Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Magang ini dibentuk untuk menjelaskan kesesuaian penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam menyusun Catatan atas Laporan Keuangan, BPK mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 yang mengatur penyusunan laporan keuangan pada kementerian/lembaga merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komponen Laporan Keuangan BPK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan memuat penjelasan lebih lanjut atas rincian dari angka yang tertera dalam komponen laporan keuangan guna memperoleh informasi yang komprehensif atas penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2023 Unaudited telah sesuai dengan struktur Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 yang terdiri dari gambaran umum, penjelasan atas pos Laporan Realisasi Anggaran, pos Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan pengungkapan penting lainnya.

---

This Internship Report is created to explain the conformity of the presentation of Notes to the Financial Statements of the Audit Board of Indonesia (BPK). BPK is a state institution which has duty to audit state financial management and accountability. In preparing the Notes to the Financial Statements, BPK refers to the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022 concerning the Accounting System and Financial Reporting of Agencies. The Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022, which regulates the preparation of financial reports for ministries/agencies, is an implementation regulation of Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. The components of BPK's Financial Statements based on the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022 consist of the Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Statement of Changes in Equity, and Notes to the Financial Statements. The Notes to the Financial Statements provide further explanations on the details of the figures listed in the components of the financial statements to obtain comprehensive information on the presentation of the financial statements. The evaluation of the presentation of the Unaudited 2023 Notes to the Financial Statements of BPK suggests that is has conformed with the structure of the Notes to the Financial Statements as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022, which consists of a general overview, explanations of the Budget Realization Report items, Balance Sheet items, Operational Report, Statement of Changes in Equity, and other important disclosures."

"Laporan magang ini dibentuk untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai badan perencanaan pembantu pelaksana tugas pemerintah daerah DKI Jakarta. Adapun laporan keuangan SKPD akan berpedoman dengan peraturan terkait basis akuntansi yang digunakan. Didorong oleh Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan langkah dalam menginput laporan keuangan SKPD dilakukan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-LPJ) dan dievaluasi oleh beberapa pihak seperti Inspektorat dan BPK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta sendiri telah melakukan penginputan melalui sistem ini sejak tahun 2022. Pertauran terkait lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar atau prinsip dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, dimana didalamnya juga dilampirkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Maka hasilnya, penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akuntansi akrual dan sesuai dengan kerangka CaLK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta perlu melalui beberapa proses sehingga menghasilkan laporan keuangan yang siap terbit. Yaitu melalui pemeriksaan BPKD, BPK, serta Inspektorat.

---

This internship report was created to explain the preparation of the DKI Jakarta Provincial Bappeda financial report for 2022. The DKI Jakarta Provincial Bappeda is one of the Regional Work Units (SKPD) that functions as an auxiliary planning agency for implementing DKI Jakarta regional government tasks. The SKPD financial reports will be guided by regulations related to the accounting basis used. Driven by the Instruction of the Governor of the Province of DKI Jakarta Number 1 of 2022 concerning the Preparation of Regional Government Financial Statements of the DKI Jakarta Province for the 2022 Fiscal Year and Action Plans in the Context of Maintaining the Unqualified Predicate. Instruction of the Governor of DKI Jakarta Province Number 1 of 2022 explains the steps for inputting SKPD financial reports are carried out with the Local Government Information System (SIPD-LPJ) and evaluated by several parties such as the Inspectorate and BPK. DKI Jakarta Provincial Bappeda itself has been inputting through this system since 2022. Other related regulations, namely Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Standards or principles in compiling government financial reports, in which the Government Accounting Standards Regulation (PSAP) 04 concerning Notes to Financial Statements (CaLK) is also attached. As a result, the preparation of financial statements uses an accrual basis of accounting and is in accordance with the CaLK framework. Bappeda DKI Jakarta Province needs to go through several processes so as to produce financial reports that are ready to be published. Namely through BPKD, BPK, and the Inspectorate."

"Laporan magang ini disusun sebagai hasil evaluasi selama melakukan kegiatan magang di GHI Indonesia yaitu membantu menyusun pengungkapan beberapa catatan dalam draf laporan keuangan PT JKL untuk kepentingan Initial Public Offering (“IPO”). Laporan magang ini mengevaluasi kelengkapan dan kesesuaian penyajian informasi pada laporan keuangan yang disusun, terutama pada catatan atas laporan keuangan, terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PSAK terkait. Hasil evaluasi mengindikasikan adanya kelengkapan dan kesesuaian pengungkapan informasi pada laporan keuangan yang disusun terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Hasil evaluasi juga menunjukan adanya ketentuan yang lebih spesifik diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan publik atau emiten.

---

This internship report was prepared as a result of an evaluation during an internship at GHI Indonesia, specifically in assisting to compile the disclosure of several notes in PT JKL’s financial statements draft for Initial Public Offering (“IPO”) purposes. This internship report evaluates the completeness and compliances of information disclosures in the financial statements compiled, especially in the notes to the financial statements, to the regulations of Otoritas Jasa Keuangan and the related PSAK. The results of the evaluation indicate the completeness and compliances of the information disclosures in the financial statements compiled to the applicable regulations and standards. The evaluation also shows that there are more specific requirements stated in Otoritas Jasa Keuangan regulations regarding the presentation of the financial statements in which public companies or issuers must obey."