Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Evie Zoelvia
"Masyarakat mengeluhkan, bahwa badan peradilan tidak dapat dipercaya. Alasannya adalah bahwa putusan-putusan hakim kurang berkualitas, proses beracara di pengadilan tidak memuaskan.
Akibat dari ketidak percayaan masyarakat tersebut, berdampak pada kecurigaan terhadap kinerja hakim dan keputus asaan untuk berperkara di pengadilan. Bahkan pandangan masyarakat cenderung melecehkan serta menghinakan badan peradilan tersebut.
Berdasarkan penelitian penulis, didapat bahwa permasalahan yang ada adalah dikarenakan masih kurangnya ilmu, pengetahuan dan pengalaman dari hakim yang bersangkutan. Selain itu belum adanya pendidikan lanjutan dan pembinaan bagi hakim setelah menjadi hakim. Dan selebihnya adalah bergantung pada sikap dan moral hakim itu sendiri dalam memerankan tugasnya.
Sebelum menjadi hakim, calon hakim dididik dan dilatih oleh Pusdiklat Mahkamah Agung. Pendidikan dan pelatihan itu mencakup tentang lmu hukum dan teknik beracara di pengadilan. Namun di dalam silabus pendidkan calon hakim tahun 2006, tidak mengajarkan pendidikan moral yang berhubungan dengan perilaku bagi calon hakim tersebut.
Dalam memutuskan perkara, seorang hakim diharapkan oleh masyarakat terutama bagi pihak-pihak berperkara untuk adil, bijaksana, berhati-hati, tidak memihak dan dapat mengendalikan kemauan pribadi yang dapat merugikan pihak-pihak berperkara.
Guna meningkatkan pengendalian diri seorang hakim terhadap kemuan pribadinya, penulis bermaksud melakukan intervensi terhadap pendidikan calon hakim melalui program pelatihan Self Control (pengendalian diri), agar calon hakim merasa membutuhkan ilmu tersebut, dapat memahami inti pokok pelatihan dan pengetahuan tentang pengendalian dirinya bertambah."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007
TA17795
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Evie Zoel Via
"Masyarakat mengeluhkan, bahwa badan peradilzm tidak dapat dipercaya. Alasannya adalah bahwa putusan-putusan hakim lcurang bcrkualilas, proses beracara di pcngadilan tidak memuaskan. Akibat dari ketidak percayaan masyarakat tersebut, berdampak pada kecurigaan terhadap kinerja hakim dan keputus asaan untuk berperkara di pengadilan. Bahkan pandangan masyarakat oenderung melecehkan serta menghinakan badan peradilan tersebut.
Berdasarkan penelitian penulis, didapat bahwa pemlasalahan yang ada adalah dikarenakan masih kurangnya ilmu, pengetahuan dan pengalaman dari hakim yang bersangkutan. Selain itu belum adanya pendidikan lanjutan dan pembinaan bagi hakim setelah menjadi hakim. Dan selebihnya adalah bergantung pada sikap dan moral hakim itu sendiri dalam memerankan tugasnya.
Sebelum mcnjadi hakim, calon hakim dididik dan dilatih oleh Pusdiklat Mahkamah Agung. Pendidikan dan pelatihan itu mcncakup tentang lmu hukum dan teknik beracara di pengadilan. Namun di dalam silabus pendidkan calon hakim tahun 2006, tidak mengajarkan pendidikan moral yang bcrhubungan dcngan perilaku bagi calon hakim tersebut. Dalam mcmutuskan perkara, seorang hakim diharapkan oleh masyarakat terutama bagi pihak-pihak berperlcara untuk adil, bii3kS&1I'13, berhati-hati, lidak memihak dan dapat mengendalikan kemauan pribadi yang dapat merugikan pihak-pihak beqaerkara.
Guna meningkatkan pengendalian diri seorang hakim terhadap kcmuan pribadlnya, penulis bermaksud melakukan intervensi terhadap pendidikan calon hakim melalui program pelatihan Self Control (pengendalian diri), agar calon hakim merasa membutuhkan ilmu tersebut, dapat memahami inti pokok pelatihan dan pengetahuan tentang pengendalian dirinya bertambah."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007
TA34076
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Yulian Falufi
"Terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama dalam seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di tingkat kasasi yang saling tumpang tindih yaitu Komisi Yudisial dan Kemenakertrans akibat dari disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis pengaturan seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di Tingkat Kasasi di Indonesia, dan mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis sistem seleksi calon hakim ad hoc PHI di tingkat kasasi yang ideal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 telah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di tingkat kasasi, namun dalam undang-undang tersebut tidak membuat aturan peralihan yang mencabut aturan kewenangan seleksi Hakim Ad Hoc PHI dari tangan Kemenakertrans, sehingga pelaksanaan seleksi belum berjalan sebagaimana mestinya.

There are two institutions that have the same authority in the selection of PHI Ad Hoc Judge candidates at the level of overlapping cassations, namely the Judicial Commission and the Ministry of Manpower due to disharmony in regulation. This study aims to know, understand, examine, and analyze the selection arrangements for PHI Ad Hoc Judges in the Supreme Court, and to know, understand, review, and analyze the ideal PHI ad hoc candidate selection system in the Supreme Court. The research method used in this study is normative juridical, which refers to legal norms contained in the legislation. Law No. 18 of 2011 has granted the Judicial Commission the authority to select PHI Ad Hoc Judge Candidates at the Supreme Court, but in the law it does not make a transitional rule that revokes the PHI Ad Hoc Judges authority from the Ministry of Manpower, so that the implementation selection has not been running as it should."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53635
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library