Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas kualitas pelayanan perizinan pendaftaran penanaman modal yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan kepuasan yang dialami oleh para investor atau calon investor. Tesis ini mengukur ada perbedaan signifikan antara peraturan lama dan peraturan baru, yaitu Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009. Persepsi tersebut meliputi 20 atribut dari 6 dimensi yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, transparency dan fairness. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif dan menggunakan analisis chi square untuk mengetahui adanya perbedaan yang bermakna. Secara statistik ada perbedaan signifikan terhadap tingkat pelayanan izin pendaftaran penanaman modal sebelum diterapkannya kebijakan baru dan sesudah diterapkannya kebijakan baru berdasarkan 19 atribut kecuali atribut kesesuaian dan kemudahan persyaratan pelayanan yang menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan. Hasil pengujian empiris menunjukkan kebijakan baru lebih baik dari kebijakan lama, terbukti besarnya peningkatan jumlah responden yang menyatakan kepuasannya terhadap hampir semua dimensi beserta indikator/atributnya naik diatas 20% (dua puluh persen) kecuali dimensi transparency dimana jumlah responden yang menyatakan kepuasannya terhadap penerapan kebijakan baru berdasarkan atribut kesesuaian dan kemudahan persyaratan pelayanan mengalami penurunan. Hasil penelitian menyarankan agar Peraturan Kepala BKPM No 12 Tahun 2009 perlu mendapat perbaikan dalam hal kesesuaian dan kemudahan persyaratan pelayanan. Beberapa responden menginginkan adanya kemudahan persyaratan dalam hal surat kuasa dari investor asing, badan hukum asing dan negara asing khususnya pada perizinan dalam rangka pendirian perusahaan atau Izin Pendaftaran Penanaman Modal sedangkan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan BKPM masih perlu pula memperhatikan atribut kebersihan dan kenyamanan kantor, penampilan dan kerapian petugas serta kemudahan mencapai lokasi kantor pelayanan pada dimensi tangible. Dan atribut proses pelayanan dapat dipantau oleh pengguna jasa pada dimensi transparency masih ada yang menilai tidak puas.

---

This thesis analyze the quality of investment services of the company registration provided by Investment Coordinating Board on the satisfaction experienced by the investors or prospective investors. This thesis measures significant differences between the old rules and new regulations, BKPM Chairman Regulation No. 12/2009. The perceptions of service user experience based on 20 attributes of the six dimensions: tangible, reliability, responsiveness, assurance, transparency and fairness. This research was descriptive and qualitative design using chi square analysis to detect a significant difference. Statistically, there are significant differences on the level of investment registration services before and after the implementation of new policies, based on 19 attributes. The other attribute: suitability and ease of service requirements, state no significant difference. Empirical test results show that the new policy is better than the old policy, proved the increase in the number of respondents who expressed satisfaction on almost all dimensions and indicators/attributes rises above 20% (twenty percent), unless the dimensions of transparency, in which the number of respondents expressed satisfaction on the implementation of policies new attributes based on suitability and ease of service requirements, decreased. The results suggested that BKPM Chairman Regulation No. 12/2009 needs to make improvements in terms of suitability and ease of service requirements. Some respondents want the ease of a power of attorney requirements in terms of foreign investors, foreign legal entities and foreign countries, especially on licensing the establishment of the company or the Investment Registration Permit. In the execution of licensing services BKPM is still necessary also to consider the attributes of tangible dimensions which are: the cleanliness and comfort of the office, appearance, neatness and ease of reaching the services office. Attributes of the service process monitor, by the service user, which is the dimension of transparency, is judge not yet satisfied.

Abstrak :
Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar dan lain sebaginya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelayanan perizinan investasi yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kualitas pelayanan dalam hal ini pelayanan perizinan investasi dalam melakukan proses pelayanan. Apakah sudah dapat memenuhi kualitas pelayanan yang baik dan memberikan kepuasan terhadap pengguna pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan Studi kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung. Hasil penelitian didapatkan bahwa kualitas pelayanan perizinan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah baik. Dilihat dari fasilitas dan kenyamanan yang diberikan, namun perlu untuk ditingkatkan kembali ketepatan pengerjaan perizinan dengan SOP yang telah ada.

