Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Carbon pricing merupakan cara yang paling sering dipilih pemerintah suatu negara dalam mengatasi ancaman perubahan iklim. Namun penerapannya seringkali terhambat karena adanya terkait dampaknya terhadap perekonomian. Salah satu bentuk dampak yang belum banyak diteliti adalah terhadap foreign direct investment (FDI). Penelitian ini mencoba menganalisis dampak penerapan carbon pricing terhadap tingkat FDI pada empat negara Asia yang telah menerapkan. Metode yang digunakan adalah Difference-in-Differences dengan menggunakan Synthetic Control Method untuk mengatasi permasalahan parallel trend dalam menetapkan negara yang menjadi counterfactual. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa carbon pricing berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI di Jepang dan Korea, dimana negara yang menerapkan carbon pricing mengalami penurunan jumlah FDI relatif terhadap negara yang tidak menerapkan. Sementara pengaruh tidak signifikan didapatkan pada negara Kazakhstan dan Singapura. Pemerintah perlu mempertimbangkan harga/tarif karbon dan kebijakan yang sesuai untuk mengurangi pengaruh dari penerapan carbon pricing. ......Carbon pricing often chosen by government in dealing with climate change. However, its application is often hampered due to its impact on the economy. One impact that has not been widely studied is on foreign direct investment (FDI). This study analyzes the impact of implementing carbon pricing on the level of FDI in Asian countries that have implemented it. Using Difference-in-Differences and Synthetic Control Method to resolve parallel trend assumption problem in determining countries chosen to be counterfactual. The results indicate that carbon pricing has a significant negative effect on FDI in Japan and Korea, where countries that implement carbon pricing experience a decrease in the amount of FDI relative to countries that do not. While the effect is not significant in Kazakhstan and Singapore. The government needs to consider carbon prices/tariffs and appropriate policies to reduce the effect of implementing carbon pricing.

Abstrak :
Implementasi carbon pricing yang meliputi pajak karbon dan perdagangan karbon, selain berdampak pada penurunan emisi, juga dapat menambah pemasukan negara. Namun, carbon pricing juga dapat menimbulkan kenaikan harga karena bertambahnya biaya produksi. Salah satu sektor industri yang terdampak langsung adalah industri semen. Kenaikan biaya produksi membuat biaya produksi semen membengkak sehingga berpengaruh terhadap market kedepan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk saat ini merupakan produsen semen terbesar di Indonesia. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu potensi objek pajak atas pemberlakuan penerapan pajak karbon setelah tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proyeksi dan strategi implementasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menghadapi carbon pricing berdasarkan pendekatan Teori Dunn dan Teori Edward III. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumentasi. Hasil temuan dari studi ini yaitu proyeksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam menghadapi tantangan terkait penerapan pajak karbon mempengaruhi cost, daya saing industri, dan konsumen. Untuk menghadapi dampak ini, perusahaan memasukkan dekarbonisasi sebagai inisiatif strategis Tahun 2022. Selanjutnya, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah menunjukkan kesiapan yang tinggi melalui langkah proaktif seperti komunikasi internal, penggunaan sustainability roadmap, pembentukan komite sustainability, dan integrasi KPI terkait emisi ke dalam struktur birokrasi. ......The implementation of a carbon pricing include carbon tax and carbon trading, apart from having an impact on reducing emissions, can also increase state income. However, a carbon pricing can also cause price increases due to increased production costs. One of the industrial sectors directly affected is the cement industry. The increase in production costs makes cement production costs swell, thus affecting the future market. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk is currently the largest cement producer in Indonesia. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk is one of the potential tax objects for the implementation of the carbon pricing after 2025. This research aims to analyze the projections and strategic implementation of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk to face the carbon pricing implementation plan based on the Dunn Theory and Edward Theory approaches. III. The method used in this research is a qualitative study at PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, using interview methods and documentation analysis. The findings from this study include PT Semen Indonesia (Persero) Tbk's projection of facing challenges related to the implementation of carbon pricing, which can affect costs, industrial competitiveness, and industrial consumers. To deal with this impact, the company carried out policy forecasting and included decarbonization as a strategic initiative in 2022. Furthermore, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk has demonstrated high strategic implementation through proactive steps such as internal communication, the use of a sustainability roadmap, the formation of a sustainability committee, and KPI integration—-related emissions into bureaucratic structures.

