"
ABSTRAKMasalah korupsi atau penyalahgunaan wewenang sudah menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat luas sejak lama. Dalam kaitan itu berbagai upaya untuk meniadakan atau setidak-tidaknya menguranginya. Juga sudah banyak dilaksanakan. Namun, sampai saat ini segala upaya tersebut tampaknya belum memberikan hasil yang memuaskan. Penilaian pihak-pihak tertentu dari luar negeri bahkan menempatkan Indonesia di urutan teratas dari negara-negara yang tingkat praktik kurupsinya dianggap tinggi.
Terlepas dari seberapa.jauh ketepatan dan kebenaran dari penilaian negatif itu, kenyataan tentang tindak korupsi yang masih cukup mencolok mewarnai praktik birokrasi kita itu, patut untuk diprihatinkan. Semua menyadari, terdapat begitu banyak faktor penyebab rnengapa korupsi timbul dan bahkan seakan-akan "membudaya" dalam kehidupan birokrasi kita. Mentalitas jalan pintas, godaan konsumerisme dan hedonisme yang bermunculan dalam masyarakat sehingga menimbulkan gaya hidup "wah", dan sebagainya. Dalam keadaan dan suasana kehidupan yang semacam ini, Orang akan memanfaatkan apa saja termasuk tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya, uiriuk mendapatkan uang atau sarana yang diperlukan, demi memenuhi kebutuhan yang dirasakan atau diinginkannya. Demikianlah kolusi dan korupsi muncul.
Oleh sebab itu, kita menyadari sepenuhnya betapa tidak mudahnya upaya pemberantasan korupsi. Yang jelas, karena faktor-faktor penyebabnya tidak hanya satu dan juga saling berkaitan maka upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan menyangkut berbagai bidang kegiatan.
Jadi, apabila kita menyimak kampanye Pemilu 1999, dalam setiap dialog. langkah pertama apa yang diambil (partai) untuk memberantas KKN, ternyata ,jawabannya selalu memgambang. Sehenarnya dapat dianalogikan. "Apabila hendak membcrsihkan ruangan, yang pertama dilakukan adalah membersihkan dan membenahi sapunya lebih dahuiu, sapu yang rusak dan kotor justru akan lebih mengotori lantai yang akan dibersihkan.
Dan sedikit untuk diingkari standarisasi segala bidang adalah kunci yang paling rasional untuk segala sesualu dapat dinilai secara lebih akurat, serta transparan sehingga lebih mudah untuk menentukan langkah prioritas apabila ingin meningkatkan kadar mutunya termasuk juga BPK sendiri sebagai satu-satunya lembaga audit yang seharusnya paling independen terhadap pemerintahh dan resmi diakui oleh lembaga-Iembaga internasional.
"
