Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit memiliki kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kegiatan yang berkenaan dengan transaksi non tunai ada dua pihak yang terlibat, di satu pihak ada penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit dan di pihak lain ada merchant dan card holder, yang mana telah menyebabkan timbulnya berbagai jenis penghasilan sebagai objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui imbalan-imbalan apa saja yang diterima oleh para penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dan bagaimana ketentuan perpajakan yang dapat diterapkan atas berbagai jenis penghasilan tersebut sehingga dapat ditentukan bagaimana upaya yang seyogyanya dilakukan atas jenis-jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit dari kegiatan yang dilakukannya tersebut agar dapat dikenakan pajak sebagaimana mestinya. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, dengan mengumpulkan data dari karya-karya ilmiah, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dokumen sehubungan dengan kegiatan usaha penerbit dan pengelola kartu, dan mewawancarai para pemimpin perusahaan penerbit dan perusahaan pengelola kartu kredit dan kartu debit, card holder, merchant dan pejabat pajak. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa masih belum ada upaya pengaturan perlakuan perpajakan secara khusus atas penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit sehingga perlu segera diupayakan penyusunan peraturan pelaksanaan dan berdasarkan aturan pelaksanaan dan perlu ada pengawasan secara teratur atas kegiatan usaha dari para penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit di Indonesia melalui audit atau pemeriksaan secara teratur dan seksama, sebagai upaya untuk mempertahankan tingkat kepatuhan wajib pajak yang mana sudah seyogyanya terus dilakukan, karena kalau wajib pajak tidak diawasi maka pasti akan mengalami penurunan tingkat kepatuhannya.

Abstrak :
Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola transaksi card holder dan mengetahui hubungan keterkaitan antara faktor-faktor yang berpengaruh pada pembentukan pola transaksi kartu kredit tersebut yang dinyatakan dengan rata-rata amount transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional (correlational research) yang menggunakan variabel terikat rata rata amount transaksi card holder bank X. Sedangkan variabel bebas terdiri dari karakteristik kartu kredit (limit, frekuensi transaksi) dart karakteristik card holder (usia, jenis kelanrin, marital status, jumlah tanggungan) serta dummy kelompok jumlah kartu lainnya (DI, D2, D3). Sampel penelitian berasal dari transaksi 86 card holder selama 2 tahun dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004. Metode Analisis yang digunakan adalah metode Ordinary Least Squares dart Pooled Least Squares dengan pengolahan data menggunakan SPSS 11. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1). analisis secara individual terhadap karakteristik kartu kredit (limit, frekuensi transaksi), dan karakteristik card holder (usia card holder, jenis kelamin card holder, setts dummy kelompok jumlah kartu lainnya (D2 dan D3) berpengaruh secara signifikan pada level signifikansi 5%, kecuali faktor marital status, jumlah tanggungan dan dummy kelompok jumlah kartu lainnya Dl, (2) analisis pengaruh secara serentak pada model 2(a) temyata karakteristik kartu kredit (limit, frekuensi transaksi) dan karaktenstik card holder (usia, jenis kelamin, marital status) serfs dummy kelompok jumlah kartu lainnya (D1, D2, D3) bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap rata-rata amount transaksi card holder sedangkan pada model 2(b) ternyata karakteristik kartu kredit (limit, frekuensi transaksi) dan karakteristik card holder (usia, jenis kelamin, jumlah tanggungan) serta dummy kelompok jumlah kartu lainnya (DI, D2, D3) bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap rata-rata amount transaksi card holder. ......This research is aimed to explore factors influencing card holder transaction behavior and to analyze the relationship between factors that influencing card holder transaction behavior (card holder transaction average amount). This study is correlation research which card holder transaction average amount as a dependent variable. The independent variables consist of credit card characteristics (limit, transaction frequency), card holder characteristics (age, sex, dependent quantity, marital status) and dummy other card quantity groups (DI, D2, D3). This research are used sample from 86 card holder transactions during January 2003 until December 2004. The method of analysis were used ordinary least square and polled least square with SPSS 11 software. In concluding this study, findings obtained from the study are reorganized below in line with research purpose and research questions that : (1). based on individual analysis of predictors in the models, 6 independent variables those are limit, transaction frequency, age, sex, dummy other card quantity groups (D2, D3) have significantly individual impacts to card holder transaction average amount, except marital status, dependent quantity and dummy other card quantity groups (DI), (2). based on equation models 2 (a), limit, transaction frequency, age, sex, marital status, dummy other card quantity groups (DI, D2, D3) have significantly simultaneous impacts to card holder transaction average amount and 2 (b), limit, transaction frequency, age, sex, dependent quantity, dummy other card quantity groups (DI, D2, D3) have significantly simultaneous impacts to card holder transaction average amount.

