Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis kewenangan seseorang dalam melaksanakan jual beli atas sebuah objek waris serta pemblokiran pencatatan peralihan hak pada Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 279/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penulisan disusun menggunakan dengan menggunakan metode penelitian secara doktrinal. Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang tunduk pada ketentuan KUHPerdata. Jual beli yang dilakukan atas suatu objek waris dilaksanakan oleh ahli waris yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdata. Pendaftaran peralihan atas suatu harta warisan khususnya hak atas tanah didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan mempunyai tugas menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang tertib administrasi pertanahan. Dalam praktiknya pengetahuan masyarakat mengenai kewenangan ahli waris dalam peralihan hak atas tanah yang berupa harta warisan masih terdapat banyak penyimpangan, salah satunya yaitu belum terjadinya pembagian harta warisan kepada ahli waris yang dinyatakan dalam sebuah Akta Keterangan Waris. Pendaftaran peralihan hak atas tanah secara waris ke Kantor Pertanahan diatur di dalam Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Kantor Pertanahan dalam tugasnya untuk melindungi kepentingan pihak atas suatu hak atas tanah yaitu dapat melaksanakan pemblokiran pancatatan atas suatu hak atas tanah yang dimohonkan oleh pihak yang berhak.

---

The purpose of these passage was to analyze the heirs eligibility to make an agreement of the inheritance and the blockage action of the freehold title by Mataram City land registry office with case study of Mataram State Court (Case Registration Number 279/Pdt.G/2021/PN.Mtr). These passage was analyzed with doctrinal methodologic research. Sell and purchase in Indonesia is comply with civil code law. An heirs should be authorized to sell their inheritence based on what the Indonesia Civil Code Complied. Heirs should register their inheritance to the land registry office. Land registry office is a government fungtional delegation for land administration. In reality, public knowledge regarding the authority of heirs in the transfer of land rights in the form of inherited assets still contains many irregularities, one of which is that there has been no distribution of inherited assets to heirs as stated in a Deed of Inheritance. Registration of the transfer of land rights by inheritance to the Land Office is regulated in Article 111 of the ATR/BPN Ministerial Regulation Number 16 of 2021. In its duty to protect the interests of parties over a land right, the Land Office can block the registration of a land right requested by the entitled party."

"Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diamanatkan bahwa: pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Meskipun pendaftaran tanah bertujuanuntuk mewujudkan kepastian hukum, namun permasalahan muncul di pendaftaran tanah khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data yaitu pemblokiran. Blok diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 13 Tahun 2017. Ditemukan masalah dimana ada pendaftaran blok yang sudah melewati jangka waktu sebagaimana ditentukan, baik diblokir oleh perorangan/badan hukum atau diblokir oleh penegak hukum. masalah selanjutnya adalah tentang tidak adanya notifikasi bagi pemegang sertifikat hak atas tanah dalam hal sertifikatnya terkena dampak; block record atau ketika block record terhadap sertifikat mereka telah dihapus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dimana penelitian ini melihat norma hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Data itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder ditambah wawancara dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman. Bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum bagi pemegang sertipikat benda yang diblokir dalam hal jangka waktu pemblokiran tidak mematuhi peraturan terkait dan tidak adanya pemberitahuan bagi mereka yang dipengaruhi oleh blok. Ada solusi agar pemegang sertifikat objek terblokir mengetahui kapan sertifikat yang bersangkutan telah diblokir atau telah terjadi pembukaan blokir.Perlu ada ketegasan dari pihak pelaksana dalam menjalankan regulasi terkait penggunaan blokirmemberikan kepastian hukum plus sosialisasi aplikasi sentuh tanah saya untuk memudahkan pemegang sertifikat hak atas tanah untuk menemukan informasi yang relevansertifikat hak atas tanah.

