Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Migrasi orang-orang Nias ke Medan secara masif baru terjadi sejak tahun 80-an ke depan. Realitas ini sejalan dengan peningkatan penduduk perkotaan secara nasional di Indonesia, yakni 5,1 persen. Penduduk negara berkembang hampir 42 persen tinggal di perkotaan. Melonjaknya jumlah penduduk di kota seiring dengan perkembangan struktur dan ruang kota yang menerima imbas kapitalisme global lewat salah satunya penanaman modal asing. Sejalan dengan pertumbuhan kota-kota besar itu pula, termasuk Medan, dampak ikutannya adalah arus masuk migran yang masif. Migran baru ini biasanya memasuki sektor informal di samping sektor formal yang sering dianggap sebagai katup penyelamat bagi migran pendatang. Fenomena yang sama juga terjadi di Medan. Gelombang masif migran Nias mulai memasuki sektor informal yang ada di Medan. Kehadiran etnis Nias ini diduga mengalami kesulitan adaptasi dengan penduduk setempat. Indikasi ini terekam jelas dari konflik etnis Nias dengan etnis Karo di Kaban Jahe pada akhir 1995. Indikasi yang lebih mikro terlihat dalam polarisasi pangkalan-pangkalan beca yang terjadi di sekitar kampus USU. Dalam perkembangan kota dimaksud, bagaimana migran tersebut beradaptasi; secara sosial (neighbourhood integration), dan budaya (peran asosiasi budaya lokal di kota). Namun paruh tahun 1997, krisis moneter (`Asian Flu') seolah telah menciptakan anomali dalam perkembangan kota-kota di Indonesia. Krisis moneter tersebut telah menimbulkan kilas balik yang ditandai antara lain penanaman modal asing yang kian minim bahkan diduga terjadi pelarian modal ke luar negeri - dan perkembangan kota yang stagnan. Dalam konteks ini, strategi adaptasi ekonomi para migran selama krisis akhirnya juga ditelusuri, yang sebelumnya tidak dijadikan variabel dalam studi ini. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan realitas sosial. Tidak mencari atau menjelaskan antarvariabel, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. Sedangkan populasi penelitian adalah migran yang bekerja di sektor informal. Karena kerangka sampel (sample frame) tidak ada, maka penarikan sampel dilakukan secara nonrandom. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan dua Cara. Pertama, teknik bola salju (snow ball) di permukiman para migran. Kedua, teknik kebetulan (accidental) di pangkalan-pangkalan beca di sekitar kampus USU. Jumlah sampel dalam penelitian ini 90 orang. Penetapan jumlah sampel ini dilakukan karena terjadinya kejenuhan data (pengulangan jawaban-jawaban). Selanjutnya, untuk mengumpul data disebarkan kuesioner setengah terbuka yang pengisiannya dituntun langsung asisten pengumpul data di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan lima orang migran yang kasusnya dianggap ?menarik'. Pemilihan responden ini didasarkan atas kuessioner yang telah dianalisa-Hasil wawancara mendalam ini dimuat dalam biografi singkat (lihat apendiks). Terakhir, analisis data dilakukan dengan membuat persentase lewat tabel-tabel tunggal sederhana sehingga terlihat besaran persentase yang mencerminkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan, integrasi ketetanggaan migran Nias ini dengan etnis lain di sekitar permukiman mereka tidak harmonis. Indikasi ini antara lain terungkap bahwa 23,3 persen responden tidak pernah berinteraksi dengan tetangga yang bukan orang Nias. lndikasi lain misalnya juga terlihat dari pengakuan migran yang menyatakan bahwa 44 persen di antara mereka tidak pernah menghadiri acara atau pesta yang dilakukan tetangga yang bukan orang Nias. Bahkan 41,1 persen mengaku tidak memiliki teman dekat yang bukan orang Nias. ini mengekspresikan bahwa stradkasi etnis terjadi antara mingran Nias sebagai pendatang dengan penduduk setempat. Dalam konteks ini, migran Nias dipandang sebagai etnis subordinate dan host ethnic dianggap superordinate. Kondisi ini pada gilirannya sering melahirkan prejudice (perkembangan akumulatif dari etnosentrisme) yang memendam konflik Eaten. Indikasi ini jelas terlihat dengan terjadinya polarisasi pangkalan-pangkalan beca yang dikuasai etnis Nias di satu sisi dan etnis Karin dan Jawa di sisi lainnya. Konflik laten ini dengan mudah bisa berubah menjadi konflik terbuka lewat pemicu sepele yang bemuatan ethnic group