Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tidak dapat dipungkiri bahwa program penjaminan pemerintah terhadap dana masyarakat telah mampu menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Tumbuhnya kepercayaan masayarakat kepada perbankan terlihat dari mulai mengalirnya dana kepada perbankan, namun karena kondisi perekonomian dan sosial politik lainnya belum mendukung, bank-bank masih enggan untuk menyalurkan kredit kepada sektor riil. Akibatnya terjadi over likuid di pasar uang. Kondisi ini tidak mendukung terhadap ekonomi moneter di Indonesia.Salah satu piranti moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Kecenderungan peningkatan suku bunga SBI akhir-akhir ini adalah merupakan dampak upaya Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang beredar. Dengan menaikkan suku bunga SBI diharapkan perbankan juga akan berupaya untuk menaikkan suku bunga agar lebih merangsang masyarakat untuk menempatkan uangnya di bank. Strategi Bank Indonesia tersebut tampaknya kurang/tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kenaikan suku bunga SBI tidak secara baik diikuti oleh perbankan untuk menaikkan suku bunga baik deposito, antar bank maupun kredit.Kenaikan dan penurunan suku bunga SBI tidak direspon oleh suku bunga pasar secara simetris khususnya kredit. Pada periode suku bunga cenderung naik, perubahan suku bunga SBI hampir tidak direspon secara baik oleh perubahan suku bunga pasar. Sebaliknya pada periode suku bunga pasar cenderung turun, perubahan suku bunga pasar cenderung mengikuti perubahan suku bunga SBI. Dalam kondisi suku bunga turun, suku bunga kredit lebih rigid dibandingkan dengan suku bunga deposito dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Hal ini dapat dipahami karena secara teori bank-bank akan berperilaku memaksimumkan profit dan meminimumkan biaya.Kegagalan Bank Indonesia mengendalikan suku bunga pasar akhir-akhir ini antara lain disebabkan dari belum berjalannya fungsi intermediasi perbankan dengan baik. Reknit- masih tingginya non performing loan (NPL), meningkatnya risiko kredit yang dihadapi bank serta amortisasi kerugian merupakan salah satu sebab enggannya perbankan menyalurkan kredit. Di sisi lain terdapat 581 dengan suku bunga relatif tinggi tanpa risiko. Kondisi ini memberikan alternatif yang menguntungkan bagi bank-bank untuk menanamkan dananya pada SBI dan pada kredit."

"Pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausula-klausulanya telah disusun sebelumnya oleh bank, demikian pula dalam hal pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh Bank Mandiri. Dengan demikian maka nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima atau menolak klausula-klausula perjanjian baku tersebut. Penelitian ini bermaksud membahas masalah penggunaan klausula baku terhadap perubahan suku bunga kredit modal kerja di Bank Mandiri ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta bermaksud membahas petaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan dihubungkan dengan penggunaan klausula baku dalam hal pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh Bank Mandiri.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif karena data yang diperoleh bersumber dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan buku-buku referensi yang berhubungan dengan itu serta didukung wawancara dengan informan.Data yang didapat diolah guna perumusan simpulan dari penelitian ini, sehingga penelitian ini akan berbentuk evaluatif analitis. Penggunaan klausula baku terhadap perubahan suku bunga kredit modal kerja di Bank Mandiri mengacu pada tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia sehingga tidak bertentangan dengan asas itikad balk dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika bank memenuhi larangan penggunaan klausula baku sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hal ini akan merugikan bank. Apabila debitur wanprestasi, besarnya jumlah hutang debitur adalah sesuai yang tertera pada pembukuan bank dan bank berhak mengeksekusi jaminan-jaminan ini dengan menjualnya melalui pelelangan umum atau melalui penjualan di bawah tangan. Harga jual obyek jaminan ditentukan oleh Bank Mandiri. Penggunaan klausula baku oleh bank dirasakan tidak seimbang dan menempatkan bank pada posisi yang kuat. Namun demikian dari penelitian ini kita dapat mengetahui posisi masing-masing pihak sebelum dan sesudah kredit dicairkan oleh bank."

"Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja bank umum di Indonesia selama tahun 2004 di mana kinerja tersebut meliputi beberapa aspek keuangan seperti modal, pertumbuhan kredit, likuiditas, kualitas dan profitabilitasnya. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah melihat apakah modal, pertumbuhan kredit dan faktor-faktor tingkat kesehatan yang ada, dapat mempengaruhi kinerja perbankan setiap tahunnya sehingga dapat diperoleh output yang diharapkan dapat membantu dunia perbankan untuk menciptakan kondisi usaha yang stabil.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode regresi linier berganda (Ordinary Least Square) dengan menetapkan 1 (satu) variabel terikat yaitu Return on Asset (ROA) dan 5 (lima) variabel bebas yaitu : jutnlah modal inti, pertumbuhan kredit, Credit Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL). Sebelum melakukan analisa terhadap hasil regresi, terlebih dahulu hasil tersebut diuji asumsi klasiknya dan signifikansinya sehingga dapat dipastikan hasil tersebut memenuhi standar BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).Hasil penelitian didapati bahwa indikator pertumbuhan kredit, CAR dan NPL yang mempengaruhi ROA secara signifikan sedangkan jumlah modal inti dan LDR tidak ada pengaruhnya terhadap ROA. Walaupun demikian hasil ini masih harus lebih dikaji dengan metode dan observasi yang lebih baik di kemudian hari.

---

The thesis wants to depict the performance of banking industries in Indonesia, especially for period of 2004 where the bank's performance is visible from several financial aspects such as capital credit expansion, liquidity, portfolios quality and banks profitability. The main goal of this research is viewing how the capital, credit expansion and the determinant of banks soundness could be influencing its performance, and to establish some result which going to be assist for banking industries to create its stability condition.

The writer uses the ordinary least square and the variable consist of two parts once for independent variable (ROA Return of Asset) and fives variable for dependent variables which are Capital, Credit Expansion, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio(LDR), and Non Performing Loan (NPL). Before starting the analyzing of the result of' regression we need to examine the result to prove its significance by mean of statistic and classic assumption test, therefore we can ascertain the result already has a BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).

After completing the research and finding the result, we conclude that the bank's performance or ROA was influenced by credit expansion, Capital Adequacy Ratio (CAR) and Non Performing Loan (NPL) in dominant way. Even that case is discordant; the writer hope in the future the research can be an opinion to another researcher."

"Salah satu internal model yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit adalah CreditRisk+, yang dikembangkan oleh Credit Suisse First Boston. Dalam penelitian ini metode CreditRisk dipilih untuk mengukur risiko kredit atas portofolio pembiayaan yang disalurkan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPRJS). Metode CreditRisk+ yang dipakai adalah pendekatan dengan distribusi Gamma, yang merupakan distribusi dua parameter yang menggambarkan mean (ditunjukkan oleh default rates) dan standard deviation (ditunjukkan oleh default rate volatilities). Metode ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa default rate bersifat variable, tidak konstan sepanjang waktu, sehingga default rates volatilities tersebut diperhitungkan ke dalam model. Output dari pengaktivasian program model CreditRisk+ memperlihatkan kecenderungan risiko kredit yang semakin meningkat atas portofolio pembiayaan kepada BPR/S, yaitu sebesar Rp 12.428.363.221 pada Januari 2005 hingga mencapai Rp 35.426.390.490 pada Desember 2005 atau hampir tiga kali lipatnya. Dengan mengetahui credit Value at Risk (VaR) yang semakin meningkat, diharapkan pengelolaan atas portofolio pembiayaan kepada BPR/S tersebut harus lebih baik dan efektif, terutama dalam mengantisipasi bertambahnya pembiayaan yang bermasalah. Namun demikian PNM dinilai masih dapat menanggung risiko kredit tersebut, terlihat dari kecukupan modal yang dibutuhkan (economic capital) atas portofolio pembiayaan kepada BPR/S sepanjang tahun 2005 tersebut berkisar antara 2% - 8% dari jumlah modal PNM. Model CreditRisk+ dapat diterima sebagai model yang akurat untuk pengukuran risiko pembiayaan kepada BPRJS. Hal ini dihuktikan dari basil pengujian Likelihood Ratio (LR) pada tingkat kepercayaan 95%, di mana nilai LR masih di bawah ambang batas nilai kritikal yang dapat ditolerir.