Abstrak :
Deregulasi perbankan yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan pemerintah mengakibatkan bank-bank berkembang pesat. Wahana yang subur dalam era perbankan tersebut menjadikan persaingan antar bank semakin kompetitif. Akibatnya , diversifikasi jenis-jenis roduk dan jasa bank yang bervariasi ditawarkan kepada konsumen. Bagi dunia perbankan, terobosan-terobosan berupa inovasi dan modifikasi produk atau jasa bank sudah seharusnya merupakan kreasi-kreasi yang digalakkan secara terus menerus dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Salah satu produk yang ditawarkan adalah Credit Card atau Kartu Kredit sebagai hasil inovasi diera yang serba canggih ini. Credit Card adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai Credit card Issuer kepada pemegang Credit Card atau Card Holder, sehingga pemegang kartu tersebut bisa menggunakannya untuk berbelanja di tempat-tempat yang terdaftar dapat menerima Credit Card tersebut (Merchant). Dengan demikian timbullah hubungan-hubungan hukum diantara para pihak yang terlibat dalam pengoperasian Credit Card yang dituangkan dalam suatu perjanjian, diantaranya adalah Perjanjian Keanggotaan Credit Card antara Credit Card Issuer dengan Card Holder. Perjanjian Keanggotaan Credit Card memilili identitas lain daripada macam perjanjian yang biasa dikenal di dalam Buku Ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, pengaturannya diserahkan kepada para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata dan memperhatikan pasal 1320 KUHPerdata yang memuat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian serta pasal 1338 KUHPerdata yang menjadi landasan untuk memperhatikan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Apabila dilihat materi Perjanjian Keanggotaan Credit Card, terlihat bahwa isi pasalnya telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk formulir tertentu oleh pihak Credit Card Issuer. Hal tersebut menunjukkam bahwa perjanjian ini dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian baku. Dengan demikian maka perjanjian tersebut mengandung kelemahan karena melanggar pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata jo pasal 1320 KUHPerdata. Namun, pada kenyataannya perjanjian tersebut masih dibutuhkan dalam lalu lintas hubungan masyarakat . Penerapan dari Perjanjian Keanggotaan Credit Card tidak menutup kemungkinan akan adanya wanprestasi di antara para pihak yang terlibat dalam pengoperasiannya. Juga mengundang berbagai aspek positif dan negative sebgai akibat adanya suatu inovasi produk Credit Card yang masih terbilang baru untuk masyarakat Indonesia ini. Bisnis Credit Card mempunyai resiko tinggi yang dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan dalam pengoperasiannya. Seperti, pencurian card atau penyalahgunaan card yang didalangi oleh sindikat-sindikat Credit Card. Oleh karena itu, Credit Card Issuer dituntut untuk melakukan berbagai upaya-upaya dalam pengembangan pengoperasian Credit Card untuk memperkecil beban resiko.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit di Indonesia, karena pada prakteknya hak-hak pemegang kartu kredit tidak dapat terlindungi dengan baik oleh bank penerbit, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pemegang kartu dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Pihak pemegang kartu kredit disini menjadi pihak yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini dapat terlihat dari perjanjian kartu kredit yang didalamnya berisikan klausula baku yang merugikan pemegang kartu. Kemudian konsumen tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan informasi yang benar dan jelas dari pihak bank penerbit, mengenai karakteristik dan risiko produk bank tersebut, sehingga dapat merugikan konsumen. Untuk itulah bank penerbit haruslah menyadari tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha yang berkewajiban memberikan standar pelayanan yang baik sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Perundang-undangan nasional, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban mengenai konsumen dan pelaku usaha. Selain itu perundangundangan nasional lain yang terkait dengan penggunaan kartu kredit, juga dapat melindungi pemegang kartu kredit, walaupun disisi lain perundang-undangan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan yang tidak dapat melindungi pemegang kartu kredit tersebut. Untuk itulah pemerintah memiliki peran yang menentukan dalam pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. ......This thesis discusses on the legal protection for the credit card holders in Indonesia. On the reason that in general the rights of credit card holders have been neglected by the issuer bank. The case causes the inconvenient of the credit card holders in using the card. The credit card agreement which consists of standard clauses show the weakening the rights of credit card holders. In turn consumers are unable to get their rights on accurate information with regard to the characteristics and risks of such product. For the reason mentioned, the bank as a producer shall liable to provide excellent services standard for their consumers in accordance the law. The Law Number 8/1999 stipulates the right and obligations of the consumers and producers. Instead of the law, there are also other national legislations in relation to the use of credit card which provide the protection for the credit card holders, although the laws itself have some weaknesses. To overcome such burden, the government has the role to determine on the couching and retaining consumers protection which is implemented comprehensively by the all stakeholders such as the government, business, and the community.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penggunaan jasa debt collector oleh Bank X dalam melakukan penagihan kartu kredit macet yang saat ini merupakan salah satu keluhan tertinggi masyarakat sebagai konsumen kartu kredit. Adapun yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai dasar hukum pengaturan debt collector itu sendiri ditinjau dari hukum perbankan dan perlindungan hukum para card holder serta bentuk penyelesaian sengketa terhadap perbuatan melawan hukum yang sering kali dilakukan oleh debt collector. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pengaturan mengenai debt collector terdapat didalam PBI APMK dan SEBI APMK. Mengenai perlindungan hukum card holder dapat kita temukan dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan, serta bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengaduan nasabah kepada bank, mediasi perbankan, arbitrase, gugatan perdata ke pengadilan negeri, maupun laporan adanya tindak pidana ke kepolisian. ...... This thesis discusses the use of the services of debt collectors by X Bank in collecting bad credit card that currently is one of the highest public complaints as consumer credit cards . As discussed in this paper is the legal basis for debt collector itself in terms of banking law and the legal protection of the card holder and its dispute resolution of tort is often done by the debt collector . Results of this study concluded arrangements regarding debt collectors contained in PBI APMK and SEBI APMK . Regarding legal protection of card holder can be found in the Consumer Protection Act and the Banking Act , as well as forms of dispute resolution can be done through customer complaints to the bank , banking mediation , arbitration , civil lawsuit to court, as well as reports of criminal acts to the police.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besarnya risiko Kartu Kredit rnelalui pendekatan internal model Credit Risk + selain itu juga Bank ABC dapat mengukur besar kerugian yang dapat diperkirakan (expected loss) dan kerugian yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss) serta berapa besar economic capital yang hares disediakan oleh PT Bank ABC untuk meng-cover unexpected loss. Pembatasan masalah adalah bahwa Kartu Kredit yang dipergunakan adalah bersifat individual dan jumlahnya massal serta terdapat beberapa jenis Kartu Kredit sesuai limitnya, bahwa Kartu Kredit yang diteliti adalah periode tahun 2002- 2004, dan tidak membedakan jenis Kartu Kredit, exposure terbesar untuk Kartu Kredit di PT Bank ABC sebesar Rp 50 juta Rupiah , tidak terdapat jaminan deposito dan Default disebabkan oleh sesuatu hal yang berkaitan dengan kemampuan pembayaran dari Card Holder, yang bersumber dan penghasilan bulanan, usaha atau pendapatan lainnya. Gambaran umum mengenai metodologi yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 1)Melakukan pengumpulan data debitur Kartu Kredit periode Januari 2002 sampai dengan Desember 2004. 