resources, yakni melalui mobilisasi dan solidaritas dengan menggunakan etnisitas. Temuan adaptasi budaya menunjukkan bahwa 43,3 persen responden mengaku tidak mengetahui keberadaan asosiasi budaya lokal di tempat tinggal mereka. Selebihnya, 45,6 mengakui keberadaan asosiasi dimaksud, dan 11,1 persen mengaku tidak tahu. Migran yang tidak mengetahui keberadaan asosiasi lokal umumnya adalah migran muda (belum berkeluarga) yang relatif baru (1-2 tahun) tinggal di Medan dan mengikuti orang gereja kharismatik (fundamentalis). Sedangkan migran yang tertibat dalam asosiasi lokal biasanya adalah migran yang sudah berkeluarga dan telah lama menetap di Medan serta mengikuti aliran gereja tradisional. Temuan menarik studi ini adalah bahwa migran Nias tidak terlalu mengenal asosiasi perkumpulan marga - seperti migran Batak umumnya. Menurut pengakuan mereka, ikatan marga tidaklah begitu berperan dalam kehidupan sosial mereka. Justru yang lebih mengikat adalah prinsip fabanuasa (teman sekampung). Terakhir, strategi adaptasi ekonomi para responder dalam suasana krisis adalah melibatkan istri (81.6 %) dan anak bekerja (bagi migran yang telah berkeluarga) untuk menambah pendapatan keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, 55,3 persen responden mengurangi menu makanan di rumah dan belanja di pasar murah (31,6 %). Bahkan 23,3 % responden mengaku mengurangi jatah makan (3 x sehari)."

"Tesis ini berupaya untuk mengungkapkan semakin kompleksnya masalah tata ruang di kota pelabuhanratu yang merupakan ibu kota kabupaten Sukabumi di wilayah propinsi Jawa Barat sebelah selatan. Kondisi ini bahkan berimbas pada wilayah sekitarnya, sehingga semakin disadari tentang esensi dari tata ruang yang mendorong untuk dilakukannya alternatif mengenai kebijakan dan strategi dalam kegiatan pembangunan. Untuk mendukung penelitian ini digunakan analisis SWOT untuk mengukur kinerja tata ruang kota saat ini."

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk yang pesat - khususnya di DKI Jakarta - mengakibatkan tekanan yang berat terhadap kota, sehingga untuk mengatasinya dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 13 tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah JABOTABEK yang menghasilkan strategi pembangunan arah timur - barat di kota-kota sekitarnya. Maka dilaksanakan pembangunan kota baru mandiri (self-contained) Bumi Serpong Damai seluas 7.000 ha. Diharapkan kota baru tersebut tidak lagi bergantung pada kota induk karena akan dilengkapi dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup serta fasilitas perkotaan lain bagi penduduknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tujuan membangun suatu kota baru mandiri dapat tercapai, apalagi jika mengingat 'jarak' yang relatif dekat dengan Kota induk dan aksesibilitas yang baik. Hal ini mengingat kenyataan terjadinya gerak ulang alik yang diambil sebagai indikator kemandirian suatu kota baru yang cukup besar ke Jakarta mencapai 310.085 jiwa/hari pada tahun 1986. Penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel secara stratified random sampling terhadap 219 KK dengan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara berstruktur dan mendalam. Lokasi penelitian dilakukan selain di kota baru, juga diambil kota pembanding Bekasi yang dianggap dapat mewakili kondisi kota baru pada tahap yang sudah lebih berkembang. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan persentase maupun dengan uji statistik Kruskall Wallis dan tes U-Mann Whitney (X2). Penelitian menghasilkan temuan bahwa untuk kegiatan bekerja, di kota baru perlu adanya sumber penggerak kerja (employment generator) dan kesempatan antara (intervening opportunity) yang dalam hal adalah kota Tangerang, keberadaan PUSPIPTEK, ITI dan pabrik-pabrik sepanjang jalan Serpong-Tangerang. Selain itu, perlu dipikirkan pembangunan fasilitas perkantoran baik pemerintah maupun swasta karena adanya kecenderungan kota baru diisi oleh orang-orang yang berstatus kerja mantap sehingga sulit untuk pindah kerja. Untuk fasilitas perkotaan lainnya perlu dilengkapi dengan berbagai jenis fasilitas yang memadai tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Khusus untuk fasilitas pendidikan perlu prioritas pembangunan lebih banyak SD karena tingginya angka keluarga-keluarga muda."

