Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya perilaku memilih masyarakat dalam pemilihan umum bupati secara langsung pertama kali di kabupaten Pamekasan tahun 2008. Riset ini mengambil tempat di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan fokus kajian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan dalam pemilihan umum bupati Pamekasan tanggal 5 Maret 2008. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampling yang digunakan adalah multistage random sampling. Metode pengumpulan data primer menggunakan survei dan analisis dokumen serta literatur untuk data sekunder. Pengolahan data dengan melakukan coding pada setiap jawaban angket penelitian dan diolah dengan menggunakan program Statistic Package for Social Sciences (SPSS). Hasil olah data dianalisis melalui Crostabbulation dan statistik Chi- Square. Penekanan tersebut untuk menemukan perbedaan pilihan politik sehingga nampak faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih. Kerangka teori yang digunakan adalah teori perilaku memilih (voting behavior) dengan dua pendekatan. pertama, pendekatan sosiologis; kedua, pendekatan psikologis. Teori tersebut ditopang oleh Anthony Heath, Seymor Martin Lipset, Huge A Bone dan Austin Ranney. Temuan penelitian ini adalah: pertama, tidak ada perbedaan perilaku memilih masyarakat kecamatan Tlanakan dalam pemilihan bupati Pamekasan tahun 2008 berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan dan tingkat pendapatan; kedua, hubungan antara perilaku pemilih masyarakat kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan tahun 2008 dengan jenis kelamin responden sangat rendah, berdasarkan umur responden sangat rendah, berdasarkan tingkat pendidikan rendah dan berdasarkan tingkat pendapatan perbulan rendah. Temuan penelitian ini mengafirmasi temuan Jhon Kessel yang mengatakan bahwa pilihan kepartaian memiliki pengaruh terhadap pilihan seseorang dalam suatu pemilihan umum. Begitu juga dengan konsep Huge A Bone dan Austin Ranney bahwa orientasi terhadap kandidat memiliki dua komponen utama, yaitu: pertama, kualitas instrumen yang dimiliki kandidat sehingga mempengaruhi perilaku memilih seseorang; kedua, kualitas simbolik kandidat. Hal itu terbukti dalam temuan penelitian di kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. ......This research is backgrounded by many voting behavior of people in electing regent directly for the first time in Pamekasan regency 2008. This research was conducted in Tlanakan district, Pamekasan regency with focus of study on factors that influence voting behaviors of Tlanakan district people, Pamekasan regency in electing Pamekasan regent on 5th March 2008. This study uses quantitative method with sampling technique used is multistage random sampling. Method of primary data collection is using survey, analyses document and literature for secondary data. Data processing was conducted by condung each response of research questionnaire and was processed by using Statistics Package for Social Science (SPSS) program. Data processing results were analyzed through Crosstabulatin and ChiSquare statistics. The emphasis is to find differences in political preferences so factors that influence voters are apparent. Theoretical framework used is voting behavior with the two approaches. Firstly, sociological approach; secondly, a psychological approach. The theory is supported by Anthony Heath, Seymour Martin Lipset, Huge A Bone and Austin Ranney. Finding of this research are: firtly, there is no difference in voting behavior in Tlanakan district communities in electing Pamekasan regent 2008 by sex, age, education and income level. Secondly, the correlation between people's voting behavior of Tlanakan district, Pamekasan regency in 2008 with the gender of respondence is very low, based on education level is low and based on monthly income level is low. The findings of this study affirm the findings of John Kessel suggesting that the choice of party has influence on one's choice in an election. Likewise with the concept of A Huge Bone and Austin Ranney that orientation of candidates has two major components, namely: firstly, quality of instruments owned by the candidates and thus influences a person?s voting behavior and, secondly, the symbolic quality of the candidate. This was apparent in the findings of research in Tlanakan district, Pamekasan fregency.

Abstrak :
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu mekanisme untuk menentukan pemimpin di daerah yang berasal dari pilihan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan kepada rakyat dan negara hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945. Berbicara mengenai pelaksanaannya tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada di Indonesia. Dan juga kerangka hukum Pilkada yang telah dibuat sedemikian rupa untuk memberikan pengaturan dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan Pilkada 2020 telah ditemukan calon kepala daerah yang sedang terlibat kasus hukum pada Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Meskipun kepala daerah tersebut menyandang status terdakwa, ternyata tidak mempengaruhi KPUD Pesisir Selatan untuk tidak meloloskannya sebagai peserta Pilkada. Sampai kemudian ditetapkan sebagai kepala daerah yang terpilih. Berdasarkan fakta inilah timbul pertanyaan-pertanyaan terkait legalitas calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, serta legalitas terkait kemenangannya di Pilkada. Selain itu juga menimbulkan pertanyaan terkait jabatan yang diperoleh apakah memiliki legitimasi sesuai dengan UU tentang Pilkada dan UU tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan studi pustaka serta wawancara. Penelitian ini menjadi penting untuk membahas implikasi hukum kepala daerah terpilih yang terlibat kasus hukum pada contoh kasus di Pilkada tahun 2020 serta mencarikan solusinya. Sehingga, selain dapat bermanfaat bagi pengembangan pembahasan secara teoritis, juga bermanfaat bagi Instansi Pemerintah terkait. ......Regional head elections (Pilkada) are a mechanism to determine leaders in regions that come from the choices of the people. This is in line with the concept of sovereignty to the people and the rule of law as mandated by the 1945 Constitution. Talking about its implementation cannot be separated from the role of the General Elections Commission (KPU) as the organizer of Pilkada in Indonesia. And also, the Pilkada legal framework has been designed in such a way as to provide regulation in its implementation. During the Pilkada in 2020, a regional head candidate who was involved in a legal case in the 2020 Pesisir Selatan Regency election was discovered. Even though the regional head had the status of a defendant, it did not affect the Pesisir Selatan KPUD not to pass him as a Pilkada participant. Until then appointed as the elected regional head. Based on this fact, questions arise regarding the legality of the candidates for regional heads who are designated as suspects, defendants and convicts, as well as the legality of his victory in the Pilkada. In addition, it also raises questions regarding the position obtained whether it has legitimacy in accordance with the Law on Regional Elections and the Law on Regional Government. The method used in this thesis research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. This research is important to discuss the legal implications of elected regional heads who are involved in legal cases in the examples of cases in the 2020 Pilkada and find solutions. So, besides being able to be useful for the development of theoretical discussions, it is also beneficial for the relevant Government Agencies.

