Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Atin Wirantika
Pembatalan perkawinan poligami yang tidak sah oleh istri pertama setelah kematian suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi) = Cancellation of unauthorized polygamy marriage stated by his first wife after the death of a husband (Study of the Sukabumi Religious Court Ruling Number 0135/PDT.G/2018/PA.Smi)
Abstrak :
Perkawinan yang dilangsungkan harus sesuai dengan syarat-syarat perkawinan. Penelitian ini membahas mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama terhadap perkawinan suaminya yang sudah meninggal, perkawinan kedua suaminya dilakukan sebelum ia meninggal. Permasalahan penelitian ini adalah akibat hukum pembatalan perkawinan setelah kematian suami sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sukabumi perkara nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi disamping itu pertimbangan hakim pada kasus tersebut dibandingkan dengan kasus serupa dengan pertimbangan hakim yang berbeda. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, tipologi adalah deskriptif analitis, menggunakan metode analisis kualitatif, menggunakan data sekunder dengan penelusuran dokumen. Hasil penelitian adalah perkawinan dianggap tidak ada. Pertimbangan hakim pembatalan tidak dapat diterima. Terjadinya suatu perkawinan memberikan akibat hukum terhadap status hukum seseorang dan status hukum seseorang sangat penting bagi notaris, disamping hal-hal lain seperti kewarisan dan perjanjian perkawinan. ......The marriage must be in accordance with the terms of marriage. This study discusses the cancellation of husband's marriage and is sued by the first wife against the marriage of her deceased husband, her husband's second marriage was done before he died. The problem of this research is consequences due to the law of the cancellation of marriage after the death of the husband. religious As the decree of the Sukabumi religious court 0135/PDT.G/2018/PA.Smi, In addition, consideration of judges in such cases compared to similar cases with the consideration of different judges. This research is normative juridical, by asking for approvals and asking for a report, typology is descriptive analytical, using qualitative analysis methods, using secondary data with document search. The results of the research are considered no marriage. Consideration by judge is unacceptable. The occurrence of a marriage gives a legal effect on a person's legal status and a person's legal status is crucial to the notary, in addition to other matters such as inheritance and marital agreements.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizkiya Laili Maghfirah
Pembatalan perkawinan kedua karena poligami tanpa adanya izin istri pertama ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan No. 43/Pdt.G/2014/PN.BTM = Cancellation of second marriage due to polygamy without first wife permission reviewed from law number 1 of 1974 on marriage: the analysis of decree number 43/Pdt.G/2014/PN.BTM
Abstrak :

Perkawinan poligami merupakan bentuk pengecualian atas asas monogami dalam Undang ndash; Undang Perkawinan, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang ndash; Undang Perkawinan. Dalam melaksanakan suatu perkawinan poligami, salah satu syarat yang diwajibkan oleh Undang ndash; Undang Perkawinan adalah adanya izin dari istri/istri-istri dari suami yang akan beristri lebih dari seorang. Izin dari istri/istri ndash; istri tersebut adalah syarat wajib ketika seorang suami akan mengajukan permohonan untuk berisitri lebih dari seorang ke Pengadilan untuk diberikan izin menikah lagi. Skripsi ini membahas mengenai putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.BTM tentang pembatalan perkawinan kedua karena poligami yang dilakukan oleh suami tanpa izin istri pertama. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis mengacu pada aturan ndash; aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan. Poligami yang dilakukan oleh si suami dilangsungkan tanpa seizin istri pertama dan tanpa adanya izin dari pengadilan yang berwenang untuk memberikan izin, maka dari itu istri pertama diberikan hak oleh undang ndash; undang untuk membatalkan perkawinan kedua suaminya. Poligami yang dilakukan oleh suami dapat dimintakan pembatalan karena tidak memenuhi syarat ndash; syarat sahnya melakukan poligami. Setelah adanya pembatalan perkawinan, maka akibat hukum yang terjadi adalah perkawinan kedua suami dianggap tidak pernah ada. Dalam hal ini seharusnya suami lebih terbuka kepada pihak istri dan pihak keluarga apabila ingin menikah lagi. Kemudian terhadap Pegawai Pencatat Nikah atau Pejabat Kantor Urusan Agama KUA hendaknya lebih teliti dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal meniliti kelengkapan data ndash; data dan surat ndash; surat yang diajukan oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan.Kata kunci : Perkawinan, Perkawinan Poligami, Pembatalan Perkawinan.
