Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Profesi Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Pembuatan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat telah menganggap bahwa seorang Notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.Namun dalam Praktek hukum pembuatan akta notaris, tak jarang dijumpai bahwa ada notaris yang menyalahi tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta otentik, dengan tindakan menyimpang. Tugas dan wewenang yang diberikan negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris yang menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Salah satu contoh pelanggaran yang biasa dilakukan oleh seorang pejabat notaris adalah pelanggaranterhadap Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat 1 . Akta Notaris yang telah dibuat pada awalnya tidak ada masalah, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan, permasalahan itu timbul ketika salah satu pihak merasa dirinya dirugikan dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu sengketa, dimana salah satu pihak menghendaki pembatalan atas akta Notaris yang telah dibuat sebelumnya. Suatu akta otentik yang dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan, apabila terjadi pelanggaran maupun penyimpangan dari isi akta terhadap ketentuan perundang-undangan, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Dalam kasus tersebut dapat menjadi salah satu contoh bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris seringkali kurang hati-hati sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

---

ABSTRACT
Notary is the General Officer authorized to make an authentic deed. Notary Profession at this time becomes very important because the Notary by the Law is authorized to make an authentication instrument in the form of authentic deed which in essence is considered correct. This is very important for all people who need a tool of evidence for the purposes, both for personal interest and business interests. The making of authentic deeds aims to ensure legal certainty, order and legal protection for the interested parties and the community as a whole. The public has assumed that a Notary is an official where one can obtain reliable advice. Everything that is written and stipulated is true, he is a powerful document maker in a legal process.But in the practice of notarial deed making law, not infrequently encountered that there is a notary who violates the duties and authority as general officials who are specifically authorized to make the deed Authentic, with deviant action. The duties and authorities granted by the state to the notary are not carried out properly, resulting in errors and misappropriation by the notary which results in the disruption of legal certainty and sense of community justice. One example of a violation commonly committed by a notary official is a violation of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary in Article 16 paragraph 1 . Notarized deeds that were made initially no problem, but in the implementation of the problem often occurs, the problem arises when one of the parties feel themselves harmed and will eventually lead to a dispute, in which one party wants the cancellation of the notarial deed previously made. An authentic deed made at the request of the parties concerned, in the event of violation or deviation from the contents of the deed to the provisions of the legislation, the deed only has the power of proof as a deed under the hands or deed is degraded its evidentiary power as a deed that has the power of proof as Deed under hand. In such cases it can be an example that in the performance of a Notary is often inadvertent, causing one party to feel disadvantaged.

Abstrak :
Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tertulis. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Tetapi akta notaris dapat dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta tersebut. Pada prakteknya sering terjadi suatu akta notaris dimintakan pembatalannya dimuka pengadilan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam tesis ini membahas mengenai dua permasalahan, yaitu mengenai kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat secara melawan hukum dan akibat hukum dari pembatalan akta. Dan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitan yuridis normatif yaitu dengan mendapatkan data dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini. ......Authentic deed is one of the written evidence. Authentic deed has probative force and perfect binding. But the Authentic deed can have juridical defect that causes nullification or invalidity of the deed. In common practice, a notary deed cancellation is requested upfront court. This can be done one with a tort lawsuit. In this thesis discusses about the two issues, namely the strength of evidence generated authentic act against the law and the legal consequences of the cancellation of the deed. And to answer both of these problems, the authors use the method of normative research to obtain data from the literature relating to the issues in this thesis.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembatalan akta notaris dalam sengketa perdata di Surabaya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 PK/PDT/2016). Prinsip kehatihatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib dilaksanakan oleh Notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Notaris dan PPAT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan, dan implikasi terhadap akta yang dibatalkan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan ialah data sekunder dan data primer melalui wawancara sebagai data pendukung, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen disamping itu juga dilakukan wawancara dengan narasumber, metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, sehingga hasil dari bentuk penelitian ini berupa deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah upaya Notaris dan PPAT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai norma etik yaitu dengan mematuhi segala peraturan peraturan yang terkait dengan kewajiban dan larangan bagi Notaris maupun PPAT. Tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh hakim apabila berkaitan dengan syarat formil akta maka Notaris dan PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 85 UUJN, namun apabila berkaitan dengan syarat materil, maka hal tersebut bukan tanggung jawab Notaris. Faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan adalah dengan tidak dipenuhinya syarat materil maupun syarat formil dalam suatu akta yaitu syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