Abstrak :
Tanah Negara merupakan Tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Kabupaten Gowa memiliki peraturan daerah khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 3 Tahun 2014 tentang Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara. Sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2014 terbit, pemanfaatan tanah milik negara untuk kepentingan masing-masing individu dalam masyarakat seringkali dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Oleh karena itu dalam hal ini keterlibatan pemerintah melalui pemerintah daerah dalam hal pengelolaan tanah negara dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya menerapkan aturan dengan mengeluarkan perda kabupaten. Bupati yang mempunyai kuasa penuh di kabupaten berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi bagi siapapun pihak yang ingin memanfaatkan dan atau menggunakan tanah negara tersebut. Metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis untuk menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Negara dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola tanah negara yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah adalah sebagai tugas pembantu yang terkait dengan pengelolaan tanah negara, tetapi status dan legalitasnya adalah rekomendasi persetujuan Bupati. Diberlakukannya syarat rekomendasi izin oleh Bupati terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah negara secara tegas mampu mencapai kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan mewujudkan prinsip-prinsip penggunaan dan kesetaraan semua warga negara. ......State land is land that is directly controlled by the state which is not attached to any land rights, is not waqf land, is not ulayat land and is not an asset of state property/regional property. Gowa Regency has a special regional regulation, namely Gowa Regency Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Controlling the Use and Utilization of State Land. Before the Gowa District Regulation Number 03 of 2014 was issued, the use of state-owned land for the benefit of each individual in the community was often carried out in an inappropriate manner. Therefore, in this case the involvement of the government through local governments in terms of managing state land in terms of its use and utilization applies the rules by issuing district regulations. The regent who has full power in the district is authorized to issue a letter of recommendation for anyone who wants to use and or use the state land. Normative juridical research method, namely research conducted to examine written legal norms to analyze Gowa Regency Regional Regulation Number 03 of 2014 concerning Utilization and Use of State Land with secondary data types and data collection tools for document studies or library materials. The results of the study indicate that the responsibility of the Regional Government in managing state land delegated by the Central Government to the Regional Government is as an auxiliary task related to the management of state land, but its status and legality is the recommendation of the Regent's approval. The implementation of the requirements for permit recommendations by the Regent related to the use and utilization of state land is expressly capable of achieving people's prosperity in a fair and equitable manner by realizing the principles of use and equality of all citizens.

Abstrak :
Posisi elite pribumi dalam birokrasi pemerintahan di Jawa Tengah merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana posisi elite pribumi dalam sistem birokrasi kolonial di wilayah Jawa Tengah 1918-1924. Periode yang diteliti dimulai dari tahun 1918, ketika pemerintah kolonial mulai memberlakukan kebijakan Ontvoogding Ordonanntie (Ordonansi Pembebasan Perwalian) dan berakhir pada 1924 dengan diberlakukannya Regentschapsordonantie (Ordonansi Kabupaten). Metode yang digunakan adalah metode sejarah didukung dengan model lapisan sosial dari Roland Mousnier dan konsep kekuasaan dari Michael Mann. Sumber primer yang digunakan adalah Staatsblad van Nederlandsch-Indië dan majalah Pedoman Prijaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bupati memegang posisi tertinggi dalam birokrasi pemerintahan pribumi di wilayah Jawa Tengah berdasarkan aturan turun-temurun yang diberikan oleh pemerintah kolonial sejak abad ke-19. Sikap pemerintah kolonial yang tidak memberikan kebebasan menimbulkan adanya perlawanan dari para elite birokrasi pribumi. Pemerintah kolonial memberi respon dengan menyerahkan kekuasaan dan wewenang kabupaten kepada pemerintah pribumi. ......The position of indigenous elite in government bureaucracy in Central Java is the main focus of this research. The problem proposed is how the position of indigenous elite in the colonial bureaucracy in Central Java region 1918-1924. The period of this research starts from 1918, when the colonial government to released Ontvogding Ordonanntie (Freedom Ordonance) policy and ended in 1924 releasement of the Regentschaps Ordonanntie (Regency Ordonance) policy. The method used the historical methods supported with social layer model from Roland Mousnier and authority concept from Michael Mann. Primary resources used Staatsblad van Nederlandsch-Indië and Pedoman Prijaji. The result shows that regent holds the highest position of native government bureaucracy in Central Java region based on hereditary rule that has been given by colonial government since the nineteenth century. The attitude of colonial government which did not provide freedom led to resistance from indigenous bureaucracy elite. The colonial government responded by handing over the power and authority of the regency to the native government.