik dan menguntungkafl bagi para investor, terutama dalam bersaing dengan negaranegara berkembang lainnya di kawasan Asia Pasifik.Sedangkan beberapa kelemahan yang membuat Pulau Batam kurang dapat bersaingdengan kompetitor lainnya lebih banyak karena kurang dipenuhinya faktor competitiveadvantages, seperti kurangnya tenaga kerja terampil, peraturan hukum yang tidak konsisten,efesiensi dan birokrasi dan lain-lain.Dari hasil analisa maka menunjukkan bahwa tidak ada jalan lain bagi Pulau Batamkecuali dengan menerapkan strategi yang lebih agresif dengan memperkuat posisi PulauBatam secam intern maupun secara ekstern. Strategi ini didasarkan pada kesimpulan bahwasaat ini untuk membentuk suatu kawasan industri unggulanldaerah ekonomi khusus tidakdapat hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan dengan mengandalkancomparative advantage dan Pulau tersebut, namun satu hal yang lebih memegang perananadalah bagaimana mengembangkan competitive advantage dan Pulau ini.Salah satu strategi yang harus dilakukan Pulau Batarn adalah dengan memanfaatkansecam maksimal kedekatan wilayah dengan Singapura sebagai pusat untuk membukajaringan informasi, pemasaran, fasilitas dan lain-lain. Kerja sama segitiga pertumbuhan yangsekarang menjadi trend bagi kawasan-kawasan yang ingin memanfaatkan keunggulanmasing-masing kawasan, juga dapat dijadikan modal utama bagi melengkapi segalakekurangan di Pulau Batam dan sekitarnya."

"Taksi merupakan salah satu sarana transportasi yang cukup sering digunakan masyarakat Batam, terutama untuk tujuan-tujuan dalam kota. Sebagai sarana transportasi dalam mendukung aktivitas dan mobilitas penduduk sehari-hari di kota Batam, pelayanan angkutan taksi di Batam tidak menggunakan argometer dalam perhitungan tarifnya, sehingga kemudian membuat pelaku usaha taksi menerapkan besarnya tarif secara sepihak. Di tengah semakin ketatnya persaingan dalam jasa pelayanan taksi, pelaku usaha taksi di Batam kemudian melakukan pembagian wilayah operasional bekerjasama dengan pengelola bandara dan pelabuhan. Tindakan ini ternyata tidak sejalan dengan jiwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena menghambat perkembangan dunia usaha taksi di Batam. Hal ini telah mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang pengaturan jasa pelayanan taksi di Batam, yaitu mengenai perbuatan apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi dan pengelola wilayah yang melanggar undang-undang tersebut serta upaya pemerintah dalam mengatur usaha pertaksian di Batam. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian diidentifikasi bahwa ada 4 (empat) perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu praktek penetapan tarif, pembagian wilayah operasional, upaya monopoli, dan diskriminasi bagi pelaku usaha baru yang akan masuk kedalam pasar. Persaingan merupakan suatu situasi yang sebenarnya diperlukan bagi tercapainya pemerataan usaha selama tidak melenceng dari koridor Hukum Persaingan.

---

Taxis are one of the most commonly used means of transportation in Batam, especially for trips within the city. As a transportation mean of supporting the daily activities and mobilization of people, most taxis in Batam do not use fare-meters, setting fixed-price fares instead. Amidst the tight competition in the field of taxi services, those running the business have been arranging operational area divisions, cooperating with the local airport and harbor management. This does not comply with the Indonesian Law Number 5 of 1999 on the Prohibition Against Monopolistic Practices and Unfair Business, since it is stalling the growth of the taxi business in Batam.

This condition has inspired the writer to explore furthermore on the regulations concerning the taxi business in Batam, namely about acts done by the taxi business owners and district administrators in breach of the law and measures taken by the Government in regulating the competition of the taxi business in Batam. Upon these problems, research has been done in the empirical-normative sense, supported by empirical-juridical approach.

From the research, the writer has identified 4 acts of breach on Indonesian Law Number 5 Of 1999, which is the practice of price-fixing, the dividing of territories, attempts of monopoly, and discriminations on the new business performers upon entering the market. Competition is substantively needed for the even distribution of market, as long as it does not grow out of the corridors of competition law."

"ABSTRAKTesis ini memfokuskan pada aspek hukum kawasan eskonomi khusus dengan mengajukan argumen bagaimanakah kebijakan kawasan ekonomi khusus secara umum dan khususnya di Indonesia apabila ditinjau dari aspek hukum, dan khususnya wacana kawasan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Fenomena Di negara-negara berkembang (less developeci countries), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara tradisional dipilih karena memilik dua alasan yaitu alasan kebijakan dan infrastruktur. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis hukum ekonomi dan metode perbandingan, yaitu dengan membandingkan pengalaman kawasan ekonomi khusus pada negara-negara lain. Sedangkan metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.Tesis menggambarkan bahwa KEK memiliki karakteristik antara lain dari aspek hukum berlaku ketentuan perjanjian internasional, hukum di negara yang bersangkutan dan peraturan operasional kawasan seperti peraturan perizinan, fasilitas perpajakan, tenaga kerja, kepabeanan, imigrasi dan pengembangan kawasan. Berdasarkan pengalaman KEK di beberapa negara, menunjukkan aspek hukum turut menentukan efektifitas dan efisiensi implementasi KEK. Dengan demikian dari aspek analisis hukum ekonomi, KEK mencapai efisiensi dalam pencapaian tujuan. Dalam konteks di Indonesia, sampai penulisan terakhir Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (KEKI). Dalam hal ini KEKI dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Rasionalitas kebijakan ini dapat dikenali sebagai saling mempengaruhi dalam konteks hukum ekonomi.Dari aspek hukum terdapat beberapa perundang-undangan yang menjadi rujukan pembentukan KEK. Peraturan tersebut adalah peraturan perundangan dibidang penanaman modal, peraturan di bidang pemerintahan daerah, penataan ruang, kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Dalam pembentukan KEK, maka sinkronisasi peraturan diperlukan sehingga investor merasa memiliki kepastian hukum. Sampai pada penulisan tesis ini sedang disusun RUU KEK yang mencoba mensinkronisasi peraturan dalam bidang pembentukan, fasilitas, ketenagakerjaan, keimigrasian dan kepabeanan. Materi RUU menunjukkan adanya upaya pengkhususan spasial dengan memperhatikan aspek perundangundangan yang berlaku. Disarankan perlunya sinkronisasi hukum apabila akan dibentuk dan dikelola kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Payung hukum dalam bentuk Undang-Undang dimungkinkan sebagai alat sinkronisasi.

---

ABSTRACTThis thesis focusses on legal aspects of special economic zone with strart from an thesis statement how do policy of special economic zone in genera! and particularly in Indonesia if it can be seen from legal aspect, hence in conjunction to Batam Zone as stipulated as Free Trade Zone to become a special economic zone. As a phenomena in less developed countries, Special economic Zone (SEZ) traditionally chosen by policy maker based on two argumen, namely policy orientation and infrastructure. The methodology of thesis based on legal normative approach, benefiting from economic o f law analysis and comparison method, which compare experience from other countries. Its writing deploy descriptive analytic style.The thesis reveals that SEZ has some characteristics namely legal aspect franging from international treaties, existing respective legal system, and its opeartiobal side such permit regulatory, tax facility, labour, custom, immigration and regional development. Learning experience from other countries reveal that legal aspect has significant role to determine its efficient and effectiveness of implementation. Therefore from economic analysis of law, SEZ reachs efficiency in pursuing its goal. From Indonesian context, until finishing the thesis, Indonesia is pursuing to establish SEZ policy. Indonesian SEZ varian to pursue pushing investment growth as well as economic growth. Its rationale can be identified as intertwined in term oh economic of law context.From legal perspective, there are some regulations as references if policy maker would develop SEZ policy. The regulations namely, regulatrion of investment, local government, spatial planning, free trade zone and free port zone. In developing SEZ, therefore, synchronization of regulation is needed to provide rule of law for investor. Until the wrting process, the Bill of SEZ is trying to synchronize in term of its establishment, facility, labour, immigration and customs. Its legal materials reveals that there is a speciality of spatial without ignoring existing regulation. The thesis provide some recommendation of policy that synchronization of regulation is essential if one w ould establish SEZ in Indonesia. Legal umbrella in high level which is law, as possible legal aspect to synchronize sprawling regulation."

