Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2007 Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang Penanggulangan Bencana Alam dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Kabupaten/Kota. Penanggulangan Bencana Alam tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini BNPB/BPBD saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk TNI. Dalam penanggulangan bencana banjir Garut, TNI memainkan peran yang cukup signifikan karena BPBD Garut merupakan organisasi bentukan yang termasuk baru, sehingga mempunyai kekurangan kapabilitas dalam penanggulangan bencana. Namun karena aspek legal yang tidak mendeskripsikan peran TNI secara jelas dalam hal pendanaan, durasi waktu penugasan dan model perbantuan hal ini menimbulkan kesulitan dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis sinergitas antara TNI dengan instansi terkait dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Garut, teori yang digunakan terutama adalah teori yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa landasan hukum dalam penanggulangan banjir perlu di adakan perubahan, karena belum menyentuh aspek pendanaan operasional, durasi penugasan dan bentuk perbantuan. Dalam hal sinergitas, masih belum setara/seimbang, karena faktor kultur kerja, pengalaman dan koordinasi.

---

In 2007 The Indonesian Government set a national policy about national disaster management by publishing No. 24 of 2007 On Disaster Management Act, which is then followed up with formation of National Disaster Management Agency BNPB Regional Disaster Management Agency BPBD at the district city level. Natural disaster management is not just Government responsbility but it is the responsbility of all components of the Nation including Indonesian Armed Forces TNI . In overcoming of Garut Flashflood TNI plays a significant role due to BPBD Garut is a new formation so that lack of professionalism and leadership acording to disaster management. But the unclear of TNI job description according to financing, time duration and form assistance it make several problems during the activity. This study used qualitative approach aimed at analyzing the sinergy of TNI with related parties in the emergency response Garut flash flood management. The result revealed that in Garut relief disaster management, the legal basis for the involvement of Indonesian Army in the handling of natural disasters need to be change, and according synergy is not balanced due to of work culture, experience and coordination."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Employee Value Proposition (EVP) di BPBD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan perspektif pegawai. EVP dievaluasi melalui delapan dimensi yang dikembangkan oleh Bronlet et al. (2024), yaitu salary, benefits, career opportunities, working environment, support of colleagues, support of management, job latitude, dan purpose. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EVP di BPBD DKI Jakarta telah memenuhi seluruh dimensi sesuai dengan teori Bronlet et al. (2024). Hal ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menerapkan EVP yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan pegawai di sektor publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan keseimbangan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung sekaligus meningkatkan retensi pegawai. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep EVP di sektor publik yang masih jarang diteliti. Temuan ini memberikan rekomendasi strategis, seperti penguatan program pelatihan berjenjang untuk mendukung pengembangan karir, peningkatan layanan kesehatan mental, serta perbaikan sistem promosi yang lebih inklusif. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang bagi studi lanjutan untuk mengeksplorasi hubungan antara EVP dan kinerja organisasi, khususnya dalam sektor publik dengan konteks kebencanaan.

---

This study aims to analyze the Employee Value Proposition (EVP) at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of DKI Jakarta Province from the employees' perspective. EVP was evaluated through eight dimensions developed by Bronlet et al. (2024), namely salary, benefits, career opportunities, working environment, support of colleagues, support of management, job latitude, and purpose. This study employed a mixed-method approach by collecting data through questionnaires and interviews. The findings indicate that the EVP at BPBD DKI Jakarta has fulfilled all dimensions in accordance with the framework proposed by Bronlet et al. (2024). This reflects the organization's success in implementing a comprehensive EVP that aligns with the needs of employees in the public sector. The study emphasizes the importance of balancing intrinsic and extrinsic motivation to create a supportive work environment while enhancing employee retention. This study contributes to the development of the EVP concept in the public sector, which remains underexplored. The findings provide strategic recommendations, such as strengthening tiered training programs to support career development, improving mental health services, and refining a more inclusive promotion system. Additionally, this research opens opportunities for further studies to explore the relationship between EVP and organizational performance, particularly in the public sector within disaster management contexts."