Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Yang menyebabkan Yayasan dapat dibubarkan karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Karena berdasarkan undang undang yayasan pasal 62 maka pembubaran yayasan yang di terbitkan oleh dirjen ahu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena yayasan ngudi waluyo tidak memenuhi syarat atau melanggar ketentuan pasal 62 tersebut yang memungkinkan untuk di bubarkan. Dan yang berwenang untuk membubarkan yayasan tersebut adalah kementrian hukum dan ham bukan dirjen ahu. Seharusnya pihak yang berkepentingan yang dapat meminta pembatalan atau pembubaran ke pengadilan yaitu pendiri karena seharusnya dalam pendirian yayasan pendiri hadir dalam pembuatan akta pendirian yayasan dan pendiri yang merasa keberatan atas pendirian yayasan yang berdiri karena akta pendirian tersebut aktannya cacat hukum dan adannya keterangan palsu maka pengadilanlah yang memutuskan dalam prosedur perbubaran yayasan ngudi waluyo ungaran, dalam Prosedur Tindakan pembatalan pendirian pembatalan kuasa lisan harus mengugat akta perndirian anggaran dasar yayasan ngudi waluyo bukan protes ke dirjen administrasi hukum dan hak asasi manusia atas terbitnya keputusan mentri atas badan hukum sehingga membuat dirjen administrasi hukum mengeluarkan putusan pembatalan terhadap surat keputusan mentri untuk menyatakan yayasan ngudi waluyo dicabut pendiriannya. ......Which result to the Foundation may be dissolved because the period stipulated in the Articles of Association was ended, objective of foundations stipulated in the Articles of Association has been achieved or not achieved and court decisions that have a permanent legal force by reason Foundations violate public order and morality; Unable to pay its debts after declared as bankrupt, or Treasure of the Foundation is not enough to repay the debt after the bankruptcy declaration is revoked. Because based on the foundation law Article 62 then foundation dissolution which is issued by the Director General of AHU does not have binding legal force due to Foundation of Ngudi Waluyo ineligible or violate the provisions of article 62 which allows to be dissolved. And the authorized to dissolve the Foundation is law and human rights ministry, rather than Director General of AHU. Interested parties should be able to request cancellation or dissolution to Court because Founder, due to in the establishment of the foundation, founder should be present in the founding deed of establishment foundations and founders who objected to the establishment of a foundation established as the Deed establishment is a disability law and the false testimony then the Court that decide the dissolution procedure of Ngudi Waluyo Unggaran Foundation in the Cancellation Action Procedure of oral authority shall sue the establishment deed of The Articles of Association of Ngudi Waluyo foundation not protest to the Director General of Law Administration and Human Rights law on the issuance of a ministerial decree on the legal entity so that make the Director General of Administration issued cancellation decision for the Ministerial Decree to state the Ngudi Waluyo Foundation the establishmen is revoked.

Abstrak :
ABSTRAK
Program pensertipikatan tanah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak yang dihasilkan dari pensertipikatan tanah memberikan insentif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan seripikat tanah sebagai jaminan dalam mendapatkan kredit di lembaga-lembaga keuangan dan keberadaan sertipikat tanah dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai tanah. Banyak penelitian akademik yang berkonsentrasi terhadap dampak dari pensertipikatan tanah, namun sedikit penelitian yang membahas mengenai permintaan sertipikasi tanah. Dampak positif yang dihasilkan dari pensertipikatan tanah sesungguhnya merupakan faktor pendorong bagi masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauhmana penggunaan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit, nilai tanah, biaya perolehan sertipikat tanah dan tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan sertipikasi tanah di daerah perkotaan. Penelitian terhadap permintaan sertipikasi tanah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dari program pensertipikatan tanah, serta dapat membantu pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam hal pengembangan program pensertipikatan tanah itu sendiri. Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit, nilai tanah, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap permintaan sertipikasi tanah, sedangkan biaya perolehan sertipikat tanah berpengaruh negatif terhadap permintaan sertipikasi tanah.

---

ABSTRACT
Land certificating program is one effort in improving the society welfare. The resulting impact on land certification gave an incentive in improving the society welfare through the use of land as collateral in obtaining credit in financial institutions and the existence of title deed can have a positive impact on increasing land values. Many academic studies were concentrated on the impact of land certification, but few studies have discussed the demand for land certification. Positive impact resulting from land certification really a motivating factors for people to certificating their land.

