Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 UU No.4 Tahun 1996 UUHT , peralihan Hak Tanggungan HT yangdiperoleh berdasarkan cessie wajib didaftarkan oleh kreditur baru Cessionaris kepada Kantor Pertanahansetempat. penelitian ini membahas bagaimana bila Cessionaris tidak mendaftarkan peralihan HT yang diperolehberdasarkan perjanjian cessie yang dibuat dengan kreditur lama. Penelitian ini dilakukan secara kualitatifdengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa kewajiban pendaftaran peralihan HT yang tercantumdalam Pasal 16 ayat 2 UUHT merupakan suatu syarat publikasi bukan syarat konstitutif, dalam hal ini tidakterjadi pendaftaran HT ulang/baru, yang ada adalah pencatatan peralihan HT berdasarkan akta cessie, oleh karenanya yang dinilai adalah keabsahan perbuatan hukum peralihan haknya berdasarkan cessie. Dengandemikian, Cessionaris tetap dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan HT, bilamana debitur wanprestasi.Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusinya, Cessionaris akan mengalami hambatan sebab kedudukannya tidakdiakui oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat 5 UUHT. ......According to the Article 16 paragraph 2 Law No.4 Year 1996 UUHT , transfer of land of encumbrance LoE obtained through cessie shall be registered by the new creditor Cessionaris to the land registry office. Thisresearch discussed about what if the Cessionaris does not registering the transfer of LoE obtained through cessiemade by the Cessionaris with the previous creditor. The research done in qualitative by normative researchmethod because of using the secondary data as the data compiling. The result achieved in this research is theobligation to register the transfer of LoE obtained through cessie as stipulated in article 16 paragraph 2 UUHT considered as a publication requirement not a constitutive requirement. In this matter there are no reregistrationof a new LoE, but to record the changing of the transfer of LoE, hence, the valuation is made based on thelegality of cessie. Therefore, the Cessionaris have the right to execute based on the LoE, in the event of default.However, in the exercising of the execution, the Cessionaris will facing difficulties because of its legal standingas a new creditor is not being recognized by the third party as imply in the article 16 paragraph 5 UUHT."

"Kasus Bank Bali merupakan contoh nyata untuk melihat apakah hukum akan selalu ditaklukan oleh kekuasaan. Sejak awal terbongkarnya kasus Bank Bali terungkap fakta-fakta yang mengarah bahwa kasus Bank Bali adalah bukan masalah bisnis dan teknis perbankan semata akan tetapi sangat bernuansa politis. Terdapat indikasi dibalik Perjanjian Cessie yang tidak wajar tersebut ada unsur penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) untuk kepentingan orang-orang atau politik tertentu. Sekitar tahun 2003, muncul permasalahan baru yang juga mengandung ketidakwajaran didalamnya. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, memerintahkan Bank Permata (bank hasil merger Bank Bali dengan dengan 4 (empat) bank lainnya) untuk segera menyerahkan uang yang ada dalam escrow account sebesar Rp. 546.466.116.369,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Alasan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan diktum putusan perkara pidana dengan Terdakwa Joko S. Tjandra yang telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtverfolging). Namun, Bank Permata tidak bersedia untuk menyerahkan uang tersebut dengan alasan adanya Surat Keputusan Ketua BPPN No. 4231BPPN/1099 tertanggal 15 Oktober 1999 tentang Pembatalan Perjanjian Pengalihan (Cessie) Tagihan antara PT. Bank Bali, Tbk dengan PT. Era Giat Prima. Kemudian, pada tanggal 8 Maret 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan dalam perkara perdata antara PT. Era Giat Prima melawan PT. Bank Bali, Tbk dan Bank Indonesia, dimana salah satu diktum putusan tersebut berbunyi: "Menyatakan bahwa dana pada PT. Bank Bali Tbk escrow account No. 0999.045197 atas nama Bank Bali qq PT. Era Giat Prima sebesar Rp. 546.466.116.369 (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) adalah milik PT. Bank Bali, Tbk (Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi)." Jika saja peradilan di Indonesia memiliki kemampuan untuk melihat persoalan secara terintegrasi maka kasus Bank Bali yang sejak awal memiliki tingkat kompleksitas tinggi tidak akan bertambah rumit oleh karena adanya dualisme putusan hakim menyangkut kepemilikan atas uang yang ada dalam escrow account. ......Bank Bali case is one of the real examples to see whether law will always be conquered by power. Since the beginning Bank Bali case was disclosed there were facts which aimed that Bank Bali case was not only business and banking technical problem but it was very political. There was an indication behind the uncommon Cessie Agreement that there was an element of abuse of power for the interest of certain people or politic. Around year 2003, a new problem existed which contained uncommon matter in it. The District Prosecutor Office of South Jakarta, ordered Bank Permata (bank as a result of the merger of Bank Bali with the other 4 banks) to give the money which was in the escrow account in the amount of Rp. 546.466.116.369, - (five hundred forty six billion four hundred sixty six million one hundred sixteen thousand and three hundred sixty nine rupiah). The reason of the District Prosecutor Office of South Jakarta was the execution was done based on the ruling of the criminal case with Joko S. Tjandra as the defendant who was declared free from all legal charges (onslag van rechtverfolging). However, Bank Permata refused to give the said money with the reason that there was a Ruling Letter from the Head of BPPN No. 423/BPPN/1099 dated 15 October 1999 concerning the Cancellation the Cessie Agreement of the Receivables between PT. Bank Bali, Tbk and PT. Era Giat Prima.Further, on 8 March 2004, The Supreme Court of the Republic of Indonesia declared its ruling in the civil case between PT. Era Giat Prima against PT Bank Bali, Tbk and Bank Indonesia, where one of the rulings said that: "to declare the funds in PT. Bank Bali, Tbk escrow account No. 0999.045197 in the name of Bank Bali qq PT. Era Giat Prima in the amount of Rp. 546.466.116.369,- (five hundred forty six billion four hundred sixty six million one hundred sixteen thousand and three hundred sixty nine rupiah) was owned by PT. Bank Bali,Tbk (as Plaintiff in Rekonpensi/Defendant I in Konpensi)". If only the judicature in Indonesia has the capacity to see the case wholly then the case of Bank Bali which since the beginning has the complexity will not be as complicated as there is a dualism of the judge ruling which relate to the ownership of the money in the escrow account."