Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia menghadapi permasalahan terkait produksi beras setiap tahun. Salah satu penyebab permasalahan tersebut yakni ketidakakuratan data produksi beras di Indonesia. Dampak dari permasalahan tersebut membuat distorsi kebijakan yang merugikan banyak pihak, baik petani, industri maupun konsumen. Berdasarkan data perhitungan terbaru BPS 2018, penelitian ini berupaya mengananalisis permintaan dan penawaran beras di Indonesia. Beberapa variabel yang digunakan yakni penawaran beras, harga beras, luas sawah, luas panen, volume impor beras, upah tenaga kerja, permintaan beras, jumlah penduduk, dan PDB per kapita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga beras dan luas panen berpengaruh positif terhadap penawaran beras. Harga beras dipengaruhi oleh jumlah penawaran beras dan HPP beras secara positif. Luas panen dipengaruhi oleh harga beras secara positif. Volume impor beras dipengaruhi nilai tukar Rupiah secara negatif. Permintaan beras dipengaruhi harga beras secara positif.

---

Indonesia faces problems related to rice production every year. One of the causes of these problems is an inaccuracy of rice production data in Indonesia. The impact of these problems makes policy distortions that causes loss to many parties, are farmers, industry and consumers. Based on the latest BPS 2018 data, this study seeks to analyze demand and supply of rice in Indonesia. Some variables are rice supply, rice price, rice field area, harvest area, rice import volume, labor wages, rice demand, population, and GDP per capita. The results showed that the variable price of rice and harvest area had a positive effect on rice supply. The price of rice is influenced by supply of rice and HPP positively. The area of rice fields is influenced by price of rice positively. The volume of rice imports is negatively affected by the Rupiah's exchange rate. The demand for rice is positively influenced by rice prices.

Abstrak :
Propinsi Sulawesi selatan selama ini dikenal sebagai daerah swasembada beras dan lumbung beras terbesar diluar Pulau Jawa Tahun 1990, produksi beras Sulawesi Selatan 1.547.882 ton dengan,konsumsi 743.226,369 ton, sehingga masih kelebihan produksi beras sebanyak 804.656,469 ton. MASALAH. Permasalahan yang dikemukakan adalah: · 1.Bagaimana tingkat kelebihan produksi beras perkapi ta daerah tingkat dua Propinsi Sulawesi Selatan ? 2.Faktor apakah yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kelebihan produksi beras perkapita daerah-daerah swasembada beras tersebut ?

Abstrak :
ABSTRAK
Nyamuk Culex guinquefasciatus Say merupakan vektor dari filariasis bankrofti. Pengendalian vektor penyakit tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pengendali hayati, seperti kapang Metarhiziwn anisopliae (Metsch.) Sorok. Untuk mengetahui kemampuan H. anisopliae dalam mengendalikan populasi pradewasa Cx. quinguefasciatus telah dilakukan percobaan (0,029; 0,057; 0,114; 0,229; 0,457) mg/cm' kapang pada media beras sebagai perlakuan terhadap larva-larva nyamuk instar III di laboratorium. Metode pemberian kapang terhadap larva nyamuk dilakukan dengan menggunakan eara konidium terapung (floating). Fengamatan kematian nyamuk pradewasa dilakukan dari 10 hari pertama (I) sampai dengan 10 hari keenam (VI). Fengaruh peinberian H. anisopliae dengan media beras sebagai pembawa menyebabkan kematian pradewasa Cx. quinquefasciatus. Pada pengamatan I, dari uji analisis probit dihasilkan LD 50 = 0,085 mg/cm 2 dan LD 90 1,078 mg/cm2 . Pada pengainatan-pengamatan selanjutnya terjadi penurunan kematian pradewasa Cx. quinquefasciatus. Adanya kematian nyainuk pradewasa sampai dengan pengamatan VI menunjukkan persistensi dari H. anisopliae selaina percobaan dilakukan.

Abstrak :
Kegagalan yang dialami bidang pertanian pada saat krisis melanda bangsa kita merupakan sejarah terburuk bagi bangsa kita. Kita tidak hanya mengalami krisis ekonomi, keadaan krisis pangan semakin memperburuk kondisi perekonomian bangsa. Padahal sejak tahun 1982, Indonsia merupakan salah satu negara penghasil beras terbanyak di dunia Swasembada Beras ). Ha ini sudah tentu merupakan pukula yang hebat bagi pertanian kita. Kein inan pemerin untuk mengangkat citra pertanian kita yang sempat terpiiruk akibat krisis yang melanda bangsa ini, dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang sedang dilaksanakan adalah dengan mengeluarkan Ikan Layanan Masyarakat mel;dui media televisi Kegiatan beriklan di televisi merup~an kegiatan yang sudah dilakukan bangsa kita sejak masa Orde Baru lalu. Tetapi bila kita lihat secara sekilas, tampak ada perbedaan gaya tayang antara iklan masa Orde Baru dengan masa Reformasi. Pada masa Orde Baru, kita akan melihat bagaimana kesuksesan-kesuksesan yang diraih oleh pertanian kita masa lalu. Sedangkan pada iklan masa Reformasi yang dapat k.ita lihat adalah penggambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani-petani kecil di negara kita. Dari perbedaan kedua iklan ini, yang ingin dilihat adalah fenomena apa yang sebenarnya ingin diangkat pada masing-masing iklan tersebut. Jika ada perbedaan pada fenomena yang diangkat, penelitian ini juga ingin melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengangkatan fenomena-fenomena yang ada pada masingmasing iklan tersebut. Untuk menganalisa masing-masing fenomena pada kedua iklan ini, digunakan meteode semiotik Pierce. Melalui tanda-tanda yang ada baik itu icon, indeks maupun simbol yang ada pada masing-masing frame, akan dianalisa dan dicari maknanya dengan mempergunakan segitiga makna Pierce. Realitas basil dati analisa merupakan realias yang masih semu. Kemudian dengan paradigma kritis penelitian ini dilanjutkan dengan melakikan interpretasi pada basil analisis, untuk mencari realitas yang sebenarnya dengan berdasarkan pada Historical Situatedness. Dari hasil analisa dan interpretasi peneliti, dapat disimpulkan bahwa memang teijadi perbedaan gaya tayang antara iklan masa Orde Baru dengan masa Reformasi. Masa Orde bani pertanian di negara kita dilandasi oleh paham Kapitalis semu (Crony Capitalism) . Kesuksesan yang diraih sebenarnya adalah kesuksesan yang didapat oleh sebagian kecil petani " Besar ". Hanya petani dengan modal yang besarlah yang dapat berproduksi secara maksimal. Sedangkan untuk iklan masa Reformasi kapitalis yang berkembang adalah kapitalis liberal, dimana · lebih dipengaruhi oleh paham PEGEL ( Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah ).Yang menjadi fokus utama adalah petani " Kecil " dengan segala permasalahan yang ada disekelilingnya. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mampu menumbuhkan sikap kritis masyarakat terutama mahasiswa terhadap iklan yang beredar di media. Sedangkan bagi pengiklan sendiri, dengan basil penelitian ini diharapkan memikirkan lebih jauh lagi terna yang ingin diangkat dalam iklan-iklan selanjutnuya. Pengambilan tema yang sesuai dengan realitas tanpa ada manipulasi akan lebih bermanfaat, apalagi itu adalah !klan Layanan Masyarakat yang fokus utamanya adalah informasi

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis efektivitas kebijakan HPP terhadap harga gabah, sebagai transmisi, terhadap produksi beras dan kesejahteraan petani, sebagai tujuan akhir kebijakan. Analisis dilakukan melalui estimasi model produksi padi dan harga gabah dengan metode 2SLS dan estimasi hubungan antara harga gabah dan HPP dengan metode VAR. Hasilnya adalah kebijakan HPP efektif mempengaruhi harga gabah, kesejahteraan petani, dan produksi beras dengan time lag sebesar satu periode. Akan tetapi, ternyata pergerakan harga gabah lebih banyak disebabkan oleh pergerakan harga gabah antar waktu dibandingkan HPP, sehingga disimpulkan penetapan HPP selama ini hanya mengikuti pergerakan harga gabah antar waktu.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the effectiveness of Rice Price-Support Policy to grain prices, as the transmission, to rice production and welfare of farmers, as the ultimate goal. The analysis was done by estimating the model of grain prices and paddy production by 2SLS method and estimate the relationship between grain prices and Price-Support Policy with VAR method. The result is Price-Support Policy effective to grain prices, welfare of farmers, and rice production with one time lag. However, the movement of grain prices caused more by the movement of grain prices over time than Price-Support Policy, so determination of Price-Support Policy had only to follow the movement of grain prices over time.

