Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dibebankan terhadap waris atas Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya serta perhitungan dan tata cara pembayarannya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Terdapat perbedaan pendapat yang berkembang di masyarakat dalam hal Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya tersebut diberikan atas tanah negara, pendapat pertama mengatakan bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang telah berakhir jangka waktunya tidak dapat diwariskan, sehingga ahli waris hanya dapat mengajukan permohonan pemberian hak baru dan terhadapnya terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada umumnya, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa terhadap Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang telah berakhir jangka waktunya, ahli waris diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pembaharuan hak dan terhadapnya terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. Khusus untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebesar 5% (lima persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun dalam hal perolehan hak terjadi karena waris atau hibah wasiat, maka yang dikenakan hanya 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dibayar dan dilaporkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah pada masing-masing Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ada di setiap kabupaten.

---

A study of an Acquisition Duty of Right on Land and Building that may be imposed on inheritance of a terminated Right to Build, includes the calculation and payment procedure in the territory of Special Regional Capital of Jakarta as regulated based on Regional Government Regulation of Special Regional Capital Jakarta Province Number 18 of 2010 concerning Acquisition Duty of Right on Land and Building. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. There are differences of opinions growing in the society in the event if the Right to Build is granted on the land of the country, first opinion states that the terminated Right to Build on the land of the country can not be inherited, therefore the heir may only submit the conferral of new right application and of which the general Acquisition Duty of Right on Land and Building shall be payable, another opinion states that against the terminated Right to Build on the land of the country, the heir is granted the opportunity to submit the renewal right application and of which the Acquisition Duty of Right on Land and Building on the acquisition right due to inheritance and bequeathed granting shall be payable. Specifically to the territory of the Special Regional Capital of Jakarta, the Acquisition Duty of Right on Land and Building shall be 5% (five percent) times the tax base after be reduced by the Non-Taxable Acquisition Value for Right Acquisition in amount of Rp 80.000.000,- (eighty million rupiah), however in the tax of the acquisition right occurred due to inheritance and bequeathed granting, therefore the imposition shall be 50% (fifty percent) of the Acquisition Duty of Right on Land and Building with the Non-Taxable Acquisition Value for Right Acquisition in amount of Rp 350.000.000,- (three hundred and fifty million rupiah), which shall be paid and reported using the Regional Tax Payment Slip at each Tax Service Tribal Offices of the Administration City of the Province of the Special Regional Capital of Jakarta at every regency."

"Banyaknya jumlah tanah dan atau bangunan di DKI Jakarta yang tidak bersertifikat disebabkan oleh berbagai macam hal. Hal tersebut mungkin merupakan salah satu alasan pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 193 Tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Pembebasan BPHTB di DKI Jakarta pada tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Pergub 193 Tahun 2016. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Dalam analisis formulasi di bahas mengenai latar belakang, tujuan, alternatif, hambatan dan aktor-aktor yang terlibat dalam perumasan Pergub 193 Tahun 2016. Hasil skripsi ini adalah formulasi dalam Pergub ini kurang sempurna karena dalam penyusunannya dibuat terlalu cepat, tidak sepenuhnya mengikutsertakan orang yang juga berkompetan serta kurang memperhitungkan keadaan yang sebenarnya ada di lapangan. Namun, dengan adanya Pergub 193 Tahun 2016 diharapkan pemerataan sertifikasi tanah tercapai dan semakin mempermudah masyarakat Jakarta untuk memiliki rumah.

---

Mostly land and or building in DKI Jakarta don't have a certified and it caused by various things. One of the things maybe the reason why governance in DKI Jakarta publishes Jakarta Governor Regulation Number 193 Year 2016. Research approach in this thesis used Qualitative Approach with depth interview method. This thesis discusses the Analyisis of Formulation Policy for Exemption of Land and Building Transfer Tax in DKI Jakarta in 2016 as stipulated in the Jakarta Governor Regulation Number 193 Year 2016. In the analysis of formulations discussed on the background, objectives, alternatives, barriers and actors involved in formulation of Governor Regulation Number 193 Year 2016. The results of this thesis are the formulations of Governor Regulation Number 193 Year 2016 almost perfect because in its formulation made too quickly, does not fully include people who also competent and underestimates the real situation on the ground. However, with the expected Governor Regulation Number 193 Year 2016 equitable land titling achieved and make it easier for people in Jakarta to get a home."

"Pajak merupakan sumber pendapatan yang esensial bagi negara, dimana hasil dari pemungutan pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang relatif murah dan berkelanjutan (sustainable), khususnya bagi pemerintah daerah. Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini mengkaji dan mendalami pajak yang timbul sebagai akibat dari terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu pajak dalam bentuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dimaksud ialah pengalihan yang terjadi melalui pewarisan, yaitu pewarisan dalam arti perbuatan hukum maupun dalam arti peristiwa hukum. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah: mengapa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah dan mengapa terhadap penerima warisan dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode dalam penelitian ilmu hukum yang dilakukan untuk mengkaji norma-norma dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditujukan untuk memperluas cakupan objek pajak daerah dimana hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional. Sementara pengaturan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap warisan dalam arti perbuatan hukum dan peristiwa hukum, yang dibebankan kepada ahli waris keturunan sedarah tidak seharusnya dilakukan, sebab tidak sesuai dengan asas saisine dalam hukum waris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penafsiran hak menguasai tanah oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

---

Taxes are essential source of income for the state, where the results of tax collection are used as a source of financing for sustainable development, especially for local governments. This research examines and explore taxes that arise as the impact of land and/building rights transfer which realized by means of Duty on the acquisition of Land and Building Rights. The intended transfer of land and building rights which is realized by means of transfer through inheritence, in the sense of legal action or as legal event. In this thesis, the author would like to discuss about legal reasoning for the transfer of Duty on the acquisition of Land and Building Rights from the state tax to local government tax, and legal reasoning about Duty on the acquisition of Land and Building Rights that charged to the heirs. The legal research method applies a juridical normative research methodology which focus on the aspects or norms of positive law. From the research, it is concluded that the regulation of Duty on the acquisition of Land and Building Rights transfer policy aims to expand the local tax object with the aim of increasing the revenue of the local governments in order to supporting the national development. While the regulation of Duty on the acquisition of Land and Building Rights on inheritance in the sense of legal actions and legal events that are borne by direct heirs, should not be applied because its not in accordance with the principle of saisine in inheritance law as regulated in the Code of Civil Law and the interpretation of the right to control land by the state in Law No.5 of 1960 concerning basic regulation on agrarian matters."

"Pertumbuhan properti di Kota Bekasi selalu meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini melaksanakan sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai bentuk pemungutan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bekasi dan mengetahui kendala dalam implementasi sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan upaya modernisasi administrasi perpajakan dilihat dari beberapa aspek seperti kolaborasi dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait, anggaran untuk perbaikan dan perawatan sistem, keterbukaan dalam akses, pelibatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, privasi, serta monitor dan evaluasi sebagai bentuk pengawasan. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlu adanya peningkatan koordinasi dan pengawasan, pemeliharaan, serta sosialisasi untuk mengantisipasi kendala yang ada.

---

Property growth in Bekasi City always increases every year. The government in this case, implement the online system of land and building title transfer duty as a form of tax collection. This study aims to analyze the implementation of land and building title transfer duty online system in Bekasi City and to know the constraints in the implementation of land and building title transfer duty online system. This research was conducted with post positivist approach, descriptive research type, and also data collection technique with literature study and in depth interview.

The results of this study shows that the implementation of land and building title transfer duty online system is an effort to modernize the tax administration that can be seen from several aspects such as collaboration in the form of cooperation with related institutions, budget for maintenance and repair for system, the openness in the access aspects, community involvement in the form of socialization, privacy, and monitor and evaluation as a form of supervision. But there are still obstacles in the implementation therefore there needs to improved coordination and supervision, maintenance, and socialization to anticipate the existing constraints."

"Dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang didahului dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat di hadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara terjadi pengelakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan (BPHTB). Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yakni mengacu kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian, pengelakan terhadap pemungutan PPh dan BPHTB dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan membuat akta/surat kuasa jual, akta/surat kuasa jual tersebut dibuat secara terpisah dengan PPJB, dan dijadikan dasar untuk transaksi jual bell tanah dan/atau bangunan berikutnya dengan pihak lain. Pengelakan diatasi dengan menandatangani surat pernyataan dan diketahui oleh Notaris yang berisi pernyataan bahwa kuasa menjual yang diberikan kepada penerima kuasa belum pernah dibatalkan/cabut dan masih tetap berlaku sampai dibuat dan ditandatanganinya Akta PPAT; bahwa antara pernberi dan penerima kuasa belum/tidak pernah membuat/melakukan/ melaksanakan PPJB di hadapan Notaris; dan bahwa pemilik dan pemegang hak atas tanah dan/atau bangunan bersedia dan sanggup bertanggung jawab sepenuhnya serta bersedia ditindak dan dituntut di hadapan pihak-pihak yang berwenang tanpa meliuatkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara. Penulis menyarankan perlunya penyadaran mengenai pentingnya pajak, diharapkan dengan tingginya kesadaran masyarakat, maka akan meminimalisasi pengelakan pajak; upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Utara dapat diikuti oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya lainnya; dan Notaris sebaiknya tidak membuatkan akta/surat kuasa yang dibuat secara terpisah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Bell guna menghindari terjadinya pengelakan terhadap pemungutan PPh dan BPHTB.

---

In land or building sales that was made initiated by The Installment Sale Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Bell) with selling authorization that was made in front of North Jakarta Notary, there was evasion made on Income Tax (Pajak Penghasilan) and Land Tenure Income Tax (Bea Perolehan Hak Atas Tanah an/atau Bangunan) exaction.

The research method is juristic normative method that refers to legal norms in the prevailing laws and regulations. Based on the research, evasion towards PPh and BPHTB in land and/or building sales made with Authorization Selling Letter, it was made separately with PPJB, and was made as a base for the next land and/or building selling transaction with other parties.

Evasion was handled by signing a Statement Letter and known by the Notary that said about the statement that the selling authorization given to the appointed has never been nullified/erased and was still in effect until it is made and signed in front of the PPAT; that between the appointer and the appointed has never been made/done/performed a PPJB in front of the Notary; and that the owner and holder of land and/or building is willing and can be hold responsible and willing to be charged and punished by the authorities without involving the North Jakarta Land Registry Office.

The author advises about the awareness to the importance of tax, hoping for society's awareness, therefore minimizing the tax evasion; the effort made by the North Jakarta Land Registry Office can be followed by the other Land Registry Offices; and Notary should not made Letter of Authorization that was made separately with Installment Sale Agreement to avoid the evasion of PPh dan BPHTB exaction."

"Tesis ini membahas mengenai peralihan status Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula merupakan objek pajak pusat menjadi objek pajak daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut disyaratkan dibentuknya Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai landasan untuk memungut BPHTB. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana penerapan BPHTB dan mplikasinya sebelum lahirnya Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota/Bupati dan apakah Pemerintah Daerah yang tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang BPHTB kehilangan hak untuk memungut BPHTB. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitan eksplanatoris dan preskiptif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa penerapan BPHTB selaku pajak daerah tidak dapat dijalankan apabila pemerintah daerah tidak melakukan penerbitan Peraturan Daerah terlebih dahulu dan implikasinya adalah Pemerintah Daerah tidak dapat memungut BPHTB dan kehilangan haknya untuk memungut karena Peraturan Daerah tidak berlaku surut.

---

This thesis discusses the transitional status of Acquisition Rights of Land and Building Customs (BPHTB) which was originally the object of central government?s tax becomes the object of regional government?s tax with the publication of Act Number 28 Year 2009 about Regional Taxes and Levies, where in the Act required the establishment regulations by Regional Government as the basis for the collection of BPHTB. From the above background, the issues of this thesis is how the application of BPHTB and its implications before the establishment of Regional Regulation and / or Mayor / Regent?s regulation and weather the Regional Government lose its right to collect BPHTB. This issues are discussed using explanatory and prescriptive research typology, using literature research methods and supplemented with information from related sources, so as produced a conclusion which are that the application of BPHTB as Regional Tax cannot be apply if the regional government have not issue the regional regulation and the implication is Regional Government cannot collect BPHTB and lost its right to collect because of Regional regulation does not apply retroactively."