Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query
Pandu Aditia, author
Depok: Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Anna Maria Ira Kelana, author
2007
T36898
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Anika Febrianti, author
2005
T36594
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sjarifuddin Shaleh, author
ABSTRAK
Negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional semenjak tahun 1974. Enam belas tahun berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 ini, sampai saat ini belum berlaku secara efektif. Hal ini terbukti masih adanya perkawinan yang dilakukan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Antara lain adalah perkawinan di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Agung Salim, author
1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arief Darmawan, author
Penjualan di bawah tangan merupakan salah satu cara untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan, selain parate eksekusi dan titel eksekutorial. Mekanisme ini diperbolehkan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip melalui pelelangan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah doktrinal. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Riza Gaffar, author
Kepailitan diharapkan menjadi upaya terakhir penyelesaian masalah utang-piutang yang dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan efektif. Untuk itu Undang-Undang Kepailitan menggunakan lembaga lelang sebagai alternatif utama untuk penjualan (eksekusi) harta pailit. Di samping itu jika lelang tidak tercapai dimungkinkan dilakukan penjualan di bawah tangan oleh Kurator dengan izin Hakim Pengawas....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27421
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Eva Indrayani Buida, author
Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan putusan tersebut dijalankan. Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi karena adanya keberatan akan hak dan kepentingan pihak ketiga atas hak kebendaan yang menjadi obyek sengketa yang akan dijalankan eksekusinya. Eksekusi dijalankan...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31695
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Boy Satria Maulana, author
ABSTRAK
Lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia, mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan fidusia memberikan hak didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatkan akta oleh Notaris...
2014
S53568
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arini Alvita, author
Perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020, tidak mengikuti ketetntuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun dan Pasal 12 ayat (2) Permen Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal kepada pembeli selaku konsumen. Penelitian ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library