Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, akuisisi menjadi salah satu langkah yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini membahas pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Singapura, serta membahas pengaturan PP No. 57 Tahun 2010 yang dinilai sudah tidak sejalan dengan keadaan yang ada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan membandingkan perundang-undangan yang terkait di Singapura. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih tidak efektif dan menimbulkan beberapa permasalahan dalam dunia usaha.......As global economic growth rapidly develops, acquisition has become a common thing for entrepreneurs who seek to develop their business. This research aims to give detailed explanations about the regulations of acquisition in Competition Law in Indonesia and Singapore, while also explaining PP No. 57 Tahun 2010, which is considered not compatible anymore in the current circumstances. This research uses the juridical normative method, by comparing the regulations which are applied in Singapore. Based on this research, it can be concluded that the regulations of acquisition in Competition Law of Indonesia are still ineffective and have caused several problems in the business world.

"

"Pada prinsipnya aksi korporasi adalah tindakan yang diperbolehkan dalam suatu perusahaan. Akan tetapi kegiatan tersebut dapat menjadi suatu yang dilarang apabila dilakukan melalui proses dan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Sehingga merger dan akuisisi harus diatur secara jelas dan rinci dalam suatu instrumen hukum yang mengikat. Penerapan ketentuan tersebut diperlukan suatu penilaian dan ketentuan pemberitahuan merger serta batasan nilai merger yang wajib dilakukan pemberitahuan kepada komisi. Beberapa negara memiliki merger review guidelines sendiri dalam menentukan ketentuan batasan nilai wajib notifikasi. Adapun, metode dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif melalui norma-norma hukum dan melalui pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asean yang mewajibkan dan mengimplentasikan post merger notfiiciation sedangkan yang lain mewajibkan pre merger yang dinilai lebih efektif. Serta dalam menentukan batas nilai (threshold) notifikasi merger di Indonesia dapat dilihat berdasarkan nilai aset atau nilai penjualan serta dalam pengawasan terkait merger, KPPU memiliki berbagai penilaian dan faktor dalam perhitungan batasan nilai notifikasi yang wajib dan bagi badan usaha yang tidak perlu melakukan notifikasi.......In principle, corporate actions are actions that are allowed in a company. However, these activities can become prohibited if they are carried out through processes and methods that are not in accordance with the applicable provisions as contained in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Indonesia. So that mergers and acquisitions must be regulated clearly and in detail in a binding legal instrument. The application of these provisions requires an assessment and provision of merger notification as well as limits on the value of the merger that must be notified to the commission. Several countries have their own merger review guidelines in determining the provisions on the mandatory notification value limit. Meanwhile, the method in this research is normative juridical through legal norms and through a comparative approach. In this study, it can be concluded that Indonesia is the only country in ASEAN that requires and implements post-merger notification, while others require pre-merger which is considered more effective. As well as in determining the threshold value (threshold) for notification of mergers in Indonesia, which can be seen based on the value of assets or the value of sales as well as in monitoring related to mergers, KPPU has various assessments and factors in calculating the limit on the value of mandatory notifications and for business entities that do not need to provide notifications."