Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAir merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempengaruhi kehidupan hajat hidup orang banyak. Air sungai yang letaknya jauh dari aktivitas manusia umumnya tidak mengalami pencemaran, sedang yang dekat dengan aktivitas manusia cenderung mengalami pencemaran. Sungai di Jakarta cenderung mengalami pencemaran sebagai akibat langsung dari pertambahan jumlah penduduk, laju pembangunan, pertambahan jumlah industri dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah limbah yang sebagian dibuang ke sungai sehingga berakibat menurunnya kualitas air sungai.Untuk menanggulangi masalah tersebut pada tahun 1989 Pemerintah DKI Jakarta mencanangkan Program Kali Bersih (Prokasih) yang mengikutsertakan peranserta industri, salah satu sasaran Prokasih di DKI Jakarta adalah Sungai Ciliwung.Prokasih juga mendapat dukungan dari Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) suatu gerakan yang beranggotakan Lembaga Swadaya Masyarakat., perguruan tinggi, swasta dan mahasiswa yang peduli terhadap air bersih oleh karena itu GCB merupakan bagian terpadu dalam Prokasih DKI Jakarta.Prokasih di DKI Jakarta dinilai berhasil oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuannya yaitu menurunkan atau mengurangi jumlah zat pencemar yang masuk ke sungai yang ditargetkan dalam Prokasih. Keberhasilan tersebut salah satunya berkat adanya peran serta industri sebagai peserta Prokasih.Tesis ini bertujuan meneliti tentang hasil pera serta industri dalam Prokasih di DAS Ciliwung DKI Jakarta, tingkat peranserta, masalah pokok yang mempengaruhi tingkat peranserta serta perbedaan peranserta dan perbedaan masalah yang mempengaruhi tingkat peranserta antara industri dengan kategori PMA, PMDN dan Non-Fasilitas.Peranserta industri yang diteliti dibatasi pada keikutsertaan industri dalam : (1) penurunan kadar BOD, COD, SS dan pH air,(2) pemantauan proses produksi dan limbah yang dihasilkan, (3) pendidikan dan penyuluhan bagi karyawan di bidang lingkungan,(4) penghijauan di sekitar lokasi pabrik.Penelitian menggunakan metode survai dengan alat bantu kuesioner, jumlah industri yang disurvai direncanakan 75% dari seluruh peserta Prokasih tahun 1989 dan 1990 yang seluruhnya berjumlah 53 industri.Berdasarkan penelitian awal jumlah industri yang menghasilkan limbah cair hanya 38 buah, sehingga jumlah sampel ditetapkan 27 buah industri yang dikelompokan berdasarkan kategori perusahaan: Penanaman Modal Asing (PMA) 6 buah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 16 buah dan Non Fasilitas 5 buah. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak distratifikasi (stratified random sampling).Hasil peranserta perusahaan industri dalam Prokasih selama dua tahun, pada penelitian ini dibagi menjadi 4 bidang yaitu :(1) Untuk menurunkan SOD, COD, SS dan pH air, telah dibangun Unit Pengolahan Limbah sebanyak 26 buah atau 96,3% dari seluruh responden, (2) Pemantauan proses produksi dan limbah yang dibasilkan telah dilakukan oleh 88,8% dari seluruh industri yang disurvai, (3) Pendidikan dan penyuluhan bagi karyawan di bidang lingkungan, telah dilakukan oleh semua industri, (4) Penghijauan di sekitar lokasi pabrik dilakukan oleh hampir semua industri, satu industri tidak melaksanakan karena tidak tersedianya lahan.Hasil penelitian menunjukkan 22,2 % dari seluruh industri tingkat peransertanya tinggi, 70,4 % industri tingkat peransertanya sedang dan 7,4 % tingkat peransertanya rendah. Kondisi peranserta perusahaan industri tersebut dapat dinilai cukup baik.Dari penelitian terungkap bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara tingkat peranserta dengan kategori perusahaan (PMA, PMDN dan Non-Fasilitas). Hal ini ditunjukkan dengan angka tingkat hubungan yaitu r = 0,31 atau sangat lemah. Juga tidak terdapat perbedaan tingkat peranserta antara PMA, PMDN dan Non-Fasilitas yang ditunjukkan dengan Khi Kuadrat hitung < dari Khi Kuadrat tabel (X 2 (0,05) 4= 2,472 < 9,488)Masalah pokok yang mempengaruhi tingkat peranserta tidak dapat terungkap secara jelas, namun jumlah industri yang merasa ada masalah dalam melaksanakan kegiatan Prokasih adalah sebagai berikut: (1) Kesulitan dalam cara penurunan HOD, COD, SS dan pH air dialami satu industri, (2) Masalah pemilihan teknologi yang tepat dan ekonomis dalam pemantauan proses produksi dan limbah yang dihasilkan dialami 7 industri, (3) Pendidikan dan penyuluhan bagi karyawan di bidang lingkungan tidak ada masalah, (4) Dalam penghijauan di sekitar pabrik ada 15 industri mengalami kesulitan diantaranya dalam penyediaan lahan, perawatan dan pemilihan jenis pohon.Untuk tingkat peranserta sedang dan tinggi terdapat perbedaan jumlah perusahaan industri dengan status PMA, PMDN dan Non-Fasilitas, sedangkan pada tingkat peranserta rendah tidak terjadi perbedaan jumlah karena seluruhnya PMDN.Ada perbedaan banyaknya masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh industri dengan kategori perusahaan PMA, PMDN dan Non-Fasilitas.

