Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 2015, Australia membentuk kebijakan China-Australia Free Trade Agreement untuk merealisasikan kerja sama bilateral dengan negara Cina. Di Australia, kebijakan China-Australia Free Trade Agreement merupakan program dari partai Koalisi (Liberal, Nasional, Liberal Nasional Queensland, dan Country Liberal) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Terkait hal itu, partai Buruh sebagai oposisi menentang kebijakan tersebut karena potensi masuknya tenaga kerja asal Cina yang dapat mengganggu lapangan pekerjaan masyarakat lokal dan penyertaan ketentuan Investor-State Dispute Settlement. Penelitian ini membahas mengenai proses politik dalam pembentukan kebijakan China-Australia Free Trade Agreement yang dibentuk pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori formulasi kebijakan yang dikemukakan oleh Werner Jann dan Kai Wegrich dan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Daniel S. Papp. Berdasarkan temuan, kerja sama China-Australia Free Trade Agreement menghasilkan kebijakan bipartisan yang disetujui oleh partai Koalisi dan partai Buruh. Hal ini karena partai Koalisi memasukkan agenda partai Buruh mengenai regulasi perlindungan tenaga kerja. Sebagai timbal balik, partai Buruh menyetujui rancangan kebijakan China-Australia Free Trade Agreement. Temuan lain pada penelitian ini yakni kebijakan bipartisan tersebut didorong oleh adanya kepentingan nasional Australia dalam bidang ekonomi seperti untuk melakukan diversifikasi ekonomi, intensifikasi ekspor, dan menciptakan lapangan kerja. ......In 2015, Australia formed the China-Australia Free Trade Agreement to obtain a bilateral agreement with China. In Australia, the China-Australia Free atrade Agreement is a program from coalision party (Liberal, National, Liberal National Queensland and Country Liberal Party) to increase the local economic growth. Hence, Labour Party as an opposition rejected the policy due to the potential of Chinese workers that might disrupt the job opportunities of local workforce and the conditions of Investor-State Dispute Settlement. This journal explores the political process in the formation of China-Australia Free Trade Agreement that was formed in 2015. This research uses the policy formulation theory adopted by Werner Jann and Kai Wegrich and the theory of national interests by Daniel S. Papp. The findings show that China-Australia Free Trade Agreements resulted in bipartisan policy which is approved by Coalision Party and Labour Party. It is because the Coalision Party has included the agenda of Labour Party regarding the protection of labour force regulation. On the other hand, Labour Party has approved the China-Australia Free Trade Agreement bill. It is also found that the bipartisan policy is driven by economic factors such as economic diversification, export intensification and creating more jobs opportunities.

Abstrak :
Di tengah dinamisnya politik global antara negara Barat dengan Cina saat ini, Pemerintah Australia mengambil keputusan geopolitik yang cukup besar, yakni Perjanjian AUKUS. Perjanjian ini tidak hanya mempengaruhi dinamika pertahanan dan keamanan nasional dalam negeri Australia, namun juga akan berdampak pada stabilitas kawasan. Namun, pembentukan perjanjian AUKUS ini tidak terlepas dari mekanisme yang kurang demokratis, seperti minimnya transparansi pemerintah dan pengawasan parlemen terhadap perjanjian tersebut. Akan tetapi, dengan mekanisme yang kurang demokratis itu parlemen tetap mengambil sikap bipartisan terhadap perjanjian tersebut. Dengan menggunakan teori bipartisanship norm oleh Andrew Carr, penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan mengapa parlemen Australia mengambil sikap bipartisan terhadap Perjanjian AUKUS. Teori bipartisanship norm menjelaskan bahwa terdapat konsekuensi apabila sikap bipartisan tidak diambil oleh aktor yang bersangkutan. Dalam Perjanjian AUKUS, norma bipartisan memiliki dua konsekuensi jika tidak dijalankan, antara lain (1) partai menjadi kurang diuntungkan dalam pemilihan federal karena dinilai tidak mengutamakan keamanan nasional, dan (2) partai kehilangan kepercayaan dari aliansi utama Australia, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. ......In the midst of the current dynamics of global politics between Western countries and China, the Australian Government made a fairly major geopolitical decision, namely the AUKUS Agreement. This agreement will not only affect the dynamics of Australia's internal national defense and security, but will also have an impact on regional stability. However, the formation of the AUKUS agreement is inseparable from mechanisms that are less democratic, such as the lack of government transparency and parliamentary oversight of the agreement. However, with this less democratic mechanism, the parliament still takes a bipartisan attitude towards the agreement. By using the theory of bipartisanship norm by Andrew Carr, this study aims to explain why the Australian parliament took a bipartisan attitude towards the AUKUS agreement. The bipartisanship norm theory explains that there are consequences if the bipartisan attitude is not taken by the actor concerned. In the AUKUS agreement, the bipartisan norm has two consequences if it is not implemented, namely (1) the party becomes disadvantaged in the federal election because it is considered not to prioritize national security, and (2) the party loses the trust of Australia's main alliance, namely the United States and Britain.