Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan perusahaan dalam sebuah industri erat kaitannya dengan kemampuan perusahaan untuk bertahan terhadap shock yang terjadi, terutama pada perusahaan yang memiliki kewajiban kredit. Salah satu shock yang tersebut diantaranya krisis yang terjadi pada periode 2008-2009. Dengan menggunakan metode probability pada data rata-rata dari periode sebelum krisis sampai setelah krisis, penelitian ini membuktikan dengan adanya beban kewajiban kredit yang diproxy dengan rasio pembayaran bunga pinjaman mendorong kelompok perusahaan tertentu untuk bertahan.

---

The existence of a company in an industry closely related to the ability to withstand the shock that occurs, especially at companies that have credit obligations. One of such shock is the crisis that occurred in the period 2008 2009. By using the probability method on average data from the period before the crisis until after the crisis, this study proves the existence of the credit obligations proxied by the ratio of interest rate loans payment encourage certain group companies to survive."

"Pada tahun 2015 PT X mengalami kerugian yang mengakibatkan ekuitas PT X menjadi negatif dan SPT PT X pada tahun 2015 menunjukkan lebih bayar. Berdasarkan UU KUP atas SPT lebih bayar akan dilakukan pemeriksaan pajak. PT X menerima SPHP pada tahun 2017 atas pemeriksaan untuk tahun pajak 2015. Salah satu koreksi yang terdapat di dalam SPHP adalah koreksi biaya bunga. Dalam melakukan koreksi biaya bunga pemeriksa menggunakan acuan izin prinsip yang dikeluarkan oleh BKPM. Dalam izin prinsip tercantum estimasi pinjaman dan modal. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 18 ayat 1 UU PPh. Namun, pada tahun pajak 2015 pasal 18 ayat 1 UU PPh belum terdapat peraturan pelaksananya, sehingga kurang tepat apabila acuan yang digunakan pemeriksa adalah izin prinsip yang dikeluarkan BKPM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah koreksi biaya bunga untuk tahun pajak 2015 yang menggunakan izin prinsip untuk menentukan besarnya koreksi biaya bunga kurang tepat karena pada tahun 2015, pasal 18 ayat 1 UU PPh belum ada peraturan pelaksananya. Selain itu, untuk memperbaiki rasio utang dan modal dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, seperti konversi utang menjadi modal, membayar utang, melakukan pinjaman tanpa bunga, atau revaluasi aset tetap. Saran yang dapat diberikan adalah PT X sebaiknya segera memperbaiki strategi bisnisnya agar ekuitas PT X tidak terus menerus negatif karena berdasarkan PMK No. 169/PMK.010/2015 apabila saldo ekuitas negatif, maka seluruh biaya bunga tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. ......In 2015, X Limited Liability Company experienced a loss which turned the direction equity of X Ltd. to negative and the Annual Tax Return of X Ltd. in 2015 is overpaid. According to the law of General Tax Provisions and Procedures on Annual Tax Return, tax audit will be conducted due to the overpaid. X Ltd. has received a notification of tax audit findings in 2017 for the tax audit in 2015. One of corrections from the notification was on the interest expense. In doing the correction on the interest expense, the auditor employed a guide principle released by the Capital Investment Coordinating Board. In the license principle, the loan and capital estimates were noted. The basic law used was article 18 subsection 1 of Income Tax Law. However, since 2015, this article has not had any official implementation rules so that it was less appropriate if the audit was relying on the license principles released by the Capital Investment Coordinating Board. This research used a qualitative approach with qualitative data analysis technique. The result of this study showed that the correction of interest expenses in 2015 was not appropriate as it used the license principle in deciding the amount of the interest expenses as in 2015, article 18 subsection 1 of Income Tax Law was lack of implementation rules. Besides, there are several alternatives to fix the debt and capital ratio such as conversing the debt into capital, paying the debt, making an non interest bearing loan, or re evaluationg the fixed assets. Thus, it is suggested to X Ltd. that it is better to fix the business strategy so that the equity will not be respectively in a negative circle as according to PMK No. 169 PMK.010 2015, if there is a negative equity balance, all the interest expense cannot be used as deductions on the taxable income. "

"Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya sengketa koreksi positif atas pembayaran biaya bunga atas sales advance yang disebabkan adanya perbedaan perspektif atas pembebanan biaya bunga atas advance sales beserta harga wajarnya antara Wajib Pajak dan Fiskus (DJP). Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya koreksi fiscal positif pada biaya bunga yang selanjutnya menyebabkan sengketa perpajakan. Lebih lanjut, analisis ini juga bertujuan untuk membentuk opsi-opsi tax management yang optimal dalam mencegah terjadinya koreksi positif fiskal oleh pihak pemeriksa. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya koreksi fiskal positif atas transaksi biaya bunga atas suatu sales advance antara lain 1) perbedaan perspektif antara PT. XXX dan DJP mengenai kelaziman pengenaan biaya bunga atas transaksi sales advance, 2) kelengkapan item-item pada kontrak sales advance, 3) Penentuan tingkat risiko perusahaan, 4) perbedaan penggunaan pembanding atas kesebandingan transaksi biaya bunga, dan 5) perbedaan penentuan tingkat bunga wajar atas transaksi sales advance.......The problem raised in this study is the existence of positive correction disputes over the payment of interest costs on advanced sales due to differences in perspective on charging interest costs on advance sales and their fair price between the Taxpayer and Tax Authorities (DJP). The purpose of this research is to identify and analyze the factors that influence the occurrence of positive fiscal corrections in interest costs which in turn cause tax disputes. Furthermore, this analysis also aims to establish optimal tax management options in preventing positive fiscal corrections by the auditors. The results of this study reveal that several factors are the cause of a positive fiscal correction on interest cost transactions on a sales advance, including 1) differences in perspective between PT. XXX and DJP regarding the prevalence of interest charges on sales advance transactions, 2) completeness of items in sales advance contracts, 3) Determination of corporate risk levels, 4) differences in the use of comparators for comparability of interest cost transactions, and 5) differences in determination of fair interest rates for sales advance transactions."