---

There many difficulties in accessing public services. Tough procedures involver, when people should have particular permission, pay certain amount of money, illegal fees, etc. This research aims to analyses the quality of license investment services in investment coordinating board, Jakarta. This research will depict the quality of service in the process of giving license in investment, wheatear it already fulfill good services qualities and give satisfaction to the user. This tesis is a description research and use quantitative approach. Techniques of data collection are done through questionnaires study to obtain supporting data. From the result of this research, the quality of license investment services in Investment Coordination Board is good. It can be seen from facilities and comfort that have been given. Nevertheless, the appropriate usage permissions with the existing SOPs need to be enhanced in order to increase the quality of license investment services and improve the investment climate in Indonesia.

Abstrak :
Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pemerintah Republik Indonesia, melalui BKPM, melakukan berbagai macam perencanaan untuk meningkatkan laju realisasi investasi, salah satunya melalui pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal (PTSP PM). Pendirian PTSP ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada investor dan kemudian meningkatkan kinerja pelayanan BKPM, kepuasan investor, dan reputasi BKPM di mata investor. Penelitian terhadap 243 responden investor menemukan bahwa tiga dimensi paling utama dalam membentuk kualitas pelayanan bagi investor adalah daya tanggap, jaminan, dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh secara positif terhadap kinerja pelayanan BKPM dan kepuasan investor. Selain itu, kinerja pelayanan juga memiliki hubungan yang positif terhadap kepuasan investor. Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa reputasi BKPM dipengaruhi secara positif signifikan oleh kinerja pelayanan BKPM dan kepuasan investor. Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak BKPM dapat melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BKPM. ......Investment has an important role in economic growth of a country. Government of Republic of Indonesia, through BKPM, has conducted many plans for boosting the rate of investment realizations, one of them is establishing Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal (one stop service for investment). The establishment of PTSP PM has a purpose to improve service quality for investors and then enhancing the service performance, investor satisfaction, and reputation of BKPM. From the research of 243 investors, this study showed that responsiveness, assurance, and emphaty are three main dimensions of service quality considered by investors. This study showed that service quality significantly affect service performance of BKPM and investor satisfaction. The service performance of BKPM has also a positive relationship towards investor satisfaction. Service performance and investor satisfaction does influence BKPM reputation in investor’s point of view. This thesis suggested that BKPM can develop the quality of human research so BKPM that can improve service quality for the investors.

Abstrak :
ABSTRAK
Kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri pada negara berkembang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena diharapkan kegiatan penanaman modal dapat membantu penyelenggaraan perekonomian negara. Akan tetapi, ada kekhawatiran atas karakter dari para penanam modal yang berorientasi pada keuntungan, yang tidak mustahil penanam modal akan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan tersebut. Termasuk melakukan penyalahgunaan izin prinsip penanaman modal oleh penanam modal. Salah satunya kasus Investasi Emas yang dilakukan oleh PT. XXXX yang menyalahgunakan Izin Prinsip dimana perusahaan tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar sebagaimana yang tercantum dalam Izin Prinsipnya, melainkan perusahaan tersebut menawarkan produk investasi berupa emas. Kasus penyalahgunaan izin prinsip ini menimbulkan akibat hukum yang masif, baik terhadap perusahaan itu sendiri dan organ-organ didalam perusahaannya serta masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian ekploratoris yang bertujuan mencari data awal dari suatu gejala. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan mengenai pengawasan terhadap izin prinsip yang sudah diterbitkan oleh BKPM kurang ketat dan pengaturan izin prinsip terlalu sering berubah-ubah. Akan tetapi, terlepas dari itu pengaturan izin prinsip sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi penanam modal.

---

ABSTRACT
Investment activities, both foreign and domestic, in developing countries is a thing that can not be avoided because it is expected that investment activities can help the implementation of the economy. However, there are concerns about the character of the investors, which is profit oriented. It is not impossible that investors will take action that violates the laws to achieve their goals. Including misuses the capital investment principal licenses case. One of them is Gold Investment, conducted by PT. XXXX that misuses the Principle License which the company does not carry out the business activities of the Perdagangan Besar as stated in the Principle License, but the company offers investment products in the form of gold. The case of misuse of this principle license has massive legal effects on both the company itself, the organs within the company and the wider community. This research uses juridical normative research method. This research uses the normative juridical method which in his research emphasizes on the use of legal norms in writing. Based on the nature of this research is exploratory research that aims to find the initial data of a symptom. The results of this study indicate that the regulation on supervision of the principal licenses issued by BKPM is less stringent and the principal licensing regulations are too often change. Regardless of that, the principal license regulation is sufficient to provide legal certainty for investors.

