Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya akhir ini dibuat untuk menganalisis pedoman akuntansi Bank Indonesia dibandingkan dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia untuk kemudian dibandingkan juga dengan kebijakan dan pedoman di bank sentral lain. Penelitian ini bersifat kualitatif dan ditulis dengan desain deskriptif analitis. Hasil analisis menyarankan agar BI menggunakan sepenuhnya standar akuntansi yang berlaku umum seperti best practices transparansi bank sentral lain. Dengan penggunaan standar umum ini, maka BI dapat meningkatkan transparansi laporan keuangannya dengan penggunaan metode yang disepakati dan dipahami bersama. Dalam rangka penerapan standar ini, BI perlu memperbaiki format neraca, laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Selain itu, BI perlu juga untuk mengungkapkan nilai wajar dan manajemen risiko atas aset keuangannya, menilai kembali ketepatan klasifikasi aset keuangannya serta membuat skema pembagian surplus yang lebih fleksibel dan berbasis risiko

---

This thesis was made to analyze Bank Indonesia?s accounting guidelines, compared with Indonesian generally accepted accounting standards and also with the accounting policies and guidelines on other selected central banks. This study is qualitative in nature and written with descriptive analytical design. The results of the analysis suggested that BI should use generally accepted accounting standards, like for instance the best practices of transparency in other central banks. With the use of these standards, BI can enhance transparency of its financial reports by using publicly agreed and understood methods. In order to implement these standards, BI needs to adjust the format of its balance sheet, income statement, statement of changes in equity and statement of cash flows. In addition, BI should also disclose the fair value and risk management for its financial assets, reassess the accuracy of its financial assets classification and create more flexible and risk-based surplus-sharing scheme."

"Memprediksi laba merupakan salah satu tugas inti analis fundamental dalam menganalisis perusahaan. Sudah lama diketahui laporan keuangan memuat informasi-informasi penting menyangkut laba yang akan datang. Berlandaskan penelitian-penelitian Lev & Thiagarajan [LT] (1993), Abarbanell & Bushee [AB] (1997&1998), dan Richard J. Dowen [RD] (2001) diperoleh hasil mengenai implikasi-implikasi informasi laporan keuangan. Penelitian ini berlandaskan penelitian mereka, bagaimana variabel-variabel tertentu yang diindentifkasi dapat melengkapi informasi laporan keuangan serta bagaimana variabel-variabel tersebut berkaitan dengan kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia. Dalam penelitian ini juga dipertimbangkan efek faktor ekonomi makro yang lain yakni tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.Dan penelitian diperoleh hasil bahwa untuk prediksi laba tahun 1998 tidak ada satupun variabel 'bebas yang berpengaruh. Begitu pula pengujian secara keseluruhan, diperoleh nilai uji ANOVA yang tidak signifikan serta S.E. of regression yang Iebih besar dari standar deviasi pertumbuhan laba. Sementara untuk prediksi laba tahun 1999 diperoleh hash ada empat variabel yang signifikan secara statistik. Keempat variabel tersebut adalah signal labs kotor, biaya administrasi dan penjualan, Iogsize, dan rasio book to market of equity. Uji ANOVA juga menunjukkan nilai yang signifikan. Demikian pula dengan nilai S.E. of regression menunjukkan nilai yang lebih kecil dari standar deviasi dari pertumbuhan labanya. Untuk prediksi laba tahun 2000 diperoleh hasil signal pengeluaran modal, rasio nilai buku terhadap nilai pasar, dan dividen signifikan secara statistik. Sedangkan untuk prediksi laba tahun 2001 dibuktikan bahwa signal pengeluaran modal, laba kotor, logsize, dan dividen signifikan secara statistik.Sementara itu dari sebelas variabel bebas yang digunakan dalam penelitian, hanya ada tiga variabel bebas yang signifikan dalam pengujian secara pooled section. Ketiga variabel tersebut adalah signal pengeluaran modal, laba kotor, dan logsize. Dengan nilai R-squared yang reiatif kecil, yakni 9.26% menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan prediksi laba tidaklah terlalu besar. Keseluruhan hasil regresi memberikan satu kesimpulan bahwa melakukan prediksi labs pads periode ekonomi yang tidak stabillkrisis berdasarkan informasi dalam laporan keuangan,apalagi jika laporan keuangan tersebut disusun pada kondisi ekonomi yang normal temyata sulit untuk dilakukan. Dengan mempertimbangkan signifikansi hubungan, dari keseluruhan model hanya variabel ukuran nilai pasar, pengeluaran modal dan Iaba yang relatif memiliki arah hubungan yang sama atau konsisten dengan hipotesis penelitian.Uji Mann-Whitney U memberikan hash bahwa kebijakan bank sentral yang restriktif dan ekspansif memiliki efek yang berbeda terhadap signal-signal fundamental. Signal-signal tersebut adalah perubahan EPS, persediaan, piutang dagang, pengeluaran modal, laba kotor, tenaga kerja nilai buku terhadap dan nilai pasar. Dalam situasi krisis ekonomi, bank sentral Iebih efektif jika mengambil kebijakan yang sifatnya ekspansif. Begitu pula dengan mempertimbangkan efek inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kedua variabel makro tersebut memiliki efek yang berbeda terhadap signal-signal fundamental."

"Perekonomian kawasan Asia Tenggara, tidak terkecuali Indonesia baru saja mengalami gejolak, terutama menyangkut masalah nilai tukar masing-masing mata uang. Nilai tukar Baht-Thailand, Ringgit Malaysia maupun Rupiah Indonesia melemah. Dibandingkan dengan posisi awal tahun, saat ini Rupiah sempat terdepresiasi oleh dollar (US 5) Iebih dari 50 % (Kompas, 08 Oktober 1997).Dalam perkembangan selanjutnya perekonomian Indonesia ternyata semakin parah. Masalah kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah sangat menentukan sentimen pasar. Adanya kerusuhan dengan puncaknya terjadi pada pertengahan Mei 1998 rnemperparah keadaan ekonomi. Pergantian tampuk kekuasaan dari pemerintahan orde baru ke pemerintahan "Reformasi" pun belum mampu mengembalikan kepercayaan pasar.Mengikuti fenomena (gejolak) yang menimpa perekonomian kawasan Asia Tenggara tersebut, masalah fundamental ekonomi (Economy Fundamental) muncul. Sebagai contoh, Baht Thailand dan Rupiah Indonesia sama-sama melemah sampai titik yang sangat rendah."

"This paper provides evidence on the reactions of an emerging financial market to monetary policy announcements. We employ an instrumental variable estimation approach based on the "identification through heteroscedasticity" technique to estimate the impact of a change in the official interest rate and its surprise component on asset prices in Indonesia. The new methodology controls for possible feedback relationships between financial variables and official interest rate changes. Data study objects that I used in this thesis are samples of the stock price indexes of JSX, foreign exchanges and SBI rates. Data samples are daily rctums from JSX database and Bloomberg, respectively. Study period covers from August 03, 1998 to January 02, 2004, a total one thousand and fifteen (1415) observations based on trading dates. In our analysis, official interest rates have a smaller significant impact on stock market movements, driving them in the same direction as the change in stock prices. The results suggest that daily interest rates have a smaller significant impact on stock market movements within the period after the Bank Indonesia Act |999 to year 2004, driving them in the same direction as the change in stock prices. On the other hand before Bank Indonesia Act I999, I observe an influence of official interest MIC changes on short-term stock indices."

"ABSTRAKMuseum Bank Indonesia Jakarta dan Gedung Bank Indonesia Bandung merupakan bangunan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Pada kedua bangunan ini terdapat unsur-unsur gaya bangunan Eropa yaitu Neo Klasik. Gaya bangunan Neo Klasik sangat terkenal dan berkembang di Eropa sejak abad ke-18. Artikel ini menjelaskan ciri khas bangunan karya Eduard Cuypers dan Marius J. Hulswit pada kedua bangunan yaitu Museum Bank Indonesia Jakarta dan Gedung Bank Indonesia Bandung. Eduard Cuypers dan Marius J. Hulswit adalah arsitek yang terkenal di Hindia Belanda dan banyak membuat bangunan-bangunan penting. Pada tiap bangunan yang dirancang oleh Eduard Cuypers dan Marius J. Hulswit selalu terdapat ornamen-ornamen Budhis yang terdapat pada candi Borobudur.

