Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan diskresi dalam menginterpretasi peraturan nasional tentang peneggakan protokol kesehatan COVID-19 melalui Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021. Perda tersebut menerapkan sanksi denda yang diputuskan oleh sidang acara cepat tindak pidana ringan demi memastikan keadilan prosedural bagi masyarakat. Penegakan hukum Perda tersebut merupakan realisasi dari teori sistem peradilan terpadu yang selama ini hanya dijalankan secara semu dan independen, namun dengan adanya satu tujuan yaitu mencegah darurat COVID-19 maka terjadinya keterpaduan dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji mekanisme penerapan Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021 yang melibatkan peran Polri dan Satpol PP dalam rangka menegakkan pelanggar protokol kesehatan beserta dengan permasalahan yang dihadapi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode triangulasi, studi pustaka, wawancara, dan studi kasus. Peneliti menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana terpadu sudah dijalankan pada penerapan Perda ini dan mencapai tujuannya yaitu menjamin kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Sehingga disarankan untuk menjadikan penerapan Perda ini sebagai model bagi penerapan sistem peradilan pidana terpadu. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan yaitu target pelanggar yang masih berdasarkan indikator kuantitatif, blangko tipiring yang sudah usang, sistem peradilan teleconference yang terganjal peraturan yang ada, dan dilema penjatuhan sanksi denda berat yang memberatkan masyarakat atau denda ringan yang tidak menjamin kepatuhan.......The government of West Java Province has applied a discretion in interpreting the national Covid-19 regulation through West Java Province Bylaw Number 5/2021. In order to ensures procedural justice for the society, the bylaw applying fines decided by trial court of minor offenses against those who violate health protocols. The implementation of the bylaw is a manifestation of the theory of an integrated criminal justice system, which, to date, has only been carried out apparently and independently. However, there is an integration in achieving an objective of law enforcement, that is, the prevention of the spread of Covid-19. The study examines the implementation mechanisms of West Java Province Bylaw Number 5/2021 involving Indonesian National Police as well as civil service police in taking actions against the violations of the health protocol and the problems they have. The author employs the descriptive qualitative methodology involving triangulation, literature reviews, interviews, and case studies. The results of the study reveal that an integrated judicial system has been implemented and has met its objective to ensure public compliance to health protocols. There are still a number of issues, including the use of the quantitative performance metrics in identifying the target offenders, outdated paperwork methods, teleconferencing judicial processes that are hindered by the existing legislations, and dilemma in either imposing heavy fines that burdens the public or light fines that fail to achieve their compliances."

"Tesis ini membahas mengenai perselisihan yang terjadi didalam tubuh kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia khususnya pada Kongres tahun 2012.Permasalahan yang paling utama adalah adanya temuan dari tim pengawas bahwa ada salah satu kandidat calon ketua umum melakukan politik uang. Temuan ini jelas mengejutkan semua pihak terutama Notaris-notaris senior karena selama Ikatan Notaris berdiri (kurang lebih 108 tahun) baru kali ini ada kejadian politik uang.Berdasarkan keadaan ini sangatlah jelas bahwa nilai-nilai etika dan martabat di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia atau bahkan Notaris itu sendiri sudah mulai luntur dan digantikan dengan kepentingan yang bersifat sementara. Tipe penelitian yang digunakan dalam thesis ini merupakan perpaduan antara penelitian yang bersifat eksplanatoris dan penelitian yang berbentuk preskriptif. Bertujuan untuk menggambarkan tentang konflik kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia dalam prespektif anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia, serta untuk memberikan saran permasalahan tersebut. ......Basicaly this thesis is discussing about conflicts inside Indonesian Notaries Organization, particularly the conflict which was happened at Congress and the election of the Chairman in 2012. The main issue at Congress was an allegation ofmoney politics which was done by one of the candidate. This allegation supported by facts that were founded by the Observer Team. Since the organization was founded 108 years ago, this was the first time money politics case stainCongress. This is shows that degradation of ethics, moral and dignity the member Indonesian Notaries Organization has reach a very concerning point in which it has ceased to exist. It wasstain and polluted by meaningless interests."