ABSTRACT<>br> Polygamy marriage is a form of exception to the principle of monogamy in the Law of Marriage, as can be seen from the provision of Article 3 paragraph 2 of Law of Marriage. In performing a polygamy marriage, one of the conditions required by Law of Marriage is the permission of wife wives from a husband who will take more than one wife. This permission is a mandatory requirement when a husband will apply for more than one wife to the Court to be given a permission to remarry. This thesis discusses about the decree of Batam District Court Number 43 Pdt.G 2014 PN.BTM on cancellation of second marriage due to polygamy performed by husband without first wife permission. By using normative legal research method, the author refers to the existing legal rules to answer the problem. In addition, the first wife is given the right by the law to cancel her husband rsquo s second marriage if it does not obtain the permission from her and authorized court. The cancellation of husband rsquo s polygamy is because it does not meet the legal requirements for polygamy. After the cancellation the legal consequence is the husband rsquo s second marriage is considered never exists. In this case the husband should be more open to the wife and his family if he wants to marry again. In addition, the Office of Religious Affair KUA officer should be more careful in performing their duty, mainly in terms of reviewing the data completeness submitted by the parties that want to conduct a marriage.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rose Mawarwati
Pembatalan perkawinan sebagai akibat perkawianan yang tidak dicatatkan di catatan sipil: analisis putusan pengadilan negeri nomor 33/Pdt.G/1995/Pn.Jkt.sel
Abstrak :
ABSTRAK
Pembatalan perkawinan sering kali terjadi karena masih banyak pihak-pihak melakukan pelanggaran mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan disisi lain karena ketidak tahuan atau kurang dipahaminya arti dari suatu perkawinan atau adakalanya memang sengaja dilanggar. Pelanggaran atau tidak dipenuhinya syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan itulah yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak sempurna dan keadaan seperti ini akan memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu yang diberi hak oleh Undang-undang untuk membatalkan perkawinan tersebut. Berdasarkan hal tersebut apakah alasan-alasan pembatalan perkawinan dan akibat pembatalan perkawinan telah dipenuhi dalam pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara Nomor 33/Pdt.G/1995 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pokok permasalahan utama yang diangkat dengan melakukan penelitian kepustakaan yang menggunakan data-data sekunder yang terdapat dalam bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam analisis, ditemukan bahwa pembatalan perkawinan dapat terjadi bila para pihak terkait tidak memenuhi syarat-syarat material umum dan material khusus sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, dalam kasus tersebut ternyata terdapat halhal yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan tersebut. Dengan demikian maka perkawinan tersebut dibatalkan yang mengakibatkan perkawinan dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menjadi perhatian bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan agar dapat mempersiapkan diri secara fisik maupun psychology dengan mempertimbangkan semua aspek yaitu meliputi hubungan antara talon suami isteri terutama itikad balk oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini dibutuhkan peranan para pihak yang terkait untuk mensosialisasikan syarat-syarat dan tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menuju kearah pembentukkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
ABSTRAK
A cancellation of a marriage still often happens due to several reasons, one of which is the unawareness of the couple itself concerning the legal requirements that should be met in a marriage, or the lack of understanding on the meaning of marriage itself, while on the other hand in some cases it is also deliberately violated. The violations occuring from such mentioned things are the considerable causes of the problematic marriage, and in such a circumstance, the law has made enable the people within to appeal for their right to cancel the marriage. Specifically, the case in this research would be to recognize more about whether the reasons as well as the impacts of the cancellation of the marriage case No. 33/Pdt.G/l995, State Court of South Jakarta, had become a part of consideration of the judge's decision. This research is conducted by applying the literature study utilizing secondary data found out in the primary legal materials, such as The Law No. 1 Year 1974 regarding the Marriage, and the Government Law No. 9 Year 1975. The analysis revealed that the cancellation of a marriage could happen if the parties concerned within did not fulfill the general as well as special material requirements that determines the legality of a marriage, and it was also discovered that in the marriage being scrutinized, there were things that caused the disfufilment of the mentioned requirements. Thus, the marriage can be cancelled and considered as never happened. Expectedly, this can be an invaluable lesson for other couple that has been considering to conduct their marriage, to think thoroughly about every aspects related, both physical and psychological, as well as other aspects such as the relationship condition between the future husband and wife, particularly the good will of the respective party. In order to ensure this, the proactive attitude from certain concerned parties is needed to socialize the requirements and the purpose of a marriage, like had been stated in the Article 1 Law No.1 Year 1974 concerning marriage, that is, as an act intended to form a happy and everlasting family under upon the belief to the Supreme God.
