Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Biodiesel is an alternative fuel that can be produced from coconut oil through transesterification process using methanol and sodium hydroxide (NaOH) as catalyst. Nowadays , the development of biodiesel is urgently required to reduce people people burden due to the price and the uncertain supply of diesel fuel in small and remote island...."

"Buah kelapa di tingkat petani umumnya diolah menjadi kopra. Namun dengan menurunnya harga kopra maka pendapatan petani dari mengolah kelapa menjadi kopra sangat rendah...."

"ABSTRAKRuam popok merupakan reaksi inflamasi akut pada daerah kulit perianal yangumum terjadi pada anak-anak. Tujuan dari studi kasus ini adalah melakukanpemenuhan kebutuhan kenyamanan pada anak yang mengalami gangguanintegritas dengan menggunakan virgin coconut oil dengan pendekatan TeoriComfort Kolcaba. Hasil implementasi pada lima kasus terpilih menunjukkanbahwa terjadi perbaikan pada masalah keperawatan kerusakan integritas kulit dannyeri akut yang dialami anak dengan ruam popok. Implementasi virgin coconutoil dapat memperbaiki kerusakan jaringan yang terjadi. implementasi virgincoconut oil melalui pendekatan Teori Comfort Kolkaba dapat diterapkan padaanak dengan gangguan kenyamanan.

---

ABSTRACTDiaper rash is an acute inflammatory reaction in the perianal skin areas thatcommonly occur among children. The purpose of this case study is to meet theneeds of comfort among children experience impared skin with application ofvirgin coconut oil with Comfort Kolcaba Theory approach. The result of theapplication of the five selected cases demonstrate that improvements in skinintegrity and redved acute pain experienced by children with diaper rash.Implementation of virgin coconut oil can repair the tissue damage . Application ofvirgin coconut oil through Comfort Kolkaba Theory approach can be applied tochildren with disorders of comfort."

"A predaceous coccinelid,scymus spp, was exploredand collectedin the coconut ecosystem in sub districs of Minggir,Moyudan and Godean in Sleman District...."

"Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memberikan hak menguasai atas hutan kepada Pemerintah Cq Departemen Kehutanan untuk mengelota atau mengurus kawasari hutan Negara, sementara Pasat 67 mengakui hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengetola atau mengurus hutan adatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16801Menhut-III/2002, tanggal 26 September 2002 KPKS Bukit Harapan diberi Ijin Usaha Perkebunan atas lahan seLuas 23.000 hektar di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Padang Lawas. Namun karena dinilai telah melanggar peruntukan fungsi hutan dari hutan produksi menjadi lahan perkebunan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3.419/Menhut-II/2004, tanggal 13 Oktober 2004, Ijin Usaha Perkebunan atas nama KPKS Bukit Harapan dicabut. Dasar hukum sanksi pencabutan Ijin Usaha Perkebunan adalah Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Kehutanan, Gouvernemen Besluit No. 50/1924, dan Kepmenhut No. 9231KptsfUm/1211982, tanggal 27 Desember 1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Pencabutan Ijin Usaha Perkebunan tersebut pada akhirnya di bawa ke Pengaditan Tata Usaha Negara. KPKS Bukit Harapan menggugat mengacu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuan Penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan kebijakan Pemerintah Cq. Departemen Kehutanan terhadap pengelotaan hutan yang didalamnya terdapat hutan adat dari Masyarakat Hukum Adat di Hutan Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sehingga memperoleh gambaran objektif atas pencabutan Ijin Usaha Perkebunan didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan membahas, bagaimanakah sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang mengatur hutan adat dengan kebijakan pengelotaan hutan produksi, dan bagaimanakah penyelesaian sengketa benturan kepentingan antara Pemerintah Cq. Departemen Kehutanan dengan Masyarakat Hukum Adat terhadap pengelotaan hutan produksi di Kecamatan Padang Lawas Tapanuli Selatan. "