This study aims to identify and analyze the extent of the use of certificates of land as loan collateral, the value of land, cost of land certificate and income levels affect the demand for land certification. In addition to the demand for land certification study may provide a better understanding of the land certificate program, and can help the government to adopt policies in terms of development land certificate program itself. The results proved that the use of certificates of land as loan collateral, the value of the land, and the level of income has a positive effect on demand for land certification, while the cost of land certificate negatively affect the demand for land certification.

Abstrak :
[ABSTRAK
Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, dimana masalah perlindungan konsumen terhadap kehalalan suatu produk baik makanan dan minuman merupakan masalah utama. Predikat mayoritas tersebut mengasumsikan bahwa kehalalan produk makanan dan minuman sudah jelas kehalalannya, padahal dengan tekhnologi pangan canggih sekarang ini banyak produk makanan dan minuman yang tidak dapat dipastikan kehalalannya tanpa melakukan penelitian dan penelusuran lebih dalam. Penelusuran ini dapat dilakukan melalui suatu proses audit dengan mengikuti standar-standar tertentu.dengan proses pemberian label atau tanda halal sebagai wujud perlindungan konsumen. Regulasi halal di Indonesia tercantum dalam terbitnya inpres, keputusan menteri dan beberapa undang-undang. Kegiatan labelisasi (pencantuman) tulisan halal pada kemasan sudah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat. Pengaturan mengenai jaminan produk halal perlu diatur dalam satu undangundang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekaya genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kini sudah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai regulasi untuk menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini tergolong peraturan baru yang implementasinya masih membutuhkan penyesuaian mengingat banyak peraturan sebelum undang-undang ini terbit yang masih berlaku.

---

ABSTRACT
Indonesia is a country of majority Muslim population, where the issue of consumer protection against halal food and drink is the main problem. Predicate of majority assumes that halal food products and beverages was halal surely, whereas with advanced food technology today many food and beverage products which can not be ascertained halal without doing research and search deeper. This search can be done through an audit process to follow the standards. With labeling process or lawful mark as a form of consumer protection. Regulation halal in Indonesia listed in the publication of Instruction, ministerial decisions and some laws. Labeling activities (inclusion) word halal on the packaging has been applied in advance before halal certification. Various laws and regulations that have relevance to the setting of halal products not provide certainty and legal guarantees for the public. Arrangements regarding halal product assurance needs to be regulated in a law that comprehensively covers products which include goods and / or services related to food, beverage, medicine, cosmetics, chemical products, biological products, and products of genetic rekaya and use of goods used , used, or used by the community. Has now been published Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal as regulations to ensure legal certainty for halal products is evidenced by a halal certification. Law Halal Product Guarantee is classified as a new regulation that its implementation still require adjustments to remember a lot of regulations before this law is still valid issue, Indonesia is a country of majority Muslim population, where the issue of consumer protection against halal food and drink is the main problem. Predicate of majority assumes that halal food products and beverages was halal surely, whereas with advanced food technology today many food and beverage products which can not be ascertained halal without doing research and search deeper. This search can be done through an audit process to follow the standards. With labeling process or lawful mark as a form of consumer protection. Regulation halal in Indonesia listed in the publication of Instruction, ministerial decisions and some laws. Labeling activities (inclusion) word halal on the packaging has been applied in advance before halal certification. Various laws and regulations that have relevance to the setting of halal products not provide certainty and legal guarantees for the public. Arrangements regarding halal product assurance needs to be regulated in a law that comprehensively covers products which include goods and / or services related to food, beverage, medicine, cosmetics, chemical products, biological products, and products of genetic rekaya and use of goods used , used, or used by the community. Has now been published Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal as regulations to ensure legal certainty for halal products is evidenced by a halal certification. Law Halal Product Guarantee is classified as a new regulation that its implementation still require adjustments to remember a lot of regulations before this law is still valid issue]

