Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini menganalisis hambatan calon presiden perseorangan di Indonesia. Alasan yang melatar belakangi ialah Mahkamah Konstitusi menolak judicial review terkait calon presiden perseorangan padahal sebelumnya mengabulkan judicial review calon kepala daerah perseorangan. Mahkamah Konstitusi menolak dengan pertimbangan kehendak awal (original intent), calon presiden perseorangan tidak dikehendaki oleh MPR. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan hukum, telah berhasil ditemukan dua jenis hambatan, hambatan normatif dan hambatan empiris. Hambatan normatif calon presiden perseorangan (independen) ialah, original intent tidak menolak secara tegas calon perseorangan hanya diam tenggelam dengan isu lainnya. Sedangkan hambatan empiris, terdiri atas 3 bentuk: hambatan dukungan minimal, hambatan kampanye, dan hambatan pasca pemerintahan terbentuk. Hambatan yang paling dikhawatirkan dari keseluruhan ini ialah hambatan pasca pemerintahan terbentuk yang menciptakan divided government. Setelah melakukan perbandingan dengan 12 negara Amerika Latin, dapat disimpulkan hambatan divided government sebenarnya dapat dicegah dengan cara membangun koalisi kohesif.

---

ABSTRACTThis thesis analyses the barriers of independent presidential candidates in Indonesia. The reason behind this is that the Constitutional Court rejected judicial review related to independent presidential candidates even though previously it granted judicial review of independent candidates for regional heads. The Constitutional Court refused with consideration of the original intent, the independent presidential candidate was not wanted by the MPR. Using a historical and legal comparison approach, two types of obstacles; normative obstacles and empirical obstacles have been found. The normative obstacle of independent presidential candidates is that the original intent did not expressly reject independent candidates which it drowned out other issues. While empirical barriers consist of 3 forms: minimal support barriers, campaign barriers, and post-government barriers are formed. The most worrying obstacle of this whole is the post-government obstacle which creates divided government. After making comparisons with 12 Latin American countries, it can be concluded that the obstacles to divided government can actually be prevented by building a cohesive coalition.

---

"

"Penelitian yang berjudul Debat Capres Pemilu 2019: Analisis Kelengkapan Unsur Argumen dalam Wacana Argumentatif berisi analisis kelengkapan unsur argumen dalam segmen visimisi dan debat inspiratif dalam Debat Capres Kedua Pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan kelengkapan unsur argumen dalam setiap ujaran masing masing capres dalam debat capres kedua Pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data analisis bersumber dari tayangan Debat Capres Kedua yang disiarkan oleh Kompas TV secara daring sebagai data penelitian. Kemudian, penulis membuat transkripsi ortografis untuk dijadikan bahan analisis. Setiap argumen dianalisis denganmenggunakan teori unsur argumen yang dikemukakan oleh Toulmin (2003) dan Renkema (2004). Hasil analisis menunjukkan bahwa baik Prabowo maupun Jokowi telah menyampaikan argumen yang sahih dan tidak sahih di dalam visi-misinya. Dalam segmen debat inspiratif, Jokowi menyampaikan satu argumen yang sahih dan satu argumen yang tidak sahih, sedangkanPrabowo menyampaikan satu argumen yang sahih. Kesahihan argumen kedua capres ditandai oleh kehadiran tiga unsur utama, yakni klaim, data, dan landasan. Adapun unsur besar-kecil klaim hampir selalu hadir dalam argumen kedua calon. Sementara itu, ketidaksahihan argumenkedua calon ditandai oleh ketidakhadiran unsur data dalam mendukung klaim dan landasan yang diungkapkan.

---

ABSTRACTResearch entitled "The 2019 Presidential Election Debate: Analysis of Argument ElementsCompleteness in Argumentative Discourse" contains an analysis of the elements completenessof the argument in the vision-mission segment and inspirational debate in the Second ElectionPresidential Election 2019. This research aims to analyze and describe the completeness of theelements of the argument in each statement of each candidate in the second 2019 presidentialelection debate. This study uses descriptive qualitative methods. Analysis data sourced fromthe Second Presidential Debate program broadcast by Kompas TV online as research data.Then, the authors make orthographic transcriptions to be used as material for analysis. Eachargument is analyzed using the elemental argument theory proposed by Toulmin (2003) andRenkema (2004). The analysis showed that both Prabowo and Jokowi had made valid andinvalid arguments in their vision. In the inspirational debate segment, Jokowi delivered onevalid argument and one invalid argument, while Prabowo made a valid argument. The validityof the two candidates arguments is marked by the presence of three main elements, namelyclaim, data, and warrant. Qualifier elements of the claim are almost always present in the arguments of both candidates. Meanwhile, the invalidity of the arguments of the two candidates was marked by the absence of data element in support of the claim and warrant that were disclosed."

