Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini berusaha untuk melihat pola komunikasi ulama dan pesantren dalam dinamika politik Nahdlatul Ulama. Keduanya tidak hanya merupakan elemenpenting organisasi dan kultur Nahdlatul Ulama, tapi juga basis dukungan bagibeberapa partai politik. Adanya konflik ulama akibat fragmentasi keterlibatan merekadalam politik mempengaruhi dinamika komunikasi di pesantren dan luar pesantren.Hubungan antara ulama dan dunia politik membawa implikasi pada terjadinyapersebaran politik dan kultur para ulama dan pesantren di basis wilayah NU di JawaTimur.Dalam hubungan ini, kepentingan parpol,--sebagaimana dimaksud dalamkonsep oligarki—lebih menentukan.Tentu saja, komunikasi politik mencakup segala bentuk komunikasi yangdilakukan dengan maksud menyebarkan pesan-pesan politik dari pihak-pihak tertentuuntuk memperoleh dukungan massa yang merupakan bagian yang tak terpisahkandari dinamika politik, tempat komunikasi itu berlangsung.Posisi kiai di dalam organisasi pesantren dan NU mempunyai andil besar bagipenyebaran informasi, ilmu keagamaan dan wawasan kebangsaan. Disinilah,pentingnya posisi kiai sebagai komunikator yang ia jalankan, baik di ranahpendidikan, keagamaan, dan juga politik kebangsaan.Peran sebagai komunikator itulah yang menjadi titik tolak penelitian ini.Khususnya, sikap mereka menghadapi tarik menarik kepentingan politik yangmemasuki ranah keagamaan dan pola komunikasi di internal organisasi pesantren

---

This paper seeks to look at patterns of communication and Islamic scholars in the political dynamics of the Nahdlatul Ulama . Both are not only an important element of Nahdlatul Ulama organization and culture , but also the base of support for some political parties . The existence of conflicts scholars due to their involvement intf the political fragmentation affects the dynamics of communication in school and outside boarding . The relationship between scholars and political world have implications for the distribution of political and religious leaders and culture in the base region of the NU pesantren in East Java.

In this connection , the interests of political parties - as defined in the concept of oligarchy - more decisive .

Of course, political communication encompass all forms of communication made

with the intention of spreading political messages from certain parties to gain mass

support is an integral part of the political dynamics,where thecommunicationtakesplace. Position in the organization pesantren kiai and NU has a big hand for the dissemination of information , knowledge and insight religious nationality . Here, the importance of the position of the kiai as a communicator , which he ran, both in the realm of education, religious, and national politics .

Role as a communicator that is the starting point of this research . In particular , they face attitude tug political interests into the realm of religious and communication patterns in the internal organization of boarding"

"Penelitian ini membahas Saudi Vision 2030 di Kerajaan Arab Saudi antara tahun 2016-2022. Visi 2030 dirancang untuk melepaskan ketergantungan minyak melalui diversifikasi dengan salah satunya membangun industri hiburan. Namun, pembangunan industri hiburan ditentang oleh beberapa ulama. Mereka menentang hiburan seperti konser musik, bioskop, dan olahraga karena mencampurkan gender dalam satu lokasi. Pemerintah menghadapi penolakan beberapa ulama ini dengan tegas dan terus membangun industri hiburannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena itu melalui teori kesepakatan elite antara beberapa ulama dan pemerintah yang mulai terurai sehingga mengakibatkan penolakan terhadap pembangunan industri hiburan di dalam program Saudi Vision 2030. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka. Penelitian ini menemukan pertentangan beberapa ulama terhadap pembangunan industri hiburan Saudi Vision 2030 disebabkan oleh anggapan mengenai adanya beberapa aspek di dalamnya yang melanggar syariah Islam. Penelitian ini juga menemukan kalau pertentangan beberapa ulama itu berpotensi diatasi oleh suatu kompromi dari pemerintah dengan menyesuaikan aspek-aspek industri hiburan Saudi Vision 2030 yang bermasalah supaya tidak melanggar syariah Islam.

---

This research aims to discuss Saudi Vision 2030 in the Kingdom of Saudi Arabia between 2016-2022. Vision 2030 was designed to relinquish Saudi Arabia dependence on oil through diversification, one of which is building the entertainment industry. However, the development of the entertainment industry was opposed by some clerics. They opposed entertainments such as music concerts, cinema, and sports because it mixes gender in one location. The government sternly faced the refusal of some clergy and carry on the development of the entertainment industry. The purpose of this study is to understand that opposition toward the development of the entertainment industry through the theory of elite settlement between some clerics and the government which began to unravel resulting in rejection of the development of Saudi Vision 2030 entertainment industry. This research finds that violations of the Islamic Sharia by some elements of the entertainment industry which is being developed underpins the opposition to it by some clergy. This research also finds that the conflict between some clergy has the potential to be overcome by means of compromise from the government in the adjustment of the problematic aspects of the entertainment industry so that they do not violate the Islamic Sharia."