Abstrak :
Penelitian ini membahas potensi notaris sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik berdasarkan Kewenangan Lain Notaris yang disebutkan pada UU Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu peluang implementasi sertifikasi elektronik oleh notaris terhadap fungsi jabatannya, bentuk sertifikasi yang diberikan Notaris terhadap suatu transaksi elektronik dan bagaimana implikasi hukum yang mungkin terjadi atas transaksi elektronik yang disertifikasi oleh notaris. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta dilakukan perbandingan dengan negara lain yang telah mengimplementasikan metode sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris, yaitu Singapura dan Louisiana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Jabatan Notaris, seorang notaris dapat melakukan sertifikasi elektronik terhadap suatu dokumen elektronik dengan lembaga atau layanan sertifikasi identitas elektronik yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan sistem transaksi elektronik. Sedangkan saran yang diberikan adalah potensi implementasi sertifikasi tersebut dapat dilakukan dengan model electronic notarization seperti halnya di Singapura ataupun secara umum di Amerika Serikat. ......This study examines the potential of a notary as a public official to carry out certification of electronic transactions based on the Other Competencies of a Notary as stated in the Notary Act. In this study, there are several formulations of the problem, specifically the opportunity to implement electronic certification by a notary for the function of its position, the form of certification given by a notary to an electronic transaction and what may be the legal implications that can occur as electronic transactions certified by a notary. This research was conducted using a normative juridical method and comparisons were made with other jurisdictions that have implemented the electronic transaction certification method by a notary, namely Singapore and Louisiana. The results show that based on the Law on Notary Positions, a notary can perform electronic certification of an electronic document with an electronic identity certification agency or service that is held based on the provisions of the electronic transaction system. Meanwhile, the suggestion given is that the potential implementation of the certification can be carried out using an electronic notarization model, as is the case in Singapore or in general in the United States.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang dampak sertifikasi penjenjangan Jabtan Fungsional auditor (JFA) terhadap kompetensi, pola karies dan fungsi adutor Inspektorat Departmen Pendidikan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskripti. Hasil penelitian menyarankan agar dalam menyusun formasi kebutuhan auditor hendkaknya menggunakan pendekatan formasi yagn telah dikerluarkana oleh BPKP, dan dalam memetakan auditor hendaknya memperhitungkan beban kerja dan sertifikasi peran yang dimiliki masing-masing auditor serta disampaing semangan untuk belajar dan berkembang harus ada dalam diri auditor, BPKP pun sebagai badan pembina pengawasan APIP diharapkan lebih optimal dalam menciptakan auditor auditor yang handal profesional loyal jujur dan berintegrasi tinggi dalam melaksanakan kegitaan audit melalui kegitan diklat sertifikadi yang telah berlangsung selama ini. ......This thesis works through increasing of certification impact to Auditors Functional Responsible Position (JFA) to Interest, Career pattern, and Function of Auditor National Education Department General Inspectorate. This research is observational descriptive qualitative. The result suggest to arrange Auditor requirement formation ought to utilize fonnation approaching that already has been issued by BPKP, and in map Auditor ought to take into account work load and proprietary role certification each Auditor and also. Auditor must have spirit to study to develope himself, BPKP as institution of AP!P'S suporvisory builder is expected more optimal in create Auditors that competence, professional. loyal, have high integrity in perform Audit activity via education and training activity certification that already happen all this time.

Abstrak :
Tesis ini membahas efektivitas sistem sertifikasi kompetensi nsional yang dikembangkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dengan tujuan untuk mengetahui prioritas kebijakan yang efektif dalam menerapkan sistem sertifikasi kompetensi nasional. Penelitian ini menggunakan metodologi Analytic Hierarchy Process yang dilakukan dengan cara membuat hirarki dengan cara melakukan wawancara dan observasi terhadap para ekspert yaitu orang yang mengetahui tentang permasalahan sistem sertifikasi kompetensi nasional dan mereka yang merasakan dampak dari sistem sertifikasi kompetensi nasional. Dari penyusunan hirarki maka diperoleh empat sasaran yang akan dicapai dalam rangka mencapai tujuan efektivitas kebijakan sistem sertitikasi kompetensi nasional. Empat sasaran tersebut adalah meningkatnya jumlah standar kompetensi yang diverilikasi, tersusunnya skema sertifikasi kompetensi, meningkatnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi yang diberi lisensi dan yang terakhir adalah terwujudnya Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan negara lain. Penelitian dilakukan terhadap 19 responden yang mewakili kelompok Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kelompok responden Lembaga Sertifikasi Profesi, kelompok Pemerintah dalam hal ini Depnakertrans, kelompok Lembaga Pelatihan dan kelompok Dunia lndustri. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi dari masing-masing kelompok terhadap sasaran dan kebijakan yang harus diprioritaskan berbeda-beda tergantung dari kepentingan dan tugas pokok serta fungsi dari masing- masing kelompok responden. Sedangkan untuk persepsi global dapat dikatakan bahwa untuk mengefektifkan sistem sertifikasi kompetensi nasional maka sasaran yang harus diprioritaskan adalah meningkatnya jumlah standar kompetensi yang diverifikasi dengan dan kendala yang harus segera diatasi adalah rendahnya kemampuan industri dan sektor dalam menyusun dan mengidentifikasi standar kompetensi dan kebijakan yang harus diambil adalah melakukan sosialisasi kepada industri dan sektor. Dengan demikian dapat dianalisa bahwa dengan pemilihan sasaran tersebut maka sangat mendukung tugas pokok dari BNSP karena tanpa adanya standar kompetensi maka BNSP dan LSP tidak dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi. ......The objective is to analyze the effectiveness of national competency certification system policy and to give recommendation to the Indonesian Professional Certification Authority (BNSP) to produce effective policy for the system. The methodology of this thesis is based on Analytic Hierarchy Process using interview and observation to expert personnel as instrument in gathering 4 types of evidences: increased number of verified competency standards, availability of certification scheme, increased number of licensed professional certification bodies (LSP), and a number of mutual recognition arrangements with other countries. The research involved 19 respondent consisting of representatives from BNSP, from LSP, Ministry of Manpower and Transmigration, training providers and industry. Result of the research showed different perspectives from these representatives based on their respective functions, but on the whole the results showed prioritized areas should be number of verified competency standards and challenges that has to be resolved is lack of capability of the industry and sector in developing and identifying competency standards, therefore policy to be taken is socialization and standards promotion to the industry and sectors. This figures emphasize that competency standards is very vital and important for BNSP and LSP to implement certification.