ABSTRACT
Cancellation of notaries certificate within civil suit at Surabaya district court (case study of RI Supreme Court Verdict number 143 PK/PDT/2016). The principle of prudence is one of the most important principles that must be implemented by Notary/PPAT in carrying out their positions as referred to in Article 16 paragraph 1 of the Law of Notary. This study aims to determine the efforts of Notary/PPAT in applying prudential principles, the responsibility of Notary/PPAT against the deeds annulled by the Court, and the implication of the deed is canceled. This thesis research type is normative research, with normative juridical approach method, meaning that this research tends to use primary law material and secondary law material. The nature of this research is descriptive analytical. Data analysis is done by collecting primary data and secondary data. Furthermore, qualitative evaluation and analysis were conducted to discuss problems based on legislation. The description of the results of the analysis is described qualitatively by using interpretation and legal logic to obtain a new picture or to reinforce an existing picture to answer the problem and make useful conclusions and suggestions. The result of this research is the effort of Notary and PPAT in applying the prudential principle as ethical norm that is by obeying all regulation rules related to obligation and prohibition for Notary and PPAT. The responsibility of a Notary/PPAT on a deed canceled by a judge when it relates to the formal requirement of the deed, such Notary/PPAT may be liable to sanctions in accordance with the provisions of article 85 UUJN, but if it relates to material requirements, it is not the responsibility of the Notary. Factors that cause a deed to be canceled or can be canceled by the court decision is the non-fulfillment of material requirements and formal requirements in a deed is a subjective requirement and objective terms of the agreement as set forth in Article 1320 of the Civil Code.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli, serta implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam pembatalan akta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.15/Pdt.G/2018/PNTng. Notaris/PPAT berkewajiban dalam mencari kebenaran formil suatu akta, namun tidak terlepas berperan mencari kebenaran mateiil akta. Dalam membuat akta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 16 (a) UUJN dan Pasal 34 Perka BPN No.1/2006. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskiptif analitis. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen/bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukan, Notaris/PPAT berperan sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik, dan memeriksa syarat-syarat sahnya perbuatan hukum dengan menjamin kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam setiap akta yang dibuatnya. PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas jabatannya dalam pembuatan akta, yaitu meliputi tanggung jawab pidana, perdata dan administratif. Implikasi dari pembatalan akta adalah Notaris/PPAT dapat dijatuhi sanksi yang bisa menimbulkan kredibilitas Notaris/PPAT HS menurun. Namun, Notaris/PPAT tetap memiliki perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.15/Pdt.G/2018/PN. Tng, Notaris/PPAT HS tidak dijatuhkan sanksi perdata sebab PPAT hanya menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak ke dalam akta. Penelitian ini menyarankan Notaris/PPAT cermat dapat terlebih dahulu melakukan penyuluhan hukum terhadap calon klien sebelum membuat akta guna meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan dalam hukum secara materiil dan peningkatan kesadaran serta kehati-hatian Notaris/PPAT dalam membuat akta.

---

ABSTRACT
This thesis aims to explain and analyze the role and responsibilities of a Notary Public Acting Officer (PPAT) in making Deed of Sale and Purchase, as well as the legal implications and protection for Notary/PPAT as Defendant/Co-Defendant in canceling the deed based on Tangerang District Court Decree No. 15/Pdt.G/2018/ PN.Tng. Notary/PPAT is obliged to look for the formal truth of a deed, but not apart from the role of finding the truth of the deed material. In making the deed uphold the principle of prudence based on Article 16 (a) UUJN and Article 34 of Perka BPN No.1 / 2006. The research method used in this study is a juridical-normative qualitative descriptive analytical approach. Data collection tool used is the study of documents/library materials. The results showed that the Notary/PPAT acted as a public official who was authorized to make an authentic deed, and checked the legal requirements for legal actions by guaranteeing material and formal truths in each deed he made. PPAT is personally responsible for the implementation of the duties of his office in making the deed, which includes criminal, civil and administrative responsibility. The implication of the cancellation of the deed is that the Notary/PPAT can be subject to sanctions which can cause the credibility of the Notary/PPAT HS to decrease. However, Notary/PPAT still has legal protection based on statutory regulations. In Tangerang District Court Decision No.15/Pdt.G/2018/PN.Tng. However, Notary/PPAT HS was not imposed with civil sanction because PPAT only poured a legal action carried out by the parties into the deed. This research suggests that Notary/PPAT can carefully conduct legal counseling to prospective clients before making a deed to minimize future disputes. The results of this study are expected to be an improvement in the material law and increase awareness and prudence of the Notary/PPAT in making the deed.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pihak, dan membahas mengenai pembatalan akta autentik, khususnya akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan agar dapat membuat akta autentik yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan agar tidak terjadi pembatalan atas akta yang dibuatnya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian juridis normatif dengan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 November 2015 Nomor 1738/K.PDT/2015, dimana dalam kasus tersebut akta autentik yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh Pengadilan karena terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang, dan terbukti merugikan pihak.

