Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berfokus pada eksistensi ASEAN Regional Forum (ARF) di tengah tren bilateralisme kawasan Asia Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang digunakan pemerintah negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara ekstra-regional khususnya Tiongkok dan Amerika Serikat di ASEAN Regional Forum (ARF). Aktor-aktor tersebut saling menjaga satu sama lain untuk terlibat secara konstruktif di kawasan berbasis norma-norma kooperatif yang dapat membantu mereka untuk mencapai kepentingan nasional dan mencegah munculnya hegemoni intramural di wilayah Asia Pasifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka Teori Balance of Influence yang diwujudkan kedalam strategi Hedging untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun berada di tengah-tengah tren bilateralisme, aktor-aktor yang terlibat didalam ARF tetap mempertahankan forum ini karena model dialog dan penyelesaian ARF telah berhasil menjaga perimbangan kekuatan-kekuatan ekstra-regional di kawasan.

---

This research focuses on the existence of ASEAN Regional Forum (ARF) within the Bilateralism Trend in Southeast Asia. The purpose of this study was to analyze the strategy of Southeast Asian governments and extra-regional powers used (especially China and US) to keep each other constructively and cooperatively engaged in the region and to promote rule and norm-based arrangements and principles that help them to achieve their national interest and deny intramural hegemony in the Asia Pacific region.

This study used qualitative approach. In addition, this study uses the framework of Balance of Influence Theory that embodied into Hedging Strategy to analyze the phenomenon that occurs. This study found that despite the bilateralism trends, the actors that involved in the ASEAN Regional Forum (ARF) decided to retain this forum because its dialogue and settlement models have managed to maintain the balance of extra-regional state power in Southeast Asia."