Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun beberapa daerah di Indonesia telah dipetakan sebagai daerah rawan bencana, namun ternyata hal ini tidak menyurutkan keinginan masyarakat untuk tetap bermukim kembali di daerah tersebut. Salah satu contoh empiris yang masih bisa diamati sekarang ini adalah fenomena bermukim kembalinya masyarakat korban tsunami di Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme adaptasi yang dilakukan masyarakat sebagai suatu bentuk resiliensi untuk tetap bertahan dan bermukim kembali di kawasan rawan bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui tabel, grafik dan gambar. Data yang diperoleh berupa data teks dan data visual, dengan responden sejumlah 25 orang yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada suatu strategi adaptasi secara aktif dilakukan oleh masyarakat yang bermukim kembali di daerah rawan tsunami ini sebagai suatu upaya untuk resilien, yaitu melalui mekanisme adaptation by adjusment dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap fisik hunian dan lingkungannya. Hasil dari kajian ini nantinya diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dalam pendidikan arsitektur serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengaplikasikan upaya mitigasi bagi masyarakat di daerah rawan bencana."

"Tesis ini bertujuan untuk mengungkap ragam bentuk act of dwelling dari aktivitas bertinggal dan bermukim yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat permukiman pesisir di wilayah Gudang Lelang, yang menunjukkan mekanisme dalam merespon kerentanan serta upaya dalam mempertahankan keamanan bermukimnya.  Perspektif ekofeminisme digunakan untuk mampu melihat mekanisme tersebut secara lebih holistik, di mana isu sosial, ekonomi, politik, dan ekologi menjadi satu kesatuan yang utuh, termasuk dalam menelaah relasi kelas, gender dan kuasa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pesisir yang fluktuatif. Hasil penelitian bertujuan untuk mendorong paradigma pembangunan khususnya terhadap perencanaan di ruang pesisir dan permukiman informal dengan perspektif yang lebih terbuka untuk mencapai berkelanjutan, keberpihakan pada kondisi masyarakat di dalamnya, serta lebih berkeadilan gender.......This thesis aims to reveal the various forms of the act of dwelling from settling and living activities that are embodied in the daily lives of coastal settlement communities in the Gudang Auction area, which show mechanisms for responding to vulnerabilities and efforts to maintain the security of their settlements. The ecofeminism perspective is used to be able to see this mechanism more holistically, in which social, economic, political, and ecological issues become a unified whole, including in examining class, gender, and power relations that occur in the fluctuating lives of coastal communities. The results of the study aim to encourage a development paradigm, especially towards planning in coastal spaces and informal settlements with a more open perspective to achieve sustainability, alignment with the conditions of the people in it, and more gender equity."

"Kampung kota merupakan permukiman padat penduduk dengan penduduk masyarakat menengah ke bawah yang identik dengan nilai kekeluargaannya. Gender merupakan salah satu konsep akibat dari konstruksi sosial yang dapat membedakan peran dan porsi kegiatan masyarakat kampung kota ke dalam kelompok wanita dan pria. Pembedaan ini termasuk dalam prosesnya bermukim, pembentukan gendered space, dan terciptanya sense of community terhadap kedua kelompok tersebut. Kelompok wanita kampung kota sendiri memiliki karakteristik unik yang timbul dari pengkondisiannya sebagai wanita, MBR, dan seseorang yang bermukim di kampung kota. Dari sini timbul pertanyaan apakah pengelompokan ini juga berpengaruh terhadap pandangan dan perlakuannya terhadap peningkatan kualitas bermukimnya? Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, tulisan ini membahas mengenai mengapa kelompok wanita, kondisi ruang bermukim kampung kota, dan aktivitas kesehariannya saling berkorelasi satu sama lain. Selain itu apa peran kelompok wanita dalam meningkatkan kualitas bermukim di lingkungan kampung kota secara keseluruhan. Skripsi ini mengungkapkan bahwa peran kelompok wanita dalam peningkatan kualitas bermukim kampung kota terjadi pada tingkat subsisten yang banyak mengacu pada keamanan lingkungannya dan juga memiliki keterkaitan erat dengan tingkat pemberdayaan wanitanya....... Urban kampong is a densely populated settlement with lower-middle-class residents who are known for their strong sense of kinship. Gender is a concept resulting from social construction that can differentiate the role and portion of urban village community activities into groups of women and men. This matter includes the process of living, the establishment of gendered spaces, and the formation of a sense of community for both groups. The women's group in the urban kampong itself has unique characteristics arising from their condition as women, low-income households (MBR), and individuals living in the urban kampong. So the question remains of whether this categorization also influences their perspectives and treatment in improving their quality of living. Using a qualitative descriptive analysis method, this paper discusses how the women's group, the living conditions in the urban kampong, and their daily activities correlate with each other. It also explores the role of the women's group in enhancing the overall quality of living in the urban kampong neighborhood. This thesis reveals that the role of women's groups in improving the quality of living in urban kampong is at the subsistence level which refers a lot to the security of the neighborhood and also has a close relationship with the level of women's empowerment."