2)Penyusunan Band dan Penyusunan Exposure Default per Band 3)Pengukuran Recovery Rate 4)Pengukuran Severity Loss atau Loss Given Default 5)Pengukuran Probability of Default dan Cumulative Probability of Default 6)Pengukuran Expected Loss dan Unexpected Loss 7)Pengukuran Economic Capital 8)Pengujian Validitas Model Credit Risk + Credit Risk + adalah metode pengukuran risiko yang dikembangkan oleh Credit Suisse First Boston (CSFB)) pada Desember 1996. Dalam metode ini ada dua fokus yang dihadapi yaitu default dan non default serta fokus pada expected losses dan unexpected losses . Dalam metode Credit Risk+, tidak memperhatikan penyebab dari default. Data input berasal dari data histories yaitu data exposure debitur dan data exposure at default dari debitur dan frequency of default event terjadi akibat adanya default kredit dari serangkaian peristiwa. Keuntungan Credit Risk+ adalah relatif mudah untuk diimplementasikan, karena hanya lebih fokus pada default, sehingga relatif membutuhkan sedikit estimasi dan inputs. Untuk setiap instrument, hanya diperlukan exposure at default dan mengukur probability of default. Credit Risk + cocak untuk kredit konsumer karena jumlah nasabah yang banyak dan kreditnya relatif lebih kecil. Kelemahan Credit Risk+ yaitu mengasumsikan bahwa credit risk tidak mempunyai hubungan dengan market risk Selain iru Credit Risk+ mengabaikan migration risk, exposure setiap debitur tetap dan tidak sensitif dengan kualitas kredit atau variability dari interest rate. Selain itu Credit Risk+ melakukan pengukuran pada sekelompok nasabah sehingga sulit diketahui risiko kredit per nasabah. Dalam mengukur nilai risiko kredit untuk produk Kartu Kredit di Bank ABC didasarkan pada pemikiran bahwa: 1. Produk Kartu Kredit adalah jenis kredit yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi mengingat pemberian fasilitas Kartu Kredit kepada nasabah tidak disertai jaminan dan bersifat konsumtif. 2. Adanya potensi pasar Kartu Kredit yang cukup besar di Indonesia, terutarna dengan semakin tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat dan semakin berkembangnya pasar-pasar modem serta toko-toko yang menerima pembayaran dengan Kartu Kredit. 3. Adanya tingkat persaingan yang tinggi diantara bank-bank sebagai issuer Kartu Kredit sehingga pihak bank melakukan pemasaran Kartu Kredit nya secara agresif. 4. PT. Bank ABC belum mererapkan internal model khususnya Credit Risk+ untuk menghitung risiko kredit untuk produk Kartu Kredit nya. Hasil pengukuran risiko kredit dengan menggunakan metode CreditRisk+ menunjukkan bahwa nilai unexpected loss adalah sebesar Rp. 37.180.000.000,- path tahun 2002, sebesar Rp. 40.508.000.000,- pads tahun 2003 dan sebesar Rp.46.540.000.000,- pada tahun 2004. Besarnya unexpected loss ini hares ditutup dengan modal. Economic capital yang dapat menutup unexpected loss ini setiap tahunnya meningkat mulai dari Rp.22.932.000.000,- di tahun 2002, sebesar Rp. 23.660.000.000,- di tahun 2003 serta sebesar Rp.26.000.000.000,- di tahun 2004. Dari likelihood test ratio diketahui bahwa jumlah kejadian real loss yang melebihi nilai unexpected loss selama periode observasi adalah not atau tidak ada nilai yang melebihi nilai unexpected loss, yang berarti nilai LR yang diperoleh lebih kecil dari nilai kritis dengan tingkat keyakinan 95% atau LR < 3,841. Dengan dernikian dapat dikatakan bahwa metode pengukuran risiko dengan Credit Risk+ ini dapat diterima dan cukup akurat dalam mengukur unexpected loss ( VAR) kartu kedit. Dengan melihat kemudahan serta cukup sederhana dari penggunaan metode CreditRisk+ dalam mengukur risiko Kartu Kredit, maka Bank ABC dapat mempertimbangkan metode CreditRisk+ ini dalam pengukuran risiko Kartu Kredit di Bank ABC. Penggunaan internal model lebih kecil dibandingkan dengan standardized model dalam penggunaan modal minimum maka dapat menjadi altematif model untuk menghitung risiko bagi pengelola Bank ABC. Mengingat bahwa karakteristik produk kredit konsumer seperti Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Pemilikan Rumah, dan Personal Loan mempunyai karakteristik yang sama dengan Kartu Kredit yaitu jumlah debitur banyak dengan nilai kredit relatif kecil dan bersifat individual, maka penggunakaan metode CreditRisk+ dapat digunakan jugs untuk mengukur risiko kredit untuk consumer loan diluar produk kartu kredit tersebut. Kurang tersedianya database yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas pengukuran internal model Credit Risk +, oleh karena itu Bank ABC harus meningkatkan kualitas dari database Kartu Kredit nya secara detail terutama pada pengelompokkan debitur berdasarkan Band, data recovery, data default per Band. Karena tingkat recovery yang rendah maka Bank ABC harus terus meningkatkan peran collectionnya agar recovery rate Kartu Kredit terus meningkat.

---

The purpose of this research is to find out how high the risk of Credit Card by using the method of internal model Credit Risk +. Aside from that, Bank ABC can also measure the expected loss and the unexpected loss, as well as the amount of economic capital that has to be provided by PT Bank ABC to cover the unexpected loss. The problem limitation is that the Credit Cards that are used are individual cards in a mass number. Also, there are some types of Credit Card according to the limit, that the Credit Cards being inspected are of the 2002 - 2004 period, and not being differentiated based on the types, the biggest exposure for Credit Card in PT Bank ABC is 50 millions Rupiah, and there's no collateral and Default available, caused by something that has to do with paying ability of the Card Holder, which is determined by their monthly income. A general view on the method that's going to be used is as follows: 1) Collecting data of Credit Card Holder in the period of January 2002 - December 2004. 2) Arranging Band and Exposure Default per Band 3) Measuring the Recovery Rate 4) Measuring the Severity Loss or Loss Given Default 5) Measuring the Probability of Default and Cumulative Probability of Default 6) Measuring Expected Loss and Unexpected Loss 7) Measuring the Economic Capital 8) Testing the Validity of Model Credit Risk Credit Risk + is a method of measuring the risk which was developed by Credit Suisse First Boston (CSFB) in December 1996. In this method, there are two focus points that are being dealt with. One is the default and non-default, and the other is the expected losses and unexpected losses. In the Credit Risk+ method, the cause of the default is not to be concerned. Input data comes from history data. They are the exposure data of the Card Holder and the data of exposure at default of the Card Holder and the frequency of default event which is caused by a series of events. The benefit of using Credit Risk+ method is quite easy to be implemented because it focuses more to the default, so that it needs only few estimation and inputs. For each instrument, we only need exposure at default and counting the probability of default. Credit Risk + method are suitable for consumer credit due to the high number of accounts and the credit is relatively lower. The weakness of Credit Risk+ method is the assumption that credit risk does not relate to market risk. It excludes migration risk, and the exposure of each Card Holder is constant and insensitive to the credit quality or the variability of interest rate. In addition, Credit Risk+ method does the measuring to a group of Card Holders, and that makes it difficult to find out the risk of each Card Holder Measuring the value of credit risk for Credit Card product at Bank ABC are based on these following thoughts: 1. Credit Card product is a credit type that has quite high risk, concerning the approval of Credit Card facility to costumers does not qualify collateral and the function induces consumerism. 2. The increasing consumerism among Indonesian people, the development of modern markets, and the more shopping places that allow costumers use their credit cards thus increase the potential market of Credit Card in the country. 3. Tight competition among banks that issue Credit Card products leads to the agressive way of marketing Credit Cards. 4. PT. Bank ABC has not implemented the internal model, especially Credit Risk+ , to calculate the credit risk for their Credit Card product. The risk measuring with Credit Risk+ method shows that the value of unexpected loss equals to Rp. 37.180.000.000,- in the year of 2002, Rp. 40.508.000.000 2003, and Rp.46.540.000.000,- in 2004. The unexpected loss has to be covered by capital. Economic capital that covers the unexpected loss increases every year, starting Rp 22.932.000.000,- in 2002, Rp 23.660.000.000,- in 2003, and Rp.26.000.000.000,- in 2004. From the likelihood test ratio we can tell that the sum of real loss that's bigger than the value of unexpected loss during the observation period equals to zero. There is no value bigger than the value of unexpected loss, which means the LR value is smaller than risky value with the assurance level of 95% or LR < 3,841. In brief, the risk measuring method Credit Risk+ can be accepted and is accurate enough in measuring the unexpected loss (VAR) of credit card. Based on the simplicity of the Credit Risk+ method, Bank ABC can take into considerations of using the method to measure the Credit Card risk in their company. The use of internal model is smaller than the standardized model in the minimum use of capital, thus it can be an alternative model to measure the risk for Bank ABC. Regarding that consumer credit products such as Car Loan, Housing Loan, and Personal Loan has the similar characteristics with Credit Card, that is high number of Customer with credit value that's relatively small and individual, thus Credit Risk+ method can also be used to measure credit risk for consumer loan other than the credit card itself. The lack of the right database will affect on the quality of internal model Credit Risk measurement. Thai's why Bank ABC has to improve the quality of their credit card database, especially in the classification of Card Holder based on Band, data recovery, and data default per Band. Due to the low recovery level, Bank ABC has to improve their collection role so that the Credit Card recovery level will increase.

Abstrak :
Kartu kredit merupakan transaksi modern dalam bidang ekonomi yang tidak menggunakan uang tunai. Sejalan dengan meningkatnya jumlah kartu kredit yang diterbitkan oleh bank dan meningkatnya jumlah transaksi serta beragamnya pola transaksi yang didukung perkembangan teknologi yang pesat, penyalahgunaan fungsi kartu kredit bukan sebagai alat pembayaran pun semakin meningkat. Transaksi penarikan/gesek tunai pada merchant (Merchant Cash Withdrawal Transaction) atau yang lebih dikenal dengan istilah "penarikan/gesek tunai" merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan terhadap fungsi kartu kredit. Praktik transaksi penarikan/gesek tunai di merchant merupakan kegiatan yang dilarang oleh Bank Indonesia, karena memberikan dampak buruk kepada pemegang kartu (cardholder), penerbit (Issuer), pengelola (acquirer) serta memberikan efek buruk kepada kinerja perbankan dan perekonomian Indonesia. Saat ini Bank Indonesia hanya memberikan penekanan dan sanksi kepada Acquirer agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap praktik tersebut. Namun praktik ini masih akan terus tumbuh selama ada demand dari pemegang kartu (cardholder) dan supply dari merchant, karena masih belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur mengenai sanksi yang tegas kepada pemegang kartu (cardholder) dan merchant yang memang dengan sengaja melakukan praktik penarikan/gesek tunai ini, yang memberikan kepastian hukum bagi Acquirer dan Issuer. ......Using credit cards are modern transactions instead of cash. In line with the increasing number of credit cards issued by banks, the increasing number of transactions and the variety of transaction patterns supported by rapid technological developments, the misuse of credit card functions has also increased. Cash Withdrawal Transaction at merchants or better known as "Gesek Tunai" is kind of misuse of credit card functions. The practice of cash withdrawal at merchants is an activity that is prohibited by Bank Indonesia, because it has a negative impact on Cardholders, Issuers, Acquirers and has a detrimental effect on the performance of the banking sector and also impact the economy of Indonesia. Bank Indonesia only emphasis and give sanctions on the Acquirer in order to strictly supervise the practice. However, this practice will continue to grow as long as there are demands from cardholders and supply from merchants. Inadequate laws and regulations to regulate strict sanctions on cardholders and merchants who are intentionally practice cash withdrawal transcation, which provides legal certainty for Acquirers and Issuers.