---

ABSTRACT

Water is one of the natural resources influencing the lives of many people. The river water one located far away from people's activities usually is not so much polluted, but those located near them is. Rivers in Jakarta mostly directly polluted as a direct impact of rapid population growth, development effort, an increasing number of industries and economic activities. This condition resulting in the increase of the amount of waste with partially dumped into the rivers which causes the decrease of the quality of the river water.

To overcome this problem, the Government of the Capital City of Jakarta at 1989 has launched redundant Program Kali Bersih or Clean River Program, includes the participation of industrial, one of the purpose DKI Jakarta's Prokasih is Ciliwung river..

Prokasih is also supported by Gerakan Ciliwung Bersib (GCB) a movement whose members are Non Government Organization, colleges, private sector, student who care about clean water, therefore GCB is an integrated part in DKI Jakarta 's Prokasih﷓

The Prokasih program of the Jakarta special province considered as a success by the Minister of State for Population and the Environment, in achieving the target, though the decrease and in reducing the total amount of pollutant dumped into the rivers, as it has been targeted in Prokasih. The success has been achieved particularly because of the participations industrial in this program.

This thesis was written to analyze the results of the industrial participation in the program in DAS Ciliwung DKI Jakarta, the rates of participation and the primary issues facing the companies which influence the rate of participation among the 3 categories: Foreign Investment, Domestic Investment and Non-Facilitated.

The industrial participation is observed limited to their participations in implementing: (1) The decrease in the amount of 9OD, COD, SS and the pH of the water, (2) The monitoring of production process and the waste production, (3) The education and counseling on environmental science for employees, (4) The a forestation program around the plant area.

The study has required the survey method using questionnaires. The total industrial plants observed covered about 75* of all 1989 and 1990 Prokasih program participants the totality 53 industries.

From 38 industries producing liquid waste according to the pre-study, only 27 industries were observed as samples within 3 categories: 6 Foreign Investments, 16 Domestic Investments and 5 Non-Facilitated. Sample was chosen using the stratified random sampling.

The results of the participation in Prokasih program in 27year time, in this study the provided 4: (1) There are 26 or 96,3% of all respondents have waste treatment plants to decrease BOD, COD, 5S and the pH of the water, (2) The monitoring of production process and the waste produced have been done by 80,8* of all surveyed industrial companies, (3) Education and counseling of environmental science for the employees has been done by all surveyed industrial companies, (4) The a forestation program around the plant area has been done by all participants, only one has not done it because of the lack of space.

Considering that 22,2* of all companies categorized good participation, 70,4* of all companies are categorized having average and 7,4* categorized lower participation. The participation condition companies in the Prokasih program have proven a success.

