Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada bulan Juni 2018, Presiden RI melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meluncurkan Online Single Submission yang merupakan pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik dengan konsep pelimpahan wewenang penerbitan dari kementerian dan/atau lembaga terkait perizinan berusaha. Tujuan adanya pemotongan birokrasi pelayanan perizinan berusaha, yakni untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang lebih kondusif. Namun, dengan belum adanya peraturan pelaksana pada setiap kementerian dan/atau lembaga terakait yang melimpahkan wewenangnya, OSS menimbulkan beberapa kendala sehingga memberi ketidakpastian terhadap penanam modal yang memohonkan perizinan terhadap OSS. Penulisan ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip perizinan berusaha untuk penanaman modal di Indonesia dan bagaimana dampak dari penggunaan OSS terhadap kepastian hukum dalam penanaman modal di Indonesia. Metode penilitan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini bahwa terdapat beberapa prinsip perizinan yang juga tercantum dalam asas-asas penanaman modal dalam regulasi penanaman modal yang berlaku yang belum dapat dipenuhi oleh perizinan yang diterbitkan oleh OSS di mana menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi untuk melakukan perancangan peraturan pelaksana di setiap kementerian dan/atau lembaga terkait.

---

In June 2018, the President of the Republic of Indonesia through Government Regulation No. 24 of 2018 of Electronically Integrated Business License Services, launched the Online Single Submission, which is an electronic-based business licensing service that adopts the concept of issuance authority delegation from the related ministries and/or institutions.

The aim of cutting bureaucracy of licensing services is to realize a better investment climate. However, with the absence of implementing regulations in each related ministries and/or institutions that delegate their issuance authorities, OSS gives a raise on problems which give uncertainty to investors applying for licenses to the OSS.

This paper will discuss how the principles of business licensing for investment in Indonesia and how the impact of OSS on the legal certainty in investment in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative with a qualitative approach and using library materials and interviews.

The conclusion of this paper is that there are several licensing principles that are also manifested in the principles of investment in the applicable investment regulations that have not been fulfilled by licenses issued by OSS which cause legal uncertainty, therefore coordination is needed to design the implementing regulations in each ministry and/or related institution."

"Dalam rangka kemudahan berusaha dan percepatan proses perizinan, pemerintah telah melakukan simplifikasi regulasi terkait perizinan berusaha termasuk dalam bidang distribusi obat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat perubahan persyaratan dalam proses sertifikasi CDOB diantaranya pemangkasan timeline proses sertifikasi CDOB baik dari pihak BPOM maupun dari pihak pelaku usaha, serta simplifikasi jenis sertifikat CDOB. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi CDOB sebagai standar perizinan berusaha di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan serta disposisi pelaksana telah jelas dan dipahami namun masih terkendala pada aspek sumber daya (anggaran), komunikasi, dan karakteristik badan pelaksana dalam hal keterbatasan SDM dan fasilitas khususnya di instansi pemerintah, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik turut berpengaruh pada implementasi kebijakan sertifikasi CDOB sebagai standar perizinan berusaha. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan sertifikasi CDOB sebagai standar perizinan berusaha belum berjalan secara optimal karena masih terdapat perubahan kebijakan yang belum diimplementasikan yaitu terkait simplifikasi jenis sertifikast CDOB. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengawalan terhadap revisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang PNBP di BPOM, memperluas sosialisasi kebijakan sertifikasi CDOB agar lebih merata, melakukan monitoring dan evaluasi proses integrasi yang telah berjalan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor agar proses implementasi kebijakan sertifikasi CDOB sebagai standar perizinan berusaha dapat berjalan secara optimal.

---

In the context of facilitating doing business and accelerating the licensing process, the government has simplified regulations related to business licensing, including in the field of drug distribution by issuing Government Regulation Number 5 of 2021 and BPOM Number 10 of 2021. Based on these regulations, there are changes to the requirements in the GDP certification process included trimming the timeline for the GDP certification process both from the BPOM and from the business actors, as well as simplification of the types of GDP certificates. This research is to find out the implementation of the GDP certification policy as a business licensing standard in Indonesia. The research was conducted using a qualitative approach with primary data obtained through in-depth interviews and secondary data obtained through document review. This study uses the theory of policy analysis by Van Meter and Van Horn with the variables of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, executor dispositions, as well as the economic, social and political environment that influences policy implementation. The results of the study are that the size and objectives of the policy as well as the disposition of the executors are clear and understood but are still constrained in the aspects of resources (budget), communication, and the characteristics of implementing agencies in terms of limited human resources and facilities, especially in government agencies, as well as the economic, social and political environment also influences the implementation of the GDP certification policy as a business licensing standard. The conclusion of this study is that the implementation of the GDP certification policy as a business licensing standard has not run optimally because there are still policy changes that have not been implemented, namely related to simplification of the types of GDP certificates. The recommendations from this study are escorting the revision of Government Regulation Number 32 of 2017 concerning PNBP at BPOM, expanding the dissemination of GDP certification policies to make it more equitable, monitoring and evaluating the ongoing integration process, and increasing coordination across sectors so that the process of implementing GDP certification policies as a business licensing standard can run optimally."

"ABSTRAKPada pelaksanaan Online Single Submission berdasarkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai upaya dari reformasi dalam sektor perizinan, terdapat aspek kewenangan yang perlu untuk ditelaah terkait kewenangan penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyikapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian agar dapat diketahui secara lebih rinci mengenai hubungan antara kewenangan yang dimiliki lembaga Online Single Submission dan kewenangan yang berada pada pemerintahan daerah berikut implementasi Online Single Submission berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Penelitian dilakukan dalam bentuk yuridis-normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-evaluatif. Melalui penelitian skripsi ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa kewenangan lembaga Online Single Submission adalah meneruskan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal penerbitan perizinan berusaha, serta implementasi dari lembaga Online Single Submission dalam hal memberikan kemudahan berupa percepatan dari segi prosedur, waktu, dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam memohonkan perizinan yang diperlukan sebagai legalitas dari kegiatan dan/atau usahanya di Indonesia.

---

ABSTRACTOn the implementation of Online Single Submission based on the issuance of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services as an effort of reform in the licensing sector, there are aspects of authority that need to be examined related to the authority to issue business licenses which are the authority of regional heads as stated in Article 350 Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government. To address this, the author conducted a study so that it can be known in more detail about the relationship between the authority possessed by the Online Single Submission institution and the authority in the regional government and the implementation of Online Single Submission based on Government Regulation Number 24 of 2018. The research was conducted in juridical form normative by using descriptive- evaluative research typology. Through this thesis research, the public can comprehend that the authority of the Online Single Submission institution is to carry out the authority possessed by the regional government in terms of publishing business licenses, as well as the implementation of the Online Single Submission institution in terms of facilitating acceleration in terms of procedures, time and costs issued by business actors in applying for permits needed as the legality of their activities and / or business in Indonesia."

"Perizinan berusaha berbasis risko merupakan pemutakhiran terhadap rezim perizinan berusaha di Indonesia yang sebelumnya sudah terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha berbasis risiko yang saat ini terintegrasi dalam sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) melakukan penyederhanaan proses permohonan perizinan berusaha, yang sebelumnya bersifat ex-ante (persyaratan terpenuhi diawal) menjadi konsep perizinan ex-post (verifikasi dilakukan setelahnya). Namun, dengan mengubah konsep dasar perizinan tersebut berimplikasi pada upaya pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena pada proses perizinan sebelumnya bentuk persyaratan adalah berupa izin lingkungan, yang kemudian saat ini diubah menjadi persetujuan lingkungan. Dalam praktiknya, proses perizinan berusaha berbasis risiko telah terbukti dapat memberikan kemudahan berusaha dengan salah satu indikatornya yaitu terjadinya peningkatan jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS-RBA, yang mendorong akselerasi peningkatan penanaman modal dalam negeri, namun di sisi lain juga terdapat permasalahan dalam pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu berkaitan dengan kriteria risiko dalam perizinan berusaha, integrasi rencana detail tata ruang kedalam sistem OSS-RBA, proses pengawasan terhadap pelaku usaha, dan skema pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pisau analisis berupa teori perlindungan lingkungan dan teori perizinan berusaha, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perizinan berusaha berbasis risiko saat ini terhadap pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

---

Risk-based business licensing is an update to the business licensing regime in Indonesia which was previously integrated electronically. The risk-based business licensing which is currently integrated into the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) system simplifies the business licensing application process, which previously was ex-ante (requirements met at the beginning) to become the concept of ex-post licensing (verification is carried out after ). However, changing the basic concept of licensing has implications for efforts to fulfill environmental protection and management, because in the previous licensing process the form of the requirements was in the form of an environmental permit, which has now been changed to an environmental approval. In practice, the risk-based business licensing process has been proven to provide ease of doing business with one of the indicators, namely an increase in the number of business licenses issued through the OSS-RBA system, which has accelerated the increase in domestic investment, but on the other hand there are also problems in compliance environmental protection and management, namely related to risk criteria in business licensing, integration of detailed spatial plans into the OSS-RBA system, monitoring processes for business actors, and schemes for imposing sanctions on business actors. By using normative juridical research methods and analytical tools in the form of environmental protection theory and business licensing theory, this paper will analyze how the fulfillment of environmental protection and management in current risk-based business licensing against risk-based business licensing arrangements in an effort to realize sustainable development."