Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Kota Depok merencanakan jaringan trayek angkutan umum massal atau koridor utama kota. Pada peta kepadatan penduduk Kota Depok, terdapat kepadatan penduduk yang lebih tinggi pada wilayah infrastuktur jalan yang lain yang sejajar dengan rute usulan pemerintah, sehingga terdapat potensi untuk dijadikan opsi rute lain dibandingkan dengan opsi rute yang sudah diusulkan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rute terbaik antara opsi rute usulan pemerintah dengan opsi rute lainnya berdasarkan selisih pendapatan dan biaya operasional kendaraan. Penelitian dilakukan dengan menentukan opsi rute alternatif untuk dibandingkan dengan rute usulan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi logistik, sehingga kebutuhan jenis data yang diperlukan adalah data nominal dan ordinal yang didapatkan melalui survei. Metode survei pada penelitian ini adalah dengan metode Stated Pereference dan Revealed Preference. Data survei dikelompokkan untuk dilakukan uji korelasi Spearman dan uji Stepwise, kemudian dibentuk model fungsi utilitas dan uji kelayakan, dilakukan uji validasi Root Mean Square Error untuk mendapatkan model terbaik, dan terakhir dilakukan uji komparasi Mann-Whitney. Penelitian ini menggunakan dasar SK Dirjen Perhubungan Darat No. 687 Tahun 2002 untuk menghitung biaya operasional kendaraan. Nilai selisih pendapatan dengan biaya operasional kendaraan yaitu sebesar Rp44.124.016 untuk rute usulan pemerintah, kemudian untuk rute opsi 1 sebesar Rp3.073.355, dan terakhir yaitu rute opsi 2 memiliki selisih sebesar Rp2.997.742. Rute terbaik layanan BST Depok sebagai feeder LRT di Stasiun Harjamukti adalah rute usulan pemerintah dengan keuntungan terbesar.

---

The City Government of Depok is planning a network of mass public transport routes or the city's main corridors. On the population density map of Depok City, there is a higher population density in other road infrastructure areas that are parallel to the government's proposed route, so there is potential to be used as another route option compared to the route option that has been proposed by the government. This study aims to determine the best route between the government's proposed route options and other route options based on the difference in income and vehicle operating costs. The research was conducted by determining alternative route options to be compared with the government's proposed route. The research method used is the logistic regression method, so that the type of data needed is nominal and ordinal data obtained through surveys. The survey method in this study is the Stated Pereference and Revealed Preference methods. The survey data was grouped for the Spearman correlation test and the Stepwise test, then a utility function model and feasibility test were formed, a Root Mean Square Error validation test was carried out to get the best model, and finally the Mann-Whitney comparison test was carried out. This study uses the basis of SK Dirjen Perhubungan Darat No. 687 Tahun 2002 to calculate vehicle operating costs. The value of the difference between income and vehicle operating costs is Rp44.124.016 for the government's proposed route, then for the option 1 route it is Rp3.073.355, and finally, the option 2 route has a difference of Rp2.997.742. The best route for the Depok BST service as an LRT feeder at Harjamukti Station is the route proposed by the government with the biggest profit."

