Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Civil society merupakan istilah yang lahir dari Barat dan menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, seiring dengan merebaknya konsep demokrasi. Munculnya istilah tersebut bukan tanpa problem, karena, dikalangan tokoh civil society sendiri seperti; Hobbes, Locke, Hegel, Adam Ferguson, Roussaue, Tacqueville dan Gramcsi telah terjadi pertentangan dalam memproposionalkan konsep civil society. Bagi Negara-negara Arab, istilah civil society pertama kali dipopulerkan pada tahun 70-an oleh Burhan Ghaliyyun, seorang sosiolog asal Suriah. Kemudian tahun 80-an, mendapat perhatian yang sangat besar dari berbagai kalangan baik politisi, intelektual, akademisi, aktivis maupun birokrat dari kalangan pemerintah. Hal ini terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Markaz ad-Dirasat al-Wihdah al Arabiyah (Pusat Kajian Uni Arab) yang berpusat di Libanon, dan Markaz Ibnu Khaldun Liddirasat Al-Inma'i (Pusat Kajian pengembangan dan pembangunan Ibnu Khladun) yang berpusat di Kairo. Puluhan buku telah diterbitkan dan berbagai seminar telah digelar oleh kedua pusat studi tersebut. Sejauh yang penulis teliti, setidaknya, telah dilakukan penelitian secara khusus terhadap 13 negara; Mesir, Kuwait, Libanon, Palestina, Suriab, Qatar, Somalia, Sudan, Yaman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yordania dan Train Civil society di Negara-negara Arab (Mesir, Suriah dan Kuwait) berkembang melalui dua faktor utama; pengaruh arus golobalisasi, dan sosial budaya dan sistem politik bangsa Arab yang bersifat diktator dan monarkhi. Baik di Mesir, Suriah dan Kuwait perkembangan civil society secara drastis berlangsung sejak tahun 80-an, dan difahami sebagai kerangka demokrasi. Di Mesir, untuk menciptakan iklim demokrasi perlu penguatan civil society, diikenal dengan coraknya yang sekuler, telah membuka peluang besar untuk melakukan aktivitas-aktivitas orgnanisasi formal dan non formal, pemerintah dan non pemerintah. Sehingga pada 1993, organisasi di Mesir telah mencapai 14.000 lembaga. Namun, dominasi Partai Demokrasi Nasional atau Al-Hizb Al-Wathani Ad-Dimugraty, sebagai partai rezim penguasa, telah menjadi penghambat kebebasan partai-partai lain untuk menyuarakan suara rakyat. Sementara di Kuwait, nampak hambatan-hambatan penerapan civil society yang lebih disebabkan oleh sistem pemerintahan yang kurang mendukung, Sistem Ke Emiran tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada rakyatnya umtuk berkelompok dan berorganisasi. Contoh kasus, Partai menjadi kegiatan terlarang, karena tidak didukung oleh undang-undang yang berlaku. Namun fenomena civil society telah berlansung baik melalui pemberdayaan organisasi-organisasi dan asosiasi non formal atau non pemerintah. Karenanya, hingga 90-an hanya terdapat sekitar 50 lembaga dan asosiasi baik yang bersifat sosial maupun profesi. Sedangkan di Suriah, civil society mengalami perjalanan yang lebih sulit bila dibandingkan dengan Mesir dan Kuwait. Meskipun diketahui bahwa tokoh yang pertama kali mempopulerkan istilah civil society adalah cendekiawan asal Suriah. Suriah telah menggunakan sistem partai tunggal, Partai Baath. Hanya Partai Baath-lah yang mendomiriasi segala bentuk kegiatan sipil di Suriah. Meskipun demikian, di Suriah terdapat 450 organiasi. Singkatnya, perkembangan civil society di Negara-negara Arab dapat dikategorikan sebagai fase melampaui gelombang pertama menuju gelombang kedua, dimana proporsionalisasi pole civil society dalam fase ini sedang diupayakan legalitasnya dalam masyarakat Arab dan Timur Tengah. Meskipun ada yang menklaim, bahwa civil society dan demokratisasi di Timur Tengah adalah naif.

