Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Cakupan Peran Serta Masyarakat di Kabupaten Subang masih rendah, salah satu penyebab dari permasalahan tersebut berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas. Berkaitan dengan hal tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat di Kabupaten Subang pada Tahun 2006. Dengan mempelajari hubungan antara kemampuan manajerial kepala Puskesmas tersebut dengan faktor internal yang terdiri dari Umur, Pendidikan dan Lama kerja serta faktor eksternal yang terdiri dari Supervisi, Pelatihan, Umpan balik dan Sarana kerja. Dalarn penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa data primer yang didapat melalui kegiatan wawancara mend alam dan Focus Group Discussion dengan informan dari Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Tokoh Masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kegiatan penelusuran dokumen baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun Puskesmas yang menjadi lokasi penelitian. Dari wawancara mendalam dapat diketahui bahwa rendahnya cakupan peran serta masyarakat dipicu oleh beberapa permasalahan mendasar, selain karena kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang ada masih sangat terbatas, kemampuan manajerial kepala Puskesmas sebagai pimpinan tertinggi di wilayah kerjanya juga rata-rata masih kurang, mereka belum mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk membantu pelaksanaan program Puskesmas. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari ketiga faktor internal yang diteliti ternyata faktor yang tampak cenderung berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat adalah faktor lama kerja. Sedangkan dari keempat faktor eksternal temyata tidak ada satupun yang mempengaruhi kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat. Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini ditujukan kepada pihak Dinas Kesehatan sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas terutama lama kerja pegawai dalam pengangkatan Kepala Puskesmas di wilayah kerjanya. Disamping itu sebaiknya pihak Dinas lebih menyeimbangkan porsi pelatihan antara pelatihan teknis medis dengan pelatihan manajemen, khususnya mengenai manajemen dalam peningkatan peran serta masyarakat.

---

Public Cooperation in health sector in Subang distric still far from adequate, one of the causes from those problems related with Puskesmas chief managerial ability. Related with those cases then done research that aim to get the view about related factors related with Puskesmas chief managerial ability in moving society Subang distric in year 2006. By learn the relation between Puskesmas chief managerial ability along with internal factor that consist of Age, Education, and Working Length and also external factor that consist of Supervision, Training, Feedback and Working tools. In this research, approach that used is qualitative approach, where collected data is primary data that got from deep interview activity and Focus Group Discussion with informant from Health Agency, Puskesmas Chief and Public Figure, while secondary data got from document study activity whether in Health Agency or Puskesmas that become research location. From deep interview also known that public cooperation in health sector still far from adequate those cases triggered by some basic problems, besides quality and quantity of health source that still limited, Puskesmas chief managerial ability as highest leader in his working area even still low, they not yet can maximize available potency to help in conduct Puskesmas program. Research result be known that from three researched internal factor obviously factor that affect Puskesmas chief managerial ability in moving society is working length. While from four external factors obviously no one that affect Puskesmas chief managerial ability in moving society. Suggestion that can be submitted based on this research result showed to Public Health office is better considering those factors especially employee working length in giving position of Puskesmas Chief in his working area. Besides, Agency should balance training portion between medical techniques with management training, especially about management in improving public role.

Abstrak :
India kini merupakan kekuatan baru dalam revolusi ekonomi dan teknologi. Dengan penduduk mencapai 800 juta jiwa yang berusia di bawah 35 tahun, India menjadi kekuatan penting di panggung global. Dalam posisi yang penting ini, secara mengejutkan muncul pemimpin baru yang berasal dari tempat yang tak diduga oleh para pengamat politik kelas dunia sekalipun