---

In article 19 paragraph (1) of Law Number 5 Year 1960, it is mandated that the government shall register land in the entire territory of the Republic of Indonesia. This authority is given to the National Land Agency. Although land registration aims to embody legal certainty, problems arise, especially in data maintenance activities, namely Certificate Freezing. Freeze is regulated in Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ Head of National Land Agency Regulation No. 13 Year 2017. Problems were found where there were Freeze record that exceeded the time period as determined. The next problem is the absence of notification for holders of land rights certificates in the event that their certificate has frozen or their frozen certificate has unfrozen. This research is a juridical-normative research in which this study looks at written legal norm, and related regulations. The data used in this study is secondary data plus interviews with related parties. Legal uncertainty arises for holders of certificates in the event that the period of freeze does not meet the regulations and the absence of notification for those affected. There is a solution so the holder of the certificate knows when the certificate has frozen or has unfrozen. The executor needs to be firm in implementing the regulations related to freeze to provide legal certainty plus the socialization of the application “Sentuh Tanahku” to make it easier for holders of land rights certificates to know information related to their certificate of land rights."

"Dalam penulisan Tesis ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan Yang Objek Hak Tanggungannya Diblokir Oleh Kantor Pertanahan Atas Permohonan Pihak Lain, dengan contoh kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat. Hal ini dilatarbelakangi dari kesalahan Kantor Pertanahan dalam meemberikan perpanjangan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan memblokir Objek Hak Tanggungan tersebut.Dalam upaya untuk mengetahui aspek hukum pemblokiran terhadap objek Hak Tanggungan, mengetahui alasan Kantor Pertanahan melakukan pemblokiran terhadap Objek Hak Tanggungan pada kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat, dan proses pemblokiran tersebut, serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Tangggungan apabila debitur wanprestasi, sedangkan sertifikat objek Hak Tanggungan sedang diblokir oleh Kantor Pertanahan, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan.Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Aspek hukum pemblokiran pemblokiran terhadap Objek Hak Tanggungan pada contoh kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku seharusnya tidak boleh. Sebab objek Hak Tanggungan yang sudah dibebani Hak Tanggungan tidak boleh diblokir oleh Kantor Pertanahan, sebab sebelum pembebanan Hak Tanggungan objek (sertifikat) sudah dicek kebersihannya dari sengketa apapun. Adapun alasan Kantor Pertanahan melakukan pemblokiran sertifikat karena adanya permohonan dari pihak lain, dan tahap-tahap pemblokiran yaitu pemohon melampirkan surat permohonan tertulis dengan disertai sertifikat yang akan dimohonkan pemblokiran dan identitas pemohon KTP dan KK. Serta melampirkan surat gugatan Pengadilan kalau ada. Sedangkan bagi pemegang hak tanggungan apabila objek hak tanggungannya diblokir oleh Kantor Pertanahan, tidak ada perlindungan hukum.

---

In the writing of this thesis, the writer discusses legal protection for the Holder of Mortgage Right whose Object of the Mortgage Right is BIockade by Land Office upon the Request of Other Party, with the sample case of ITC Roxy Mas, Central Jakarta. This issue has the background from the mistake of the Land Office in issuing the extension of certificate of Right of Ownership over Strata Title Unit and blockading the Object of such Mortgage Right.

In the effort to discover the legal aspect of such blockade towards the Object of the Mortgage Right, discover the reasons of the Land Office to blockade the Object of the Mortgage Right in the case of ITC Roxy Mas, Central Jakarta, and the blockading process, as well as discover legai protection towards the Holder of Mortgage Right if the debtor is in default, meanwhile the certificate of the object of the Mortgage Right is blockaded by the Land Office, then, the approach being used is juridical - nonnative referring to the written reguiations or positive law as well as other legal sources, related to the issue.

Based on the result of research and interview, the writer obtains answers towards the existing issue, the Legal aspect for the blockade over the Object of Mortgage Right in the sample case of ITC Roxy Mas, Central Jakarta, is based on the prevailing theory and reguiations which should not be used. Because the object of Mortgage Right which has becn encumbered by Mortgage Right cannot be blockaded by the Land Office, because before the encumbrance of Mortgage Right, the object (the certificate) has been checked for its clearance from any dispute whatsoever. Whereas the reason of the Land Office to cany out the blockade over the certificate is because there is a request from other party, and the blockading stages are: the applicant is attaching a written application supplemented by the certificate requested to be blockaded and the identity of the applicant in the form of Resident Identification Card and Family Card. As well as attaching statement of claim submitted to the Court, if any. Whereas for the holder of mortgage right, if the object of the mortgage right is blockaded by the Land Office, there is no legal protection for him."

"Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan berupa rekening bank di PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. Pada tesis ini akan dibahas mengenai 3 (tiga) hal. Pertama, mengenai rekening yang digadaikan dapat secara sah dan mengikat sebagai jaminkan. Kedua,mengenai apakah pembekuan sejumlah uang (blokir) dalam rekening yang djaminkan secara gadai harus dilakukan. Ketiga, mengenai praktek pemberian gadai rekening pada PT. Bank Internasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian banyak bersumber pada studi kepustakaan dan dilakukan beberapa wawancara terhadap narasumber.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa agar gadai sah dan mengikat harus memenuhi dua unsur yaitu adanya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai serta penyerahan kebendaan yang digadaikan dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Dalam hal pemberian gadai rekening maka harus ada pemberitahuan mengenai adanya penjaminan atas rekening bank tersebut serta dilakukan pembekuan dana (blokir) rekening.Adapun tujuan dari pembekuan dana (blokir) rekening tersebut agar rekening bank tersebut tidak dapat digunakan atau berada dalam kekuasaan pemberi gadai yang menyebabkan syarat inbezitstelling dalam gadai tidak terpenuhi dan gadai menjadi tidak sah. Dalam hal pemberian jaminan berupa gadai rekening di Bank BII khususnya terhadap salah satu debitur yaitu PT. ABC, tidak dilakukan pembekuan dana (blokir) rekening. Sehingga rekening tersebut masih dapat digunakan oleh PT. ABC yang dalam hal ini berati masih dalam penguasaan PT. ABC yang menyebabkan salah satu syarat sahnya suatu gadai terlanggar dan gadainya menjadi tidak sah.

---

This thesis concerning about the collateral over bank account at PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. This Thesis mainly focusing about 3 (three) problems. First, about plegde of bank account can be legal and binding as a collateral. Second, explaining about the freeze (blocked) of bank account which is being pledge are neccesary. Third, about implementation of pledge of bank account at PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. This research is legal normative, which some of the data are based on related literatures and interview with some sources.

The result regarding this research is a pledge of bank account can be legal and binding need to obtain 2 (two) elements, which are pledge agreement and delivering of the good. In case of pledge of bank account there must be notified about the existence of the guarantee of the bank account and freeze (blocked) the bank account.

The purpose of freezing the funds (blocked) the bank account is can not be used or in hand of pledgor which cause inbezitstelling in pledge can not be fulfilled and pledge becomes invalid. In case of pledge of bank account as collateral at Bank BII, which is given by PT. ABC is not freezing (blocked). The bank account still can be used by PT. ABC thats mean the element of pledge is being default and the pledge become invalid."

"Putusan perdata nomor 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menolak gugatan dari penggugat yang dalam gugatannya menyatakan bahwa Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemblokiran Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan pemblokiran yang dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dijalankan berdasarkan instruksi dari Bareskrim Polri, serta untuk mengkaji bahwa putusan perkara nomor 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel yang tidak membatalkan pemblokiran yang dilakukan oleh KSEI apakah termasuk dalam hukum progresif. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Bareskrim Polri sebagai satuan tingkat Kepolisian yang berada di atas Kepolisian Daerah memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran dilihat dari kedudukannya. Tindakan hakim dalam menolak gugatan dapat dimasukkan sebagai putusan hukum progresif, karena putusan yang diberikan hakim tersebut masuk ke dalam aliran progresif.

---

The Verdict Number 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel which rejects the lawsuit from a related party who in his lawsuit states that the Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (Bareskrim Polri) does not have authority to block Securities Accounts as referred to in Article 59 paragraph (3) of Law Number 8 Year of 1995 concerning Capital Markets (UUPM). The purpose of this study is to find out and analyze the validity of the blocking carried out by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, which was carried out based on instructions from the Bareskrim Polri, and to examine whether the decision in the case number 918/PDT .G/2016/PN.Jkt.Sel that does not cancel the blocking carried out by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, which was carried out based on instructions from the Bareskrim Polri as a progressive legal step. The results of the study show that the Bareskrim Polri, as a Police level unit which is above the Regional Police has the authority to carry out blocking in terms of its position. The judge's action in rejecting the lawsuit can be included as a progressive legal decision, because the decision given by the judge is included in the progressive stream."