Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Energi terbarukan tenaga surya memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia karena matahari dapat bersinar cenderung lebih lama dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia memiliki potensi tenaga surya mencapai sebesar 207.898 GW, selain itu pemerintah juga mendukung pembangunan tenaga surya di Indonesia demi mencapai target bebas emisi di tahun 2050. Namun, meskipun tenaga surya menghasilkan energi bersih, saat menyentuh masa habis pakainya, komponen sistem PV akan di decommissioning karena efisiensi produk dari tahun ke tahun akan semakin menurun yang disebabkan oleh degradasi. Riset ini membahas proyeksi limbah sistem PV yang akan dihasilkan pada tahun 2033-2052 dan menganalisis pengaruh faktor pengelolaan limbah sistem PV terhadap ekonomi sirkular. Dengan menggunakan metode time series, didapatkan bahwa metode Single Exponential Smoothing dan Holt Winter’s adalah metode yang paling akurat. Penulis menggunakan metode kuesioner untuk mengetahui perspektif responden yang berasal dari perusahaan Independent Power Producer, EPC, dan supplier sistem PV lalu dilanjutkan dengan pengolahan data dengan metode Spearman’s Correlation untuk menganalisis faktor pengelolaan limbah sistem PV yang berpengaruh terhadap ekonomi sirkular, tiga dimensi yang diukur adalah dimensi teknologi, ekonomi, dan lingkungan. Dimensi yang memiliki hubungan terhadap ekonomi sirkular adalah dimensi teknologi dan lingkungan.

---

Solar renewable energy has considerable potential to be developed in Indonesia because the sun tends to shine longer than other countries. Indonesia has a 207,898 GW potential for solar energy, and the government actively encourages its growth in order to meet the country's 2050 goal of zero emissions. However, even though solar energy generates clean energy, PV systems will be decommissioned when they reach the end of their productive lifespans since the product efficiency will degrade with time. This research discusses the projection of PV system waste that will be produced in 2033-2052 and analyzes the effect of PV system waste management factors on the circular economy. By using the time series method, Single Exponential Smoothing and Holt Winter’s method is the most accurate method for this projection. This study used the questionnaire method to determine the perspective of respondents from the Independent Power Producer company, EPC, and PV system suppliers then proceed with data processing using Spearman's Correlation method to analyze the PV system waste management factors that affect the circular economy, the three dimensions measured are the dimensions of technology, economy, and environment. The dimensions that have a relationship to the circular economy are the technological and environmental dimensions.

 

"

"Seiring meningkatnya kesadaran umum mengenai dampak aktivitas ekonomi manusia terhadap lingkungan, diskursus ekonomi sirkular yang digadang-gadang dapat menjadi pengganti sistem ekonomi konvensional yang destruktif terhadap lingkungan pun semakin berkembang. Dalam satu dekade terakhir, ekonomi sirkular mendapat cukup banyak momentum dan perhatian dari berbagai aktor internasional, baik praktisi maupun akademisi. Uni Eropa adalah contoh aktor yang memimpin advokasi norma ekonomi sirkular secara prominen, norma ekonomi sirkular dipromosikan dengan cara mendorong negara-negara anggotanya untuk melokalisasi Circular Economy Action Plan yang dirilis pada tahun 2015, serta mencangkok prinsip-prinsip ekonomi sirkular ke dalam rencana pembangunan nasionalnya. Berbekal arahan Uni Eropa, Inggris pun menginternalisasi prinsip-prinsip ekonomi sirkular yang ada di dalam Circular Economy Action Plan dan turut mendorong aktor-aktor lokal di negaranya untuk mengimplementasikan ekonomi sirkular dalam berbagai kegiatan ekonomi. Hal ini terus berlanjut bahkan ketika Inggris sudah hengkang dari Uni Eropa. Di awal tahun 2020, Inggris bahkan mengeluarkan pernyataan resmi yang meneguhkan komitmennya untuk tetap mengimplementasikan norma ekonomi sirkular kendatipun sudah tidak memiliki kewajiban sebagai anggota Uni Eropa untuk mematuhi Circular Economy Action Plan. Berangkat dari kejanggalan tersebut, penulis lantas merumuskan pertanyaan penelitian yang melandasi skripsi ini, yaitu, “Mengapa Inggris melokalisasi norma Circular Economy Action Plan Meski Sudah Keluar dari Uni Eropa?”. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menganalisis alasan dibalik keputusan Inggris untuk melanjutkan proses lokalisasi norma ekonomi sirkular sekaligus proses lokalisasi yang terjadi dengan Teori Lokalisasi milik Acharya. Sebagai hasil penelitian ini, penulis mendapat temuan penelitian berupa pragmatisme Inggris dibalik komitmen mereka terhadap norma ekonomi sirkular. Proses lokalisasi norma ekonomi sirkular di Inggris juga terbukti berhasil dengan dibuatnya UK Circular Economy Package yang diadaptasi dari EU Circular Economy Package. Topik penelitian ini penting untuk diangkat menjadi studi Hubungan Internasional karena permasalahan lingkungan dan ekonomi yang saling berkelindan dan bersifat transnasional. Diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur Hubungan Internasional mengenai lokalisasi norma, khususnya norma ekonomi sirkular yang terjadi di suatu negara.

---

Along with the increasing general awareness about the impact of human economic activities on the environment, the circular economic discourse which is predicted to be a substitute for the conventional economic system that is destructive to the environment is also growing. In the last decade, the circular economy has received a lot of momentum and attention from various international actors, both practitioners and academics. The European Union is an example of an actor leading the advocacy of circular economic norms in a prominent manner, circular economy norms are promoted by encouraging member countries to localize the Circular Economy Action Plan, released in 2015, and incorporating circular economy principles into their national development plans. Armed with the European Union's directives, the UK has also internalized the circular economy principles in the Circular Economy Action Plan and has also encouraged local actors in its country to implement a circular economy in various economic activities. This continued even after Britain left the European Union. In early 2020, the UK even issued an official statement confirming its commitment to continue implementing circular economy norms even though it no longer has the obligation as a member of the European Union to comply with the Circular Economy Action Plan. The UK attitude shows that there has been a process of localization of circular economic norms taking place in its country. Departing from these discrepancies, the author then formulates a research question that underlies this thesis, namely, "Why did Britain localize the Circular Economy Action Plan norms even though they have left the European Union?". To answer this question, the author analyzes the reasons behind the UK's decision to continue the localization process of circular economic norms as well as the localization process that occurs with Acharya's Localization Theory. As a result of this study, the authors found research findings in the form of British pragmatism behind their commitment to circular economic norms. The process of localizing circular economy norms in the UK has also proven successful with the creation of the UK Circular Economy Package which was adapted from the EU Circular Economy Package. This research topic is important to be appointed as a study of International Relations because environmental and economic problems are intertwined and transnational in nature. It is hoped that this research can add to the International Relations literature regarding the localization of norms, especially circular economic norms that occur in a country."