Abstrak :
PT. X merupakan salah satu perusahaan yang bergcrak di bidang penerbitan majalah, yang mengangkat fenomena seputar "tren tempat tinggal". Saat ini PT X sedang mengalami permasalahan terkait dengan kinenja pemimpin redaksi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak manajemen PT. X disebutkan bahwa kompetensi pemimpin redaksi selama ini jauh dari apa yang diharapkan. Pemimpin umum PT. X beranggapan bahwa pemred tidak menunjukkan kinerja yang maksimal sebagai pemimpin redaksi. Keluhan yang disampaikan adalah kinerja pemred sclama ini dinilai kurang produktif, hal ini disebabkan karena pemimpin redaksi tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya. Proscs pengangkatan pemimpin redaksi selarna ini didasarkan pada keputusan beberapa orang level pemimpin di PT. X. Parameter untuk menilai kemampuan seorang karyawan yang digunakan di perusahaan dilakukan melalui observasi selama ia bekerja dan penilaian langsung olch pemimpin perusahaan. Proses penempatan yang tidak melalui suatu proses, diduga menjadi salah satu penyebab kurang efektilhya kinerja pemimpin nedaksi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dlperlukan suatu model kompetensi pada jabatan pemimpin redaksi untuk dapat digunakan oleh PT. X dalam memilih dan rnenempatkan seorang staf redaksi untuk memegang jabatan pemred yang akan bcrakhirjabatannya dalam waktu dekat. Oleh karena itu penulis mengusulkan unmk menyusun suatu model kompetensi spesiflk untuk jabatan Pemimpin Redaksi, termasuk di dalamnya penentuan level dan indikator perilaku untuk setiap kompetensi. Penulis mengajukan 6 kompetensi spesiflk untuk Pemimpin Redaksi PT. X. Kompetensi spesiflk tersebut adalah Managing Others, Planning & Organizing Entrepreneurial Skill, Networking, Crealivity, dan Concern for Excellent. ......PT. X is one of the publishing companies who focus on exploiting current housing trend phenomena. lt is in now in trouble conceming editor in chiefs performance. Management mentioned in the interview that editor in chiefs competency is far from the expected. The director assumes that he hasn’t show the optimum performance so far. This happens because the person in charge doesn’t have enough ability to meet his requirement. Moreover, this lack of competency leads to disrespect from his inferiors which also cause the motivational decreasing. The worst scenario would be that the company would be hard to survive from competitor’s attack. The process in appointing the person in charge is based on managerial decisions, but not always in some organizing standardization process, like competency assessment. For all this time, company uses observation and judgment from direct supervisor as the parameter to assess someone’s capability. The lack of standardization in this company’s mapping system is accused as the reason for chief in editorial`s inefficiency. To deal with that, the company needs a competency model for this position to choose and put the right person as the editorial chief For that, author suggests to design a specific competency model for the position of editor in chief; including all behavioral level and indicator for each of them. Based on the interviews with all the job holders, author proposes 6 specific competencies for chief editor. Those competencies are Managing Others, Planning & Organizing, Entrepreneurial Skill, Networking, Creativity, dan Concem for Excellent.

Abstrak :
Skripsi ini mencoba memberikan usulan dan ide untuk penelitian yang lebih mendalam terhadap hubungan antara pergantian Chief Excecutive Officer (CEO) dan insentif manajer dalam hal pendapatan. Sebelum itu, didalam skripsi ini, akan mencoba untuk mendapatkan alasan dibalik konflik pro dan kontra tentang fakta- fakta mengenai insentif pendapatan dan pergantian CEO yang terdapat di literatur yang sudah ada. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan klasifikasi variabel yang berhubungan dengan insentif pendapatan dan pergantian CEO di poin berikutnya. Didalam skripsi ini, ditemukan 2 tipe pergantian CEO yakni secara sukarela dan secara paksa dan 4 tipe insentif manajemen dalam hal insentif untuk overstating laporan keuangan dan pemalsuan data laporan keuangan; yakni perjanjian kompensasi, kontrak hutang dengan perjanjian, insider trading, dan pendanaan eksternal. Namun, skripsi ini memiliki batasan dalam pencarian variabel klasifikasi, penjelasan, dan desain penilitian sehingga skripsi ini tidak akan melakukan analisis data. ......This study tries to propose a further research toward the relationship between the CEO turnover and earning managerial incentive. Before hand, this study would like to try to find the reason behind the mix evidence, which happened in the prior literatures. Next, explanation about variable classification regarding CEO turnover and earnings management incentive will be conducted. This study has found two types of CEO turnover; voluntary and involuntary turnover, and four types of earning management incentive in terms of overstating and manipulating reported earnings; compensation agreement, debt contract with covenants, insider trading, and external financing. However, this study limits the finding up to variables classification, explanation, and the construction of the research design. Therefore, this study will not conduct any data analysis.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah korupsi atau penyalahgunaan wewenang sudah menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat luas sejak lama. Dalam kaitan itu berbagai upaya untuk meniadakan atau setidak-tidaknya menguranginya. Juga sudah banyak dilaksanakan. Namun, sampai saat ini segala upaya tersebut tampaknya belum memberikan hasil yang memuaskan. Penilaian pihak-pihak tertentu dari luar negeri bahkan menempatkan Indonesia di urutan teratas dari negara-negara yang tingkat praktik kurupsinya dianggap tinggi.

Terlepas dari seberapa.jauh ketepatan dan kebenaran dari penilaian negatif itu, kenyataan tentang tindak korupsi yang masih cukup mencolok mewarnai praktik birokrasi kita itu, patut untuk diprihatinkan. Semua menyadari, terdapat begitu banyak faktor penyebab rnengapa korupsi timbul dan bahkan seakan-akan "membudaya" dalam kehidupan birokrasi kita. Mentalitas jalan pintas, godaan konsumerisme dan hedonisme yang bermunculan dalam masyarakat sehingga menimbulkan gaya hidup "wah", dan sebagainya. Dalam keadaan dan suasana kehidupan yang semacam ini, Orang akan memanfaatkan apa saja termasuk tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya, uiriuk mendapatkan uang atau sarana yang diperlukan, demi memenuhi kebutuhan yang dirasakan atau diinginkannya. Demikianlah kolusi dan korupsi muncul.

