Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam Penelitian ini dibahas transmisi data billing hasil pencatatan billing dari suatu sentral kecil ke sentral induknya. mengenai rancangan alat yang berguna untuk mengirimkan data Rancangan ini terdiri dari dua perangkat yang disebut stasiun primer yang terletak di sentral telepon induk dan stasiun sekunder yang terletak di sentral telepon kecil. Setiap perangkat terdiri dari mikroprosesor jenis INTEL 8031, IG EPROM 2784 dan IG I/O 8274."

"Tesis ini membahas mengenai hak Wajib Pajak (WP) untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan yang diterbitkan DJP sesuai dengan Pasal 25 KUP. Tetapi ayat (7) UU KUP 16/2000 mengatakan, keberatan tidak menghentikan proses penagihan. Persoalan timbul ketika sedang dalam proses keberatan, kemudian ditagih secara paksa, barang-barang milik WP disita, pemblokiran rekening bank milik WP, pencegahan ke luar negeri, penyanderaan dan pelelangan atas barang yang telah disita sebelumnya, ternyata kemudian dalam proses keberatan atau banding WP dinyatakan benar. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah apakah Pasal ini telah sesuai dengan asas keadilan dan telah memberikan asas kepastian hukum bagi WP. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitan eksplanatoris, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu ternyata Pasal 25 ayat (7) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi WP.

---

This thesis discusses the right of Taxpayers (WP) to object to an assessment issued by the DJP in accordance with Article 25 KUP. But paragraph (7) of the Act KUP 16/2000 says, mind does not stop the billing process. Problems arise when the object is in the process, then billed by force, belongings confiscated, blocking of bank accounts, abroad prevention, hostage taking and auctions for goods that have been seized earlier, was then in the process of objection or appeal is substantiated Taxpayer. Because of this background, the subject matter of this thesis is whether this article in accordance with the principles of equality and the certainty has given hope to WP. The issues discussed by using the typology of explanatory research, using research literature and supplemented with information from relevant sources, resulting in a conclusion that turns Article 25 paragraph (7) of Law no. 16 Year 2000 on General Provisions and Tax Procedures (KUP) does not reflect the principles of equality and the principle of certainty for WP."

"Penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis pada saat ini sudah merupakan keharusan bagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan pada saat ini menggunakan berbagai jenis program aplikasi untuk membuat proses kegiatan operasional perusahaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Program-program aplikasi yang terintegrasi yang dapat melakukan hampir seluruh proses dalam perusahaan mulai dari proses produksi, inventori, billing, keuangan, pengadaan dan sampai pada penilaian kinerja merupakan program aplikasi yang paling diminati pada saat ini. Pada saat memilih program aplikasi perusahaan sebaiknya berhati-hati, karena harus disesuaikan dengan bisnis perusahaan, dan juga kemampuan keuangan perusahaan karena untuk pengadaan dan implementasi program aplikasi yang besar dan canggih dibutuhkan biaya yang besar yang terdiri dari biaya untuk hardware dan software, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan evaluasi terhadap pengendalian yang terdapat pada program aplikasi tersebut.Selain pengendalian-pengendalian yang terdapat dalam program aplikasi harus diperhatikan juga pengendalian umum yang ada di dalam perusahaan. Pengendalian umum ini terdiri dari: Pengendalian manajemen, pengendalian pengembangan dan dokumentasi, pengendalian keamanan, pengendalian operasi ruang pengolahan data elektronik.Karya akhir ini bertujuan untuk mencoba mengevaluasi pengendalian-pengendalian umum yang ada dalam perusahaan X dan pengendalian aplikasi billing yang digunakan perusahaan X untuk mencatat pendapatan perusahaan X. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kehandalan dari pengendalian-pengendalian yang ada, dan menemukan kelemahan-kelemahan yang masih ada dan kemudian mencoba memberikan saran-saran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada."

"ABSTRACTTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan billing system pada wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk, mengetahui kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk dan menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Luwuk.Responden dipilih dengan teknik non-probabilitas sampling. Data kuesioner yang telah diisi oleh responden sebanyak 50 bendaharawan pemerintah diolah secara kuantitatif menggunakan software SPSS 20.0. Variabel kepatuhan diukur menggunakan data sekunder. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk belum memanfaatkan seluruh fasilitas billing system. Tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk tergolong rendah. Dalam pengujian regresi ditarik kesimpulan bahwa persepsi kemudahan, kecepatan dan keakuratan bagi bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Secara statistik 68,2 kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah dapat dijelaskan dengan tepat oleh persepsi kemudahan, kecepatan dan keakuratan dari billing system. Secara parsial, persepsi kemudahan bagi bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sedangkan persepsi kecepatan dan keakuratan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to present the current application of billing system among government agency tax withholder in Luwuk Tax Office, explain the government agency tax withholder rsquo s compliance in Luwuk Tax Office and analyze the impact of government agency tax withholder rsquo s preception as billing system users on tax compliance in Luwuk Tax Office.Respondents were selected using non probability sampling techniques. Data questionnaires were filled out by 50 respondents and then were analyzed using SPSS 20.0 software. Variable compliance was measured using secondary data obtained from Luwuk Tax Office rsquo s database. The hypothesis were tested using multiple linear regression analysis.The result shows that government agency tax withholder in Luwuk Tax Office have not utilized the entire facility of billing system yet. The level of tax compliance among government agency tax withholder in Luwuk Tax Office is low. Based on the results of regression test, it can be concluded that perceived of ease, speed and accuracy of government agency tax withholder as billing system user have simultaneous and significant effect on tax compliance. Statistically 68,2 government agency tax withholder rsquo s tax compliance can be properly explained by perceived of ease, speed and accuracy of the billing system. Application partially, perceived ease have no significant effect government agency tax withholder rsquo s tax compliance while perceptual speed and accuracy significantly affect government agency tax withholder rsquo s tax compliance."

"Penelitian mengenai analisis pelaksanaan sistim billing pasien dengan jaminan di instalasi rawat Jalan Rumah Saldt Pusat Pertamina berlatar belakang Bari lamanya proses yang mengakibatkan terlambatnya penyelesaian berkas tagihan, sehingga sering tidak dapat ditagihkan karena melewati masa penagihan yang telah disepakati oleh perusahaan dan RSPP. Pada akhirnya akan menyebabkan kerugian bagi pihak RSPP karena piutangyang tidak terbayar, padahal RSPP harus membayar pajak dan piutang tsb dan membayar biaya pelayanan yang telah diterima pasien.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sistim billing pasien dengan jaminan di instalasi rawat jalan RSPP belum dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Untuk itu dilihat proses billing di setiap bagian yang terkait dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya.Penehtian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. PeneIitian dilakukan dengan pengamatan terhadap proses dan wawancara mendalam. Proses yang diamati adalah pelaksanaan sistim bi1lling pasien dengan jaminan di instalasi rawat jalan RSPP mulai dari bagian pendaflaran dan rekam medis, bagian poliklinik dan penunjang medis, bagian verifiaksi administrasi medis, bagian akuntansi keuangan, bagian teknologi dan informasi dan bagian penagihan. Sedangkan wawancara ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem billing pasien dengan jaminan pihak ketiga di instalasi rawat jalan.Hasil penelitian yang didapatkan melalui pendekatan sistem, dimana sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan prosedur sebagai input, pendaftaran, rekam medik, administrasi poliklinik, verifikasi administrasi medis, teknologi informasi, akuntansi keuangan dan penagihan sebagai variabel proses, dan dokumen penagihan piutang yang lengkap dan tepat waktu sebagai output.Untuk memperbaiki sistim billing pasien jaminan di instalasi rawat jalan RSPP perlu diperhatikan lagi kebutuhan jumlah petugas yang hares disesuaikan dengan beban kerja, pemberian uang lembur bagi pegawai yang bekerja melebihi jam kerja, perbaikan sarana yang menunjang tugas-tugas proses billing dan prosedur kerja yang lebih baik dan disosialisasikan ke petugas agar lebih dipahami.

---

Research on the analysis of the billing system execution for guaranteed patients in the out patient ward of Rumah Sakit Pusat Pertamina is based on the length of time required for processing which results in the delay of issuing medical invoices, such that at times, an invoice will not be paid as it has exceeded the payment period agreed by the company and RSPP. This would result as a loss on the part of RSPP as invoices cannot be paid, whereas RSPP would have to pay taxes imposed on said invoices and also pay for services which have been rendered to patient.

Aim of this research is to study the different factors causing the billing system for guaranteed patients in the outpatient ward to not proceed smoothly and on time. For this purpose, billing procedure in every department involved is examined to identify the factors causing delay.

The research conducted is an analytical descriptive research with qualitative approach. This research is conducted with a study toward the process and intensive interviews. Process observed is the billing system for guaranteed patients in the outpatient ward of RSPP starting from the registration desk and medical records, clinic and medical infrastructure, medical administration verification section, accounting section, information and technology information section, and invoicing section. Whereas interviews was conducted to all parties involved in the billing system execution for patients with third party guarantee in the outpatient ward of RSPP. Results obtained by approach system, where manpower, finance, logistics and procedure are input, registration, medical records, clinic administration, medical administration verification, guaranteed patients information technology, accounting and invoicing as variable process, and complete and timely invoicing documents as output.

