Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan di Wilayah Hukum Jakarta Pusat beserta faktor pendukung dan penghambat yang ditemui. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi evaluasi di setiap pranata /lembaga Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada saat proses peradilan belum tercapai, meskipun didukung oleh kebijakan yang diterbitkan di setiap pranata/lembaga namun perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat dan diterbitkan merupakan suatu kebijakan yang berdasarkan pendekatan berbasis kebutuhan (need based approach). Pendekatan berbasis kebutuhan sifatnya sangat terbatas dan hanya memenuhi target jangka pendek. Dari berbagai pengalaman, strategi pembangunan dengan pendekatan berbasis kebutuhan kerap menimbulkan berbagai masalah lanjutan dalam jangka menengah dan jangka panjang, karena tidak di dukung oleh sumber daya yang memadai, sarana dsb. Dengan adanya putusan hakim dalam dua kasus yang diangkat dalam tesis ini, merupakan contoh nyata proses peradilan tetap tidak dapat dihindari bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga putusan hakim menyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar terlindungi haknya, memang memerlukan pemahaman dan pengertian aparat penegak hukum tentang perlindungan anak dan didukung adanya peraturan perundangan tentang peradilan anak yang jelas, sehingga dapat diharmonisasikan dengan peraturan perundangan tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh setiap pranata mengandung arti yang dalam bagi perlindungan dengan didasari pendekatan hak asasi anak, bahwa anak sebagai subyek hukum bukan obyek hukum. Tentunya harus didukung oleh faktor hukumnya, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

---

This thesis discusses the implementation of child protection law in dealing with the judicial process in the Central Jakarta Jurisdiction and supporting factors and obstacles encounter. This research is research with a qualitative approach using the method of evaluation studies at each institution/agency Criminal Justice System for Children. The results show that the implementation of child protection laws to deal with during the judicial process is not reach, even if support by policies issue in each of the institutions/agencies, but the protection and best interests of the child neglect. This is because policies are made and issued a policy based on needsbased approach. Needs-based approach is very limited and only meet short-term targets. From various experiences, the development strategy-driven approach often led to further problems in the medium term and long term, because it is not supported by adequate resources, facilities and so on. With the verdict in two cases raise in this thesis, an example of the judicial process remains unavoidable for children who have to deal with the law, so that the guilty verdict and sentence to imprisonment. Handling a child is confront with a legal right to be protect, it requires understanding and understanding of law enforcement officers on child protection and supported the legislation on child justice clear, so that rules can be harmonized with the legislation on human rights and child protection. In addition, the policy made by each institution has a deep meaning for the protection of the rights based approach to children, that children as legal subjects rather than objects of law. Course must be support by legal factors, law enforcement facilities, community and culture.

Abstrak :
Skripsi ini membahas bentuk advokasi, proses advokasi beserta faktor yang mempengaruhi proses advokasi yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI periode 2017-2022, serta pembagian peran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan advokasi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi eksploratif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa KPAI melakukan bentuk advokasi kebijakan dan advokasi kasus melalui tahapan yang dinamis melalui peran sebagai fasilitator, mediator, dan advokat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya advokasi yang diharapkan KPAI. Namun diakui bahwa hambatan tersebut diimbangi dengan faktor-faktor pendukung yang datang dari dalam maupun luar lembaga. Penelitian ini menyarankan agar KPAI memperluas upaya advokasi ke masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak melalui media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat luas.

---

This undergraduate thesis discusses the types of advocacy, advocacy process conducted by Indonesian Children Protection Commission KPAI for the period of 2017 2022 and factors that affect its process as well as the division of roles by the stakeholders involved in advocacy process. This research is a qualitative research with exploratory study. The results of this study conclude that KPAI conducts policy advocacy and case advocacy through the dynamic process by playing roles as facilitator, mediator, and advocate. There are still some factors that hamper the implementation of the advocacy expected by KPAI. However these barriers are offset by the support factors that come from within and outside the organization. This research suggests that KPAI should extend its advocacy about the importance of protecting children 39 s rights to society through social media that is widely used by the wider community.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas tentang isu kekerasan seksual terhadap anak yang kian marak terjadi di masyarakat. Tercatat selama tahun 2010, ada 23 ribu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Kasus ini masih sedikit mendapatkan perhatian dari masyarakat, padahal secara hukum segala tindakan berkenaan dengan aksi kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam KUHP dan UU No.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Atas dasar itu, maka Pusat Kajian Perlindungan Anak (PusKaPA) sebagai lembaga yang memiliki visi di bidang perlindungan anak di Indonesia berinisiatif untuk membuat sebuah komunikasi pemasaran social terpadu dalam menyosialisasikan isu kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Kampanye ini akan mengusung ide besar `Anakmu Bukan Mainan Mereka` yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran target khalayak dan masyarakat akan isu yang ada. Kampanye ini akan dilaksanakan dalam tiga periode yang berdasar pada hierarchy of effect pada teori AIDA, di mana dalam periode satu (Intro) akan menyasar awareness khalayak, kemudian periode dua (Know) ditujukan untuk meningkatkan interest dan desire, serta periode tiga (Do) sebagai periode terakhir bertujuan untuk mengajak khalayak untuk melakukan tindakan (action) berkaitan dengan isu yang diangkat. Kampanye ini akan dilakukan selama enam bulan dengan menggunakan bauran media dan menghabiskan biaya sebesar Rp 9.161.197.500,-

