Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rizkiya Laili Maghfirah, author
Pembatalan perkawinan kedua karena poligami tanpa adanya izin istri pertama ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan No. 43/Pdt.G/2014/PN.BTM = Cancellation of second marriage due to polygamy without first wife permission reviewed from law number 1 of 1974 on marriage: the analysis of decree number 43/Pdt.G/2014/PN.BTM

Perkawinan poligami merupakan bentuk pengecualian atas asas monogami dalam Undang ndash; Undang Perkawinan, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang ndash; Undang Perkawinan. Dalam melaksanakan suatu perkawinan poligami, salah satu syarat yang diwajibkan oleh Undang ndash; Undang Perkawinan adalah adanya izin dari istri/istri-istri dari suami...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Atin Wirantika, author
Pembatalan perkawinan poligami yang tidak sah oleh istri pertama setelah kematian suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi) = Cancellation of unauthorized polygamy marriage stated by his first wife after the death of a husband (Study of the Sukabumi Religious Court Ruling Number 0135/PDT.G/2018/PA.Smi)
Perkawinan yang dilangsungkan harus sesuai dengan syarat-syarat perkawinan. Penelitian ini membahas mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama terhadap perkawinan suaminya yang sudah meninggal, perkawinan kedua suaminya dilakukan sebelum ia meninggal. Permasalahan penelitian ini adalah akibat hukum pembatalan perkawinan setelah kematian suami sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sukabumi perkara nomor...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ericha Veteriana, author
Pembatalan akta perkawinan oleh anak atas perkawinan kedua ibunya melalui pengadilan tata usaha negara (analisis putusan pengadilan tata usaha negara nomor 133/G/2011/PTUN.JKT) = Revocation of marriage certificate by children to the second marriage of their mother through the administrative court (analysis to the verdict of administrative court number 133/G/ 2011/PTUN.JKT) / Ericha Veteriana
ABSTRAK
Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan dan bentuk dari pencatatan tersebut adalah dikeluarkannya akta nikah akta perkawinan . Sebagai hasil dari keputusan tata usaha negara, akta nikah akta perkawinan dapat menjadi obyek sengketa pengadilan tata...
2017
T47545
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rose Mawarwati, author
Pembatalan perkawinan sebagai akibat perkawianan yang tidak dicatatkan di catatan sipil: analisis putusan pengadilan negeri nomor 33/Pdt.G/1995/Pn.Jkt.sel
ABSTRAK
Pembatalan perkawinan sering kali terjadi karena masih banyak pihak-pihak melakukan pelanggaran mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan disisi lain karena ketidak tahuan atau kurang dipahaminya arti dari suatu perkawinan atau adakalanya memang sengaja dilanggar. Pelanggaran atau tidak dipenuhinya syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan itulah yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak sempurna dan keadaan seperti...
2007
T19118
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library