"ABSTRAKPertumbuhan kota biasanya berhubungan dengan adanya gejala urbanisasi, yang lazim diartikan sebagai proses perubahan proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan. Dengan kata lain urbanisasi baru dapat terjadi apabila angka pertumbuhan penduduk perkotaan lebih besar daripada angka pertumbuhan penduduk pedesaan. Bila angka pertumbuhan penduduk di kedua daerah itu sama, urbanisasi dapat dikatakan tidak terjadi. Para ahli melihat bahwa pertumbuhan kota berlangsung karena dua hal, yakni apa yang disebut sebagai pertumbuhan alami sebagai selisih kelahiran dan kematian, serta reklasifikasi dan migrasi. Faktor yang terakhir ini memberikan kontribusi pertumbuhan kota berupa pertambahan penduduk karena migrasi masuk ke kota dan penggabungan wilayah kota disebabkan perluasan wilayah dan reklasifikasi desa menjadi wilayah kota. Reklasifikasi dan migrasi umumnya lebih banyak terjadi pada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pusat perkotaan, di mana hampir seluruh kegiatan masyarakat, baik itu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan, perdagangan sosial budaya maupun kegiatan lainnya dipusatkan. Dilihat dari sudut itu, urbanisasi yang terjadi bisa diartikan sebagai proses menjadi kotanya suatu daerah atau wilayah pedesaan akibat adanya pengaruh yang kuat dari kegiatan pusat perkotaan. Dengan demikian wilayah pedesaan akan mengalami proses menjadi kota bila kegiatan-kegiatan yang bersifat kekotaan terjadi di daerah pedesaan. Kegiatan kekotaan pada dasarnya membawa pengaruh perubahan terhadap masyarakat pedesaan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan masyarakat. Perubahan ini semakin tampak dengan jelas apabila kita melihat bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan perilaku orang desa. Secara sepintas lalu perubahan-perubahan itu terjadi akibat berkembangnya kebudayaan kota yang memasuki wilayah pedesaan, sehingga kehidupan pedesaan mengalami proses perkotaan. Urbanisasi (proses menjadi kota) juga terlihat di desa Sepanjang Jaya Kota Administratif Bekasi. Secara fisik desa Sepanjang Jaya berkembang dengan makin tumbuhnya wilayah desa dengan berbagai pembangunan perumahan, pembangunan fasilitas perkotaan seperti prasana dan sarana jalan, fasilitas penerangan jalan berupa sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Perkembangan wilayah desa seperti di atas berakibat tumbuhnya kesadaran untuk berusaha mengadakan proses penyesuaian dengan situasi yang berkembang. Kegiatan-kegiatan seperti menyekolahkan anak, bekerja di sektor industri, berdagang sebagai usaha diversifikasi kegiatan ekonomi dilakukan masyarakat. Adanya perubahan semacam ini muncul ketika desa Sepanjang Jaya ditetapkan sebagai salah satu desa di kota Administratif Bekasi. Secara formal desa Sepanjang Jaya dibentuk sejak tahun 1981 berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 48, bertepatan dengan pembentukan kota Administratif Bekasi. Penetapan ini sekaligus mensahkan bahwa desa Sepanjang Jaya berada di bawah pembinaan langsung Wali Kota Administratif Bekasi. Perubahan seperti di atas memberi peluang yang besar kepada wilayah desa untuk membangun dirinya dalam pola pembangunan kawasan Jakarta-Bogor-Tangerang dan Bekasi (JABOTABEK), yang berfungsi sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta. "

"Kota-kota di dunia terus mengalami pertumbuhan, baik dari segi ukurannya maupun dari sisi demografinya. Kondisi ini akan membawa tantangan tersendiri bagi wilayah perkotaan. Dengan makin banyaknya penduduk yang tinggal di kota maka tuntutan akan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan mendasar di wilayah perkotaan juga akan meningkat. Permintaan akan kebutuhan dan fasilitas perkotaan mendasar seperti fasilitas pendidikan, air bersih, sanitasi, persampahan, listrik, komunikasi dan lain sebagainya akan meningkat. Tesis ini mencoba untuk mengukur kinerja kota-kota di Pulau Jawa, baik metropolitan, besar maupun sedang dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan mendasar bagi penduduknya dengan menggunakan pendekatan City Development Index (CDI).Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar di kota metropolitan lebih baik daripada kota besar dan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar di kota besar lebih baik daripada kota sedang. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kota yang memiliki kinerja di bawah rata-rata dalam hal penyediaan air bersih, sanitasi, limbah rumah tangga, sampah, kesehatan dan aktivitas perekonomian.