"Objektif : Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tenaga penyuluh Puskesmas Kota Batam Tahun 2002 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bidang promotif di Puskesmas dan sebagai tolok ukur keberhasilan program penyuluhan kesehatan masyarakat di Puskesmas yang wajib dilaksanakan. Walaupun pemenuhan kebutuhan akan tenaga penyuluh profesional (Jabfung PKM) belum terlaksana. namun upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal harus dilaksanakan. Metode : Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tenaga penyuluh Puskesmas Kota Batam Tahun 2002. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, dan pemeriksaan/telaahan dokumen dan peralatan/sarana penyuluhan yang dimiliki responden untuk data sekunder. Pengukuran kinerja digunakan analisis hubungan antara faktor predisposisi, faktor pemungkin serta faktor penguat sebagai variabel independen dengan kinerja tenaga penyuluh Puskesmas dalam pencapaian cakupan penyuluhan di luar dan di dalam gedung Puskesmas. Dikatakan kinerja baik bila cakupan penyuluhan mencapai12 kali penyuluhan dan dikatakan tidak baik bila cakupan penyuluhan < 12 kali penyuluhan. Analisis data dilakukan dengan tahapan analisis, yakni analisis univariat, analisis bivariat dilakukan dengan uji statistik "Chi Square" dan analisis akhir menggunakan analisis multivariate. Populasi adalah seluruh tenaga kesehatan Puskesmas balk PNS dan PIT. yang melaksanakan program kesehatan termasuk kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat. Jumlah sampel adalah total sampling sebanyak 123 orang tenaga penyuluh Puskesmas di Kota Batam tahun 2002. Hasil : Proporsi tenaga penyuluh Puskesmas dengan kinerja baik sebanyak 48,8% dan kinerja kurang baik sebanyak 51,2%. Hasil analisis bivariat, menunjukkan ada hubungan yang bermakna dengan kinerja, yaitu supervisi (p = 0,000), pendidikan (p = 0,002), pedoman kerja (p = 0,002), tugas tambahan (p = 0.002), insentif (p=0,002), pelatihan (0,001), umur (0,016). Hasil multivariate variabel yang masuk model yaitu umur, pendidikan, masa kerja, tugas pokok, tugas tambahan, pelatihan, pedoman kerja penyuluhan, supervisi, dan insentif Dengan menggunakan persamaan regresi logistik dan nilai eksponensial (5) atau (kiss Ratio dapat dilihal bahwa variabel yang paling dominan adalah umur dan pendidikan ternyata bahwa tenaga penyuluh Puskesmas yang berumur > 34 tahun berpeluang memiliki kinerja baik 0,09 kali (95% CI: 0,01-0,79) dibandingkan dengan tenaga penyuluh yang berumur < 34 tahun setelah dikontrol variabel pendidikan. Kesimpulan : Pelaksanaan penyuluhan di Puskesmas oleh 123 orang tenaga penyuluh Puskesmas tahun 2002 belum semuanya mencapai standar penyuluhan sebanyak 12 kali setahun setiap orangnya dan lebih banyak tenaga penyuluh Puskesmas yang memiliki kinerja tidak baik. Faktor terbukti bahwa faktor umur dan pendidikan berhubungan secara bermakna dengan kinerja tenaga penyuluhan Puskesmas untuk mencapai cakupan penyuluhan di dalam dan di luar gedung Puskesmas pada tahun 2002. Saran : Beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja tenaga penyuluh Puskesmas, diantaranya adalah pelatihan bagi tenaga penyuluh Puskesmas secara komprehensif dan terpadu, mengusulkan tenaga penyuluh mengikut pedoman dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, melanjutkan pendidikan (tugas belajar).

---

Factors Related to the Performance of Health Center Educator in the City of Batam 2002The study was conducted to know the factors related to the performance of health center educator in the City of Batam year 2002. It was one of the efforts to increase the quality of health care especially in promotive sector that conducted in health center and it was an indicator of success of public health education program in health center. Although the need of professional health educator to be professional was not accomplished yet, but the effort to maintain the knowledge, awareness, willingness, and ability of the community to stay heaith and clean and to increase the community participation to attempt community health status optimally that have to he conducted.

This study used cross sectional design to know the factors related to the performance of health center in the City of Batam year 2002. Data collecting was conducted by using questionnaire, documents review, and education equipment, facilities inspection. The measurement of performance of health center educator analyzed the relations between predisposing factors, enabling factors, and reinforcing factors--as independent variables and the performance of health center educator in achieving the education coverage both inside and outside of health center building. Good performance was shown if the education coverage was >12 times and poor coverage was <12 times. The step of data analysis was started from univariate analysis, and then bivariate analysis that conducted with "Chi Square" statistical test, and then multivariate analysis. Population of the study was all health staffs that worked in the health center both civil government officers and contracted officers that conducted health programs including public health education program. This study used total sampling method. Amount of sample that gained were 123-health center educators in the City of Batam in the year 2002.

The result of the study showed that proportion of health center educator who had good performance was 48.8% and the rest (51.2%) had pour performance. Bivariate analysis showed significant relationship. Some of variables that had significant relationship with the performance were supervision (p=0.000). educational background (p=O.O02), work guidelines (p=0.402), additional task (p=0,002), incentive (per-O.002), training (p=0.01 1), and age (p-0.016). Multivariate analysis showed that variables that entered in the model were age, educational background, duration of work span, main task, additional task_ training, work guidelines, supervision, and incentive. By using equation of logistics regression and exponential value (I3) or Odds Ratio showed that the most dominant variables were educational background and age. Health center educators who had age °34 years had probability to have good performance 0,09 times (95% CL 0.01---0.79) compared to they who had age <34 years alter being controlled by educational background variable.

Implementation of health education in health center that conducted by 123 health center educators in the year 2002 had not met the standard yet as much as 12 times in a year in each of them. From this study showed that there were still many health center educators who had poor performance. Predisposing factors had been proven such as age and educational background that had significant relationship with the performance of health center educator in achieving the education coverage both inside and outside of health center in the year 2002.

In order to increase the performance of health center educator, it is recommended to conduct the following efforts: providing integrated and comprehension training for health center educators, proposing to employ the health educator follows the Guideline of Ministry of Health Republic of Indonesia in term of Functional Job of Public Health Educators, and continuing the higher education."