Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The study was analize the implementation of the democratic model and the government system in Indonesia. checks and Balances among democracy pillars is the main focus of the analysis. the important finding of the study is that the democracy in Indonesia does not have a consistency in term of system."

"Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bentuk pemerintahan daerah telah digambarkan secara jelas yaitu berupa Pemda setingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, dalam UUD 1945 juga dijelaskan, bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah yang berperan dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerahnya. Namun, pada tahun 2022 untuk pertama kalinya Indonesia memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara, dengan konsep Pemda yang berbeda seperti yang telah digambarkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar. Dalam landasan hukum pemindahan Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menetapkan bahwa model Ibu Kota Negara adalah berbentuk Pemerintah Daerah Khusus dengan nama Nusantara yang dikelola oleh Badan Otorita setingkat kementerian serta dipimpin oleh Kepala Otorita dengan status setingkat menteri. Berbeda seperti Pemda lainnya, nantinya Kepala Otorita tidak dipilih oleh rakyat layaknya Gubernur, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Lebih jauh dari itu, Pemerintah Daerah Khusus Nusantara tidak memiliki DPRD sehingga dipertanyakan implementasinya. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan hukum lainnya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berangkat dari permasalahan tersebut, DPR memegang peran kunci untuk menggantikan peran DPRD khususnya dalam menjalankan prinsip-prinsip checks and balances di daerah IKN.

---

In the 1945 Constitution of Indonesia, the form of regional government is clearly described as Provincial/District/City Governments, each led by a Governor/Regent/Mayor and elected directly by the people. Additionally, the Constitution outlines that each regional government has a Regional People’s Representative Council (DPRD) representing the people of the area, playing a role in the formation of regional regulations in collaboration with the head of the region. However, in 2022, for the first time, Indonesia decided to move its Capital City, adopting a different form of regional government than what is explicitly described in the Constitution. According to the legal basis for the relocation of the Capital City, Law No. 3 of 2022 concerning the Capital City establishes that the model of the Capital City is a Special Regional Government named Nusantara, managed by an Authority Body at the ministerial level and led by a Head of Authority with the status equivalent to a minister. Unlike other regional governments, the Head of Authority is not elected by the people like a Governor but is appointed directly by the President. Furthermore, the Special Regional Government of Nusantara does not have a DPRD, raising questions about its implementation. The research method in this writing is using the juridical-normative method, focusing on the study of legal norms, jurisprudence, and other legal materials to address the research problem. Given this issue, the DPR holds a key role in replacing the functions of the DPRD, especially in implementing the principles of checks and balances in the IKN area."

"Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pengaturan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dengan munculnya dinasti politik dalam demokrasi? 2) Bagaimana dampak dinasti politik terhadap prinsip checks and balances di daerah? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan terdapat beberapa permasalahan dalam pengaturan pencalonan pemilihan kepala daerah dengan munculnya dinasti politik yang berdampak pada prinsip checks and balances di daerah. Pemasalahan mengenai pengaturan dalam syarat calon kepala daerah dan juga 4 (empat) kasus di daerah dengar berlatar belakang dinasti politik yang berdampak pada prinsip checks and balances di daerah. Penelitian ini merekomendasikan DPR dan Presiden seharusnya melalukan penyempurnaan dalam mekanisme dan syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pemilahan Kepala Daerah terhadap munculnya dinasti politik tanpa membatasi hak konstitusional warga negara, mengatur kembali ketentuan mengenai uji publik dengan mempertimbangkan masalah waktu dan anggaran, serta perlu mengkaji kembali mengenai syarat ambang batas dalam pencalonan kepala daerah.

---

In this research, there are two problems, namely: 1) How is the issue of regulation in the nomination of regional head elections with the emergence of political dynasties in democracy? 2) What is the impact of political dynasties on the principle of checks and balances in the regions? The type used in this research is normative legal research. This research concludes that there are several problems in regulating the nomination of regional head elections with the emergence of political dynasties which have an impact on the principle of checks and balancb es in the regions. Problems regarding the regulation of the requirements for regional head candidates as well as 4 (four) cases in the hearing area with a political dynasty background that have an impact on the principle of checks and balances in the regions. This research recommends that the DPR and the President should make improvements to the mechanism and requirements for nomination of regional heads in the Law on the Sorting of Regional Heads against the emergence of political dynasties without limiting the constitutional rights of citizens, re-arrange the provisions on public examinations by considering time and budget issues, and need to review again regarding the threshold requirements in the nomination of regional heads."