---

The Development of Civil Society In Arab States (Democratization Process in Egypt, Syria and Kuwait)Civil society that is term which born from west and disseminate to all state in the world, along disseminate conception democracy. Existence of the term non-without problem, because at figure of civil society like: Hobbes, Locke, Hegel, Adam Ferguson, Rousseau, Tacqueville and Gramsci have been happened opposition of substantive in conception civil society. In Arabic States, term of civil society in the firs time popularized in 70s by Burhan Ghaliyyun, a sociologist from Syria, then, in 80s, profound interest from good everybody of politician, intellectual, academic, activist and also bureaucrat from government. Proven is by what conducted by Markaz ad-dirasat al-Wihdah Al-Arabiyah (Uni Arab Study Center) in Lebanon, and Markaz Ibnu Khaldun Lidirasaat al Inma'i (Development of Ibnu Khaldun and Study Center) In Cairo. Tens of books have been published and various seminars have been performed by second center Study. As far as in writer research, previous, have been a researched peculiarly to 13 state; Egypt, Kuwait, Lebanon, Palestine, Syria, Qatar, Somalia, Sudan, Yemen, Bahrain, Uni Emirate Arab, Jordan and Iraq. Civil society in Arab States (Egypt, Syria and Kuwait) expanding through two primary factor: influence of globalization current, and the political system nation Arab having character of dictator and monarchy. Either in Egypt, Syria and Kuwait growth civil society drastically takes place since 1980, and comprehended by as framework democratizes. In Egypt, to create climate of democracy need support civil society recognized with its characteristic is secular, have opened big opportunity to (do/conduct) formal organizational activity and non-formal, government and non government. So those in 1993, organization in Egypt have reached 14.000 institutes. But, predominate Party of National Democratize or Al-Hizb AI-Wathany ad-Dimugraty, as party of power regime, have come to resistor freedom of other; dissimilar party to accommodate people aspiration. For a while in Kuwait, applying resistance civil society what more because of system government which less support, emirate system is not full give freedom to his people to team and have the organization. Follow the example of case, party become forbidden activity, because is not supported by law going into effect. But phenomenon civil Society has taken place, goodness of through organizational enable ness and association of non formal or non government. Hence, till 1990 only there are about 50 association and institute of both for public spirited and also profession. While in Syria, civil society experience of more difficult; journey if compared to Egypt and Kuwait. Though known that, the first figure multiply to popularize term civil society is origin Syria intellectual. Syria has used single party, Party Baath. Only Party Baath predominating all the form of the civil activity in Syria. Nevertheless, in Syria there are 450 organizations. The conclusion from above opinion the growth of civil society in Arab can be categorized as first wave phase to second wave, where correct from of civil society in this phase is being strived its legality in Middle East and Arab Society. Though there is claiming, that civil society democratization and in Arab is not possible.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Perkembangan Masyarakat Madani Di era Reformasi kaitannya dengan Ketahanan Nasional, Studi Kasus ICMI dan The Habibie Center. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi : 1. Masyarakat Indonesia yang bagaimana yang disebut dengan masyarakat madani, yang selama ini berkembang. 2.Perkembangan masyarakat Madani dalam gerakan reformasi yang bagaimana yang bisa membangun pranata sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengantar Indonesia yang demokratis. 3. Masyarakat Madani dalam prespektif Ketahanan Nasional. Metodologi yang dipakai dalam tesis ini, termasuk jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif. Kerangka teoritis yang digunakan adalah konsep masyarakat madani. Sehubungan konsep tersebut, sebenarnya terdapat sejumlah sudut pandang. Salah satu diantaranya yang digunakan dalam studi ini adalah prespektif yang melihat masyarakat madani sebagai kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan yang bermunculan berdasarkan insiatif dari masyarakat, yakni antara lain ICMI dan The Habibie Center. Hasil Penelitian menemukan (1) Masyarakat Indonesia yang disebut masyarakat madani adalah masyarakat Indonesia yang berbudi luhur atau berahlak mulia, masyarakat yang berperadaban yang bercirikan persamaan (egaliter), toleransi pluralis, penghargaan seseorang berdasarkan prestasi bukan sebalikya prestise, seperti keturunan, kesukuan dan kedaerahan, ras dan lain-lain, keterbukaan partisipasi seluruh masyarakat, penentuan pemimpin melalui pemilu, juga masyarakat yang mandiri bebas , sukarela taat pada peraturan yang berlaku dan berfungsi sebagai alat pengawas terhadap negara, mampu menentukan keinginannya sendiri sesuai dengan pandangan yang berlaku dikalangan warga masyarakat. (2) Membangun masyarakat madani di Indonesia sebagaimana pernah dibangun Nabi Muhammad saw di Medina perlu berpijak pada landasan historis dan wahyu dengan didukung oleh pengembangan pemikiran rasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan yang dilaksanakan dengan menjalin hubungan sosial didalam negara maupun hubungan diplomatik dengan pihak negara lain. (3) Dalam Membangun masyarakat madani ada aspek pertahanan keamanan yang mencakup dua dimensi yang harus diselaraskan yakni kesejakteraan dan perwujuan keamanan.

---

This research studies about civil society development at reformation era related with national resilience, case study ICMI and the Habibie Center. Set of problems promoted on this research cover. I. How Indonesia society is it called civil society, which has been developing till now. 2. How civil society development in reformer movement can build social institution in nation and state life to bring at democratic Indonesia. 3. Civil society in National Resilience perspective. Methodology which is used in this thesis, belongs to qualitative research kind that produces descriptive data. Theoretical framework which used is civil society concept. Related with that concept, actually there are numbers of viewpoints. One of them which is used in this research is perspective considering civil society as social groups community which appear in numbers based on initiative of community, for instance ICMI and the Habibie Center. The research outcome have found (1) Indonesia society which is called civil society is Indonesia society who has good morals or noble characters, society which have civilization characterized by equality (egaliter) pluralic tolerance, appreciation for someone is based on achievement, not based on prestige like heredity, ethnic and localism, race and so on, openness participation of all community which is autonomous independently, obey voluntarily the rules which is in effect and have function as supervisory tools for government, can determine it's self desire as appropriate as norm which is on effect among society members. (2) Build civil society in Indonesia as like as it has ever been built by the prophet Muhammad saw at Medina need to stand on historic and divine retevatiou base, being supported by development of rational thinking, science and technology, culture social economic, and security defense which is brought about by making social relation into nation, as well as diplomatic relation with another nation. (3) In developing civil society, there is security defense aspect which cover two dimension must be adjusted that are welfare (prosperity) and security appearance.