Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan dinamika politik dalam formulasi kebijakan carbon pricing dalam Clean Energy Act 2011 di Australia. Selain sebagai respon dari Kyoto Protokol dan Konvensi Perubahan Iklim, kebijakan terebut lahir dari negosiasi politik antara Partai Hijau dan Partai Buruh. Sebagai koalisi Partai Buruh dalam hung parliament, Partai Hijau memiliki legitimasi yang kuat dalam menentukan kebijakan tersebut. Skripsi ini menganalisis keterlibatan Partai Hijau dalam dinamika politik tersebut dengan menggunakan teori Ecologism menurut Andrew Dobson, teori Partai Hijau menurut Neil Carter, teori Sistem Politik menurut David Easton, dan teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Selain permasalahan karbon dalam isu perubahan iklim, temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa keterlibatan Partai Hijau juga dipengaruhi oleh ideologi ecologism, dan kesempatan politik berupa koalisi dalam hung parliament.

---

This undergraduate thesis explains about the political dynamics in carbon pricing policy formulation in the 2011 Clean Energy Act in Australia. Besides as a response of the Kyoto Protocol and the Climate Change Convention, the policy was made as a result of the political negotiation between the Australian Greens and the Labor Party. As the coalition of the Labor Party in the hung parliament, the Australian Greens had a strong legitimacy in influencing the policy. A list of theory is used to analyze the involvement of Australian Greens in the mentioned political dynamics such as the Ecologism theory by Andrew Dobson, the Green Party theory by Neil Carter, the Political System theory by David Easton, and the Public Policy theory by Thomas R. Dye. In addition to the carbon problems in the climate change issues, the research finds that the involvement of the Australian Greens was affected by the ecologism ideology, and political opportunity in the form of coalition in hung parliament."

"Dampak perubahan iklim menjadi lebih parah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, negara-negara harus menerapkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk menunda pemanasan global. Boyce (2018) berpendapat bahwa kebijakan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) cost-effective untuk pengurangan emisi dalam jangka pendek dan cost-reducting dalam jangka panjang. Namun penerapan kebijakan tersebut dapat menimbulkan risiko tambahan terhadap perekonomian yang disebut risiko transisi. Dengan menggunakan model ARDL-ECM yang direplikasi dari Aiello & Angelico (2022) dan model prediksi emisi dari Nguyen et al. (2021), penelitian ini menganalisis dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap rasio NPL. Dalam skenario iklim dengan risiko transisi paling tinggi dari NGFS Phase IV, rasio NPL akan meningkat hingga 0,91 poin persentase dibandingkan dengan level di awal, ceteris paribus. Meskipun secara statistik dan komparatif, dampaknya tidak terlalu besar dibandingkan dengan krisis ekonomi lainnya, pemerintah Indonesia harus menerapkan kebijakan penetapan harga karbon dengan sangat hati-hati serta melakukan beberapa kebijakan tambahan untuk meminimalkan risiko transisi dari penerapan kebijakan tersebut.

---

As climate change effects become more severe from time to time, countries would have to implement mitigation and adaptation measures to delay global warming. Boyce (2018) argued that the carbon pricing policy is cost-effective for emission reduction in the short-run and cost-reducing in the long-run. However, such policy implementation could create an additional risk to the economy called the transition risk. Using the ARDL-ECM model replicated from Aiello & Angelico (2022) and the emission prediction model from Nguyen et al. (2021), this research analyzes the policy implementation's impact on the NPL ratio. In the most high transition risk climate scenarios from NGFS Phase IV, the NPL ratio would increase up to 0.91 percentage points compared to the initial level, ceteris paribus. While statistically and comparatively, the impact is benign compared to other economic crises, the Indonesian government should proceed to implement carbon pricing policy with extreme caution along with extra measures to minimize the transition risk from the policy implementation."