Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih belum diterima oleh kelompok sosial ekonomi rendah. Kondisi ini mendorong elemen masyarakat sipil melakukan gerakan pendidikan untuk memberikan akses kelompok sosial ekonomi rendah ke pendidikan tinggi. Salah satu elemen masyarakat sipil yang mampu melakukan gerakan pendidikan adalah paguyuban Satu Ikatan Mahasiswa Tegal Bersaudara (Sintesa). Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa elemen masyarakat sipil mampu melakukan gerakan akhir pendidikan, tetapi masih belum menjelaskan apa dan bagaimana mobilisasi sumber daya yang digunakan dalam gerakan tersebut. Penelitian ini menjelaskan sumber daya apa saja yang digunakan serta bagaimana sumber daya tersebut dimobilisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka untuk mendapatkan data. Hasil dari penelitian ini membahas gerakan mobilitas yang dilakukan oleh Sintesa lebih banyak memikirkan hubungan agregasi. Kemudian, hasil gerakan ini juga memiliki peningkatan baik dalam peningkatan akses ke pendidikan tinggi bagi para peserta yang diintervensi. ...... Higher education participation rates in Indonesia are still not accepted by low socioeconomic groups. This condition encourages elements of civil society to carry out educational movements to provide access to low socioeconomic groups to higher education. One element of civil society that is able to carry out an educational movement is the Tegal Brothers Association (Sintesa). Previous studies have shown that elements of civil society are able to carry out the final movement of education, but still do not explain what and how the mobilization of resources used in the movement. This research explains what resources are used and how these resources are mobilized. This study uses qualitative methods, using interviews, observation and literature study to get data. The results of this study discuss the mobility movement carried out by Sintesa more concerned with the relationship of aggregation. Then, the results of this movement also had a good increase in access to higher education for the intervened participants.

Abstrak :
Aliansi Pelangi Antar Bangsa yang terdiri dari berbagai komunitas perkawinan campuran di dalamnya adalah organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepentingan dan misi yang sama untuk memperjuangkan perubahan UU kewarganegaraan khususnya UU No. 62 Tahun 1958 yang dianggap masih mengandung diskriminasi terhadap pelaku perkawinan campuran. Untuk mencapai tujuan ini APAB harus mendapatkan dukungan DPR-RI agar perubahan UU No. 62 Tahun 1958 ini menjadi agenda untuk diubah sesuai proses perubahan UU yang berlaku. Sehingga penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran dari APAB dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep civil society, civil society organization, kelompok kepentingan, serta mekanisme proses pembentukan undang-undang yang berlaku pada konteks penelitian. Penggunaan konsep tersebut didasarkan pada asumsi bahwa APAB berperan sebagai sebuah kelompok kepentingan, salah satu bentuk dari organisasi masyarakat sipil, dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung terhadap proses perubahan UU tersebut. Dalam menjalankan upayanya, APAB menjalankan perannya dengan melakukan direct lobbying, information campaign dan coalition building. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana peran APAB dalam mempengaruhi proses pembuatan UU No. 12 Tahun 2006. Dari hasil penelitian terlihat bahwa APAB dengan menjalankan perannya sebagai kelompok kepentingan berhasil mempengaruhi DPR-RI dalam melakukan proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. ......Aliansi Pelangi Antar Bangsa is a civil society organization that consist of many mixed marriage communities with common mission and objective, which is to change the Law No. 62 Year 1958 about citizenship that was considered by them still consisted discriminative aspects toward mixed marriage families. To reach this objective, APAB must attain the support of DPR (Peoples’ Representatives Board) to put this revision of the Law No.62 Year 1958 to be put into an agenda as the law that is to be revised by DPR according to the existing law. In that case, this research focusing on a question on how is the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process This research will be using some concepts of civil society, civil society organization, pressure groups, and also the mechanism of law making process that applied in this research context to answer that research question. Using these concepts is based on a assumption that APAB role as a pressure group, one kind of a civil society organization, in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process. This research uses qualitative approach to the description. The information was obtained by conducting in depth interviews with the people who were the actors having the direct experience and the direct knowledge about the process of the formation of the new law. In their effort, APAB applies political roles by doing direct lobbying, information campaigning and coalition building. The study aims to observe the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006. The research shows that APAB was successful in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai peran KontraS sebagai CSO yang melakukan advokasi terhadap kasus konflik antara masyarakat lokal Sangihe dengan perusahaan PT Tambang Mas Sangihe, serta mengidentifikasi proses perjalanan advokasi yang sudah dan akan dilakukan KontraS terhadap kasus konflik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan wakil koordinator dan badan pekerja KontraS, serta masyarakat lokal Sangihe untuk triangulasi data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Treadmill of Production Theory dan menggunakan perspektif Green Criminology, Green-Cultural Criminology, dan Southern Green Criminology. KontraS sebagai CSO sekaligus NGO turut berkontribusi dalam gerakan sosial, resistensi dan memperjuangkan hak masyarakat lokal Sangihe dalam konflik lingkungan melalui bantuan advokasi. Sebagaimana tugasnya mengedukasi dan mengadvokasi, KontraS menjalankan peran advokasinya melalui dua strategi, yaitu secara non-litigasi berupa berkoalisi, membentuk laporan, diskusi, kampanye, aksi langsung dan pendampingan. Kemudian, secara litigasi, yaitu berupa pendampingan dengan masyarakat lokal yang melakukan gugatan perdata kepada perusahaan dan membuat laporan kepada lembaga pemerintah terkait. Peran advokasi yang dijalankan KontraS sesuai dengan cara advokasi dalam teori ToP, yaitu mengganggu (disruptions), memantau (monitoring), dan mempermalukan (shaming) perusahaan dan negara. ......This thesis aims to provide an in-depth explanation of the role of KontraS as a Civil Society Organization (CSO) who advocates conflict case between Sangihe local community and PT Tambang Mas Sangihe, and discovering the process of advocacy that has been and will be carried out by KontraS in these conflict case. With using a qualitative research approach and case-study method, the main data of this study were obtained through  in-depth interviews with the Deputy of Coordinator and worker body of KontraS, as well as the local community of Sangihe Island for data triangulation. The theory used in this study is the Treadmill of Production Theory and uses the perspectives of Green Criminology, Green-Cultural Criminology, and Southern Green Criminology. KontraS as a CSO as well as an NGO contributes to social movements, resistance, and fights for the rights of the Sangihe local community in environmental conflict through advocacy assistance. As with its task of educating and advocating, KontraS carries out its advocacy role through two strategies, that is non-litigation strategy which form of coalitions, forming reports, discussions, campaigns, demonstration, and (victim) assistance. Then, by litigation strategies which is to asssiatance with local community who file civil lawsuits against the company and make a report to the relevant government agency. The advocacy role that KontraS carries out is in accordance with the ToP theory, including disrupting, monitoring, and shaming companies and the state.