"ABSTRAKPerlakuan biaya bunga pinjaman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan berupa bunga deposito yang dikenakan PPh final haruslah berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995, dimana aturan tersebut mengindikasikan adanya dugaan penempatan dana deposito yang berasal dari dana pinjaman bank, apabila hal tersebut terjadi maka biaya bunga pinjaman pada hakikatnya adalah biaya untuk mendapatkan penghasilan berupa bunga deposito yang dikenakan PPh final, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis argumentasi dan pembuktian yang dilakukan oleh Perum Percetakan Uang RI dan Fiskus dalam menentukan bahwa biaya bunga pinjaman merupakan biaya sehubungan dengan penghasilan final atau tidak dan menganalisis Putusan Pengadilan Pajak Perum Percetakan Uang RI ditinjau dari asas kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa menurut argumentasi fiskus koreksi biaya bunga pinjaman dilakukan karena dana yang ditempatkan pada deposito Perum Peruri berasal dari pinjaman sehingga biaya bunga tidak dapat dibebankan secara fiskal, kemudian melalui pembuktian dalam persidangan, fiskus dapat membuktikan bahwa Perum Peruri tidak dapat memenuhi 3 (tiga) unsur pengecualian pada penerapan SE-46/PJ.4/1995, selanjutnya argumentasi Perum Peruri menyebutkan bahwa dana yang ditempatkan pada deposito bukan berasal dari pinjaman, melainkan dari laba ditahan sementara dana pinjaman bukan ditempatkan pada deposito, melainkan pembelian mesin-mesin produksi, kemudian melalui pembuktiannya, Perum Peruri dapat memenuhi 3 (tiga) unsur pengecualian pada penerapan SE-46/PJ.4/1995. Pada Putusan Pengadilan Pajak sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat substansi biaya bunga pinjaman sangat berkaitan erat dengan bidang usaha Perum Peruri, dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Perum Peruri telah memenuhi asas Kepastian Hukum.

---

ABSTRACT

Treatment of loan interest expense for calculate the amount of taxable income in the case that a Taxpayer obtaining deposit interest income which is subject by the final income tax must refer to Director General of Taxes Letter Number SE-46/PJ.4/1995. That rules indicate the alleged placement of deposits derived from bank loans, if this happens, the interest expense on the bank loan is essentially the cost of obtaining income in the form of deposit interest subject to final tax income, so that it cannot be charged as a fiscal costs. The purpose of this research was to analyze the analyze the arguments and evidence carried out by the Perum Percetakan Uang RI and Fiskus to determine that the cost of loan interest is the costs related to the final tax or not, and to analyze the tax court ruling on behalf of Perum Peruri from the legal certainty principal. The study method is qualitative which is used in-depth interviews. The results of this study indicate that according to the arguments of the tax authorities, fiscal correction of the interest loan expense is made because the funds placed on Perum Peruri deposits come from bank loans so that the interest costs cannot be charged as a fiscal costs, and then through verification in the tax court, the tax authorities can prove that Perum Peruri cannot fulfill 3 (three) exceptions in the implementation of SE-46/PJ.4/1995. according to the argument Perum Peruri, which is stated that the funds placed on deposits did not come from bank loans, but from retained earnings while the bank loans funds were not placed on deposits, but for the purchases of production machine. then through its verification, Perum Peruri can fulfill 3 (three) exceptions in the implementation of SE-46/PJ.4/1995. In this dispute of the Tax Court, the Panel of Judges argued that the substance of the loan interest cost was closely related to Perum Peruri's business sector, and the Tax Court Decision that granted all Perum Peruri's appeal had fulfilled the principle of Legal Certainty."

"Dilatarbelakangi oleh penerapan SAK ETAP yang baru berjalan pada entitas tertentu. Bertujuan menganalisis pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) atas ketentuan revaluasi aset tetap dan biaya bunga pinjaman bagi pengguna SAK ETAP. Pendekatan dan jenis penelitian ialah kualitatif, deskriptif, cross sectional, murni, serta menggunakan literatur dan wawancara. Hasilnya, kewajiban PPh atas revaluasi aset tetap pengguna SAK ETAP adalah sama seperti Wajib Pajak Badan lainnya (SAK non-ETAP), mulai dari prosedur administratif, kewajiban PPh final, hingga sanksi PPh final atas aset yang akan dialihkan. Selain itu, Kewajiban pph yang harus dipenuhi saat masa konstruksi lebih besar daripada kewajiban pajak PPh setelah masa konstruksi. ......This research is motivated by the application of the Financial Reporting Standards for Small Medium Enterprise running on a particular entity. Aiming to analyze the fulfillment of Income Tax on the provision of revaluation of fixed assets and the interest expense on loans for users of that accounting standard. Approach and type of research is qualitative, descriptive, cross-sectional, pure, and using literature and interviews. As a result, the fulfillment of income tax obligation for revaluation is the same as the Taxpayer other, ranging from administrative procedures, the final income tax liability, up to the final income tax penalties over the assets to be transferred. In addition, the obligation of income tax to be fulfilled in construction period is greater than the period after that. "