From the study it is understood that there is no correlation between the rate of participation and the company's category. This is proven by the weak correlation, r = 0.31. The differences in the rate of participation among those companies are not proven, since the value of the computed Khi Square is less than the value found in the Khi Square table.

The primary issues which influence the rate of participation cannot be found clearly, however, some companies feel that problems facing them subjectively in Prokasih program are: (I) The difficulties to decrease system BCD, COD, SS and pH of the water was felt by one industrial, (2) The problem in choosing the right technology and economically on monitoring the production process and the waste produced was felt by 7 industries, (3) All participants had no problem in education and counseling on environmental science for the employees, (4) The difficulty in a forestation around the plant area was felt by 15 industries such as in space supply, maintenance and choice of trees.

Foreign Investment, Domestic Investment and Non-Facilitated showed differences in the rate of participation (good and average), while for poor participation there was no differences since all were Domestic Investment.

There are differences in the number variety of problems facing those companies within each category."

"Kebijakan baku mutu limbah cair industri dimaksudkan untuk mengendalikan beban pencemaran yang berasal dari sumbernya yaitu industri. Walaupun kebijakan tersebut sudah diimplementasikan melalui program Prokasih, tetapi pencemaran masih tetap tinggi dan banyak industri yang tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Oleh karena itu, ingin diteliti bagaimana implementasi kebijakan baku mutu limbah cair tersebut khususnya pada industri pelapisan logam. Dalam penelitian ini hanya difokuskan evatuasi implementasi kebijakan baku mutu limbah cair terhadap industri pelapisan Iogam yang ada di Jakarta Timur.Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan metode deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada industri pelapisan logam sebagai sasaran kebijakan. Selain itu juga informasi didapat dari wawancara mendalam terhadap informan yang sengaja dipilih yaitu yang mengetahui dengan baik kebijakan tersebut dan implementasinya serta kelompok yang terkena kebijakan maupun masyarakat yang terkena dampak. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan telaah dokumen atau laporan tentang implementasi kebijakan tersebut Populasi dari penelitian ini adalah seluruh industri pelapisan logam yang berada di Jakarta Timur, dan metode pengambilan contohnya adalah census. Pengolahan data dilakukan dengan mengkoding data yang terkumpul, ditabulasi, dikonversikan kedalam angka menurut Skala Liked sehingga selanjutnya dapat diolah dengan bantuan perangkat Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 12. Setelah itu dilakukan analisis data, dimulai dengan uji vafiditas, uji reliabilitas, distribusi frekuensi dan korelasi rank's Spearman untuk mengetahui hubungan variabel terhadap implementasi kebijakan. Selanjutnya dianalisis lebih mendalam dengan hasil wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang sempuma.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan baku mutu Iimbah cair secara umum dikatakan ?baik?, yaitu efektif, cukup dapat memecahkan masaiah, adil terhadap semua pihak dan berguna bagi masyarakat namun belum dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan yaitu mengendalikan beban pencemaran karena ada pengecualian terhadap parameter debit dan beban limbah cair yang tidak dapat dipenuhi vleh industri dan tidak dilakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Dari analisa korelasi rank's Spearman diketahui bahwa variabel/faktor struktur birokrasi/organisasi, komunikasi dan kepatuhan berpengaruh secara sangat signillkan terhadap implementasi kebijakan baku mutu Iimbah cair tersebut. Sementara variabel dana dan sarana berpengaruh secara signitikan terhadap implementasi, sedangkan variabel pelaksana dan kondisi lingkungan tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.Dalam implementasi kebijakan baku mutu limbah cair tersebut, struktur organisasi yang meliputi pembagian tugas, pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan dan koordinasi sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Kurangnya koordinasi, pembagian tugas yang masih turnpang tindih menyebabkan implementasi kurang berhasil. Walaupun pelaksanaan tugas sudah sesuai prosedur, tetapi karena ada diskresilpengecualian terhadap parameter yang tidak dapat dipenuhi sasaran menyebabkan implementasi tidak dapat mencapai tujuan. Di samping itu dengan kurangnya jumlah personil pelaksana dan dukungan dana dan sarana maka pengawasan dan pemantauaan sebagai kunci keberhasilan implementasi tidak dapat dijalankan dengan baik. Disamping itu dengan faktor kepatuhan yang masih sangat rendah dari kelompok sasaran dan pengawasan yang kurang maka implementasi tidak dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan pelaksana dapat menjelaskan dengan baik kebijakan yang diberlakukan.Dari penelitian tersebut beberapa implikasi dan saran diusutkan adalah (1) kebijakan baku mutu limbah cair terhadap industri pelapisan logam tetap diperlukan untuk mengendalikan beban pencemaran dan melindungi lingkungan, akan tetapi perlu dikaji Mang terhadap parameter yang bermasalah, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, (2) perlu penambahan jumlah personil pelaksana disamping peningkatan kemampuan pelaksana melatui training dan pendrdikan, (3) pengawasan aktif perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dari sasaran karena kebijakan tersebut wajib dilakukan dan wajib ditaati, selain ifu (4) koordinasi balk internal dan eksternal periu ditingkatkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. (5) Untuk membantu pengawasan aktif, maka masyarakat perlu dilibatkan dan diberdayakan karena masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung jika terjadi pencemaran.