Abstrak :
Tesis ini membahas skema Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada periode 2004 – 2013 berdasarkan negara asal investasi dan bidang industri. Metode analisis yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengumpulan data dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan survey pada pelaku PMA di Indonesia. Hasil analisis menyimpulkan bahwa PMA di sektor primer berkembang dengan pesat, sedangkan sektor tersier menurun drastis. Ditemukan pula adanya PMA yang masuk ke Indonesia melalui Offshore Financial Centers (OFCs). Terakhir, tesis ini akan menerangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), suatu bentuk public-private partnership untuk PMA. ......This thesis performs analysis on foreign direct investment in Indonesia in the period between 2004 and 2013 based on the home country and industrial sectors. Method of analysis employed is literature review, collection of data from Investment Coordination Agency of Indonesia (BKPM Indonesia), as well as survey on foreign investors. The analysis concluded that foreign direct investment in primary sector has increased drastically, while the tertiary sector investment is decreasing in significance. A growing trend of FDI inflow to Indonesia through Offshore Financial Centers is also identified. Lastly, this thesis will explain KPS scheme, a public-private partnership scheme for foreign investment.

Abstrak :
ABSTRAK
Penanaman modal asing wajib dilaksanakan dalam bentuk usaha perseroan terbatas tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan melalui daftar negatif investasi. Perkembangan organisasi perusahaan terus terjadi di mana kepemilikan suatu perseroan tidak lagi hanya dapat dilihat dari pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang saham perseroan. Perkembangan tersebut berpengaruh pada pembatasan penanaman modal yang saat ini hanya berdasarkan kepemilikan modal yang secara hukum tercatat pada daftar pemegang saham perseroan. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah dasar pemeriksaan modal asing berdasarkan kepemilikan modal beserta implikasinya dan urgensi pemanfaatan informasi pemilik manfaat dalam kaitannya terhadap batasan daftar negatif investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menghasilkan deskriptif analitis. Dasar pemeriksaan penanaman modal hanya berdasarkan besaran penanaman modal asing maupun dalam negeri yang direncanakan dan disesuaikan dengan bidang usaha terbuka menurut daftar negatif investasi. Dengan adanya peraturan pemilik manfaat maka informasi pemilik manfaat dapat mencegah praktik nominee arrangement dalam penanaman modal.

---

ABSTRACT
Foreign Direct Investment is obligied to be carried out in the form of limited liability company (perseroan terbatas) but rectricted by the regulation through negative list. The corporate organization keeps developing which the ownership of a company is no longer only considered by the shareholders that registered in the company's list of shareholders. This development affects the restriction of investment which currently still considered by the shareholding that registered in list of shareholders. Problems in this writing consist of foreign direct investment basic examination and its implication and urgency of beneficial owner information utilization regarding the restriction of negative list. Foreign direct investment basic examination is only considered by the amount of domestic and foreign investment that planned and due to the open field of business according to the negative list. By the issuance of beneficial ownership regulation, the information of beneficial owner could avoid the practice of nominee arrangement in investment.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis persyaratan dan prosedur permohonan perubahan status PT. Jasa Medivest dari PT. PMA menjadi PT. PMDN. Untuk mendapatkan persetujuan perubahan status dari PT. PMA menjadi PT. PMDN dari BKPM, PT. Jasa Medivest melakukan segala tindakan yang diperlukan dan diwajibkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Setelah diperolehnya persetujuan No. 8/1/PPM/V/PMDN/2011 diamanatkan oleh BKPM PT. Jasa Medivest diwajibkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak persetujuan diterbitkan untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau PT. Jasa Medivest diwajibkan untuk mengeluarkan saham baru untuk diambil bagian oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. This thesis analyses the requirements and procedures to submit the application for the change of status PT. Jasa Medivest from the foreign direct investment company into domestic direct investment company. For obtaining an approval of the change status of the company from BKPM, PT. Jasa Medivest have met all necessary action and required conditions in the Law No. 40 of 2007 Regarding Limited Liability, the Law No. 25 of 2007 Regarding Investment, and BKPM Regulation No. 12 of 2009 Regarding Guideline and Application Procedure of Investment. After obtaining the BKPM?s approval No. 1/8/ PPM/V/PMDN/2011, BKPM has required PT. Jasa Medivest to transfer part of the shares to another party or PT. Jasa Medivest to issue new shares to other parties within 6 (six) months in accordance with the provision of article 7 paragraph 5 Law No. 40 of 2007.