2007
T19118
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ericha Veteriana
Pembatalan akta perkawinan oleh anak atas perkawinan kedua ibunya melalui pengadilan tata usaha negara (analisis putusan pengadilan tata usaha negara nomor 133/G/2011/PTUN.JKT) = Revocation of marriage certificate by children to the second marriage of their mother through the administrative court (analysis to the verdict of administrative court number 133/G/ 2011/PTUN.JKT) / Ericha Veteriana
Abstrak :
ABSTRAK
Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan dan bentuk dari pencatatan tersebut adalah dikeluarkannya akta nikah akta perkawinan . Sebagai hasil dari keputusan tata usaha negara, akta nikah akta perkawinan dapat menjadi obyek sengketa pengadilan tata usaha negara. Akta nikah akta perkawinan jika ditinjau dari hukum perkawinan, bagi subyek yang melakukan perkawinan merupakan perbuatan hukum perdata, sedangkan menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur bahwa, ldquo;Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negra menurut undang-undang ini Keputusan Hukum Perdata rdquo;. Tesis ini membahas mengenai bagaimana Pengadilan Tata Usaha Negara memandang kedudukan anak dalam proses pembatalan akta perkawinan ibunya sedangkan dalam hukum perkawinan Indonesia yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak bukanlah pihak yang berhak membatalkan perkawinan, serta akan membahas pula akibat yang timbul dari pembatalan akta nikah akta perkawinan melalui pengadilan tata usaha negara. Tesis ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian untuk mengetahui sinkronisasi peraturan-peraturan hukum tentang pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh anak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan mempelajari, meneliti dan menganalisis masalah dengan menggunakan berbagai literature, baik berupa buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan yang lainnya.
ABSTRACT
A marriage is valid if it was conducted according to religion and belief laws and registered according to the regulations. Marriage registration done by marriage register officer and its registration is in the form of a marriage certificate marriage deed . As a result of State Administrative Decree, a marriage certificate marriage deed can be as an object of dispute in the administrative court. According to the marriage law, a marriage certificate marriage deed related to subject who was married constitutes as an act of civil law. While according to article 2 point a Law Number 9 of 2004 regarding Amendment of the Law Number 5 of 1986 is regulated that, ldquo Decree of Civil Law is not included in the scope of the State Administrative Decree according to this law rdquo . This thesis discussed about how Administrative Court considers a position of child in the process of their mother rsquo s marriage certificate revocation while in Indonesia marriage law as regulated in article 23 of the Law Number 1 of 1974, a child is not entitled to revoke a marriage and also discuss the consequences arising from revocation marriage certificate marriage deed through the administrative court. This thesis is using juridical normative i.e. the research to know synchronization about laws regulations regarding revocation of a marriage carried out by child through the administrative court and by studies, research and analyze problem using many literature, either in the form of books, articles, regulation, documents and other.
2017
T47545
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library