Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlapis-lapisnya lembaga audit sektor publik (pemerintah) di Indonesia telah menimbulkan aroma tersendiri. Setiap tataran pemerintahan memiliki lembaga audit. Di luar lembaga kepresidenan terdapat satu badan pemeriksa keuangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Lembaga audit tersebut merupakan lembaga audit ekstern. Di lingkungan eksekutif (Presiden RI) terdapat beberapa lembaga audit intern pemerintah. Lembaga audit tersebut terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tingkat nasional; Inspektorat Jenderal Departemen untuk tingkat departemen; Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen; Badan Pengawas Provinsi untuk tingkat provinsi; Badan Pengawas Kabupaten untuk tingkat kabupaten; dan Badan Pengawas Kota untuk tingkat kota. Maraknya lembaga-lembaga audit di atas telah memunculkan dugaan terjadinya penugasan yang datang silih berganti kepada entitas pemerintahan yang diaudit khususnya entitas pemerintah daerah. Dengan lain perkataan, permasalahan yang dominan dan potensial terjadi adalah audit berulang-ulang atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dugaan terjadinya audit berulang-ulang terus bergulir dari masa ke masa termasuk pasca dilaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal (tahun 2001). Padahal pada tahun 2001 telah diterbitkan serangkaian peraturan perundang-undangan berkaitan dengan mandat atau kewenangan lembaga audit sektor publik. Solusi terhadap permasalahan dimaksud memerlukan identifikasi terhadap penyebab utama dan akibat dari, audit berulang-ulang atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Best Practice system pengawasan keuangan negara di negara lain merupakan salah satu bahan pertimbangan solusinya. Dengan demikian polemik terjadinya audit berulang-ulang atas penggunaan dana anggaran satuan keria perangkat daerah dari suatu pemerintahan daerah seharusnya tidak perlu berkelanjutan. Hal ini dapat terjadi, apabila semua pihak yang berkompeten melihat permasalahan audit atas APED secara jernih, obyektif dan tidak resisten."