Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Video rekaman merupakan salah satu bukti elektronik atau bukti digital yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Sayangnya, pengaturan mengenai data elektronik sebagai alat bukti sejauh ini hanya dinyatakan dengan tegas dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus seperti tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan terorisme. KUHAP sebagai sumber pengaturan hukum acara pidana umum tidak mengenal bukti digital sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Hal ini menyebabkan sulitnya menjerat pelaku yang menggunakan teknologi dalam melakukan tindak pidana. Contoh dari tindak pidana kesusilaan yang beberapa waktu lalu marak dibicarakan dan hingga kini masih dalam tahap penyidikan adalah rekaman video asusila antar Yahya Zaini dan Maria Eva, yang direkam sendiri oleh Maria Eva dengan menggunakan ponselnya. Hingga saat ini penyidikan masih dilakukan, karena Jaksa Penuntut Umum menganggap kasus ini belum mempunyai bukti yang cukup untuk diajukan ke persidangan. Barang bukti berupa data elektronik harus didampingi dengan alat bukti lain untuk dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk demi mendapat keyakinan hakim."

"Perkembangan teknologi Artificial Intelligence Deepfake, menimbulkan ancaman terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam pembuktian. Kemampuan Deepfake memanipulasi gambar atau video dapat mengelabui kemampuan manusia untuk mengenali bentuk yang asli ataupun yang telah dimanipulasi. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami perubahan kedua pada tahun 2024, regulasi ini belum secara spesifik mengatur tentang Deepfake. Di lain sisi European Union telah membentuk regulasi terkait Artificial Intelligence dan pencegahan penyalahgunaan Deepfake dalam Artificial Intelligence Act. Penelitian ini menganalisis (1) perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan Deepfake di Indonesia menurut UU ITE, dan (2) ancaman penyalahgunaan Deepfake dalam proses pembuktian di sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini membandingkan UU ITE dan AIA untuk menemukan bentuk perlindungan yang efektif terhadap ancaman tersebut. Melalui penelitian doktrinal dan pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa: Pertama, UU ITE memberikan perlindungan hukum secara represif terhadap penyalahgunaan Deepfake. Kedua, diperlukan perlindungan hukum preventif seperti yang diatur dalam AIA. Ketiga, ketidakjelasan definisi Deepfake menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga manipulasi Deepfake masih dapat dianggap sebagai alat bukti elektronik yang sah menurut UU ITE. Keempat, ancaman penyalahgunaan Deepfake dalam pembuktian mencakup perlunya validasi otentisitas bukti digital dan penanganan tuduhan bukti palsu di pengadilan.

---

The development of Artificial Intelligence Deepfake technology poses a threat to the criminal justice system, particularly in the area of evidence. Deepfake's ability to manipulate images or videos can deceive humans into believing altered content is genuine. Although the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) was amended for the second time in 2024, it does not specifically address Deepfake technology. In contrast, the European Union has established regulations on Artificial Intelligence and the prevention of Deepfake misuse in the Artificial Intelligence Act (AIA). This study analyzes (1) the legal protection against Deepfake misuse in Indonesia according to UU ITE, and (2) the threat of Deepfake misuse in the evidence process within the Indonesian criminal justice system. This study compares UU ITE and AIA to identify effective protective measures against these threats. Through doctrinal research and a qualitative approach, the findings are as follows: First, UU ITE provides repressive legal protection against Deepfake misuse. Second, preventive legal protection, as outlined in the AIA, is necessary. Third, the lack of a clear definition of Deepfake results in legal uncertainty, allowing Deepfake manipulations to be considered valid electronic evidence under UU ITE. Fourth, the threat of Deepfake misuse in evidence includes the need for authenticity validation of digital evidence and handling allegations of falsified digital evidence in court."