---

This thesis discussed about procedure for extraordinary shareholders general meeting (extraordinary GMS) which should be accordance of constitution number 40 Year 2017 about of incorporated company (UUPT). In order to avoid irregularities in the operation of the extraordinary GMS which resulting in a loss for the parties and discusses the authentic deed cancellation, especially the deed of meeting decision statement which is made before a Notary who is a public official which has the authority and obligation as regulated in Number 02 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary (UUJN). A Notary when doing his work, must be with prudence and precision in order to make an authentic deed that did not contradict with the law so that the deed can has a perfect power of proof and does not have a reason to cancel the deed which he/she made. This study uses normative legal research with the literature methode and case analysis with collecting secondary data. The case analysis was conducted on the Supreme Court dated 26 November 2015 Number 1738/K. PDT/2015, where in case an authentic deed made by a Notary are annulled by the Court, because there are irregularities in the implementation of the Extraordinary Shareholders General Meeting which violates the provisions of the constitution and proven to be detrimental to the parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga untuk membayar kompensasi atas jual beli hak atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka mencapai kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak; keterlibatan pihak ketiga dapat membatalkan akta jual beli tanah; dan implikasi hukum pembatalan Akta PPAT berkaitan dengan Putusan Nomor 14/PDT.G/2017/PN.CMS. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, bersifat deskriptif analitis, berdasarkan data sekunder, melalui penelusuran studi dokumen, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa Akta PPAT sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap karena berlaku sebagai alat bukti yang sah, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dapat memberikan kepastian hukum memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang menjadi dasar pendaftaran perubahan hak atas tanah dengan tujuan menciptakan ketertiban administrasi pertanahan. Keterlibatan pihak ketiga pada jual beli tanah dapat menjadi penyebab batalnya akta PPAT, karena menimbulkan kesepakatan atas kesadaran yang tidak mutlak. Implikasi hukum dari pembatalan akta jual beli yang dibatalkan oleh putusan hakim menyebakan hilangnya kekuatan mengikat akta terhadap para pihak, hak atas tanah dipulihkan sebagaimana perjanjian itu tidak pernah terjadi. Kantor Pertanahan sebaiknya memberikan penyuluhan sebagai sarana edukasi masyarakat serta diharapkan Peran PPAT untuk melakukan upaya pencegahan sengketa dengan memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan para pihak.

---

ABSTRACT
This study discusses the cancellation of Land sale and purchase Agreement made by PPAT because the third party has not fulfilled promises to pay compensation for the sale and purchase of land rights. The issues raised in this study are concerning the legal strength of the PPAT Deed in order to achieve certainty, order and legal protection for the parties; third party involvement may cancel the land sale and purchase deed; and the legal implications of canceling the PPAT deed relating to Decision Number 14/PDT.G/2017/PN.CMS. The research method used is normative law, analytical descriptive, based on secondary data, through document study tracing, with a qualitative approach. The result of the analysis is that the Deed prepared by the PPAT is an authentic deed and has a complete evidentiary power because it acts as a valid proof, through the deed made by the PPAT that can provide legal certainty so that it can provide legal protection to the parties that are the basis registration of changes in land rights with the aim of creating land administration order. The involvement of third parties in the sale and purchase of land can be lead to the cancellation of the PPAT deed, because the agreement was made based on non-absolute awareness. The legal implications of canceling the sale and purchase deed canceled by the judge's decision caused the loss of binding power of the deed against the parties, the right to land was restored as the agreement had never taken place. The Land Office (Kantor Pertanahan) should provide counseling as a public education and it is hoped the role of PPAT to prevent disputes by explaining the rights and obligations arising from legal actions committed by the parties.