"Saat ini, semakin banyak orang memilih bermukim di Kota Depok hingga proporsi komuternya tertinggi se-Indonesia. Hal tersebut memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah itu, salah satunya yakni membangun perumahan untuk mengakomodasi populasinya yang meningkat. Peningkatan jumlah perumahan di Kota Depok tentunya harus diiringi pula dengan ketersediaan sarananya. Namun, standar tentang sarana perumahan di Indonesia disusun pada tahun 2003 kemudian disahkan pada tahun 2004 sehingga perlu diketahui kesesuaiannya dengan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengevaluasi penyediaan sarana pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui kesesuaian ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian dengan SNI tersebut, keberadaan implikasi sosio-spasial sarana perumahan di lokasi penelitian, dan keberadaan pengaruh ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian terhadap kepuasan bermukim dan keinginan untuk pindah rumah penduduk setempat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode campuran, terdiri atas metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana perumahan di Kota Depok masih tidak sesuai dengan SNI terkait. Selain itu, terdapat sarana perumahan yang perlu dan tidak perlu tercantum pada SNI tersebut berdasarkan kebutuhan informan. Lalu, sarana perumahan di Kota Depok memiliki implikasi sosio-spasial. Akan tetapi, ketersediaan sarana tersebut tidak terlalu memengaruhi kepuasan bermukim dan keinginan pindah tempat tinggal penduduk setempat. Meskipun begitu, pemerintah pusat perlu merevisi SNI terkait sarana perumahan berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Setelah itu, menghasilkan Undang-Undang (UU) baru yang mengharuskan pembangunan perumahan di Indonesia harus berdasarkan SNI terbaru tersebut. Kemudian, pemerintah pusat mensosialisasikan hal tersebut kepada pemerintah daerah. Lalu, pemerintah daerah menerapkannya pada peraturan daerah setempat kemudian mensosialisasikan hal tersebut kepada warga daerah setempat sehingga mereka menaatinya. Nantinya, semua developer dan arsitek membangun perumahan di Indonesia berdasarkan SNI terbaru tersebut. Masyarakat Indonesia juga menjadi kritis terhadap ketersediaan sarana perumahan. Peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini perlu memperluas sampel penelitian dan sarana perumahan yang belum disebutkan pada penelitian ini diperbanyak lagi.......Currently, more people are choosing to live in Depok City until its proportion of commuters is the highest in Indonesia. That matter gives an impact on the development of that area, one of which is building housing to accommodate its increasing population. The increasing in the number of housing in Depok City must be accompanied by the availability of that facilities. However, standards regarding housing facilities in Indonesia were drawn up in 2003 and then finalized in 2004 so it is necessary to know its suitability with current needs. Therefore, the author is interested in researching the provision of facilities in the Indonesian National Standard (Standar Nasional Indonesia abbreviated SNI) 03-1733-2004 concerning Procedure for Environment Housing Planning in Urban Area. The purpose of this study was to determine the suitability of the availability of housing facilities at the research location with mentioned SNI, the existence of housing facilities socio-spatial implications at the research location, and the influence of housing facilities availability at the research location on living satisfaction and the desire to change residence. The research method used is mixed methods, consisting of qualitative method and quantitative method. The research results show that housing facilities in Depok City are still not in accordance with the relevant SNI. Apart from that, there are housing facilities that need and do not need to be listed in the SNI based on the informant's needs. Then, housing facilities in Depok City have socio-spatial implications. However, the availability of these facilities does not really influence the settlement satisfaction and desire to move local residents. Even so, the central government needs to revise SNI regarding housing facilities based on the current needs of Indonesian society. After that, a new Law (UU) was produced which required housing construction in Indonesia to be based on the latest SNI. Subsequently, the central government socialized this matter to regional governments. Then, the regional government applies it to local regional regulations and then socializes this to local residents so that they obey it. In the future, all developers and architects will build housing in Indonesia based on the latest SNI. Indonesian society has also become critical of the availability of housing facilities. Researchers who want to continue this research need to expand the research sample and increase the number of housing facilities that have not been mentioned in this research."