Abstrak :
Negara telah menjamin tiap warganya berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun data menunjukkan masih rendahnya kualitas SDM, mengakibatkan munculnya kesenjangan (gap) antara penawaran (supply) dengan permintaan (demand) tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM dalam mengejar persyaratan kualifikasi regional dan global dengan membentuk Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja. Saat ini, banyak tenaga kerja kurang memahami konsep dan prosedur portofolio sebagai sarana penilaian kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi diri, hal itu timbul karena minimnya kemampuan tenaga kerja mendokumentasikan bukti yang relevan dari hasil capaian belajar/kerja untuk membangun portofolio diri, maka diusulkanlah suatu model e-Portofolio yang dapat membantu kandidat dalam pengelolaan bukti capaian hasil kerja untuk mendapatkan pengakuan dalam bentuk sertifikasi kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep model e-Portofolio dan menggali faktor-faktor dalam mengembangkan model e-Portofolio untuk sertifikasi kompetensi profesi di Indonesia. Institusional theory, CSF dan Actor Network Theory diadopsi untuk menyusun instrumen penelitian, analisis menggunakan mixed method dengan triangulasi untuk validasi model dan proof of concept untuk verifikasi model dalam bentuk recommender system. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa definisi e-portofolio untuk kompetensi tenaga kerja memiliki fokus kepada pengakuan kompetensi dari pihak ketiga dan penelusuran bukti digital. Faktor budaya sebagai merupakan komponen yang baik untuk mendorong niat tenaga kerja dalam penerapan e-portofolio. Dalam konteks internal, penggunaan sistem memberikan manfaat yang lebih besar pada tenaga kerja, namun dominasi pada proses presentasi hasil capaian belajar berdampak terhadap kurangnya kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi bukti capaian hasil kerja yang sesuai dengan kompetensi. Implikasi dari penelitian ini pemerintah dapat mensosialisasikan kegunaan sertifikasi dan sistem e-portofolio dengan tujuan mempercepat penerimaan sertifikasi kompetensi oleh pihak pemberi kerja, sehingga akan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdampak pada meningkatnya peluang employability tenaga kerja Indonesia.

---

The Government has guaranteed that every citizen has the right to obtain a proper occupation, however the data present that the quality of human resources is insignificant, causing in a gap between supply and labor demand. Therefore the government pursues to improve the quality of human resources in the regional and global qualification requirements by establishing a Labor Competency Certification System. At present, many workers lack understanding of portfolio concepts and procedures as a means of competency assessment to obtain recognition of self qualifications, this arises because of the lack of the ability of the workforce to document relevant evidence from the results of learning/work to build a self portfolio, a model e-Portfolios that can assist candidates in managing evidence of achievement of work results to get recognition in the form of competency certification. This study aims to conduct the concept of the e-Portfolio model and explore the critical factors in the e-Portfolio model for professional competency certification in Indonesia. Institutional theory, CSF and Actor-Network Theory were adopted to compose research instruments, analysis using a mixed method where triangulation for model validation and proof of concept for model verification in the form of a recommender system. In this study, it is known that the definition of e-portfolio for workforce competencies focuses on recognizing competencies from third parties and tracking digital evidence. Cultural factors as a good component to encourage labor intention in implementing e-portfolio. In the internal context, the use of the system provides greater benefits to the workforce, but the dominance in the process of presenting the results of learning impacts on the lack of the user's ability to identify evidence of work outcomes that are in accordance with their competencies. The implication of this research is that the government can promote the usefulness of certification and e-portfolio systems with the aim of accelerating the acceptance of competency certification by employers so that it will improve the quality of manpower which has an impact on increasing opportunities for Indonesian employability.