Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenjualan apartemen dapat dilakukan dengan cara "pre project selling", dimana penjualan dilakukan pada saat bangunan apartemen belum jadi dan jual beli dilakukan dengan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang berbentuk perjanjian standar antara Penjual dan Pembeli. Dalam PPJB Apartemen "XYZ" ini terdapat ketidakseimbangan kewajiban, antara lain prestasi yang tidak seimbang dimana Pembeli dituntut melakukan cicilan secara rutin namun tidak diimbangi oleh prestasi Penjual yang seharusnya juga melakukan pembangunan secara bertahap; Denda keterlambatan dimana sanksi keterlambatan apabila Pembeli terlambat membayar adalah PPJB dibatalkan secara sepihak oleh Penjual dan uang yang telah dibayarkan hangus namun disisi lain apabila Penjual terlambat menyerahkan apartemen selama apapun denda dibatasi maksimal 9 persen, memang Pembeli dapat membatalkan Perjanjian karena kelalaian Penjual tersebut dan uang akan dikembalikan ditambah denda 9 persen dari Penjual namun dipotong PPN 10 persen yang berarti Pembeli akan rugi 1 persen. Disini seharusnya Pembeli yang dapat minta ganti rugi karena kelalaian Penjual namun dengan klausula seperti itu malah Pembeli lah yang dirugikan. Upaya hukum bagi Pembeli dalam PPJB salah satunya adalah penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat melalui Pengadilan Vegeri Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan seperti buku dan undang-undang serta Penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dengan Penjual dan Pembeli. PPJB tersebut tidak mencerminkan keseimbangan kewajiban antara Penjual dan Pembeli, lebih berat sebelah dan merugikan Pembeli padahal dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harusnya kepentingan Pembeli dapat terlindungi apalagi dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Pengikatan Jual Bell Satuan Rumah Susun seharusnya perlindungan terhadap Pembeli lebih terlindungi lagi. Saran Penulis adalah pemerintah lebih tegas mengatur dan mengawasi mengenai penggunaan klausula-klausul.a baku dan mewajibkan PPJB dibuat dengan akta otentik serta lebih mensosialisasikan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Lembaga-Lembaga Perlindungan Konsumen dimana lembaga-lembaga tersebut lebih tegas untuk menindak lanjuti segala keluhan Konsumen.

---

ABSTRAK

Apartments can be sold by way of "project selling", whereby the sale is made when the building is not yet ready and sale-and-purchase is done by signing a Binding Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli or PPJB) in form of a standard agreement between the Seller and the Buyer. In PPJB of "XYZ" apartment, the obligations are not in balance, among others, the Buyers' obligations to pay in arrears are not balanced up with the Seller's obligations to finish construction gradually. Consequence for late payment by the Buyers is a one-sided cancellation by the Seller and the money that has been paid by the Buyers are not refundable. On the other hand, if the Seller fails to deliver the apartment on time, the fine to be paid by the Seller is limited to maximum of 9%. The Buyers can indeed cancel the agreement due to such failure and receive the money back with an extra of 9% fine from the Seller, but that amount will be deducted with value added tax of 10%, which leads to loss of the Buyers of 1%. In this case the Buyers should be able to ask for compensation for the Seller's failure, however such clause causes loss on the Buyers' side. One of legal efforts that the Buyers can do is by reaching a settlement. If the settlement can not be reached, the Buyers can bring the case to the District Court of South Jakarta. The research methodology used is library method by collecting data in forms of literatures such as books, laws and field research by collecting data in forms of interviews with the Seller and a Buyer. Such PPJB does not reflect balanced obligations between the Seller and the Buyers, it causes loss on the Buyer's side. By the issuance of Law No. 8 of 1999 on Consumers Protection, the interests of the Buyers should be protected, let alone with the issuance of Decree of State Minister of People's Residence No. 11/KPTS/1994 on Guidance of Sale and Purchase Agreement of Strata Titles that gives more protection to the Buyers. The writer suggests that the government more firmly stipulates and supervises uses of standard clauses, requires an authentication of the PPJB and socializes Law No. 8 of 1999 on Consumers Protection and to enable Consumers Protection Institutions to firmly follow-up the complaints from the consumers."

"ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perbuatan Notaris yang tidak seksama dalam menjalankan jabatannya dengan seksama untuk membuat akta autentik. Notaris membuat Akta PPJB untuk Penghadap mantan suami dimana obyeknya berupa harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian tanpa meminta persetujuan dari mantan isterinya. Sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai analisis kedudukan PPJB tersebut, bagaimana akibat pembuatan PPJB dan bagaimana penerapan sanksi terhadap Notaris. Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap perkara yang termuat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 02/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2015. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pembuatan PPJB tersebut melanggar syarat obyektif perjanjian sehingga PPJB tersebut batal demi hukum dan Notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi terhadap Notaris yang melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a tersebut adalah Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat atau Pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Notaris sebagai Pejabat Umum harus menjalankan jabatan dengan teliti dan memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan Akta dan menolak apabila ada dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta tidak lengkap. Kata kunci :Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Notaris, Harta Bersama yang Belum dibagi.

---

ABSTRACTThe background of this thesis is motivated by the careless acts of notary in carrying out his her official work in creating authentic deeds. The notary who has created binding Sale and Purchase Agreement Act for an ex husband, in which the object is in the form of a property that has not been divided after the divorce, and where the ex wife rsquo s approval was not asked upon. Therefore, in this thesis, a study is made in analyzing the position of Binding Sale and Purchase Agreement, the consuquenses of making Binding Sale and Purchase Agreement and how the sanctions is applied to the notary. In this case an analysis of the case contained in the Rulling of the Supervisory Council of Notaries Territory of Jakarta No. 02 PTS MJ.PWN.Prov.DKI Jakarta III 2015. This thesis uses the methods of legal research by applying normative juridical approach and using the descriptive type of research. The results from this research is that the making of Binding Sale and Purchase Agreement has violated the terms of the agreement objectives, where it was found to be null and void. The notaries have violated the provisions of Article 16 Paragraph 1 Letter a from the Notary rsquo s Profession Law. The sanctions are written warning, suspension, dismissal with respect or dismissal with disrespect. In the making of the Binding Sale and Purchase Agreement, the notary as Notary Public Officials have to carry out his her official work as a notary conscientiously and must examine the documents in the making of deeds, and reject if any deed is incomplete. "

"Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan jual beli. Peralihan tanah dengan jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta jual beli atau dengan membuat perjanjian dihadapan Notaris. Salah satu kewajiban dari Notaris dalam membuat akta perjanjian pengikatan jual beli adalah perlu melalukan pemeriksaan atas keabsahan dari surat-surat yang diperlukan. Apabila Notaris tidak memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian disini, akan menimbulkan kerugian bukan hanya bagi para pihak terkait, melainkan terhadap akta yang dibuatnya, yaitu dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkannya akta tersebut. Penelitian ini membahas bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian pengikatan jual beli dengan objek tanah negara yang dilakukan oleh perseorangan dan bentuk pertanggungjawaban dari Notaris atas batalnya perjanjian pengikatan jual beli yang dibuatnya berdasarkan Putusan Nomor 760/Pdt.G/2020/PN. Sby. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitik, dan bersumber pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, bahwa ditemukan adanya tanah negara yang dijual oleh perseorangan, atau terdapat tanah yang dijadikan objek dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut merupakan tanah negara, sehingga perjanjian pengikatan jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum. Notaris sebagai pihak yang diberi wewenang dapat dikenakan sanksi yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi yang dikenakan kepada Notaris dalam penelitian ini berupa sanksi perdata dengan mengembalikan uang jasa yang diterimanya. Untuk menghindari kesalahan yang dibuat oleh notaris, sebaiknya sebelum membuat akta perjanjian pengikatan jual beli, notaris memastikan bahwa tanah yang menjadi obyek dalam perjanjian tersebut tidak bermasalah, di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.

