Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan paradigma yang penting dilakukan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah adalah adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat secara teransparan dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebelum keluarnya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pilkada dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun merebaknya tindakan KKN yang antara lain dalam wujud politik uang, pemilihan kepala daerah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah menuntut dibukanya saluran dan mekanisme pemilihan kepala daerah di luar calon dari partai politik. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 05/2007 tanggal 23 Juli 2007 mengukuhkan bahwa calon independen dibolehkan untuk ikut serta dalam Pilkada. Keputusan ini di satu sisi mendapat sambutan hangat dari masyarakat luas tetapi di sisi lain merupakan cambuk bagi partai politik untuk intruspeksi dan berbenah diri dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada konstituen dan masyarakat pada umumnya. Kehadiran calon independen Pilkada layak disambut baik oleh segenap kalangan sebagai solusi kebuntuan aspirasi masyarakat selama ini terhadap monopoli pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari hak politik masyarakat. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa dengan persaingan yang sehat diharapkan mendapat kepala daerah yang benar-benar berkualitas dan memperoleh legitimasi yang kuat. Terjaminnya kualitas dan legitimasi akan memperoleh dukungan yang kuat pula dari masyarakat otonom, berpengaruh pada stabilitas pemerintahan yang pada puncaknya dapat mencapai tujuan dari program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Tindak lanjut putusan MK oleh pemerintah dan DPR dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dan aturan main tampilnya calon independen Pilkada perlu segera direalisasikan mengingat kebutuhan yang mendesak di sejumlah daerah. Kearifan dan kebesaran jiwa para elit partai politik menentukan bagaimana calon independen turut serta dalam Pilkada, karena produk hukumnya terletak pada pemerintah dan DPR yang merupakan representasi dari partai politik. ......Importantly, the paradigm changes conducted to administer Local Government is to Elect Local Head by citizens directly, transparently and democratic under principles of immediate, general, free, secret, hones and fair in accordance with citizens aspiration. Prior the issuance of Laws No.32 of 2004 concerning Local Government, Pilkada [Local Head Election] is elected by Local Representative Assembly, nevertheless, as result of the presence of KKN [Collusion, Corruption and Nepotism] commitment such as money politic, then, no longer it is suitable to citizens aspiration. The declining of citizens trust to political party in order to elect local head, it had brought about the opening of channel and mechanism of local head election beyond political party. Award of Supreme of Constitution No. 05/2006 on July 23rd 2007, it had validated the independent candidate to participate in "Pilkada'. In one side, such award had been responded by citizens enthusiastically, but, in other side, more hardly, the political party should introspect and manage their selves in better to increase service quality to the constituent in special and citizens in general. The existence of Independent Candidate properly, it should be responded by citizens as solution for solving the stagnant of citizens aspiration to monopoly local head election as their political right currently. Its benefit is that by health and fair competition will be obtained both the very qualified local head and strong legitimate, hence, significantly, it will be supported by citizens which will have influences to governmental stability, finally, the objective of developmental programs may be achieved for citizens prosperity. However, it should be followed up by executive {Government] and Legislative [Indoensia Representative Body] by passing rules and regulations as legal umbrella and rule of game for independent candidate. The wisdom and voluntary of political elites will determine how independent candidate may compete in Pilkada, because such legal products will be determined by both executive and legislative policy.

Abstrak :
Argumentasi utama penelitian ini adalah majunya pasangan Obon Tabroni dan Bambang Sumaryono sebagai calon bupati dan wakil bupati jalur independen adalah bukti semakin menguatnya FSPMI sebagai political unionism arena politik elektoral. Asumsi penelitian ini adalah keterlibatan FSPMI di arena politik elektoral pada Pilkada 2017 di Kabupaten Bekasi menandakan bahwa serikat buruh sebagai kendaraan politik di arena politik formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis ekspalanitif dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka serta berbagai dokumen lain sebagai data sekunder. Adapun temuan penelitian ini adalah ada dua hal penting upaya FSPMI sebagai political unionism pada arena politik. Pertama, dalam konteks peran internal, serikat pekerja berupaya untuk mengoptimakan berbagai dukungan dari berbagai serikat buruh. Situasi ini mendeskripsikan bahwa FSPMI mentransformasikan identitas anggota serikat sebagai buruh (labour) ke arah identitas anggota sebagai warga negara (citizen). Kedua, peran eksternal adalah FSPMI berupaya untuk membangun aliansi lebih luas (broader alliance) dengan berbagai kelompok non buruh untuk memastikan dukungan dan solidaritas antar kelas pada arena politik elektoral. Namun upaya tersebut mengalami kegagalan dan hambatan dikarenakan oleh kapasitas serikat buruh, fragmentasi serikat buruh, dan pemilih pragmatis di arena politik elektoral yang diluar kendali serikat buruh. Temuan lain penelitian ini adalah adanya bentuk baru konsep political unionism dan berbeda dengan konsep political unionism yang selama ini berkembang, yakni engagement dengan partai politik. Bentuk baru serikat buruh sebagai political unionism ini adalah tanpa engagement dengan partai politik. Bentuk baru serikat buruh sebagai political unionism terjadi dikarenakan oleh terbukanya ruang demokratisasi, dan dikuti dengan kesempatan politik yang diatur di dalam aturan main pemilu. ......The main argument of this research is the appearance of Obon Tabroni and running mate Bambang Sumaryono to run as an independent regent candidate in Bekasi, West Java is evidence of the increasing strength of FSPMI as political unionism in the electoral arena. The assumption of this study is FSPMI's involvement in the electoral arena in the 2017 Regional Head Election in Bekasi Regency indicates that trade unions as political machine in the formal political. This study uses a qualitative approach with an explanatory type by conducting in-depth interviews as primary data and literature studies and various other documents as secondary data. The findings of this study were two important efforts by FSPMI as a political unionism in electoral arena. First, in the context of internal roles, trade unions sought to optimize various supports from various trade unions. This situation described that FSPMI transformed the identity of union members as workers towards as citizens. Second, the external role is that FSPMI sought to build broader alliances with various non-labor groups to ensure support and solidarity between classes in the electoral arena. However, these efforts have experienced failures and obstacles due to the capacity of trade unions, trade union fragmentation, and pragmatic voters in the electoral arena that are beyond the control of trade unions. Another finding of this study was a new form of the concept of political unionism and it different from the concept of political unionism which has been developing with the engagement of political parties. The new form of the trade union as a political unionism is without engagement with political parties and occurs due to democratization space and is followed by political opportunities regulated in the rules of the election.

Abstrak :
lndonesian constitutional law thought has advanced and specifically in general elections that become direct elections .system to result executive chairman 's beside parliament members. Citizen has also initiated to direct their aspirations and anticipate on independent candidate alternatives. Indonesian citizen have learned on senate (DPD) members elections that all of them are nominated independently. In the author thoughts is that the independent candidate for the president and local government have opportunity exercised. The diverse is that for the presidential nomination has controlled under constitution rules that it must be nominated by certain or joined political party, but for the local government elections is under act level that has established it must be nominated by certain or joined political party.