---

One of internal model used for measuring credit risk is CreditRisk+, developed by Credit Suisse First Boston. In this research, CreditRisk+ method was selected to measure credit risk on PNM's lending portfolio to rural banks. The CreditRisk+ method being used is the one with Gamma distribution, a two parameters distribution that shows mean (shown by default rates) and standard deviation (shown by default rates volatilities). This method is selected based upon assumption that default rate is variable, not constant through the period so default rates volatilities is incorporated into the model. Output from CreditRisk+ model program activation showed increased credit risk on lending to rural banks, a mere of Rp 12, 428, 363, 221 in January 2005 up to Rp 35, 426, 390, 490 in December 2005, representing an almost three-fold increase. By finding increased credit Value at Risk (VaR), it is hoped that rural bank lending portfolio be managed better and more effective in the future, especially in anticipating the growing non performing portfolio. Nevertheless, PNM still covers credit risk that is shown by required capital adequacy (economic capital) on rural banks lending portfolio in 2005, which range between 2 to 8 percent of total PNM capital. CreditRisk+ model can be viewed as accurate model for rural banks lending risk measurement. This is back-testing by Likelihood Ratio (LR) test at the 5 percent level of significance, which the LR figure is still below the critical value."

"Penelitian ini membahas mengenai tidak dilakukannya pelunasan hutangterhadap Hak atas Tanah yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan hutang yangdimulai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan dibebani dengan HakTanggungan, namun AW selaku Debitur tidak diberikan salinan Perjanjian KreditModal Kerja tersebut dari Bank B Kantor cabang Kalianda sebagaimana yang diatur didalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tahun 2018tentang Peyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kla. Yang menjadi pokok permasalahanadalah akibat hukum dari Bank B kantor cabang Kalianda yang tidak menyerahkansalinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur sebagaimana diatur dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan dan dampak terhadap Hak Tanggungan yang bersifat accessoiryang merupakan ikutan dari perjanjian pokok Untuk menjawab permasalahan tersebutmaka dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, mempergunakandata sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan hasil penelitian bersifatpreskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank B Kantor cabang kaliandawajib untuk bertanggung jawab atas kerugian AW yang disebabkan tidak diberikannyaSalinan Perjanjian Kredit Modal Kerja dari Bank B yang merupakan akibat dariterdapatnya Perbuatan Melawan Hukum dan Hak Tanggungan tetap berlaku, namunakibat dari melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank B Kantorcabang kalianda dapat dikenakan sanksi Administratif.......This research discusses the non-repayment of debts on Land Rights which areused as collateral as repayment of debts starting with a Working Capital CreditAgreement with Mortgage Rights, but AW as a Debtor is not given a copy of theWorking Capital Credit Agreement from Bank B, the Kalianda branch office as which isregulated in Article 35 of the Financial Services Authority Regulation number 35 /POJK.05 / 2018 of 2018 concerning Business Operation of Financing Companies basedon the Decision of the Kalianda District Court Number 5 / Pdt.G / 2019 / PN Kla. Themain problem is the legal consequences of Bank B, the Kalianda branch office, notsubmitting a copy of the financing agreement to the debtor as stipulated in theFinancial Services Authority Regulation and the impact on Mortgage which is accessoirwhich is a part of the main agreement. To answer this problem, legal research isconducted. with a normative juridical approach, using secondary data obtained bylibrary research and analytical prescriptive research results. The results of the analysisshow that Bank B Kalianda branch office is obliged to be responsible for the debtor'slosses, AW caused by not providing a copy of the Working Capital Credit Agreementfrom Bank B and the Mortgage is still valid, but as a result of violating the provisions ofthe Financial Services Authority Regulation, Bank B Branch offices Kalianda may besubject to administrative sanctions."

"Skripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian credit menurut hukum perbankan di Indonesia dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X dan PT. Y dalam pembiayaan proyek Kewajiban Pelayanan Universal dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana produk kredit dari bank umum diatur oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan aspek pemberian kredit. Penelitian ini memfokuskan kepada jenis kredit yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Prosedur dan persyaratan atas pemberian kredit yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perbankan dibahas mendalam. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat adalah masalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit yaitu terkendalanya pembayaran kredit oleh PT. Y sehingga Bank X menggolongkan kredit tersebut menjadi kredit macet (kolektibilitas tingkat 5). Selain itu, penyelesaian dari kredit bermasalah tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perbankan, SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana diubah oleh PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tentang Implementasi Manajemen Resiko Bank Umum. Pemberian Kredit antara Bank X dengan PT. Y terkendala masalah pembayaran yang diakibatkan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi tidak dapat melakukan pembayaran atas prestasi kerja PT. Y akibat diblokirnya anggaran oleh DPR-RI. Analisa mendalam tentang debitur termasuk didalamnya analisa prinsip 5C beserta analisa kelayakan proyek telah dilakukan dengan baik. Namun, kendala PT. Y dalam pembayaran kredit merupakan kendala diluar kuasa PT. Y. Proses penyelesaian kredit meliputi surat peringatan, eksekusi, musyawarah dan Arbitrase. ......This thesis discusses the process of settlement of credit under banking law in Indonesia in the credit agreement made between the Bank X and PT. Y for financing Universal Service Obligations project of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine how the product credit from commercial banks regulated by laws and other regulations related to aspects of the provision of credit. This research focuses on the type of credit agreed between both parties that investment credit and working capital credit. The terms and procedures for the granting of credit required by the Banking Act is discussed. In this study, the issues raised are issues that arise in the implementation of credit that is obstacle for credit payments by PT. Y so that Bank X classified the credit as the loss credit (collectability level 5). In addition, the settlement of the loss credit also reviewed from the law aspect and other regulation. The method used is a juridical normative method. Based on the research results, it can be seen that the arrangement of credit facilities under Indonesian law set forth under Law No. 7 of 1992 as amended by Act No. 2 of 1998 on Banking, SK DIR BI No. 27/162 / KEP / DIR and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 7/3 / PBI / 2005 as amended by PBI No. 8/13 / PBI / 2006 regarding Legal Lending Limit and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 14/15/2012 Asset Quality Rating for Commercial Banks and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25 / PBI / 2009 regarding Implementation of Risk Management of Commercial Banks. The credit lending between Bank X with PT. Y constrained problem of payment caused by the Telecommunications and Informatics Funding Provision Management Agency (BP3TI) as the representative from Ministry cannot make payments on work performance of PT. Y as the result of the blockage of budget by the House of Representatives. Depth analysis of the debtor including analysis of 5C principles along with project feasibility analysis has been done well. However, the problem faced by PT. Y in the payment of credit is a constraint beyond the control of PT. Y. The processes of settlements of credit include warning letters, execution, deliberation and Arbitration."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, modal bank, dan efisiensi biaya terhadap profitabilitas bank di ASEAN 5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Profitabilitas bank diukur menggunakan return on average assets (ROAA), return on average equity (ROAE), dan net interest margin (NIM). Adapun sampel dari penelitian ini sebanyak 47 bank di ASEAN 5 pada periode pengamatan selama 10 tahun (2010-2019). Peneliti menggunakan metode two-step system generalized method of moment (GMM) dalam mengestimasi secara empiris variabel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersamaan variabel independen, variabel kontrol, dan variabel makroekonomi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Variabel risiko kredit dan efisiensi biaya memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Sedangkan variabel risiko likuiditas dan modal bank memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.......This study aims to determine the effect of credit risk, liquidity risk, bank capital, and cost efficiency on the profitability of banks in ASEAN 5 consists of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam. Bank profitability is measured using return on average assets (ROAA), return on average equity (ROAE), and net interest margin (NIM). The sample from this study was 47 banks in ASEAN 5 during the 10-year observation period (2010-2019). The researcher uses the two-step system generalized method of moment (GMM) method in estimating the research variables empirically. The results of this study indicate that simultaneously independent variables, control variables, and macroeconomic variables have a significant effect on bank profitability. The credit risk and cost efficiency variables have a negative and significant impact on bank profitability. Meanwhile, liquidity risk and bank capital variables have a positive and significant impact on bank profitability."