"Kota Depok sebagai salah satu kota penyangga ibu kota dihadapkan dengan masalah kemacetan dan membutuhkan perhatian yang cukup serius. Dari kondisi yang ada juga menunjukkan masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum di kota Depok karena beberapa faktor. Pemerintah Kota Depok berupaya melakukan penyelenggaraan layanan angkutan umum yaitu Bus Semi Transit (BST) sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan solusi dari masalah yang ada. Maka diperlukan adanya persiapan perancangan rencana operasional BST Kota Depok diantaranya prakiraan tarif teknis dan subsidi dari operasional BST Kota Depok.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran tarif teknis untuk setiap trayek BST Kota Depok, menganalisis besar load factor yang paling sesuai jika penyelenggaraan BST Kota Depok berdasarkan standar pelayanan minimal angkutan BRT, dan menghitung besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk biaya operasional BST Kota Depok pada setiap kondisi load factor. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sampel data karakteristik dan biaya operasional kendaraan dari operasional BRT yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Selanjutnya menentukan dan mencari data variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap besaran biaya operasional kendaraan (BOK). Data yang diperoleh dianalisis dengan metode pemilihan model persamaan regresi stepwise untuk selanjutnya didapatkan model persamaan terbaik dan menghitung besaran BOK. BOK yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan besaran BOK yang dihitung dengan metode Kementerian Perhubungan. Produktivitas produksi bus dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal operasional angkutan BRT. Tarif teknis dihitung berdasarkan BOK yang didapat dengan produktivitas harian bus. Estimasi pendapatan diperoleh dari perhitungan tarif dengan produktivitas bus per hari dan jumlah penumpang yang dihitung dari variasi tingkat load factor yang dihitung. Prakiraan subsidi dihitung dengan melihat selisih antara tarif teknis yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Dari analisis yang dilakukan diperoleh besaran BOK BST Kota Depok pada Koridor 1-A, 1-B, 1-C, 2, dan 3 berturut-turut adalah Rp 6.748,69; Rp 6.749,44; Rp 6.748,69; Rp 6.749,19; dan Rp 6.748,69. Besaran tarif teknis selama periode operasional satu hari pada Koridor 1-A, 1-B, 1-C, 2, dan 3 berturut-turut yaitu Rp 24.380.329, Rp 21.641.398, Rp 28.951.893, Rp 19.048.238, dan Rp 31.735.729. Tingkat load factor yang paling sesuai atau tidak memerlukan subsidi pada operasional BST Kota Depok yaitu 62,71% untuk Koridor 1-A, 53,99% untuk Koridor 1-B, 73,11% pada Koridor 1-C, 47,53% pada Koridor 2, dan 80,14% pada Koridor 3. Subsidi maksimum harian BST Kota Depok pada Koridor 1-A, 1-B, 1-C, 2, dan 3 berturut-turut adalah sebesar Rp 24.380.329, Rp 21.641.398, Rp 28.951.893, Rp 19.048.238, Rp 31.735.729.

---

Depok as one of the supporting cities for the capital city is faced with the problem of congestion and requires serious attention. The existing conditions also show that the public's interest in using public transportation in Depok is still low due to several factors. The Depok Government seeks to carry out public transportation services, namely Bus Semi Transit (BST) as a form of service to the community and solutions to existing problems. Therefore, it is necessary to prepare an operational plan for the BST Depok operational plan, including technical tariff estimates and subsidies from the BST Depok operation. minimum service standards for BRT transportation, and calculate the amount of subsidies issued by the government for BST Depok operational costs in each load factor condition. The research was conducted by collecting sample data on vehicle characteristics and operating costs from BRT operations in several regions in Indonesia. Next, determine and search for data on variables that are thought to have an effect on the amount of vehicle operating costs (BOK). The data obtained were analyzed by the method of selecting the stepwise regression equation model to then obtain the best equation model and calculate the amount of BOK. The BOK obtained is then compared with the BOK calculated using the Ministry of Transportation method. Bus production productivity is calculated based on the minimum service standard for BRT transportation operations. The technical fare is calculated based on the BOK obtained with the daily productivity of the bus. Estimated income is obtained from the calculation of the fare with the productivity of the bus per day and the number of passengers calculated from the variation of the calculated load factor level. The subsidy forecast is calculated by looking at the difference between the technical tariffs issued and the income received. From the analysis carried out, the amount of BOK BST Depok City in Corridors 1-A, 1-B, 1-C, 2, and 3 respectively is Rp 6.748,69; Rp 6.749,44; Rp 6.748,69; Rp 6.749,19; dan Rp 6.748,69. The amount of technical tariffs during the one-day operational period on Corridors 1-A, 1-B, 1-C, 2, and 3, respectively, is Rp 24.380.329, Rp 21.641.398, Rp 28.951.893, Rp 19.048.238, and Rp. 31.735.729. The most appropriate load factor level or does not require subsidies for BST operations in Depok City is 62,71% for Corridor 1-A, 53.99% for Corridor 1-B, 73,11% for Corridor 1-C, 47,53% in Corridor 2, and 80,14% in Corridor 3. The maximum daily subvention for Depok City BST in Corridors 1-A, 1-B, 1-C, 2, and 3 respectively is Rp 24.380.329, Rp 2.641.398, Rp 28.951.893, Rp 19.048.238, Rp 31.735.729."

"Indikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah gejala kepadatan lalu lintas di jalur utara dan selatan Pulau Jawa, sehingga perjalanan dari Bandung menuju Cilacap membutuhkan jarak dan waktu yang cukup panjang. Untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh dengan membangun jaringan jalan baru oleh pemerintah. Jalan baru yang rencananya akan dibangun, yaitu Jalan Tol Bandung- Cilacap. Adapun penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui hasil kelayakan finansial dalam aspek investasi pembangunan dan biaya operasional kendaraan (BOK) serta nilai waktu tempuh. Dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka metodologi yang digunakan adalah cost and benefit analysis dengan didukung pendekatan deskriptif melalui pendekatan dan perbandingan pra dan pasca beroperasinya jalan tol Bandung-Cilacap yang akan dibangun.Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) nilai NPV pembangunan jalan tol Bandung-Cilacap dalam kondisi optimis sebesar Rp. 9.027.723.657.346 dan kondisi pesimis sebesar Rp. (27.685.054.512.133) dari nilai investasi awal sebesar Rp. 54.288.071.000.000 dengan keterangan NPV > 0 untuk sekenario kondisi optimis dan NPV < 0 untuk sekenario kondisi pesimis; b) IRR dalam kondisi optimis sebesar 11% dan kondisi pesimis sebesar 5,65%; c) PBP dalam kondisi optimis didapat 19 tahun setelah proyek pembangunan berjalan dan kondisi pesimis setelah 29 tahun setelah proyek pembangunan berjalan. Sedangkan hasil pengeluaran BOK seluruh jalan eksisting dari Bandung menuju Cilacap atau sebaliknya sebesar Rp. 5.262.310,35/km, namun ketika jalan tol Bandung-Cilacap beroperasi pengeluaran BOK hanya sebesar Rp. 1.277.065,88/km. Sedangkan untuk total pengeluaran nilai waktu seluruh jalan eksisting dari Bandung menuju Cilacap atau sebaliknya sebesar Rp. 130.682,56/kendaraan, namun ketika Jalan Tol Bandung-Cilacap nantinya beroperasi akan mengefisiensikan pengeluaran nilai waktu sebesar Rp. 71.323,24/kendaraan. Maka dapat disimpulkan selisih nilai waktu sebesar Rp. 59.359,32/kendaraan.Berdasarkan hasil analisis hitung tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan proyek Jalan Tol Bandung-Cilacap layak secara finansial. Dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah dan penguraian kemacetan serta kepadatan kendaraan di bagian utara Pulau Jawa dan jalan yang tersedia di selatan Pulau Jawa, maka rencana pembangunan Jalan Tol Bandung-Cilacap harus disegerakan pada Tahun 2019 dan dipredikasi beroperasi pada tahun 2024.

---

The indication of problems in this study is the complexity of traffic on the north and south lines of Java Island, so that the journey from Bandung to Cilacap requires a considerable distance and time. To anticipate these problems, it needs to be taken by building new roads by the government. The new road planned to be built is the Bandung-Cilacap Toll Road. The purpose of this study was to determine the financial feasibility of investment development aspects and vehicle operating costs (BOK) and travel time values. To achieve these objectives, quantitative analysis techniques are used, supported by a descriptive approach through several approaches and comparisons of pre- and post- operation of the toll roads to be built.The results showed that: a) the NPV of the construction of the Bandung-Cilacap toll road in an optimistic condition is Rp. 9.027.723.657.346 and pessimistic conditions is Rp (27.685.054.512.133) from the initial investment value is Rp. 54.288.071.000.000 with NPV information for optimistic condition scenario is > 0 and NPV < 0 for pesemistic condition scenario; b) IRR in an optimistic conditions is 11% and pessimistic conditions is 5,65%; c) PBP in an optimistic condition is 19 years after the construction project was running and the pessimistic conditions is 29 years after the construction project was underway. While the results of the expenditure of BOK of all the existing roads from Bandung to Cilacap or vice versa is Rp. 5,262,310.35/km, but when the Bandung-Cilacap toll road operates the expenditure of BOK is only Rp. 1,277,065.88/km. Whereas for the total expenditure of the time value of all the existing roads from Bandung to Cilacap or vice versa, Rp. 130,682.56/vehicle, but when the Bandung-Cilacap Toll Road operates later it will streamline the expenditure of the time value of Rp. 71,323.24/vehicle. Then, the conclusion of the analysis of time value is Rp. 59,359.32/vehicle.Based on the results of the analysis above, it can be concluded that the planned development of the Bandung-Cilacap Toll Road project is financial feasible. In order to accelerate regional development and decompose traffic congestion and congestion in the north of Java Island and existing roads in the south of Java, the plan to construct the Bandung-Cilacap Toll Road must be hastened in 2019."