Oleh sebab itu, kita menyadari sepenuhnya betapa tidak mudahnya upaya pemberantasan korupsi. Yang jelas, karena faktor-faktor penyebabnya tidak hanya satu dan juga saling berkaitan maka upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan menyangkut berbagai bidang kegiatan.

Jadi, apabila kita menyimak kampanye Pemilu 1999, dalam setiap dialog. langkah pertama apa yang diambil (partai) untuk memberantas KKN, ternyata ,jawabannya selalu memgambang. Sehenarnya dapat dianalogikan. "Apabila hendak membcrsihkan ruangan, yang pertama dilakukan adalah membersihkan dan membenahi sapunya lebih dahuiu, sapu yang rusak dan kotor justru akan lebih mengotori lantai yang akan dibersihkan.

Dan sedikit untuk diingkari standarisasi segala bidang adalah kunci yang paling rasional untuk segala sesualu dapat dinilai secara lebih akurat, serta transparan sehingga lebih mudah untuk menentukan langkah prioritas apabila ingin meningkatkan kadar mutunya termasuk juga BPK sendiri sebagai satu-satunya lembaga audit yang seharusnya paling independen terhadap pemerintahh dan resmi diakui oleh lembaga-Iembaga internasional.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Subang dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Subang. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu terhambatnya pencairan dana bantuan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, sosialisasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik, kualitas SDM pelaksana implementasi kebijakan yang perlu ditingkatkan, mekanisme penyelesaian sengketa atau permasalahan yang belum diatur dengan baik di peraturan bupati. Dari sisi akademis, penelitian ini membuktikan bahwa konsep implementasi kebijakan ternyata juga dipengaruhi oleh kontekslokal seperti dalam penelitian ini yaitu faktor struktur politik lokal dan daya dukung masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pilkades serentak ini adalah faktor komunikasi, sumber daya pelaksana kebijakan dan struktur politik lokal

---

ABSTRACT
This thesis deals with the implementation of the policy of concurrent village chief elections which is the mandate of law number 6 Year 2014 of the village. The purpose of performance of this research is to analyze how the implementation of the policy of the village chief elections simultaneously in Subang and aware of the factors that affect the implementation of the policy of the village chief elections simultaneously in Subang. By using qualitative methods, the research produced some important findings i.e. delays disbursement assistance conducting the election of the village chief, the policy of socialization has not gone well, the quality of human resource for implementing the policy implementation needs to be improved, the dispute resolution mechanism or a problem that has not been regulated in the regulation of the Regent. From the academic side, research is proving that the concept of implementation policy turns out to be too influenced by the local context as the factor structure of local political power and support of the community. The most influential factor in the implementation of the policy of concurrent election this factor is communication, implementing policies and resources of the local political structure.

Abstrak :
ABSTRAK
Keluhan utama KU pasien merupakan komponen penting yang digunakan untuk mengukur, menganalisis dan merencanakan perawatan serta memberikan informasi penting mengenai kebutuhan perawatan. Namun, jumlah penelitian tentang pencatatan keluhan utama masih sangat sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data keluhan utama dan pengelompokan KU sesuai bidang Ilmu Kedokteran Gigi Klinik berdasarkan rekam medis umum RMU kedokteran gigi dari pasien baru yang datang ke Klinik Integrasi RSKGM FKG UI pada tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah deskriptif retrospektif menggunakan data sekunder RMU pasien tahun 2016. Pada penelitian ini dilakukan pencatatan data sosiodemografi pasien dan pengelompokkan data KU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 4649 data RMU baru pada tahun 2016 yang sesuai kriteria inklusi sebanyak 1631 35,08 . Rata-rata usia pasien adalah 32,46 tahun, dengan mayoritas pasien berada pada Masa Remaja Akhir 41.8 ; berjenis kelamin perempuan 61,4 ; bersuku Jawa 31,3 ; berpendidikan S1 42,4 dan bekerja dibidang Swasta 28 . Keluhan Utama pasien yang paling sering muncul berdasarkan RMU adalah ldquo;Adanya Karang Gigi rdquo; 37 , sehingga Periodonsia 43,9 merupakan bidang Ilmu Kedokteran Gigi Klinik yang paling sering menjadi rujukan.

---

ABSTRACT
Patient chief complaint CC is an important component that can be used to measure, analyze, and plan the treatment and provide important information on treatment needs. However, the number of research on chief complaint recording is still very limited. This study aimed to obtain patient chief complaints and to group them according the Clinical Dentistry field, based on General Dental Record GDR of new patients that came to the Integration Clinic RSKGM FKG UI in 2016. This was a retrospective descriptive study using secondary data from patient GDR that took the patient sociodemographic and CC data. The study results showed that from 4649 GDR data in 2016, only 1631 data 35,08 met the inclusion criterias. The mean age of patients were 32,46 years, with majority were female 61,4 in Adolescent Period 41,8 were Javanese 31,3 had Bachelor degree S1 42,4 and worked in Private sector 28 . The most common CC found was the ldquo Presence of Calculus rdquo 37 , so that Periodontics 43.9 is the most frequent field of Clinical Dentistry to be reffered in this study.