---

The main goal of policy of effluent standard on industrial waste water is to control industrial pollution load at its source. Although the policy has been implemented through dean river program (Prokasih) but the pollution load is still high. This was due to most of industries did not do well, or industries could not meet effluent standard. Thus, study on how the policy of effluent standard of industrial waste water implemented, especially on electroplating industry, is very urgent. Research focused on evaluation of policy implementation on effluent standard of electroplating waste water at East Jakarta

The research methodology was based on analytical description conducted by survey, and quantitative analyzes. Primary data were collected by conducting survey to electroplating industries, by interview to policy implementers who are appointed because of their capacity, position, ability and experience on policy implementation, and community resident near factory. While secondary data were collected from literature reviews, documents analyzes and reports of policy implementation. Analyzes were conducted in electroplating industries at East Jakarta, and sampling was conducted by taking all of the populations or usually called census. Collected data then processed by coding, tabulating, converted into scale number using Likert scale, and statically analyses was conducted by Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Window version 12. Data analysis includes validity, reliability, frequency distribution and correlation of ranks Spearman to test correlation of variables to implementation. Depth interview were conducted to get a comprehensive understanding about the policy implementation of effluent standard on electroplating waste water.

The result showed that the implementation of effluent standard on electroplating industrial waste water generally was good, effective, moderate to solve the problems, fair to stakeholder, and useful to society, however, it could not achieve the expected goal, because of exception on pollution load and maximum debit that can not fulfilled by industries but no penalty for this fault. From rank's Spearman correlation analysis, organization structure, communication and obedience gave very significant result to policy implementation, while financial resources and facilities influenced the implementation significantly, however, other variables, such as implementer and environmental condition did not give significant effect to .the policy implementation.

Organization structure in the policy implementation of effluent standard includes task distribution, realization task as standard operating procedure (SOP) and coordination gave significant result to stipulate success or failure of the policy implementation. Lack of coordination and overlap in task distribution caused implementation failure, although realization of task conducted following SOP. This was because of discretion for pollution load that lead to fail on goal achievement, Number of personnel and financial support are important key of policy implementation. These were mainly caused controlling and monitoring system could not run well. Moreover, low obedience of the policy target and lack of control also caused the implementation could not succeed to achieve the expected goal. It was observed communication in this implementation running well, due implementer could explain policy to target well.

The followings are policy recommendation of our studies (1) the policy of effluent standard on industrial waste water especially electroplating industry is important and still required to control industrial pollution load and to protect environment and human being from industrial activities. It is important to pay critical attention on defining pollution load, and maximum water debit, and carried out impact assessment in order to policy implemented correctly, and goal achieved as it is expected. (2) More policy implementers are required, and their skill and competency advancement by pursuing training or education are necessary. (3) Active controlling is required to improve the obedience of policy target, and to impress that policy is obligation. (4) Internal and external coordination should be improved, and (5) community participation is important and must be improved to help active control on the policy implementation."