Abstrak :
ABSTRAK Salah satu tuiuan utama pembentukan pemerintah negara adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu menurunnya daya beli rakyat yang diakibatkan resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia, mendorong pemerintah melakukan kebijakan pemberian subsidi pada komoditas bahan pangan strategis seperti beras, kedelai, gandum, dan gula agar komoditas tersebut tejangkau. Namun demikian pada pelaksanaannya pemerintah mengalami kesulitan untuk melaksanakannya disebabkan: masalah keterbatasan anggaran dan mekanisme pemberian subsidi tersebut ternyata tidak efektif karena kerapkali tidak tepat sasaran. Oieh karena itulah pada tanggal 2 September 1998 pemerintah mencabut subsidi bahan pokok (kecuali beras) tersebut di atas. Tujuan karya akhir ini adalah menjadi masukan, berupa anaiisa kuantitatif, dalam memutuskan dilepas atau tidaknya subsidi beras tersebut. Dalam karya akhir ini Penulis melakukan perbandingan biaya dan manfaat bila kebijakan subsidi beras dilanjutkan dan bila harga beras dilepaskan ke harga pasar internasional (diliberalisasi). Perbandingan tersebut dilakukan dengan cara menghirung biaya untuk memberikan subsidi beras dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memberikan bantuan kepada kelompok terntenfu untuk dapat membeli beras jika harga dilepaskan ke harga internasional dengan mempertimbangkan efek peningkatan produksi beras, efek multiplier konsumsi petani, keterkaitan dengan sektor-sektor lain yang terkait dengan padi dan tenaga kerja yang terserap. Berdasarkan kecederungan impor beras lima tahun terakhir (1992-1998) diproyeksikan besarnya subsidi beras akan terus meningkat secara signifikan, dan untuk tahun 1998 diperkirakan akan membutuhkan Rp. 6,12 Trilyun. Biaya subsidi tersebut dapat dihilangkan jika harga beras dilepaskari ke harga internasional (liberalisasi). Melepaskan harga beras ke harga internasional akan mengakibatkan meningkatnya harga beras di dalam negeri yang berarti akan makin memberatkan masyarakat yang sudah menurun daya belinya. Untuk itu kebijakan liberalisasi harga beras perlu disertal kebijakan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Diperkirakan dana yang diperlukan untuk memberikan bantuan tersebut sebesar sekitar Rp. 10 Trilyun, yang berarti lebih besar dari dana subsidi. Namun demikian dana tersebut akan memberikan efek multiplier karena peningkatan konsumsi produsen beras sebesar sekitar Rp. 8,7 Trilyim. Manfaat kebijakan liberalisasi Iainnya adalah disektor produksi yaitu adanya peningkatan produksi beras yang diperkirakan akan mencapai 7,68 juta ton atau senilai Rp. 22 Trilyun (dengan asumsi harga Rp. 2880 di tingkat petani). Peningkatan produksi tersebut akan:

1. Menggairahkan sektor-sektor input dan sektor-sektor output padi karena adanya tambahan kebutuhan input dan meningkatkan input bagi sektor-sektor yang membutuhkan padi sebagai input.
2. Tambahan tenaga kerja yang dapat diserap sektor padi diperkirakan mencapai 2.6 juta orang.
3. Menghemat devisa yang diperlukan untuk mengimpor beras, dan memberikan potensi untuk mengekspor beras.

Jadi untuk jangka pendek biaya yang diperlukan untuk melakukan subsidi beras lebih sedikit dan biaya yang diperlukan untuk memberikan bantuan untuk meningkatkan daya beli. Namun untuk jangka menen gah dan panjang manfaat liberalisasi harga karena adanya: penambahan produksi. efek multiplier konsumsi petani, insentif bagi sektor sektor yang terkait dengan padi, dan tenaga kerja yang diserap: akan jauh melebihi dana yang dibutuhkan untuk memberi bantuan terarah untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang tidak mampu. Kebijakan meliberalisasi harga beras harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung yaitu: kebijakan distribusi bantuan yang efektif dan efisien dengan memanfaat kan infrastruktur yang sudah ada di masyarakat, kebijakan untuk melindungi petani dan gejolak harga heras dunia dan gejolak kurs dengan cara membuat pasar komoditas berjangka beras, dan kebijakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani marginal dan buruh tani dengan cara transmigrasi dan perubahan pembayaran kas menjadi pola bagi hasil dalam bentuk natura (beras).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga beras petani dalam negeri kurs, pendapatan per kapita, harga beras dunia, dummy kebijakan tarif impor beras dan dummy krisis pada tahun 1998/1999 terhadap harga eceran beras dalam negeri dalam jangka panjang dan pendek panjang. Periode penelitian adalah dari tahun 1992 sampai tahun 2006 dengan menggunakan data triwulanan. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah Johansen Multivariate Co-Integration untuk melihat hubungan semua variabel dalam jangka panjang dan Error Correction Model untuk melihat hubungan jangka pendek. Dari hasil uji Co-Integration dan hasil tes ECM dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan perilaku (pengaruh) dari variabel-variabel penjelas (harga beras di tingkat petani dalam negeri, kurs, pendapatan per kapita, harga beras dunia, dummy kebijakan tarif impor dan dummy krisis beras tahun 1998/1999) terhadap variabel terikat (harga eceran beras dalam negeri) dalam jangka panjang dan pendek. Dalam jangka panjang semua variabel penjelas yang berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap harga eceran beras dalam negeri. Sementara dalam jangka pendek, variabel harga beras di tingkat petani dalam negeri, harga beras dunia, dummy kebijakan tarif impor dan dummy krisis pada tahun I998/1999 tidak memiliki pengaruh signifikan pada peningkatan harga eceran beras dalam negeri dan memiliki arah yang positifl Variabel ECT (-1) mempunyai tanda negatif dan signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara keseimbangan jangka panjang dengan jangka pendek dan kernampuan untuk mengkoreksi kesalahan pada kondisi ketidakseimbangan menuju kondisi keseimbangan.