Abstrak :
Perubahan iklim merupakan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia, terbukti bahwa emisi karbon terus meningkat, mencapai dua kali lipat jumlahnya dari tahun 2000. Kekhawatiran internasional dari meningkatnya emisi karbon menghasilkan perjanjian internasional berupa Paris Agreement, yang mengikat setiap negara dengan Nationally Determined Contribution (NDC), suatu target penurunan emisi karbon yang harus dicapai. NDC milik Indonesia mewajibkan penurunan jumlah emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030. Sebagai salah satu upaya penurunan emisi karbon, maka direkomendasi kebijakan yang memberdayakan instrumen pasar berupa carbon pricing. Salah satu instrumennya adalah pajak karbon yang dapat diimplementasikan dapat bentuk cukai, yaitu cukai karbon. Implementasi cukai karbon dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah cukai karbon dapat memenuhi karakteristik legal cukai yang perlu dipenuhi, bagaiamana upaya pemerintah untuk mewujudkan cukai karbon, serta potensi peningkatan penerimaan negara dari cukai karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai karbon dapat memenuhi karakteristik legal cukai. Sampai saat ini, upaya pemerintah masih pada tahap awal dan belum fokus pada cukai karbon. Cukai karbon diperhitungkan berpotensi meningkatkan penerimaan negara sebesar 37-176 triliun Rupiah. ......Climate change is one of the problems that Indonesia faces, proven that carbon emission keeps increasing, reaching twice its amount since 2000. The international concern from the increasing of carbon emission resulted an international agreement that is Paris Agreement, which ties each country with Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia’s NDC obligate a decrease of carbon emission amount to 29% by 2030. Therefore, as means to decrease carbon emission, there’s a policy recommendation by utilizing market instruments in a form of carbon pricing. One of the instruments is a carbon tax that could be implemented in form of excise, which is carbon excise. The implementation could be done through an extensification of excise goods. Therefore, the purpose of this research is to analyze whether carbon excise could fulfill the legal characteristic of excise, how is the government’s effort to actualize carbon excise, and also carbon excise’s potential to raise government revenues. The result of this research shows that carbon excise could fulfill the legal characteristic of excise. Government’s effort is still on the early stage and there’s no focus yet towards carbon excise. It is calculated that carbon excise has the potential to raise government revenues up to 37-176 billion Rupiah.

Abstrak :
This study aims to examine the implementation of carbon pricing collection in Indonesia. This study also provides a review of the potentials for excise revenue, income tax (PPh), and value-added tax (VAT) from carbon emissions and an effort to build integrated supervision among stakeholders. This research uses descriptive qualitative method. The research data were obtained from a review of documents and regulations regarding carbon emissions. The research was conducted by comparing the best practices in the worldwide with the Indonesia government policy on carbon taxes. The results show a great potential for the country to apply carbon pricing collection through carbon taxes, carbon permits, or cap-and-trade (emission trading system). On the other hand, the collection of a tax on carbon or cap-and-trade schemes requires complex oversight. Therefore, a synergy among institutions is needed, such as the Directorate General of Taxes (DJP), the Financial Services Authority (OJK), and the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). The digitization of the system and the establishment of a data warehouse are the main strategies to support the performance of the task force involving the three institutions in implementing joint audits. The recommendation from this research is that Indonesia should immediately implement the carbon pricing policy and form joint audits in monitoring its implementation. This research encourages further research on carbon pricing, carbon tax, PPh and VAT, as well as research on the economic impact of the policy at each level of carbon emission rates.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan dinamika politik dalam formulasi kebijakan carbon pricing dalam Clean Energy Act 2011 di Australia. Selain sebagai respon dari Kyoto Protokol dan Konvensi Perubahan Iklim, kebijakan terebut lahir dari negosiasi politik antara Partai Hijau dan Partai Buruh. Sebagai koalisi Partai Buruh dalam hung parliament, Partai Hijau memiliki legitimasi yang kuat dalam menentukan kebijakan tersebut. Skripsi ini menganalisis keterlibatan Partai Hijau dalam dinamika politik tersebut dengan menggunakan teori Ecologism menurut Andrew Dobson, teori Partai Hijau menurut Neil Carter, teori Sistem Politik menurut David Easton, dan teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Selain permasalahan karbon dalam isu perubahan iklim, temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa keterlibatan Partai Hijau juga dipengaruhi oleh ideologi ecologism, dan kesempatan politik berupa koalisi dalam hung parliament. ......This undergraduate thesis explains about the political dynamics in carbon pricing policy formulation in the 2011 Clean Energy Act in Australia. Besides as a response of the Kyoto Protocol and the Climate Change Convention, the policy was made as a result of the political negotiation between the Australian Greens and the Labor Party. As the coalition of the Labor Party in the hung parliament, the Australian Greens had a strong legitimacy in influencing the policy. A list of theory is used to analyze the involvement of Australian Greens in the mentioned political dynamics such as the Ecologism theory by Andrew Dobson, the Green Party theory by Neil Carter, the Political System theory by David Easton, and the Public Policy theory by Thomas R. Dye. In addition to the carbon problems in the climate change issues, the research finds that the involvement of the Australian Greens was affected by the ecologism ideology, and political opportunity in the form of coalition in hung parliament.

Abstrak :
Secara teoritis, carbon pricing – yang umumnya terdiri dari pajak karbon dan sistem perdagangan emisi – adalah kebijakan yang efektif dalam mengurangi emisi. Akan tetapi, terdapat isu apakah carbon pricing  berhasil menurunkan emisi dalam prakteknya. Isu lainnya adalah carbon pricing menyebabkan penurunan pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan memperburuk ketimpangan pendapatan. Menggunakan regresi data panel fixed effect dan menjadikan negara G20 sebagai studi kasus, studi ini menunjukkan bahwa pengimplementasian pajak karbon dan sistem perdagangan emisi secara bersamaan mengakibatkan penurunan emisi, tetapi disaat yang bersamaan menyebabkan penurunan PDB dan memperburuk distribusi pendapatan. Membedakan dan membandingkan dampak pajak karbon dan sistem perdagangan emisi secara terpisah, studi ini menemukan bahwa tidak pajak karbon maupun sistem perdagangan emisi memberikan dampak yang menguntungkan pada emisi, PDB, dan ketimpangan pendapatan secara bersamaan. Meskipun penurunan emisi dari pajak karbon lebih rendah daripada sistem perdagangan emisi dan telah terbukti bahwa pajak karbon menyebabkan penurunan PDB, akan tetapi pengimplementasian pajak karbon menurunkan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, sistem perdagangan emisi yang penurunan emisinya lebih besar dibandingkan dengan pajak karbon justru malah meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, pengimplementasian carbon pricing memberikan tantangan bagi pengambil kebijakan untuk bagaimana dampak negatif dari pengimplementasian carbon pricing dapat diminimalisir. ......Theoretically, carbon pricing – which in general consists of carbon tax and Emissions Trading System (ETS) – is an effective policy in reducing emissions. However, there is an issue whether in practice carbon pricing has been successful in reducing emissions. Another issue is carbon pricing would induce a decrease in GDP and worsen income inequality. Using fixed effect panel data regression and utilized G20 countries as the case study, this study revealed that the implementation of carbon tax and ETS simultaneously has been effective in reducing emissions, while at the same time induced decrease in GDP and worsening income inequality. Differentiating and comparing the impact of carbon tax and ETS separately, this study found neither carbon tax nor ETS provide favorable outcomes on emissions, GDP, and income inequality simultaneously. Although the emissions reduction from carbon tax is lower than the ETS and it is proven that carbon tax implementation reduces GDP, but the implementation decreases income inequality. In contrast, ETS which provide larger emissions reduction compared to the carbon tax result in higher income inequality. Thus, the carbon pricing implementation leaves policymakers the challenges on how to reduce the adverse impact due to the implementation.

Abstrak :
Peningkatan populasi penduduk DKI Jakarta setiap tahunnya telah memberi pengaruh terhadap meningkatnya emisi karbon dioksida. Emisi karbon dioksida yang dihasilkan di wilayah DKI Jakarta telah melampaui ambang batas karbon dioksida yang mampu diserap oleh seluruh RTH (Ruang Terbuka Hijau) di DKI Jakarta. Pengelolaan RTH kemudian dinilai dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi permasalahan emisi karbon di DKI Jakarta. Vegetasi tingkat pohon yang ditanam di arboretum memiliki kemampuan menyerap gas karbon dioksida dari atmosfer sehingga Arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.Sc. dengan status hutan kota di Jakarta Pusat memiliki peluang untuk diteliti data potensi serapan karbon dioksida dan valuasi ekonomi karbon yang tersimpan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi valuasi ekonomi serapan karbon dioksida pada vegetasi tingkat pohon di Arboretum Ir. Lukito Daryadi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi seluruh vegetasi tingkat pohon yang didata pada 9 plot berukuran 20 m x 20 m. Parameter lingkungan yang diukur meliputi suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya. Penghitungan biomassa, stok karbon, dan serapan karbon dioksida dilakukan menggunakan persamaan alometrik. Hasil penelitian menunjukkan total biomassa, stok karbon, dan serapan karbon dioksida berturut-turut adalah 599 ton/ha, 281,71 ton/ha, dan 1.033,88 ton/ha. Dengan demikian, estimasi valuasi ekonomi serapan karbon dioksida tegakan pohon di Arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.Sc adalah sebesar US$1.860,98 atau Rp26.767.200,30. Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran baik para pengambil keputusan maupun masyarakat umum untuk pengelolaan hutan kota dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi GRK dalam beberapa tahun ke depan. ......The increase number in the population of DKI Jakarta every year has brought an impact on the increase of carbon dioxide emission. The carbon dioxide emission produced in DKI Jakarta area has exceed the carbon dioxide’s threshold that can be absorbed by all of the green open spaces in DKI Jakarta. The management of the green open spaces is expected to be the solution of the exceeding carbon emission in DKI Jakarta. Tree vegetation that is planted in the arboretum has the ability to absorb carbon dioxide gas from the atmosphere, thus Arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.Sc., with the status of an urban forest in Jakarta Pusat has an opportunity to be studied on its potential for the economic value on the carbon sequestration. This study aims to estimate the economic value of carbon dioxide sequestration on tree vegetation in the Arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.Sc.. The sample used in this study includes all of the tree vegetation that is planted and is sampled using 9 20 m x 20 m plots. The environmental parameters measured include temperature, humidity, dan light intentsity. The calculation of biomass, carbon stock, and carbon dioxide sequestration is carried out using allometric equations. The result of this study shows that the total of biomass, carbon stock, and the carbon dioxide sequestration are 599 ton.ha^-1, 281,71 ton.ha^-1, dan 1.033,88 ton.ha^-1respectively. Thus, the carbon dioxide sequestration economic value estimation of the tree stands in Arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.Sc. is US$1.860,98 or Rp26.767.200,30. This study is expected to increase the awareness of both decision makers and all of the public elements regarding urban forest management in order to fulfill Indonesia’s commitment to reduce greenhouse gases in the next few year.

Abstrak :
Dampak perubahan iklim menjadi lebih parah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, negara-negara harus menerapkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk menunda pemanasan global. Boyce (2018) berpendapat bahwa kebijakan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) cost-effective untuk pengurangan emisi dalam jangka pendek dan cost-reducting dalam jangka panjang. Namun penerapan kebijakan tersebut dapat menimbulkan risiko tambahan terhadap perekonomian yang disebut risiko transisi. Dengan menggunakan model ARDL-ECM yang direplikasi dari Aiello & Angelico (2022) dan model prediksi emisi dari Nguyen et al. (2021), penelitian ini menganalisis dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap rasio NPL. Dalam skenario iklim dengan risiko transisi paling tinggi dari NGFS Phase IV, rasio NPL akan meningkat hingga 0,91 poin persentase dibandingkan dengan level di awal, ceteris paribus. Meskipun secara statistik dan komparatif, dampaknya tidak terlalu besar dibandingkan dengan krisis ekonomi lainnya, pemerintah Indonesia harus menerapkan kebijakan penetapan harga karbon dengan sangat hati-hati serta melakukan beberapa kebijakan tambahan untuk meminimalkan risiko transisi dari penerapan kebijakan tersebut. ......As climate change effects become more severe from time to time, countries would have to implement mitigation and adaptation measures to delay global warming. Boyce (2018) argued that the carbon pricing policy is cost-effective for emission reduction in the short-run and cost-reducing in the long-run. However, such policy implementation could create an additional risk to the economy called the transition risk. Using the ARDL-ECM model replicated from Aiello & Angelico (2022) and the emission prediction model from Nguyen et al. (2021), this research analyzes the policy implementation's impact on the NPL ratio. In the most high transition risk climate scenarios from NGFS Phase IV, the NPL ratio would increase up to 0.91 percentage points compared to the initial level, ceteris paribus. While statistically and comparatively, the impact is benign compared to other economic crises, the Indonesian government should proceed to implement carbon pricing policy with extreme caution along with extra measures to minimize the transition risk from the policy implementation.

Abstrak :
Peningkatan urgensi isu perubahan iklim dalam sistem internasional tidak terlepas dari peran aktor-aktor pasar, sehingga memunculkan solusi iklim berbasis pasar — terutama dalam bentuk perdagangan karbon. Negosiasi dalam Protokol Kyoto hingga Perjanjian Paris turut membahas konsep perdagangan karbon, dan realisasinya telah diimplementasikan dan direncanakan di berbagai yurisdiksi. Dengan melakukan penelusuran terhadap literatur berskala internasional yang telah melalui peer-review, tinjauan pustaka ini berupaya untuk memetakan dan menganalisis 52 literatur yang relevan dengan menggunakan metode taksonomi. Tulisan ini akan menjawab rumusan permasalahan utama, yakni bagaimana perkembangan perdagangan karbon dikaji dalam literatur dan kerangka pemikiran hubungan internasional? Hasil pemetaan literatur menunjukkan adanya konsensus mengenai diskursus iklim dan lingkungan, aspek ekonomi, posisi Uni Eropa, serta sikap skeptis terhadap integritas lingkungan dalam konteks perdagangan karbon. Sementara itu, terdapat perdebatan di antara para akademisi mengenai evaluasi perdagangan karbon sebagai kebijakan lingkungan, potensi linking, peran sektor swasta, dan posisi negara berkembang. Analisis penulis menghasilkan sebuah sintesis umum bahwa pembahasan tentang perdagangan karbon dalam hubungan internasional telah melebur dalam diskursus iklim, dengan kekhasan perdebatan tentang hubungan Utara-Selatan, aspek ekonomi dan pembangunan, serta peran aktor non-negara. Penulis juga menemukan adanya celah penelitian berdasarkan tema dan konteks waktu penulisan, tema yurisdiksi yang dibahas, dan paradigma pemikiran yang digunakan. ......The increasing urgency of the climate change in the international system is inseparable from the role of market actors, giving rise to market-based climate solutions — especially in the form of carbon trading. Negotiations in the Kyoto Protocol to the Paris Agreement have also incorporated the concept of carbon trading, and its realization has been implemented and planned in various jurisdictions. By conducting a search of peer- reviewed international literatures, this literature review seeks to map and analyze 52 relevant literatures using the taxonomic method. This paper will answer the formulation of the main problem, namely, how is the development of carbon trading studied in the literature and framework of international relations? The results of the literature mapping show that there is a consensus regarding the climate and environmental discourse, economic aspects, the position of the European Union, and skepticism about environmental integrity in the context of carbon trading. Meanwhile, debate among academics have revolved around the evaluation of carbon trading as an environmental policy, the potential of linking, the role of the private sector, and the position of developing countries. The author's analysis results in a general synthesis that discussions about carbon trading in international relations have merged into the climate discourse, with the particularity of debates on North-South relations, economic and development aspects, and the role of non-state actors. The author also finds that there are several research gaps based on the theme and context of writing, the jurisdictional themes that have been discussed, and the thought paradigms being used.