Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Putry Setia Ningsih, author

Perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang : Analisis kasus putusan Pengadilan Negeri di Mataram nomor: 51/Pdt.G/1993/PNMTR, tanggal 29 Juli 1993

Perjanjian Pengikatan Jual beli yang didalamnya terdapat pemberian kuasa yang dasar pemindahan hak atas tanah, termasuk kuasa karena akta perjanjian pengikatan jual beli tidak boleh dibuat untuk pelunasan hutang piutang. kuasa yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T20047

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elisa Oktaviani, author

Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Adanya Kuasa Mutlak Berakibat Pada Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 Pk/Pdt/2019 = Abuse of Circumstances on Drawing Up of the Sale and Purchase Binding Agreement and the Existence of Irrevocable Power of Attorney Causing Conveyance of Land Rights Based on the Supreme Court of Republic of Indonesia Decision Number 197 Pk/Pdt/2019

Tesis ini membahas mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan penyalahgunaan keadaan dan kuasa mutlak yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan hak atas tanah tanpa diketahui oleh pihak penjual. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah pembuatan akta PPJB 01/2010 dengan penyalahgunaan keadaan serta Akta Kuasa Mutlak 02/2010 yang berakibat pada peralihan hak atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shafina Karima Karim, author

Implikasi perbuatan notaris/pejabat pembuat akta tanah yang tidak memenuhi kewajiban pembuatan akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli lunas (studi putusan majelis pengawas pusat notaris Republik Indonesia, nomor: 03/b/mppn/vii/2019) = implications of notary / official certifier of title deeds actions that do not fulfill the obligation to make sale and purchase deed based on the binding agreement of sales and purchase (study of the decision of the board of trustees of the notary center)

Tesis ini membahas tentang Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54551

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Henny, author

Analisa kasus pembayaran fasilitas antara perhimpunan penghuni rumah susun terkait dengan pengikatan jual beli antara developer dengan pihak ketiga = Judicial review on claim of facility between the relevant residents association and the preeliminary sale and purchase agreement entered into by and between the developer and any third party

Peraturan mengenai rumah susun saat ini diatur didalam Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Penghuni Rumah Susun wajib membentuk Perhimpunan Penghuni yang bertugas mengatur kehidupan bersama sesama penghuni didalam rumah susun. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, pemindahan hak milik atas satuan rumah susun dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25972

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Issabella Marchelina, author

Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Ketidaksesuaian Pembuatan Akta Jual Beli dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Sebelumnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn) = Responsibility of Notaries/PPAT for Discrepancies Making Purchase Deed with the Previous Binding Agreement Sale and Purchase Agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 751/Pdt.G/2018/PN Mdn)

Notaris/PPAT dilarang untuk melakukan pembuatan Akta Jual Beli tanpa keterlibatan pihak yang terkait dan sudah sepatutnya dalam membuatkan Akta Jual Beli prosedurnya sesuai perundang-undangan. Pada praktiknya banyak Notaris/PPAT yang tidak mengindahkan peraturan seperti kasus Notaris/PPAT dalam putusan nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan para...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fani Mutiara, author

Kewenangan dan tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyerahan sertifikat hak milik dalam rangka perjanjian pengikatan jual beli studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1091K/PDT/2016 = The authorization and responsibility of notary in connection with the transfer of ownership certificate in regard to the sale and purchase binding agreement case study of supreme court judgment No. 1091/K/PDT/2016

Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang berfungsi untuk mempersiapkan atau memperkuat perjanjian pokok yaitu perjanjian jual beli. PPJB memuat janji-janji dari calon penjual dan calon pembeli bahwa keduanya mengikatkan diri untuk melakukan jual beli. Dalam praktiknya PPJB terdapat banyak permasalahan baik yang di buat dibawah tangan maupun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50738

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cintya Handani Schalim, author

Pertanggungjawaban Notaris atas Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kaveling Tanah Matang Tanpa Rumah Oleh Badan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673/K/pdt/2017) = The Responsibility of Notary Towards The Null and Void of Binding Sale and Purchase Agreement of Land Plots Without Houses by Developers ( Indonesian High Court of Law Decision Number 1673 K/PDT/2017)

Tesis ini menganalisis mengenai larangan penjualan kaveling tanah matang tanpa rumah oleh badan hukum yang tercantum dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sebagaimana ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/PDT/2017, tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

R.A. Safitri Kusumawardhani, author

Kedudukan pihak beritikad baik dalam perjanjian pengikatan jual beli PPJB sebagai objek gugatan perdata studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1781 K/PDT/2013 = The position of a good faith party in the sale and purchase binding agreement as civil lawsuit study of supreme court decision of Republic Indonesia no. 1781 K/PDT/2013

Dalam melakukan kegiatan jual beli atas suatu tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT harusnya para pihak telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan, dimana persyaratan tersebut adalah yang terkait dengan objek jual belinya. Terhadap tanah yang akan diperjual-belikan harus dipastikan bahwa Hak Atas Tanah tersebut sepenuhnya telah dimiliki...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51650

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Megawati, author

Kuasa menjual yang mengabaikan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pemindahan hak atas tanah: studi putusan Mahkamah Agung nomor: 549 PK/PDT/2016 = Sale power of attorney which waived article 1813 of Indonesian Civil Code as the based on transfer on land right: case study of Supreme Court decision number: 549 PK/PDT/2016

Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan perjanjian simulasi (pura-pura) oleh kreditor yang berada di posisi unggul secara ekonomis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Desta Rian Hidayat, author

Tanggung Jawab Pengembang Rumah Susun yang Dipailitkan dalam Memenuhi Kewajibannya Terhadap Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 282/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst) = The Liability of The Bankruptcy of Condominium Developer in terms of Performing Their Obligations Toward Purchaser (Case Study of Commercial Court Verdict Number 282/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS) telah mengatur mengenai pelaksanaan jual beli secara pre-project selling dimana pengembang rumah susun selaku penjual dapat melakukan pemasaran sebelum rumah susun selesai dibangun dengan memenuhi persyaratan Pasal 42 dan Pasal 43 UURS, namun dalam pelaksanaannya penjual tidak memenuhi persyaratan tersebut. Sebagaimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian