Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pilkada langsung di Indonesia yang dimulai Juni 2005 sering dikatakan sebagai ?lompatan demokrasi?. Pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Sarana ini akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur politik, karena melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia. Pada proses Pilkada sangat banyak pelanggaran terjadi dan diatara pelanggaran tersebut ada yang masuk kedalam unsur pidana Salah satunya adalah politik uang. Hasil penelitian pada lima kabupaten di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa banyak temuan dan laporan ke Panwaa adanya politik uang namun sangat sulit untuk di tindaklanjuti ke penyidik untuk masuk kedalam sistem peradilan pidana. Dari gambaran diatas penulis membahas tiga permasalahan, yaitu: 1.Bagaimana mekanisme penanganan perkara politik uang pada sistem peradilan pidana ? 2.Mengapa politik uang pada pemilihan kepala daerah (Pilkada} langsung relatif sulit untuk dibuktikan sehingga kasusnya sulit berlanjut ? 3.Upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika ini ? Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara politik uang pada proses pilkada dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memang ada sedikit perbedaan dengan penyidikan yang dilakukan terhadap perkara tindak pidana umum lainnya, dimana perkara politik uang ditindaklanjuti oleh kepolisian atas adanya laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pilkada. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada dua faktor yang prinsipil mengakibatkan sulitnya perkara politik uang untuk di tindak lanjuti yaitu mendapatkan barang bukti dan saksi. Dari kedua problem ini upaya yang dilakkan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problem ini diataranya melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang UU No.32/2004, meminta kepada Panwas untuk lebih pro aktif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pada tahap awal pilkada apabila adanya indikasi politik uang aparat penegak hukum berupaya untuk menindaklanjuti ke proses peradilan dengan tujuan untuk shock trapy agar tidak ada lagi yang nelakukan politik uang pada proses berikutnya dan yang terakhir aparat penegak hukum harus sangat mengerti apa defenisi dari politik uang tersebut agar mempermudah penanganan perkara politik uang itu sendiri.

Abstrak :
This paper examines the time wasted or effective harassment due to red tape at the district Indonesia, The study of finds a positive relationship between effective harassment in the form of the time spent by firms with heal bureaucrats and bribe rates, even after controlling for firm and other characteristics (location, industry etc). The bureaucratic harassment and bribes are therefore not completely exogenous - so, the efficient grease hypothesis cannot be supported. After decentralization, retribution to extract rents has become the biggest nuisance for most firms. Besides the euphoria of decentralization, a weak local tax base also explains why the temptation to create nuisance taxes and retributions is great, One picture is that education seems tv have a moderating impact on the part of local officials' behavior in creating red tape to extract rents.

Abstrak :
This study is motivated by the trend of corruption cases which increase from year to year, where bribery is the first number in corruption cases. As many as 128 cases of bribery with in kracht status occurred in the local government that received an unqualified opinion from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). Using the Zero Inflated Poisson (ZIP) Panel Regression, this study examines the correlation between financial statement opinion and the number of bribery corruption cases based on 258 bribery cases that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2008-2017. The estimation result shows that there was no correlation between financial statement opinion and the number of bribery cases. However, the increase in the amount of capital expenditure also goods and services expenditure is related to the increase in the number of bribery cases. This study recommends BPK to consider improving the quality of fraud detection through audit procedures on financial statements, especially in regions that have a relatively high value of capital expenditure and service goods expenditure.