"Tesis ini membahas tentang Keanggotaan DPD terkait Larangan dari Partai Politik, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keanggotaan DPD terkait larangan dari partai politik, problematika yang timbul dari keanggotaan DPD dari partai politik dan mengetahui keanggotaan DPD yang ideal untuk mewujudkan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dengan tipologi penelitian preskriptif yaitu melakukan pendekatan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan DPD dari partai politik terkait larangan diatur pertama kali oleh Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Kemudian syarat tersebut dihilangkan pada undang-undang selanjutnya. Kemudian diatur kembali dalam Putusan MK No. 30/PUU/XVI/2018. MK menafsirkan makna “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum termasuk sebagai pengurus Partai Politik mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan. Problematika yang timbul dari keanggotaan DPD dari partai politik ini adalah dapat menimbulkan konflik kepentingan antara DPD dengan partai politik dan merubah original intent DPD sebagai pembawa aspirasi daerah dan kekuatan penyeimbang antara politik dan daerah.

---

This thesis discusses about DPD membership related to the Prohibition of Political Parties, with the aim to find out how the DPD membership is related to the prohibition of political parties, problems arising from the DPD membership of political parties and to find out the ideal DPD membership to realize checks and balances in the Indonesian constitutional system. This research was conducted using normative legal research methods, through library research, with prescriptive research typologies that are conducting intensive, profound, detailed and comprehensive to explore deeply about research issues. The results showed that the membership of the DPD from political parties related to the ban was first regulated by Article 63 of Law No. 12 of 2003 concerning the General Election of Members of the DPR, DPD, and DPRD that the DPD candidate members do not become administrators of political parties for at least 4 (four) years as of the nomination date. Then these conditions are removed in the next law. Then rearranged in the Constitutional Court Decision No. 30 / PUU / XVI / 2018. The Constitutional Court interprets the meaning of 'other work' in Article 182 letter l of Law No. 7/2017 regarding General Elections including being an administrator of a Political Party starting from the central level to the lowest level in accordance with the organizational structure of the political party concerned. The problems that arise from the DPD membership of political parties are that it can lead to conflicts of interest between the DPD and political parties and change the DPD's original intent as a carrier of regional aspirations and a balancing force between politics and the region."

"ABSTRAKHipertensi disebut silent killer karena muncul tanpa gejala yang spesifik. Tinjauan tren saat ini menunjukkan bahwa jumlah orang dewasa dengan hipertensi meningkat dari 594 juta pada tahun 1975 menjadi 1,13 miliar pada tahun 2015, dengan peningkatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Prevalensi hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia dengan prevalensi tertinggi pada kelompok usia lanjut. Hipertensi yang tidak mendapatkan perawatan dengan baik dapat menjadi hipertensi tidak terkendali, yakni kondisi medis serius yang secara signifikan meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan kebutaan. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Dari perkiraan 1,13 miliar orang yang memiliki hipertensi, kurang dari 1 dari 5 orang yang hipertensinya terkendali. Meskipun demikian, masih sedikit penelitian yang membahas mengenai faktor risiko dari hipertensi tidak terkendali pada lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan faktor risiko hipertensi tidak terkendali pada lansia hipertensi. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dan data sekunder dari register kohort dan hasil pemeriksaan kesehatan lansia di Posyandu Lansia Sehat Sejahtera Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri pada periode November 2019-Maret 2020. Peneliti menggunakan analisis bivariat dengan uji Chi Square serta menggunakan nilai Prevalens Rasio (PR) sebagai ukuran asosiasi. Berdasarkan hasil analisis bivariat, ada hubungan yang signifikan secara statistik antara jenis kelamin, tidak minum obat anti hipertensi, kepatuhan pemeriksaan tekanan darah, dan riwayat diabetes mellitus dengan kejadian hipertensi tidak terkendali. Upaya untuk meningkatkan keaktifan lansia melakukan kunjungan ke posyandu lansia perlu dilakukan untuk menurunkan kejadian hipertensi tidak terkendali dan mencegah komplikasi. "

"

Sistem ketatanegaraan Amerika mengadopsi gagasan checks and balances, yang melaluinya diyakini akan tercipta kontrol efektif antar ketiga cabang pemerintahan. Namun dalam hal wewenang perang, kontrol dimaksud tidak terjadi, karena yang justru mengemuka adalah perebutan wewenang antara Kongres dan Presiden, padahal konstitusi mengamanatkan adanya suatu deliberasi. Penulis berargumen bahwa guna menjembatani polemik ini perlu dihidupkan kembali lembaga federatif sebagai interbranch agency. Dalam hal ini seorang National Security Adviser akan memainkan peran tersebut dalam suatu format relasi baru Kongres-Presiden perihal wewenang perang yang penulis istilahkan “integrasi kolegial”.

---

American political system employs the mechanism of checks and balances that is designed to deliver effective check among the three branches of government. Yet in the realm of war power, instead of check, a fierce and many times unfruitful competition of constitutional right between President and Congress has been displayed throughout history. This is a stark deviation from the deliberative ideal of the constitution. Here the author argues that in order to bridge this mutual encroachment and to achieve a more ideal end, a revival of federative branch from John Locke’s philosophy is commendable. This interagency branch should be occupied by National Security Advisor, and it will operate within a new relational matrix of war powers between President and Congress that the author calls “collegial integration”.

 

"