---

Cities in the world continues to experience growth, both in terms of size and demography. This situation will bring challenges for these cities. With the increasing number of people living in cities the demand for basic need and facilities will also increase. The demand of basic facilities and needs such as education facilities, clean water, sanitation, garbage, electricity, communications and others will increase. This thesis attempts to measure the performance of cities in Java, whether metropolitan, large or medium in meeting basic needs and services for its residents by using City Development Index (CDI) approach.The results show that the overall fulfillment of basic needs and services in a metropolitan city is better than big cities and the fulfillment of basic needs and services in big cities is better than the medium city. In addition the research also shows that there are several cities that have a performance below average in terms of water supply, sanitation, household waste, garbage, health and economic activity."

"Peranan pemerintah kota dalam menciptakan kesejahteraan dan ketertiban kehidupan kota sedang melaksanakan berbagai pembangunan sarana dan prasarana kota, termasuk mengatur ketertiban pemanfaatan ruang/lahan kota. Fungsi pelayanan dari pemerintah kota tidak lain dari fungsi alokasi sumber daya ekonomi kota. Dalam hal ini fungsi alokasi sumber daya lahan kota. Bertambahnya penduduk daerah perkotaan, pada prinsipnya bermanfaat untuk mendukung pembangunan kota. Namun, pertambahan dan perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatannya akan memerlukan adanya perluasan ruang kota sebagai wadah perkembangan kegiatan tersebut.Perkembangan kota Palembang yang merupakan ibu kola Propinsi Sumatera Selatan sulit untuk dapat dikendalikan tanpa adanya pengarahan untuk mengisi ruang-ruang kota yang ada. Sehingga dapat menampung sesuai arah perkembangan yang diinginkan, juga meningkatkan pemanfaatan ruang kota secara lebih fungsional dan berdaya guna. Permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan pertumbuhan penduduk cenderung menjadikan keterbatasan daya tampung kota. Ditambah lagi dengan besarnya keikutsertaan swasta yang berintervensi kedalam kebijakan pembangunan kota. Hal ini bukan tidak akan menjadi permasalahan, karena sesuai dengan pertimbangan mekanisme pasar, motivasi penempatan kegiatan usaha swasta lebih sering tidak seiring dengan kepentingan masyarakat dan keteraturan kota secara tata ruang.Untuk itulah, sebagai upaya mengantisipasi permasalahan perkembangan kota Palembang yang semakin kompleks. Dimana adanya keterbatasan lahan kota serta perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatannya semakin meningkat. Kebutuhan akan sarana dan prasaran kota dengan sendirinya semakin meningkat pula. Sedangkan di lain pihak untuk menyediakan berbagai kebutuhan tersebut tentu memerlukan konsekuensi dana yang cukup memadai dengan ukuran luas administrasi wilayah kota.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan mempelajari upaya peningkatan pemanfaatan ruang kota Palembang secara lebih optimal dan mengoptimalkan daya tampung fisik kota. Dengan mempelajari upaya peningkatan pemanfaatan ruang kota secara optimal, sebagai kebijakan alternatif penyelesaian masalah-masalah perkembangan dan pertumbuhan kota. Selanjutnya dapat diketahui dampaknya terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan alat analisa kuantitatif dengan mencoba memberikan suatu gambaran secara garis besarnya. Alat analisa regresi dalam upaya melihat pakembangan pajak dan retribusi daerah serta penduduk terhadap pendapatan asli daerah. Untuk alat analisa program linear, dengan cara konsep