Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkumpulan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak jaman kolonial Belanda. Bahkan banyak perkumpulan yang berjasa dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti perkumpulan Budi Utomo. Sampai sekarangpun Perkumpulan masih banyak digunakan dalam masyarakat Indoensia. Tetapi sayangnya perkembangan mengenai Perkumpulan tersebut di Indonesia tidak diikuti dengan perkembangan mengenai hukum yang mengatur mengenai Perkumpulan tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memahami mengenai hukum apa yang dijadikan dasar bagi Perkumpulan-perkupulan yang ada di Indonesia. Lebih lanjut penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana urgensi mengenai pembaruan hukum mengenai Perkumpulan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode deskriptif analitis, yang dibuat dengan melihat bagaimana Perkumpulan berdiri dan eksis di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, Perkumpulan di Indonesia masih diatur dalam Staatsblad 1870-64, KUHPerdata Pasal 1653-1665 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016. Lebih lanjut, aturan-aturan yang ada tersebut ternyata dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Perkumpulan yang ada di Indonesia, contohnya adalah yang terjadi dalam perkara dengan Putusan No. 203/G/2014/PTUN-Jkt dan Putusan No. 166/G/2013/PTUN-Jkt sehingga dibutuhkan adanya suatu pembaruan mengenai hukum yang mengatur Perkumpulan di Indonesia.

---

Association is one of the legal entity that is already known by the people of Indonesia since the Dutch colonial era. In fact, many associations are instrumental in the independence of Indonesia, such as association Budi Utomo. Until now, the Association is still widely used in public. But unfortunately the development of the Association in Indonesia is not followed by the development of the law governing the Association. The purpose of this study was to understand on what legal basis for the Associations in Indonesia. Furthermore, this study also aims to describe the urgency of the reform law on associations in Indonesia. This research is normative juridical that uses descriptive analytical method and made focusing on how an Association can rise and exist in Indonesia. Based on the results, it can be concluded, associations in Indonesia is still set in the Staatsblad 1870-64, Indonesian Civil Code Article number 1653-1665 and Regulation Minister of Law and Human Rights Number 3 Year 2016. Further, the existing rules is apparently considered incompatible with the development of the Association in Indonesia, for example on Case number 203/G/2014/PTUN-Jkt and Case number 166/G/2013/PTUN-Jkt, so it takes the existence of a reform of the laws governing the Association in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Koperasi adalah sebuah badan usaha yang diciptakan untuk membantu rakyat indonesia dalam mencapai tujuan . Koperasi sampai sekarang masih dipilih oleh masyarakat Indonesia sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dengan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Namun pemahaman masyarakat akan bentuk usaha koperasi menyebabkan permasalahan, salah satunya adalah tentang dana hibah yang diberikan kepada koperasi sebagai modal yang dapat menyebabkan ketergantungan atau tidak berkembangnya koperasi. Banyaknya kasus koperasi yang tidak dapat mengolah modal dan pengaruh dari dana hibah tersebut yang merugikan koperasi. Padahal koperasi merupakan sebuah perusahaan dan sebagai badan usaha mandiri, bukan sebagai organisasi sosial yang membutuhkan bantuan berupa hibah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini membahas dan berkesimpulan bahwa koperasi merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan mandiri dalam menjalankan usahanya dan memiliki metode tersendiri dalam mencapai tujuannya yang pengaturannya berbeda dengan perusahaan ndash; perusahaan lain namun memiliki status yang sama sebagai perusahaan karena merencanakan dan menjalankan usaha dan mencari keuntungan walau dalam bentuk yang berbeda sehingga tidak membutuhkan bantuan berupa hibah karena hibah tidak memiliki tanggung jawab dan berdampak buruk terhadap keberlansungan usaha koperasi.

---

ABSTRACT
Cooperative is a business entity created to help the people of Indonesia in achieving goals. Until now, cooperatives still selected by the people of Indonesia as a means to improve living standards by meeting the needs of these communities. However, people 39 s understanding of the form of cooperative business causes problems, one of which is about grant funds given to cooperatives as capital that can cause dependence or not development of cooperatives. The number of cases of cooperatives that cannot cultivate capital and the influence of the grant funds are detrimental to the cooperative. Though the cooperative is a company and as an independent business entity, not as a social organization that needs assistance in the form of grants. Research method in writing this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials. Based on that, this thesis discusses and concludes that the cooperative is a company that is legal and independent in running its business and has its own method in achieving its objectives that the arrangement is different from other companies but has the same status as the company for planning and running the business and looking for profit in different forms so that why it does not require grant aid because grant has no responsibility and adversely affects the sustainability of the cooperative 39 s business.

Abstrak :
ABSTRAK
Di tengah-tengah kondisi perekonomian yang masih sangat memprihatinkan, kita selayaknya memang harus membangkitkan optimisme bahwa perekonomian kita masih dapat kita tingkatkan melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengalaman kita selama krisis dalam bentuk UMKM merupakan bagian terbesar dalam kegiatan ekonomi kerakyatan yang lebih dapat bertahan. Daya tahan UMKM tersebut tercipta karena mereka tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal, seperti hutang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatannya. Dengan keunggulan yang spesifik antara lain berupa kandungan lokal yang besar dalam kegiatan produksi, orientasi pemasaran di dalam negari dan harga yang terjangkau oleh konsumen, UMKM merupakan bagian yang sangat berarti dan pealing dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, maka salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional adalah memberdayakan UMKM yang harus didukung oleh semua pihak, pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari upaya mengatasi hambatan keterbatasan yang ada dalam UMKM itu sendiri, yaitu keterbatasan sumber daya finansial. Saya melihat BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang mandiri dan didinikan atas swadaya masyarakat dapat menjadi alternatif lembaga keuangan non-bank yang strategis di lingkungan UMKM. Selain itu, BMT dengan konsep syariah yang sesuai dengan akar budaya mayoritas bangsa Indonesia dapat menjadi alternatif masyarakat yang selama ini alergi dengan sistem bunga.