---

Transfer of land rights can be done in various ways. One of them is by buying and selling. The transfer of land by buying and selling can be done by making a deed of sale or by making an agreement before a notary. One of the obligations of a notary in making a deed of sale and purchase agreement is the need to check the validity of the required documents. If the Notary does not pay attention to and apply the precautionary principle here, it will cause harm not only to the parties concerned, but also to the deed he made, which can be null and void by law or the deed can be canceled. This study discusses how the legal consequences arising from the Sale and Purchase Binding Agreement with the State Land object are carried out by individuals and the form of liability from the Notary for the cancellation of the Sale and Purchase Binding Agreement made based on Decision Number 760/Pdt.G/2020/PN. Sby. To answer these problems, this research uses a normative juridical method with descriptive analytical research type, and is sourced from secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials with a qualitative approach. Based on the research that has been done, it is found that there is state land sold by individuals, or there is land that is used as the object in the sale and purchase agreement which is state land, so that the sale and purchase binding agreement is declared null and void. Notaries as authorized parties can be subject to sanctions, namely administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. Sanctions imposed on Notaries in this study are in the form of civil sanctions by returning the service fees they receive. To avoid mistakes made by a notary, preferably before making a deed of binding sale and purchase agreement, the notary ensures that the land is the object of the agreement is not problematic, at the local National Land Agency Office."

"Tesis ini menganalisis tentang kedudukan pembeli dalam peralihan hak atas tanah dengan PPJB berlapis yang berkaitan dengan pencatatan dalam daftar umum dan sertipikat hak atas tanah, serta penerapan prinsip itikad baik terhadap pembeli dalam PPJB berlapis dengan kausa pengakuan utang dan harga belum lunas setelah dikuasai fisiknya. Permasalahan yang dibahas adalah penentuan kriteria pembeli yang beritikad baik dan bentuk perlindungan yang diberikan kepadanya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4136 K/Pdt/2022. PPJB sebagai perjanjian awalan digunakan untuk mengikat penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi sebelum dilanjutkan ke pembuatan AJB. PPJB berlapis adalah saat sebuah bidang tanah dan/atau bangunan dibebankan sebagai objek hukum dalam 2 (dua) buah akta PPJB yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Keberadaan PPJB berlapis tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan berpotensi untuk diperkarakan sebab mengundang kerugian dari pihak pembeli yang beritikad baik. Sehingga perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sesuai dengan yang tercantum dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 butir ke-XI. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kasus ini, kedua pembeli dianggap tidak beritikad baik karena menjalankan PPJB berdasarkan kausa utang piutang dan seolah-olah telah menguasai fisik objek tanah meskipun belum melunasi pembayaran.

---

This thesis analyzes the position of buyers in the transfer of land rights with layered PPJB which is related to recording in the public register and land rights certificates, as well as the application of the principle of good faith towards buyers in layered PPJB with the reasons for recognizing debt and the price has not been paid off after physical possession. The issues discussed are determining the criteria for buyers who have good intentions and the form of protection given to them in the Supreme Court Decision Number 4136 K/Pdt/2022. PPJB as a preliminary agreement is used to bind the seller and buyer in a transaction before proceeding to making the AJB. Layered PPJB is when a plot of land and/or building is charged as a legal object in 2 (two) different PPJB deeds at the same time. The existence of layered PPJBs is not in accordance with applicable law and has the potential to be sued because it invites losses from buyers who have good intentions. So protection must be given to buyers with good intentions in accordance with what is stated in SEMA Number 7 of 2012 point XI. This thesis was prepared using doctrinal research methods. In this case, the two buyers were deemed not to have good intentions because they carried out the PPJB based on debt and receivables and as if they had physical control of the land object even though they had not yet paid off the payment."