---

This study aims to analyze the influence of the domestic farmer price of rice farmer, exchange rate, income per capita, world price of rice, dummy import tariff policy and dummy crisis in 1998/|999 on domestic retail price of rice in the long term and short term. This study period was from 1992 until the year 2006 by using quarterly data. The approaches used in this study are Johansen Multivariate Co- lntegration to see long-term relationship of all variables and Error Correction Model (ECM) to see the relationship in the short term. From the Co-Integration test results and ECM test results can be seen that there are differences in behavior (influence) of the explanatory variables (domestic farmer price of rice, exchange rate, income per capita, world price of rice, dummy import tariff policy and dummy rice crisis in 1998/ 1999) to bound variables (domestic retail price of rice) in the longterm and short term. in the long run all explanatory variables that influence positively and significantly impact to domestic retail price of rice. While in the short run, variable domestic farmer price of rice, world price of rice, dummy import tariff policy and dummy crisis in |998/1999 do not have a significant influence on improving the domestic retail price of rice even has a positive direction. ECT(-l) show a negative and significant effect, it indicates that there is a relationship between long term and short term and the ability to correct for disequilibrium toward equilibrium condition.

Abstrak :
Tesis ini mencoba menganalisa mengenai Kebijakan Yerizinan Impor Beras di Indonesia dihubungkan dengan ILA yang merupakan bagian dari Multilateral Agreement on Trade in Goods yang diatur di dalam Annex- IA GATI 1994 ang mengatur mengenai prosedur_administratif perizinan impor yang barus dipenuhi oleh importir. Sebagai anggota WTO, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan berbagai peraturan atau kebijakan y&ng mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan impor dengan ILA. termasuk kebijakan impor terhadap komoditi beras. Kebijakan impor Indonesia merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang memagari kepentingan nasional dari berbagai pengaruh masuknya barang i.mpor dari negara lain. Globalisasi perdagangan yang melembaga di dalam WTO diragukan keefektifitasannya terutama menyangkut suatu keadaaan yang dilematis antara liberalisasi dengan kepentingan nasional. Penyesuaian aturan­ aturan yang terdapat di dalam WTO terhadap setiap kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Jndonesia hams benar-benar memperhatikan kepentingao nasional Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dengan amanat kehendak rakyat yang tertuaog dalam dasar negsra PEJtcasila dan UUD 1945, maka norma­ norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 tetap menjadi unsur dominan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan perdagangan Indonesia, tidak terkecuali kebijakan dalam tata niaga impor beras di Indonesia. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, haruslah benar-benar menjadi perhatian yang penting dan tujuan akhir yang harus dicapai ketika pemerintah membuat kebijakan impor beras. dengan demikian harus adanya keharmonisan antara kepentingan dalam negeri di satu sisi dan keharmonisan di dalam melaksanakan kewajiban dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO.

---

This thesis attempts to analyze on Import Licensing Policy for Rice in Indonesia associated with the which is part of the Multilateral Agreement on Trade in Goods as stipulated in the GAIT 1994 in Annex IA which governs the import licensing administrative procedures that must be met by the importer. As a member of WTO, Indonesia is obliged to adjust the various regulations or policies that govern on all matters relating to the import policy with the ILA, including the commodity riimport policy. Indonesia's impcrt policy was part of trade policy bordering the national interests ofthe various influences the entry of goods imported from other countries. Globalization of1rade is institutionalized within the WTO and its effectiveness is questionable circurnstanC\!s which primarilY' involves a dilemma between liberalization with national interests. Adjustment rules contained in the WTO against any policy of rice imported by the Indonesian government should really pay attention to Indonesia's national interests. As a sovereign nation with the will of the people's mandate as stipulated in the 1945 Constitution and Pancasila state basis, the norms contained in Pancasila and the I945 Constitution remains the dominant element in the decision to Indonesia's trade policies, including policies in the rice import trade regulations in Indonesia. Achieving justice for all Indonesian people, should really become an important concern and ultimate goal to be achie:ved when the government makes thri(:e "import policy. Thus there must be harmony between the interests of the country on one side and harmony in carrying out obligations of Indonesia's part:cipalion as a member of the WTO.