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya kebijakan Desentralisasi yang diterapkan setelah runtuhnya era Orde Baru menyebabkan terjadinya beberapa perubahan mendasar. Salah satunya adalah perubahan dalam sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih demokratis. Dalam konteks tersebut, muncul juga asumsi bahwa desentralisasi juga berpengaruh pada berubahnya relasi patronase yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat Sipil seperti ormas, khususnya Pemuda Pancasila. Mengenai relasi patronase tersebut, studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa, bertentangan dengan salah satu fungsi idealnya yaitu sebagai pengawas pemerintah, beberapa Organisasi Masyarakat Sipil pada kenyataannya memiliki hubungan patronase dan sarat akan intervensi pemerintah. Ormas Pemuda Pancasila, sebagai salah satu bentuk dari Organisasi Masyarakat Sipil pada era Orde Baru juga termasuk di dalam kategori tersebut, karena adanya hubungan patronase yang erat dengan pemerintah. Namun, studi-studi tersebut belum bisa menjelaskan mengenai dampak yang terjadi apabila terjadi perubahan di dalam relasi patronase tersebut. Sehingga, artikel ini mencoba melengkapi kekurangan dari studi-studi tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai bagaimana perubahan dalam relasi patronase yang dimiliki oleh Pemuda Pancasila, yang terjadi karena adanya kebijakan Desentralisasi pasca Orde Baru mempengaruhi perubahan bentuk organisasi dari Pemuda Pancasila itu sendiri. Perubahan tersebut di analisa dengan menggunakan model Beckert mengenai interelasi antara institusi, kerangka kognitif dan jaringan di dalam field. Artikel ini menggunakan metode kualitatif.

---

ABSTRACT
Decentralisation policy which implemented after the fall of the New Order is creating some fundamental change, for example, in governmental system, it changed the centralised governmental system before into more democratic system. In that context, there is an assumption that decentralisation also affected the change of patronage relation that Civil Society Organisatzation CSO like ormas or Youth Organisation, especially Pemuda Pancasila or Pancasila Youth have. On that patronage relation, the previous studies explained that, contradicting with one of its function as the government watchdog, some CSO in realitiy have a patronage relation and related to government intervention. Pancasila Youth, as part of CSO rsquo;s form in the New Order is also included in that category, because of its tight relation with the government. However, those studies can rsquo;t yet explaining the effect that happened when there is a change in that patronage relation. Therefore, this article is trying to completing the lack of the previous on giving the explanation about the change in patronage relation that Pancasila Youth have, that happened because of decentralisation policy after the fall of the New Order affected the change of organisation model in Pancasila Youth itself. Those change is anaised useng Beckert rsquo;s model on interelation between institution, cognitive frame and network in the field.This article used qualitative approach.