Abstrak :
Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama krisis ekonomi, upaya kesehatan diprioritaskan untuk mengatasi dampak krisis. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok beresiko dari keluarga miskin agar kesehatannya tidak memburuk dan tetap hidup produktif, melalui pemberian Kartu Sehat. Meskipun program ini telah berjalan di Kabupaten Karawang sejak tahun 1998, tetapi pemanfaatannya masih rendah (52,4%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan rawat jalan puskesmas serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas oleh pemegang Kartu Sehat JPSBK di Kabupaten Karawang. Rancangan penelitian ini adalah rancangan cross sectional untuk mengetahui hubungan pendidikan, umur, pengetahuan, jumlah keluarga, pola pencarian pelayanan kesehatan, kejadian sakit, jumlah balita, jumlah usila, jarak dan persepsi terhadap pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas oleh pemegang Kartu Sehat. Sebagai responden adalah kepala keluarga pemegang kartu sehat JPSBK di empat puskesmas di wilayah kabupaten karawang berjumlah 382 responden yang dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan, umur, pengetahuan, pola pencarian pelayanan kesehatan, kejadian sakit, jumlah usila, persepsi terhadap pelayanan kesehatan serta jarak berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas. Sebanyak 52,4% dari responden pernah memanfaatkan kartu sehatnya. Dari delapan faktor yang berhubungan, faktor pola pencarian pelayanan kesehatan adalah faktor yang mempunyai hubungan paling erat dengan OR 35,613 (CI 9.601- 132,093). Agar pemanfaatan kartu sehat bisa lebih baik lagi, perlu peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam melaksanakan sosialisasi program ini, bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat serta meningkatkan pelayanan puskesmas dan kunjungan rumah terhadap pemegang kartu sehat.

---

Analysis on Primary Health Care Out-patient by Health of Card Holder Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Karawang District Year 2001To maintain community health status during economic crisis, health services should be prioritized to encounter the impact. A great concern is dedicated for risky group poor family to maintain their health condition and productive life. This research aimed to find out the characteristic of health card holder, description of outpatient services use as well as its determinants. The research used a cross sectional design to find out the relationship of education, age, knowledge, the number of family, health seeking pattern, morbidity case, number of family member under five, number of elderly, the distance and perception on health services use by health card holders. Respondents are head of households who owned health card (Social Protection Sector Development Program) at four Primary Health Center (PHC) in Karawang District. Simple random sampling is the method to select 330 respondents. The result revealed that education, age, knowledge, health seeking pattern, morbidity case, number of elderly, the distance and perception of health services are related with PHC's out patient use. The study showed that 52, 4% respondents have used their health card. Health seeking pattern factor has had close relationship where the OR was 35,613 (CI 9,601- 132,093). Health card use will be much better and successfully achieved if inter sectoral could be strengthen, cooperation, as well as relationship with non government organization along with special emphasis on improving PHC's services as well.