"Pemerintah berkewaj iban menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Penyediaan tanah transmigrasi harus memenuhi kriteria kejelasan areal (clear) dan status tanah harus bebas dari masalah (clean) termasuk dalam penyediaan tanah pekarangan bagi para transmigran lokal di kecamatan Cikedung kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah pekarangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya bagi tanah transmigran yang diteliti merupakan permasalahan pokok dalam penelitian ini.
Metode penelitian mempergunakan metode kepustakaan. Data yang dihimpun adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu UU No. 5 Tahun 1960, UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, PP Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dan yang terkait dengan pengadaan tanah transmigrasi serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pertanahan dan transmigrasi. Observasi dan wawancara di Ditjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Depnakertrans, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat guna mendukung penelitian kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat tanah pekarangan transmigran lokal di Cikedung yang telah ditempatkan selama tujuh tahun masih terbengkalai hingga melampaui batas waktu yang telah ditetapkan yaitu selambatlambatnya lima tahun sejak ditempatkannya para transmigran sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) PP No. 2 Tahun 1999. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya kesinambungan kerja Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan yang lama dengan yang baru pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu, sehingga menyebabkan terhambatnya penyelesaian sertipikat tanah induk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang pada akhirnya berdampak pula kepada terhambatnya penyelesaian sertipikat tanah pekarangan bagi para transmigran tersebut.
Pursuant to Article 23 of Law Number 15 of 1997 concerning Transmigration, the government is obliged to provide the land for transmigration program. Land Acquisition for transmigration must comply the criteria of clean and clear meaning status of the land has to be free from any disputes, including the availability of the local transmigrants land in Cikedung, Indramayu, West Java. The process of the issuance land's certificate for the yard and also the influence factors for transmigrans, are the main issues of the research.
The research method is literature method, data collected are secondary data in the form of primary substance law i.e. Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law, Law Number 15 of 1997 concerning Transmigration, Government Regulation Number 2 of 1999 regarding Transmigration's Implementation ("GR No.2/1999) and some technical guidance regarding land acquisition of transmigration, secondary substance law in the form of land law and transmigration books. The observation and interview were held in Labor and Transmigration Department, Local Land Ofiice of Indramayu and Vital Statistic and Civilization Official, in order to support the library research.
The research result show that the publicationof land's certificate of local transmigrants land which has been placed for seven years since the transmigrants were stayed on the land as regulated in Article 56 Para (1) of GR No.2/1999. This matter particularly caused by incontinuity cooperation between the past Head of Measurement and Mapping of the Indramayu Land Office and the present Head of Measurement and Mapping of the Indramayu Land Office, thus causes obstacles for the process of land's certificate on behalf of Indramtu Local Government which affects to the transmigration's land certification process."