To improve the billing system for guaranteed patients in the outpatient ward of RSPP, it is necessary to consider the manpower requirements which has to be balanced with the volume of work, overtime for employees working outside the normal working hours, improve infrastructure to support the billing process and upgrade/improve the work procedure, and to socialize this information to the workers so that is it understood."

"Dukungan dana merupakan salah satu faktor yang penting (Key Acres Mini) dalam peningkatan manajemen Rumah Sakit dalam upaya mengantisipasi perubahan yang terjadi. Asset Rumah Sakit baik yang sudah dimiliki maupun yang akan diperoleh perlu diamankan agar dapat meningkatkan kemampuan finansial Rumah Sakit dalam peningkatan manajemen Rumah Sakit, agar tetap survive dan dapat berkembang.RSUD Swadana merupakan satu cara efektif dalam menanggulangi kendala peraturan perundangan (ICW) agar manajemen RSUD mempunyai keleluasaan penuh dalam mengelola keuangan untuk tumbuh dan berkembang.RSUD Majalaya dalam upaya menuju konversi menjadi RSUD swadana mempunyai permasalahan dalam bidang penerimaan biaya pelayanan Rumah Sakit khususnya akibat adanya pasien pulang tidak membayar dan adanya sebagian biaya pelayanan yang tidak tertagihkan.Untuk mengatasi hal tersebut disusun SOP yang akan dapat memonitor transaksi harian biaya pelayanan sekaligus merupakan instrumen pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penerapan SOP dengan efektivitas penerimaan biaya rawat inap dengan cara membandingkan proporsi pasien pulang tidak membayar dan proporsi biaya pelayanan rawat inap tidak tertagihkan sebelum dan sesudah SOP di berlakukan.Metode penelitian yang digunakan adalah studi cross sectional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sampel yang diambil untuk meneliti fenomena pasien pulang tidak membayar sebesar 420 sampel, sedangkan untuk meneliti fenomena biaya pelayanan rawat inap yang tidak tertagih dipilih sampel sebesar 170 dengan pemilihan besar sampel dengan menggunakan modifikasi methode Luts. Proporsi diambil dari penelitian pendahuluan yang dilakukan bulan Agustus 1996 terhadap data 1-14 Juni 1996.Analisa data dengan menggunakan uji statistik beda proporsi pada dua sampel independen. Hasil penelitian menemukan bahwa SOP penerimaan biaya rawat inap berhubungan secara bermakna dengan masalah penurunan proporsi pasien pulang tidak membayar, demikian juga dengan fenomena biaya pelayanan rawat inap tidak tertagihkan dengan tingkat kepercayaan 95 %.Disarankan untuk RSUD Majalaya agar melakukan evaluasi periodik terhadap SOP untuk keperluan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi, melanjutkannya kepada pengembangan komputerisasi sistem informasi akuntansi serta melakukan pemberdayaan Sumber Daya Manusia.Bagi Kepala Daerah Tingkat II Bandung diharapkan agar membantu pembiayaan Komputerisasi Sistem Informasi Akuntansi, mengatasi kelambatan pencairan anggaran serta mendukung upaya mengkonversi RSUD Majalaya menjadi unit Swadana.

---

One of the key factors in hospital management in the 21st century, is the hospital ability to anticipate changes in their environment. To be able to survive and grow in the fast environmental changes, one of the key competences is the hospital ability to manage their asset especially their financial resources.The Swadana Hospital is one example of government's policy initiate change for public hospital, where the hospital can manage their own operational revenues instead of submit the revenue to the government as stated in the old policy. One of the objectives of swadana hospital is to increase hospital efficiency and effectiveness through the flexibility in using their own resources.Majalaya General Hospital status is not yet a swadana hospital. To reach the swadana status several problems should be solved. One of the problems is the high percentages of unpaid hospital bills and ineffective debt collection procedure. To solve this problem the hospital developed standard operating procedure (SOP) for Inpatient's billing procedure.The study objective is to compare the proportion of unpaid hospital bills and unpaid debt collected bills before (July & August 1996) and after (October & November 1996) the introduction of Inpatient billing's SOP. Design of this study is cross sectional using quantitative and qualitative survey methodology. Sample for unpaid hospital bills is 420 cases, while sample for unpaid debt collection procedure is 170 cases. Data analysis was done using analysis of proportion difference with two independent samples.The study found that Inpatient billing's SOP significantly reduced the total number of unpaid hospital bills, and also increased the effectively of debt collection process. Suggestion is made for the hospital to evaluate the implementation of the SQP periodically, at least once in three months. Another suggestion for the hospital is to improve the hospital information system using a computerized system, so that data monitoring and evaluation can be done effectively. To be able to implement those activities, training and education to improve the skill and knowledge of hospital personnel should be given a first priority."