optimasi pemanfaatan ruang kota yang sesuai RTRWK Palembang 1999-2009 ataupun pemanfaatan ruang kota yang diduga sesuai dengan market process (mekanisme pasar) yang berlaku. Hal tersebut ternyata memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Berdasarkan hasil analisa dari konsep optimasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan lahan kota. Hasil solusi dari konsep optimasi yang terdiri dari 3 (tiga) alternatif dengan metode Program Linear maka didapatkan nilai PAD maksimum pada tahun 2009 adalah : Altematif 1 dengan nilai PAD maksimum tercapai sebesar Rp. 55.107.473.000,-. Pada Alternatif 2 dengan nilai PAD maksimum tercapai sebesar Rp. 149.911.523.000,-. Sedanglmn untuk Altematif 3 didapatkan nilai PAD maksimum tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 251.860.067.000, Dan berbagai komposisi pentanfaatan ruang kota, dengan konsep optimasi lahan kota ternyata perkembangan penggunaan lahan kota yang bebas sesuai dengan arah perkembangan investasi, memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi kota . Bilamana pengarahan ruang kota tidak kaku serta memberikan kesempatan yang luas pada perkembangan investasi di sektor komersial, dengan daerah campuran (mix used) penggunaan ruang komersial terlihat dari hasil alternatif 3.Sebagai pemasukan dan saran dari hasil penelitian optimasi pemanfaatan ruang kota ini, antara lain:- Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan optimum, diperlukan adanya pengaturan serta pengisian bagi daerah yang belum terbangun dengan mempersiapkan kawasan dan lingkungan siap bangun. Dengan demikian akan membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru.- Sebelum tercapainya keadaan optimum kota, yang akan ditandai adanya stagnasi penerimaan PAD, alternatif upaya-upaya untuk peningkatan PAD perlu tetap digali. Hal ini diperlukan dalam rangka memperluas pelaksanaan otonomi daerah melalui upaya memperluas sumber-sumber pendapatan baru."

"Untuk membangun kota Jakarta sebagai kota masa depan khususnya pengembangan kawasan pantai Utara (Water Front City) diperlukan strategi dan kebijakan yang terpadu dari unsur-unsur terkait baik Pemerintah Daerah maupun pihak swasta serta masyarakat pantai Utara Jakarta. Gagasan pengembangan kawasan pantai Utara Jakarta telah dimulai sejak tahun 1989, namun sampai saat ini belum dapat dilaksanakan mengingat belum siap dan terkoordinasinya unsure-unsur terkait di atas. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah analisis strategi dan kebijakan pengembangan kawasan pantai Utara Jakarta yang dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi misi, strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta. 2. Seberapa besar ketahanan kota DKI Jakarta mempengaruhi misi, strategi dan kebijakan pengembangan. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah : 1. Menganalisis strategi dan kebijakan pengembangan kawasan pantai Utara Jakarta dan faktor-faktor mempengaruhinya. 2. Untuk memprediksi pengaruh ketahanan kota terhadap kebijakan kawasan pantai Utara Jakarta, apabila akan dilaksanakan pada saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini AHP( Analytical Hierarchy Process ) dari Thomas Saaty, yakni suatu metode yang mengukur bobot dalam menentukan pilihan dan variabel-variabel yang dianalisis. Untuk menentukan bobot tersebut telah ditentukan skala dasar, yakni suatu ukuran yang berlaku sesuai dengan prioritas-prioritas pilihan dengan berbagai kriteria. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan wawancara terstruktur, antara lain : pada tingkat misi, data diperoleh dari para ahli perencana, pada tingkat strategi data melibatkan pihak swasta, dan pada tingkat kebijakan, kuesioner dan wawancara dengan melibatkan seluruh komponen birokrasi, pihak swasta, pengelola bandara serta tokoh masyarakat di daerah penelitian. Tujuan penelitian butir 1 diperoleh kesimpulan bahwa untuk tingkat strategi, prioritas utamanya adalah pembangunan pelabuhan ( H )dengan bobot tertinggi 0,257 (25,7%), diikuti oleh pembangunan tempat rekreasi (R) : 0,247 (24,7 %), industri (I) : 0,149 (14 ,49%), dan pengembangan ekonomi ( E ) : 0,147 (14,7 %). Sedangkan pada tingkat kebijakan yang harus diprioritaskan adalah faktor birokrasi ( B ) dengan bobot 0,096 (9,6 %) diikuti oleh faktor pendanaan keuangan ( U) : 0,062 (6,2 %) dan prasarana (P) : 0,043 (4,3%). Untuk tujuan penelitian butir 2 diperoleh kesimpulan bahwa gatra ketahanan kota yang paling berpengaruh dan perlu ditingkatkan untuk kesuksesan strategi dan kebijakan pengembangan kawasan pantai Utara Jakarta adalah gatra ekonomi (E ) dan keamanan ( K) dengan masing-masing bobot prioritas 0,273 (27,3%) diikuti politik ( P) 0,235 (23,5 %) dan sosial budaya ( S ) : 0,218 (21,8 %). "

"Penyelenggaraan pembangunan, terutama di perkotaan, menghadapi situasi yang semakin kompleks di era desentralisasi ini, seperti: bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, kurang terkendalinya perkembangan sektor informal, keterbatasan infrastruktur perkotaan, degradasi kondisi sosial dengan semakin mudahnya terjadinya konflik dan lain sebagainya.Contoh kasus pada penelitian Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pertumbuhannya semakin menjamur, potensial berkembang menjadi konflik kepentingan antara pemerintah (sebagai pengambil kebijakan) dengan masyarakat PKL (sebagai pengguna).Dari kajian analisis SWOT, AHP, dan Game Theory yang digunakan, didapatkan angka-angka yang menunjukkan pilihan-piihan tindakan. Pilihan tindakan Pemerintah adalah merelokasi PKL ke lokasi dengan prasarana / sarana yang memadai dengan tetap memperhitungkan kestrategisan lokasi (0.231), sedangkan pilihan tindakan masyarakat PKL adalah, bersedia pindah asalkan menempati lokasi strategis / ramai untuk memperoleh lingkungan kondusif bagi kemajuan usahanya (0.211). Hasil bersamanya merupakan strategi yang bersifat "win-win solution", memuaskan semua pihak dengan payoff akhir (0.231;0.211).Fakta ini menunjukkan bahwa :1. Tujuan hilangnya gap antara harapan dan fakta yang ada selama ini, dapat segera tercapai. Harapan, Pasar Pembangunan sebagai kawasan dagang yang nyaman akan terwujud, sedangkan fakta teridentifikasinya masalah-masalah kawasan yang ada selama ini akan berangsur hilang.2. Strategi kebijakan pemerintah ini, yang melihat keberadaan PKL sebagai suatu peluang bukan ancaman menggambarkan sikap pemerintah yang cukup strategik, karena dengan merelokasi tidak ada lagi konflik pemanfaatan ruang, yang secara bergulir pada gilirannya akan tercapai juga sasaran-sasaran lainnya, seperti : tumbuhnya kemampuan memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD, memperkaya citra kawasan (baik sosial, ekonomi, pariwisata, maupun fisik kota), katup pengaman bagi kemiskinan dan pengangguran, menurun kan potensi konflik, dan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan sesuai visi-misi pemerintah.3. Bagi masyarakat PKL situasi ini memberikan semangat dan harapan lebih besar untuk maju, karena keberadaannya diberi ruang dan iklim yang kondusif. Diharapkan, dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi usaha formil.Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan kajian dan rekomendasi yang berdaya-guna dalam pengambilan kebijakan publik, baik oleh jajaran pimpinan Dept. Kimpraswil, maupun Pemda,khususnya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung."