Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Dalam menjalankan jabatan tersebut notaris memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa surat-surat, akta-akta, ataupun dokumen yang dibuat oleh atau di hadapannya baik yang diharuskan oleh Undang-undang maupun yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam perkembangannya dalam menjalankan tugas jabatan notaris tersebut, sexing terjadi kekurang pahaman atau ketidakmengertian di dalam masyarakat luas termasuk oleh aparatur penegak hukum tentang lingkup jabatan notaris tersebut termasuk batasanbatasan tanggung jawabnya. Notaris selaku pejabat umum yang membuat akta otentik untuk kepentingan para pihak dalam akta seringkali dilibatkan bahkan ikut ditetapkan sebagai tergugat dalam hal terjadi sengketa diantara para pihak dalam akta yang dibuatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kekuatan pembuktian akta Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui apakah Notaris perlu dilibatkan sebagai tergugat dalam sengketa atas akta yang dibuatnya.Tulisan ini menggunakan metode penelitian bersifat Normatif yaitu penelitian kepustakaan (library research), dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa sebagai akta otentik, akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga hares selalu dianggap benar sepanjang belum dapat dibuktikan sebaliknya. Selain itu dalam hal Notaris yang dalam menjalankan jabatannya dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan-larangan yang diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundangundangan lainnya maka pihak yang menderita kerugian karena hal tersebut dapat menjadikan notaris sebagai tergugat dan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris.

---

Notary is one among many professions whose duty is to provide a legal service to the public. In carrying up the duty, a notary is imposed with a responsibility regarding to the authentic proof instrument in form of letters, certificates, as well as documents made by or before his/her presence be it the one obliged by the law or the one desired by the concerned parties. However, in reality, there is still an immense unawareness as well as misunderstanding among the people, including even the legal apparatus, concerning the range of the notary's authority including particularly the limit. The notary, as the public official who renders service in making authentic certificate for the interest of the concerned parties is often being involved in any dispute happens, even further up to the point where he/she can be put in the position of the accused, due to the certificate made under his/her responsibility. This research intends to figure out the range of the proof power of a notary's certificate referring to the applicable law, and to identify whether the notary should be involved in any dispute happen related to the certificate he/she made.

The research is applying the nonnative method, namely library research, while collecting the data through document study. After passing through the phases of research and analysis, the writer has come into conclusion the as an authentic certificate, the notary's certificate possesses an absolute and binding proof force, and consequently should be considered as appropriate as far as there is no evidence to proof the contrast. However, in case the notary has been proved to commit a violation towards the obligations and prohibitions regulated in the Law No.30 Year 2004 concerning the Notary Office and other relevant laws in carrying his duty, then the party whose interest is harmed as right to charge the notary as the accused and to ask for the cost payback, the making up of the financial loss, as well as the interest."

"Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya, seringkali Notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain dan harus membayar ganti rugi berupa materi. Pokok permasalahannya adalah sudah tepatkah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perseroan berdasarkan penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 antara PT. Prabu Mutu Mulia dengan Betahari Gumay Putra Tusin, PT. Vilabeta Multi Sarana, Aswin Osantana, Notaris Risbert, SH, dan Notaris Fardian, SH. Bahan Hukum Sekunder dari hasil penelitian para ahli hukum dan buku-bukunya yang berkaitan dengan notaris, kedudukan dan fungsinya didalam masyarakat. Alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatif-analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tidak tepat karena tidak terlihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta-akta dalam penyelenggaraan RUPS PT. Prabu Mutu Mulia dan sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dilihat dari tiga segi yaitu dari segi prosedur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dari segi perbuatan melawan hukum, dari segi Notaris menjalankan jabatan. Sebagai saran hendaknya para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selalu berhati-hati dan aparat penegak hukum pun harus mengerti dan memahami tugas dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

---

A notary is a public official who is authorized to make an authentic certificate. However, in the practical level, the notary often be dropped on to a position as a party involved in a dispute between the client with other party, in which he/she often be pressed to pay a material compensation. The main problem to be addressed is the question on whether the decision of the Supreme Court of Republic of Indonesia No.1798 KJPdt/2004 dated at October 11`h 2005, and the legal protection over the notary in the making of the company's certificate based on a court decision has been appropriate regarding this matter. The research method applied on this research is the juridical normative one, supported by secondary data consisting of primary legal material, namely the Law No. 30 Year 2004 concerning the Notary Office and the Law No.1 Year 1995 concerning Company, as well as the Decision of the Republic of Indonesia's Supreme Court No.1798 KJPdt/2004 dated at October 1llh 2005 between PT.Prabu Mutu Mulia, represented by Betahari Gumay Putra Tusin, PT. Vilabeta Multi Sarana, represented by Aswin Osantana, a notary named Risbert, SH, and other notary named Fardian, SH. The secondary legal material mentioned gathered from the research products of legal experts as well as the books relevant to the notary matters, including its status and functions in the society. The data processing instrument utilized is the qualitative one, which results in the form of evaluative-analytical data. The research enables us to draw a conclusion that the decision of the Supreme Court is not appropriate due to the absent of any law violation committed by the notary who made the certificates concerning the General Meeting of Stakeholders of PT Prabu Mutu Mulia, as well as regarding to the legal protection over the notary, overviewed from three aspects, namely, the aspect of the procedure of the Republic of Indonesia's Law No.l Year 1995 concerning a Company, from the aspect of violation to the law, and the aspect of how the notary carrying the duty in his/her position. A recommendation could be suggested is that the notary should be more careful and thorough in carrying his/her duty, while on the other hand, the legal apparatus nonetheless should also understand and comprehend the duty and authority of a notary in duties."