---

ABSTRACT

Jakarta Indonesian Central Bank museum and the building of Bandung Indonesian Central Bank was built in the era of Dutch Colonialism. Both of these buildings consist of Neoclassical architecture. Neoclassical architecture is very famous and quite evolved around Europe since the 18th century. This article explain the typical building's characteristic made by Eduard Cuypers and Marius J.Hulswit in Jakarta Indonesian Central Bank Museum and the building of Bandung Indonesian Central Bank. Eduard Cuypers and Marius J. Hulswit were a famous architect in Dutch East Indies and they have built many important buildings. Each building that designed by Eduard Cuypers and Marius J. Hulswit always contain budhis ornaments which is found in a temple Borobudur."

"Transaksi valuta asing Devisa Umum (DU) dan penjualan pembelian Uang Kertas Asing (UKA) memiliki celah terjadinya praktik kejahatan. Rumusan masalah pertama mengenai pengaturan transaksi valuta asing DU maupun UKA di  Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia dan rumusan masalah kedua tentang peran Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Tujuan khusus penelitian mengetahui pengaturan transaksi valuta asing DU dan UKA di KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia dan peran BI dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif melalui wawancara dan dukungan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan pengaturan Transaksi Valuta Asing DU dan UKA di KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia diatur dalam PBI dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengaturan meliputi PBI No. 18/18/PBI/2016 dan PBI 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik dan Pihak Asing, serta PBI lainnya. Selanjutnya kepada PPATK terdapat Laporan Transaksi keuangan Tunai dan Mencurigakan, serta Transfer Dana Dari/Atau keluar Negeri. Peran BI dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia belum maksimal karena pelaporan UKA hanya berupa pelaporan Lalu Lintas Kegitan Devisa. Sebaiknya pelaporan kepada PPATK melalui KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank mencantumkan poin UKA sehingga dapat memastikan jika terjadi money laundering yang turut terintegrasi dengan BI dan OJK. Kepada BI dan OJK sebaiknya poin UKA juga dimasukkan dalam tiap laporan sebagaimana DU.

---

General foreign exchange (DU) and foreign banknotes (UKA) have a gap to open chance for a criminal activities. First discussion issue is consist a regulation of DU and UKA in foreign exchenge transaction in KUPVA Bank and KUPVA Non Bank in Indonesia and second discussion issue consist of Bank Indonesias (BI) role in monitoring sales and purchase UKA of Dolar Amerika Serikat in Indonesia. Normative jurisdictional research formed to a prescriptive data collection through an interview, observation, and secondary data support.

The result of research shown regulation DU and UKA in KUPVA Bank and KUPVA Non Bank are PBI 18/18/PBI/2016 of foreign transaction in Rupiah for local and international party, PBI KUPVA Non Bank, and other regulation. For PPATK such as report cash transaction and suspicious transaction, and other regulation. BIs role isnt completely maximum since UKA report from KUPVA Bank to BI is only a foreign activity traffic report. Furthermore, foreign activity traffic report not pointing a counterparty and the purpose in saling and purchasing transaction UKA.

A suggest to PPATK is diliver in order a suspicious cash financial report and in or out abroad fund transfer should be attached a UKA point. And in order to ensure whether money laundering and another crime act found, BI and OJK should include UKA point in daily/monthly same as general foreign as well. PPATK report should be integrated with BI and OJK to crystalize a sycnchronity and cooperation to maintain Rupiah stability and to prevent crime."

"Stabilitas sistem keuangan memiliki peran krusial untuk mewujudkan ketahanan perekonomian nasional. Salah satu elemen penting dalam stabilitas sistem keuangan adalah kebijakan makroprudensial, yaitu bidang ilmu yang fokus pada upaya mengantisipasi risiko sistemik yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem keuangan. Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial serta penguatan kewenangan berdasarkan best practices kewenangan bank sentral di negara lain dan tantangan sistem keuangan di era digital. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yakni mendasarkan pada hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial dilakukan melalui pengaturan instrumen kebijakan makroprudensial yang wajib dipatuhi oleh bank serta pengawasan atas pemenuhan kewajiban bank dimaksud. Selain itu, Bank Indonesia sebagai anggota KSSK, memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan salah satunya di bidang makroprudensial jasa keuangan. Selanjutnya untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih resilient, diperlukan penguatan kewenangan Bank Indonesia dengan menambahkan lembaga jasa keuangan non bank serta industri fintech dan aset kripto sebagai objek pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

---

Financial system stability plays a critical role in achieving national economic resilience. One of the important elements of financial system stability is macroprudential, which focuses on efforts to anticipate systemic risks that can cause disruptions in the financial system. This research analyzes the implementation of Bank Indonesia's authority as a macroprudential authority and the strengthening of authority based on the best practices of central bank in other countries, and the challenges of the financial system in the digital era. This research is using the doctrinal research method. Based on the results of the research, the implementation of the duties and powers of Bank Indonesia as a macroprudential authority is carried out through the regulation of macroprudential policy instruments that must be complied with by banks. In addition, Bank Indonesia as a member of KSSK has the duty to monitor and maintain the stability of the financial system, one of which is in the area of macroprudential financial services. Furthermore, in order to achieve a more resilient financial system, it is necessary to strengthen the authority of Bank Indonesia by adding non-bank financial services institutions, as well as the fintech industry and crypto assets, as subjects of macroprudential regulation and supervision."

"Pada era modern saat ini, masyarakat cenderung menggunakan pembayaran dengan metode dompet digital dibandingan dengan cara konvensional. Melihat fenomena ini, Bank Indonesia tengah mengembangkan Central Bank Digital Currency atau biasa disebut sebagai Digital Rupiah sebagai alternatif alat pembayaran yang diharapkan dapat menjadi pelengkap pilihan pembayaran. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pengaturan penggunaan Rupiah Digital sebagai alternatif alat pembayaran menurut UU P2SK serta bagaimana dampak dan peran dari penggunaan Rupiah Digital terhadap eksistensi uang kartal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum doktrinal dengan melakukan evaluasi normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan analisis lebih lanjut dan berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai CBDC telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada Pasal 10 menjelaskan bahwa Rupiah Digital diakui dan berfungsi sama seperti rupiah kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kemudian, penggunaan CBDC dapat menaikan jumlah transaksi internasional yang berpengaruh pada tingkat PDB maupun PNB suatu negara. Penggunaan CBDC sebesar sekian persen dari jumlah PDB suatu negara dapat menekan tingkat inflasi dan menaikan pendapatan negara. Akan tetapi, CBDC tidak semerta-merta menghapuskan penggunaan uang kartal sehingga penggunaan Rupiah Digital dan Uang Kartal harus dilakukan secara selektif, dominasi berlebih pada salah satunya dapat menimbulkan ketidakmaksimalan hasil yang diharapkan dalam kebijakan moneter yang dilakukan. Lebih lanjut, UU P2SK belum dapat menjadi landasan penerapan Rupiah Digital karena sifat dan muatannya sebagai undang-undang payung semata, sehingga diperlukan regulasi yang merinci yang mengatur mengenai Rupiah Digital di Indonesia serta diperlukan sosialisasi yang baik oleh pemerintah kepada masyarakat terkait peredaran dan penggunaan Rupiah Digital.

---

In today's modern era, people tend to use digital wallet payments compared to conventional methods. Seeing this phenomenon, Bank Indonesia is developing a Central Bank Digital Currency or commonly referred to as Digital Rupiah as an alternative payment method that is expected to complement payment options. Furthermore, this study aims to answer the formulation of the problem regarding how to regulate the use of Digital Rupiah as an alternative payment method according to the P2SK Law and the impact and role of the use of Digital Rupiah on the existence of paper money in Indonesia. This study uses a doctrinal legal writing method by conducting a normative evaluation of applicable laws and regulations that provide further analysis and are related to the topics raised in this study. The results of the study show that the regulation regarding CBDC has been regulated in Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, Article 10 explains that Digital Rupiah is recognized and functions the same as paper and metal rupiah as legal tender in Indonesia. Then, the use of CBDC can increase the number of international transactions that affect the GDP and GNP levels of a country. The use of CBDC of a certain percentage of a country's GDP can reduce inflation and increase state revenue. However, CBDC does not immediately eliminate the use of paper money so that the use of Digital Rupiah and Paper Money must be carried out selectively, excessive dominance of one of them can result in suboptimal results expected in the monetary policy carried out. Furthermore, the P2SK Law cannot yet be the basis for the implementation of Digital Rupiah because of its nature and content as an umbrella law alone, so that detailed regulations are needed that regulate Digital Rupiah in Indonesia and good socialization is needed by the government to the public regarding the circulation and use of Digital Rupiah."