---

This final assignment is studying about children sexual molestation issue that keeps flaring within the society lately. There were recorded about 23 thousand children sexual molestation happened in 2010. This case still got lack of attention from the society, even though, based on the law, this case is managed on KUHP and UU No.23 year 2002, about Children Protection. According to those situations, therefore Pusat Kajian Perlindungan Anak (PusKaPA) as an institution whose vision in children protection side initiates an integrated social marketing communication in order to socialize this children molestation issue. The big idea of the campaign is `Your Kid Is Not Their Toy`s. The aim of the campaign is to increase public awareness to the issue. The campaign will be done in three periods by adapting the hierarchy of effect based on AIDA theory, which in the first period (Intro), it will focus on increasing the marketing target`s awareness. Then, in the second period (Know), it will reach target market`s interest and desire. Finally, in the last period (Do), the campaign is targeted to persuade target market to make an action to the issue. The campaign will run for six months, use mix media, and consume the total budget of Rp 9.161.197.500,-.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Peraturan KabareskrimPolri Nomor 1 Tahun 2012 terkait kajian mengenai pemeriksaan pelaku anak yangmelakukan tindak pidana perbuatan cabul di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polresta Depok. Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang terjadi di Depok cukuptinggi dengan 45 kasus dengan 7 anak sebagai pelaku sepanjang tahun 2017.Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2012 merupakan langkah nyata Polri terhadapperwujudan hak anak karena berisi Standar Operasional Prosedur SOP penanganananak yang berhadapan dengan hukum. Pemeriksaan pelaku anak dilakukan denganadanya perlindungan khusus. Perlindungan khusus membuat hak anak tetapdiutamakan meskipun dalam hal ini anak tersebut merupakan pelaku tindak pidana. Penelitian ini menganalisis mengenai kajian pemeriksaan pelaku anak karena padatahap pemeriksaan penyidik berkomunikasi langsung dengan pelaku anak sehinggarawan terjadi pelanggaran hak anak. Penelitian ini juga membahas mengenai dampakadanya implementasi kebijakan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2012terhadap proses pemeriksaan pelaku anak di Polresta Depok. Pemeriksaan pelakuanak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul dilakukan oleh penyidik UnitPPA Polresta Depok mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak demi tercapainya hak anak sebagai pelaku. Hasil penelitian inimenunjukan adanya kendala dari segi komunikasi, sumber daya manusia, saranaprasarana, pendanaan, dan struktur birokrasi. Kendala yang ada diharapkan dapatdiatasi dengan perbaikan internal Polri, selain itu harus adanya kerjasama antaraPolri dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

---

This study is to examine the implemetation of the policy of Indonesian NationalPolice of criminal investigation division law No. 1 year 2012 related with theinvestigation of children offenders on criminal offense of obscenity in Women andChildren Services Unit of Depok Police Resort. The criminal offense of obscenitycommitted in Depok itself is quite high with 45 cases with 7 children as perpetratorsthroughout 2017. The Indonesian National Police law No. 1 year 2012 is a realaction of Polri towards the realization of children rights related on the content ofStandard Operational Procedures SOP on handling children against law. Theinvestigation of children offenders is hold in the presence of special protection.Special protection allows the children rights remain a priority even though, in thiscase, the child is a criminal offender. This study is to analyze the review on the investigation of children offenders since the the investigators communicate directlywith them at the inspection stage, in which it is vulnerable to occur violation ofchildren rights. Furthermore, it discusses the effects of the implementation of tbepolicy of Indonesian National Police of criminal investigation division law No. 1year 2012 related to the investigation process of children offenders in Depok PoliceResort. The examination of children offenders on criminal offense of obscenity isconducted by investigators of PPA Unit of Depok Police Resort referring to Law No.35 of 2014 on Child Protection for achieving the rights of children as perpetrators.The results of this study indicate some obstacles in terms of communication, humanresources, infrastructure, funding, and bureaucratic structure. The existing obstaclesare expected to be overcome by the internal improvement of the Police. And inaddition, the need for cooperation between the Police and the Ministry of WomenEmpowerment and Child Protection should be improved.