Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PT (Persero) Indosat, Tbk. merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi internasional. Sejak tahun 1994 PT (Persero) Indosat, Tbk. telah menjadi perusahaan publik dengan melakukan perdagangan saham di luar maupun di dalam negeri, yaitu di New York Stock Exchange, Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Dengan adanya perubahan tatanan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI dan perkembangan industri telekomunikasi, maka PT (Persero) Indosat, Tbk. perlu mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut agar perusahaan dapat tetap eksis dan dapat bersaing dengan kompetitor. Perkembangan telekomunikasi di Indonesia juga akan diwarnai dengan masuknya operator luar negeri, pemberlakuan kawasan perdagangan babas Asia atau Asia Free Trade Area (AFTA) pada tahun 2003, peran globalisasi, serta kesepakatan Pemerintah Republik Indonesia dengan IMF pada tahun 2000 dalam rangka restrukturisasi bisnis telekomunikasi di Indonesia. Seiring dengan adanya kompetisi bisnis telekomunikasi, maka untuk memenangkan persaingan PT. (Persero) Indosat, Tbk. menerapkan strategi "4 in 1". Strategi "4 in 1? ini digunakan untuk mentransformasikan perusahaan menjadi penyelenggara telekomunikasi yang terintegrasi penuh melalui kegiatan usaha utamanya yaitu Backbone (lnfrastruktur Jaringan), Telekomunikasi Tetap (Fixed), Telekomunikasi Bergerak (Mobile), Multimedia, Komunikasi Data dan Internet (MIDI), yang keempatnya berbasis pada Internet Protocol (1P Based Network Platform). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan strategi "4 in 1" terhadap PT (Persero) Indosat, Tbk. Untuk menganalisis penerapan strategi tersebut digunakan metoda Balanced Scorcard yang menggunakan empat aspek, yaitu : finansial, pelanggan, proses bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran. Sedangkan Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data melalui hasil kuesioner, kemudian untuk analisis data lapangan digunakan metoda "Sign Test (Uji Tanda)". Dari hasil analisis penerapan strategi "4 in 1" diperoleh bahwa penerapan strategi tersebut tidak memberikan dampak perubahan kepada perusahaan, sehingga perusahaan perlu mengkaji kembali strategi tersebut.

Abstrak :
Hukum Persaingan Usaha bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar adalah didasarkan pada prinsip-prinsip persaingan usaha. Di Indonesia, pengaturan mengenai persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini mengatur mengenai berbagai perjanjian dan kegiatan yang dilarang yang dapat menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat. Di industri telekomunikasi, larangan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan mengac'i pada UU No.5 Tahun 1999. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat salah satu kasus persaingan usaha tidak sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi yaitu perkara pemblokiran terhadap Sambungan Langsung Intemasional 001 dan 008 di beberapa Wartel oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Perkara ini telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan PT Telkom dinyatakan melakukan perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Perjanjian tertutup merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999, sebagairnana diatur dalam Pasal 15 UU No.5 Tahun 1999; sedangkan penguasaan pasar mernipakan salah satu kegiatan yang dilarang, diatur dalam Pasal 19 UU No.5 Tahun 1999. Putusan KPPU ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Dalam tulisan ini, Penulis akan memberikan kajian yuridis alas Putusan KPPU dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung atas perkara ini. Penulis juga akan menganalisa metode pendekatan yang digunakan KPPU dalam proses pembuktian perkara ini, sebagaimana dikenal dalam Hukum Persaingan Usaha terdapat dua metode pendekatan yaitu pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason. Pada akhirnya, tulisan ini akan memberikan pemahaman dan penerapan UU No.5 Tahun 1999 dalam prakteknya, khususnya dalam penyelenggaraan telekomunikasi.