"Amandemen konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2022 mempertegas bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Salah satu cara yang sering dibahas untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial adalah dengan melaksanakan pemilu secara serentak dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden yang sekarang diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan syarat kepada partai politik harus mendapatkan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam praktiknya, ketentuan ini selalu mengundang kontroversi dan sudah berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini akan menjelaskan secara detail bagaimana pengaturan ambang batas pencalonan presiden di Indonesia. Kemudian, tulisan ini juga akan menganalisis bagaimana ambang batas pencalonan presiden menurut putusan mahkamah konstitusi tahun 2022-2023. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma ambang batas pencalonan presiden tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, konstitusi hanya mengatur ambang batas kemenangan yang tercantum pada pasal 6 ayat (3). Norma ambang batas pencalonan presiden diatur secara detail pada undang-undang yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pemilihan umum seperti UU No.23 Tahun 2003, UU No.42 Tahun 2008, dan UU No.7 Tahun 2017. Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan nya selalu menegaskan bahwa norma ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma ambang batas pencalonan presiden memberikan dampak positif kepada sistem pemerintahan presidensial yang kuat.

---

The constitutional amendments that took place from 1999 to 2022 emphasized that Indonesia adheres to a presidential system of government. One way that is often discussed to increase the effectiveness of the presidential government system is to hold elections simultaneously by implementing the presidential nomination threshold which is now regulated in article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections which provides conditions for political parties to obtain a minimum of 20 percent of DPR seats. or 25 percent of valid national votes to be able to nominate candidates for President and Vice President. In practice, this provision always invites controversy and has been repeatedly tested at the Constitutional Court. This article will explain in detail how the threshold for presidential candidacy is set in Indonesia. Then, this article will also analyze the threshold for presidential candidacy according to the decision of the constitutional court in 2022- 2023. This article was prepared using doctrinal research methods. The research results show that the threshold norms for presidential candidacy are not regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the constitution only regulates the victory threshold as stated in article 6 paragraph (3). The threshold norms for presidential candidacy are regulated in detail in laws that regulate the technical implementation of general elections, such as Law No. 23 of 2003, Law No. 42 of 2008, and Law No. 7 of 2017. The Constitutional Court in its decisions always emphasized that the threshold norm for presidential candidacy is an open legal policy and does not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court considered that the threshold norm for presidential candidacy had a positive impact on a strong presidential government system."

"Analisis sentimen merupakan kegiatan untuk mencari pendapat atau sentimen seorang penulis tentang suatu entitas atau objek tertentu yang dapat berupa pendapat positif atau pendapat negatif. Analisis sentimen pada data yang sangat besar tidak dapat dilakukan secara manual sehingga membutuhkan bantuan metode non-manual. Terdapat dua metode non-manual dasar, yaitu metode berbasis lexicon dan metode berbasis learning. Pada skripsi ini, akan dibahas kombinasi metode berbasis lexicon dan metode berbasis learning. Metode kombinasi ini akan digunakan untuk melakukan analisis sentimen dengan data teks yang berasal dari media sosial Twitter atau biasa disebut tweets. Data yang dikumpulkan berupa tweets yang membicarakan seputar tokoh kandidat calon presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.

---

Sentiment Analysis is an activity to find author's opinion or sentiment about an entity or object, which can be positive or negative opinion. Sentiment Analysis in big size of data can't be done manually so that it needs hand from non-manual method. There are two basic non-manual methods, that is lexicon-based method and learning-based method. In this research, will be explained combination lexicon-based method and learning-based method. This method of combination will be used to do sentiment analysis on text data, which from social media Twitter or so called tweets. The collection of data is tweets that contain chatting about the presidential candidate of Republic of Indonesia period 2014-2019."