"ABSTRAKTindak pidana pembunuhan dalam kurun waktu 2 dua tahun belakangan ini telah terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, seperti Wayan Mirna Salihin di Caf Olivier, Ariani di Pejaten, dan Desi Wulandari di Apartemen Kalibata City. Kasus pembunuhan yang mendapatkan perhatian besar masyarakat adalah pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso, yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan tersebut penyidik Subdit Jatantras Polda Metro Jaya mendapatkan informasi awal yang diperoleh dari rekaman Close Circuited Television CCTV. Namun mengingat rekaman CCTV tidak diakui oleh KUHAP sebagai alat bukti yang sah dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana pembunuhan maka penyidik melakukan serangkaian upaya untuk menungkap kasus tersebut melalui suatu proses yang panjang dan biaya yang mahal. Subdit Jatantras Polda Metro Jaya dalam melaksanakan penyidikan menggunakan Teori Sistem Peradilan Pidana, Teori Manajemen Penyidikan, dan Teori Pilihan Rasional yang bertujuan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan berdasarkan alat bukti elektronik yang diperoleh dari CCTV. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan ekonomi terhadap hukum. Polri dalam rangka menjawab tantangan akan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya jumlah serta lingkup kejahatan di masa mendatang, maka pengaturan kebijakan lebih lanjut tentang kedudukan bukti elektronik ini, selain memberikan perlindungan kepentingan tersangka/terdakwa dan kepentingan korban, serta kepastian hukum, hendaknya juga menekankan pada analisis positif berupa efisiensi, dimana biaya lebih kecil dibandingkan dengan manfaat cost < benefit sehingga penanganan perkara kejahatan dapat dilakukan dengan cepat dan ekonomis agar terciptanya "social wealth maximization" melalui, pertama, percepatan pengesahan RUU KUHAP yang di dalamnya telah mengatur bukti digital sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan kasus tindak pidana pembunuhan sebagai salah satu bentuk tindak pidana umum. Kedua, Polri juga dapat melakukan perekrutan para ahli (experts) bidang-bidang tertentu untuk dapat bekerja di Labfor Polri.

---

ABSTRACTThe crime of murder in the last 2 (two) years has occurred in the jurisdiction of Polda Metro Jaya, such as Wayan Mirna Salihin at Olivier Caf, Ariani in Pejaten, and Desi Wulandari at Apartment Kalibata City. One of the murder cases that gained great public attention was the killing of Wayan Mirna Salihin by Jessica Kumala Wongso, who was tried in the Central Jakarta District Court. In the disclosure of the crime of murder investigator Subdit Jatantras Polda Metro Jaya get information obtained from recording Close Circuited Television (CCTV). However, considering the CCTV record is not recognized by the Criminal Procedure Code as a valid evidence in proving wrongdoing perpetrators of murder offenses, investigators conducted a series of efforts to uncover the case through a long and costly process. Sub Directorate of Jatantras Polda Metro Jaya in conducting an investigation using Criminal Justice System Theory, Investigation Management Theory and Rational Choice Theory which aims to establish a person as a suspect of murder crime based on electronic evidence obtained from CCTV. The study also uses an approach on economic analysis of law. Polri in response to the challenge of increasing technology and increasing the number and scope of crime in the future, further policy arrangement on the position of electronic evidence, in addition to protecting the interests of suspects/defendants and the interests of victims, and legal certainty, should also emphasize the analysis Positive in the form of efficiency, where the cost is less compared to the benefits (cost "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai benturan antara kepentingan hukum dan hak atas privasi dalam perolehan alat bukti elektronik, khususnya dalam hal alat bukti elektronik didapatkan oleh seorang individu. Tidak adanya pengaturan secara detail mengenai perolehan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana sangat memungkinkan adanya benturan hak antarindividu. Dalam penyelesaiannya di pengadilan, Hakim harus menentukan hak yang harus didahulukan beserta dengan landasan hukum yang sesuai dengan kaidah hukum acara pidana yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang akan menjawab permasalahan skripsi ini berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Pada simpulan penelitian ini didapatkan bahwa Majelis Hakim dalam menentukan kepentingan hukum yang harus didahulukan mengutamakan kebenaran materil yang terungkap serta mengesampingkan bagaimana seseorang dalam memperoleh alat bukti elektronik tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss the collision between the parties concerned with two different rights, especially in terms of electronic devices obtained by individuals. The lack of in depth regulation about electronic evidence in legal events allows the collision of right between individuals. In its decision, the Judge will determine the rights which will take precedence with the law in accordance with the rules of the criminal procedural law in force. This study uses the normative juridical method that will be used for the thesis followed by the applicable legal basis. Therefore it can be concluded that the Panel of Judges in determining legal interest between parties should prioritize the material truth revealed and should put aside the way someone acquires electronic evidences."

"ABSTRAKPerlindungan hak tersangka sebagai salah satu bentuk perwujudan Hak Asasi Manusia dirasakan tidak lagi diutamakan dalam proses hukum pidana. Penetapan tersangka sebagai dasar pengenaan upaya paksa terhadap seseorang dalam proses hukum pidana tidak mengutamakan hak asasi manusia dan tidak sesuai asas due process of law. Bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk menetapkan tersangka tidak diberikan definisi yang jelas dalam KUHAP, hal ini mengakibatkan banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui prosedur yang jelas. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, dan skripsi. Melalui metode tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pengaturan mengenai definisi bukti permulaan yang cukup sangat penting demi terciptanya kepastian hukum.

---

ABSTRACTThe protection suspect rsquo s rights as one of the manifestations of Human Rights is no longer a priority in criminal proceedings. Suspect Determination as a basis to execut forced efforts against a person in criminal proceedings is not prioritizing human rights and not according to the principle of due process of law. Probable cause as the base of suspect determination is not given a clear definition in the Criminal Procedure Code, this resulted in many people being designated as suspects without going through a clear procedure. This research was conducted by data collection method of secondary data through legislation, books, articles, journals, and thesis. Through this method, the authors conclude that the regulation of probable cause definition is essential for creating legal certainty."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengindentiIikasi Faktor yang menpengaruhi implementasi alih media rekod kertas ke dalam elektronis (CD ROM dan WORM) sebagai alas bukti nienurut UU No. 8 Tabun 1997, dan 2) mencari pemecahau perrnasalahan yang dihadapi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Para pimpinan perusahaan maupun penegak hukum dalam melaksanakan kegiatannya, dan penvusun undang-undang dalam upaya merubah UU No. 8 Tahun 1997. Pene.l'aian mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2000 sampai dengan Juni 2001. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan suatu kajian awal. Data yang dihasilkan bersif'at deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Dalam penelitian ini ditetapkan empat belas informan yang terdiri dari pimpinan perusahaan dan pelaksana yaitu : PT Bank BNI Cabang Kebayoran, PT Jamsostek Cabang Gatot Subroto. Bursa Efek Jakarta, dan Divisi Teknologi PT Bank BNI, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dimhart Law Firm, dan Badan A.rbitrase Nasional Indonesia (RANI), Sekretariat Kabinet, Badan Permbinaan Hukum Nasional (BPI IN) dan Bank Indonesia. Terakhir penelitian pada akadernisi dan sekaligus pakar Universitas Indonesia di bidang kearsipan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui pengamatan dokumen, dan wawancara. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Hasil penemuan di lapangan terhadap implementasi undang-undang memperlihatkan bahwa tujuan perusahaan melaksanakan alih media hanya sebatas untuk inempermudah penemuan kernbali informasi, Iangkah-Iangkah alih media tidak diikuti dengan cermat, dan kegiatan legalisasi terhadap rekod elektronis belum dilaksanakan. Faktor yang mempengaruhi gambaran yang menyedihkan tentang implementasi alih media rekod kertas ke dalam elektronis adalah 1. pengetahuan tentang kebijakan alih media rekod kertas ke dalam elektronis sebagai alat bukti. "