Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian kepada kelompok perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kawin dengan laki-laki Warga negara Asing (WNA) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan WNI yang mengawini laki-laki WNA dalam prakteknya mengalami banyak hambatan dalam mengakses haknya sebagai warga negara, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial. Pembatasan tersebut berpangkal dari pembedaan kedudukan perempuan WNI yang didefinisikan dalam UU Kewarganegaraan yang mengikuti status hukum suarninya yang berwarga negara asing. UU Kewarganegaraan yang disusun dengan semangat nasionalisme sempit dan menyangsikan loyalitas perempuan sebagai warga negara telah berdampak kepada peraturan lain, seperti keimigrasian, kebijakan agraria, serta peraturan lain yang bersifat strategis. Peraturan-peraturan tersebut saat ini sudah tidak relevan lagi karena masalah kewarganegaraan tidak lagi sebatas masalah nasionalisme, akan tetapi merupakan perlindungan terhadap setiap warga. yang dijamin dalam banyak peraturan, termasuk diantaranya dalam CEDAW.

---

This research is focusing on a group of Indonesian women who arc married to foreign men. The Qualitative approach is used in this research. The research found that Indonesian women married to foreign husbands have limited access to their rights as citizens simply due to marrying foreign husbands. The existing citizenship laws state that one family is to adopt one nationality which is the husbands nationality. The implication for these women is limited access to resources such as property, certain types of work, and limited access to political involvement since the women's legal status is identified with the foreign national husband. Therefore, she is considered part foreigner instead of Indonesian. The citizenship laws were made just after Indonesia declared freedom from western colonization which caused the concept of citizenship to be based on "narrow-minded" nationalism. This is no longer relevant since citizenship now is guaranteed by many laws and international conventions such as CEDAW which consider citizenship a right that protects every person.

Abstrak :
Aliansi Pelangi Antar Bangsa yang terdiri dari berbagai komunitas perkawinan campuran di dalamnya adalah organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepentingan dan misi yang sama untuk memperjuangkan perubahan UU kewarganegaraan khususnya UU No. 62 Tahun 1958 yang dianggap masih mengandung diskriminasi terhadap pelaku perkawinan campuran. Untuk mencapai tujuan ini APAB harus mendapatkan dukungan DPR-RI agar perubahan UU No. 62 Tahun 1958 ini menjadi agenda untuk diubah sesuai proses perubahan UU yang berlaku. Sehingga penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran dari APAB dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep civil society, civil society organization, kelompok kepentingan, serta mekanisme proses pembentukan undang-undang yang berlaku pada konteks penelitian. Penggunaan konsep tersebut didasarkan pada asumsi bahwa APAB berperan sebagai sebuah kelompok kepentingan, salah satu bentuk dari organisasi masyarakat sipil, dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung terhadap proses perubahan UU tersebut. Dalam menjalankan upayanya, APAB menjalankan perannya dengan melakukan direct lobbying, information campaign dan coalition building. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana peran APAB dalam mempengaruhi proses pembuatan UU No. 12 Tahun 2006. Dari hasil penelitian terlihat bahwa APAB dengan menjalankan perannya sebagai kelompok kepentingan berhasil mempengaruhi DPR-RI dalam melakukan proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. ......Aliansi Pelangi Antar Bangsa is a civil society organization that consist of many mixed marriage communities with common mission and objective, which is to change the Law No. 62 Year 1958 about citizenship that was considered by them still consisted discriminative aspects toward mixed marriage families. To reach this objective, APAB must attain the support of DPR (Peoples’ Representatives Board) to put this revision of the Law No.62 Year 1958 to be put into an agenda as the law that is to be revised by DPR according to the existing law. In that case, this research focusing on a question on how is the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process This research will be using some concepts of civil society, civil society organization, pressure groups, and also the mechanism of law making process that applied in this research context to answer that research question. Using these concepts is based on a assumption that APAB role as a pressure group, one kind of a civil society organization, in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process. This research uses qualitative approach to the description. The information was obtained by conducting in depth interviews with the people who were the actors having the direct experience and the direct knowledge about the process of the formation of the new law. In their effort, APAB applies political roles by doing direct lobbying, information campaigning and coalition building. The study aims to observe the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006. The research shows that APAB was successful in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006.